Ditemukan 6324 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : reality realimas revrita rosalita realino reasita realito reflita realina realiti
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 17 Februari 2016 —
75 — 10
  • barang dan juga terhadap orangorang yangdiangkatnya, salah satunya PPK melakukan kontrak sudah sesuai tidak dandisamping itu nanti laporan itu semuanya itu. akan ada, ini saudah merupakanpemenangnya, ini merupakan pelaksanaannya disitulah nanti tugas dari penggunaanggaran/ kuasa pengguna anggaran pada saat pencairan anggaran melakukan cekand balance ;Bahwa, jika proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaannya maka kealpaannya itupada saat proses pencairannya tidak berpedoman kepada laporan yang realita
    maupun HPS ;Bahwa, mengenai HPS itu mutlak tanggung jawab dari PPK saja ;Bahwa, tanggung jawab HPS tidak bisa sampai kepada pengguna anggaran/ kuasapengguna anggaran ;Bahwa, didalam spesikasi maupun di dalam dokumen pengadaan itu sudahditentukan tentang persyaratan atau jenis pekerjaan maka apabila sudah tercantumpengadaan yang mau dilaksanakan apakah itu konstruksi maka dilaksanakan sesuaidengan apa yang ada di dalam dokumen pengadaan, apabila dilaksanakan melaluipengadaan tidak sesuai dengan realita
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 31-10-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
FREDERIK IBA, SE., M.Si.
137 — 54
  • Selanjutnya, setelah selesaidibangun, baru diserahterimkan sebagai hibah dariPemerintah Provinsi Papua Barat kepada STKIP NuuwarFakfak sesuai dengan mekanisme pemberian hibah;Pertanggungjawaban.halaman 59 dari 104Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PN.MnkPihak penerima dana hibah seharusnya membuatpertanggungjawaban sesuai dengan fakta dan realita penggunaandana di lapangan dan tetap mengacu pada proposal dan NPHDyang telah disepakati.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-08-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 94/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
Danny
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Intervensi:
WILIAM TJAKRADIPURA
377 — 287
  • Asas Kecermatan mengandungkeharusan bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat Keputusan denganterang dan jelas yakni sesuai dengan realita dan tujuan;Menimbang bahwa dalam perkara a quo tindakan Tergugat yang tidakmelakukan pengecekan terhadap putusan pengadilan yang terkait dengan keduasertipikat yang dimohonkan balik nama oleh Tergugat II Intervensi menunjukkanadanya pelanggaran terhadap Asas Kecermatan bertindak.Hal 108 dari 115 hal Putusan Nomor : 94/G/2020/PTUN.BDGMenimbang bahwa berdasarkan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-07-2013 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg
Tanggal 9 Juli 2013 — LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD
75 — 30
  • pengawasan pernahmelakukan teguran terhadap Rekananpelaksana dengan cara saksi menulisdi buku Direksi;Bahwa dalam pelaksanaan tidak adaperubahan nilai kontrak, walaupunada addendum tapi yang berubahhanya volumenya;Bahwa setelah disurvai dilapangandengan diukur ternyata didalamlokasinya sendiri ada perubahansehingga diperlukan addendum,addendum tersebut yang membuatadalah kontraktor, Konsultan,pengawas dari PU dan PPKom danaddendum tersebut terjadi karena adaketidaksesuaian antara gambar kerjadengan realita
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 17-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 17 Februari 2016 —
48 — 11
  • barang dan juga terhadap orangorang yang diangkatnya, salahsatunya PPK melakukan kontrak sudah sesuai tidak dan disamping itu nanti laporan itusemuanya itu. akan ada, ini saudah merupakan pemenangnya, ini merupakanpelaksanaannya disitulah nanti tugas dari pengguna anggaran/ kuasa penggunaanggaran pada saat pencairan anggaran melakukan cek and balance ;Bahwa, jika proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaannya maka kealpaannya itupada saat proses pencairannya tidak berpedoman kepada laporan yang realita
    dari PPK saja ;Bahwa, tanggung jawab HPS tidak bisa sampai kepada pengguna anggaran/ kuasapengguna anggaran ;Bahwa, didalam spesikasi maupun di dalam dokumen pengadaan itu sudah ditentukantentang persyaratan atau jenis pekerjaan maka apabila sudah tercantum pengadaanyang mau dilaksanakan apakah itu konstruksi maka dilaksanakan sesuai dengan apaHalaman 129 dari 207 Putusan No. 120/Pid.SusTPK/2015/PN Mdnyang ada di dalam dokumen pengadaan, apabila dilaksanakan melalui pengadaan tidaksesuai dengan realita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-01-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/Pdt/2011
Tanggal 11 Januari 2012 — Dra. CHRISTINA SRI WAHYUNI dk ; TEGUH PERSETYA HERY PURNOMO
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 14 tanggal 23 Juni1992 secara formal tidak diperpanjang namun secaramateriill fakta/realita Tergugat tetap menjalankan (melakukan) tugas/pekerjaannya sebagaiApoteker Pengelola Apotik pada Apotik Cilacap Farma tersebut secara diamdiam tetap melanjutkan pekerjaannya yang ditentukan dalam Perjanjian KerjaSama dimaksud;Bahwa Tergugat mengajukan surat pengunduran diri dari kedudukannya sebagai Apoteker Pengelola Apotik pada Apotik Cilacap Farmakepada Pemilik Sarana Apotik pada Apotik Cilacap Farma
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 21-04-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1080/Pdt.G/2020/PA.Lpk
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 11
  • Penggugat dk/Tergugat dr menjatuhkanThalaknya kepada Penggugat dr/Tergugat dk, dan jika tidakmohon dilakukan sita.Bahwa berdasarkan dalildalil dan uraian diatas telah terlihatdengan terang dan dipahami dengan jelas dan dapat dirasakansecara nyata bahwa dalildalil reflik Penggugat dk/Tergugat dradalah adalah dalil rekayasa dan tidak berdasar hukum, karenaitu patut menurut hukum ditolak adanya atau setidaktidaknyadikesampingkan, sebaliknya dalildalil dan alasan Penggugatdr/Tergugat dk adalah dalildalil realita
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 15-12-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 30/G/2020/PTUN.DPS
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat:
ZAHROTUN NISA
Tergugat:
1.KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
489 — 265
  • Kabupaten Gianyar ; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa upaya Administratif atau administrative beroep merupakansalan satu usaha atau tindakan dalam rangka menyelesaikanpersoalan terkait masalah Keputusan Tata Usaha Negara yangdilakukan oleh internal institusi yang didasarkan aturan hukumyang mengatur ; Halaman 129 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS Bahwa dalam penerbitan suatu KTUN tidak hanya berdasarkanpada rechtmatighead tapi juga realita
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 17 Februari 2016 —
43 — 10
  • barang dan juga terhadap orangorang yang diangkatnya, salahsatunya PPK melakukan kontrak sudah sesuai tidak dan disamping itu nanti laporan itusemuanya itu. akan ada, ini saudah merupakan pemenangnya, ini merupakanpelaksanaannya disitulah nanti tugas dari pengguna anggaran/ kuasa penggunaanggaran pada saat pencairan anggaran melakukan cek and balance ;Bahwa, jika proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaannya maka kealpaannya itupada saat proses pencairannya tidak berpedoman kepada laporan yang realita
    spek maupun HPS ;Bahwa, mengenai HPS itu mutlak tanggung jawab dari PPK saja ;Bahwa, tanggungjawab HPS tidak bisa sampai kepada pengguna anggara/ kuasapengguna anggaran ;Bahwa, didalam spesikasi maupun di dalam dokumen pengadaan itu sudah ditentukantentang persyaratan atau jenis pekerjaan maka apabila sudah tercantum pengadaanyang mau dilaksanakan apakah itu konstruksi maka dilaksanakan sesuai dengan apayang ada di dalam dokumen pengadaan, apabila dilaksanakan melalui pengadaan tidaksesuai dengan realita
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 17-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 17 Februari 2016 —
44 — 16
  • barang dan juga terhadap orangorang yang diangkatnya, salahsatunya PPK melakukan kontrak sudah sesuai tidak dan disamping itu nanti laporan itusemuanya itu. akan ada, ini sudah merupakan pemenangnya, ini merupakanpelaksanaannya disitulah nanti tugas dari pengguna anggaran/ kuasa penggunaanggaran pada saat pencairan anggaran melakukan cek and balance ;Bahwa, jika proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaannya maka kealpaannya itupada saat proses pencairannya tidak berpedoman kepada laporan yang realita
    dari PPK saja ;Halaman 131 dari 218 perkara No. 113/Pid.SusTPK/2015/PN MdnBahwa, tanggungjawab HPS tidak bisa sampai kepada pengguna anggaran/ kuasapengguna anggaran ;Bahwa, didalam spesifikasi maupun di dalam dokumen pengadaan itu sudahditentukan tentang persyaratan atau jenis pekerjaan maka apabila sudah tercantumpengadaan yang mau dilaksanakan apakah itu konstruksi maka dilaksanakan sesuaidengan apa yang ada di dalam dokumen pengadaan, apabila dilaksanakan melaluipengadaan tidak sesuai dengan realita
Pengadilan PT PADANG Perdata Tanah
Putus : 24-04-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 30/PDT/2018/PT PDG.
Tanggal 24 April 2018 — RIMA YANTI Panggilan YANTI, (Pr) Melawan : M. NASIR, dkk.
64 — 57
  • Sati yang bertali darah, seranji seketurunan, suku Simabur,jorong Turawan, Nagari Ill Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.Pak hakim yang Mulia,Ini sangat jelas pengakuan yang mengadaada yang sedikitoun tidak sesuaidengan fakta atau realita yang ada, keterangan dan cerita yang saya tau dari nenekdan mamak saya Bahwa kakek Tanaim Dt. Sati adalah mamak kandung dari neneksaya yang bemama Biah.
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum Penggelapan
Putus : 11-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN AMUNTAI Nomor 55/Pid.B/2013/PN. Amt
Tanggal 11 Juli 2013 — - HINDERA S.Sos Bin H. MUCHLIS
47 — 22
  • ., tetapi mengenai posisi saksi NOR EFANSYAHterdakwa tidak mengetahuinya;Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan realita dilapangan pada saat pengukuran tetapi tapi saksi AGUS MADIANtidak mau menerimanya;Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi AGUS MADIAN memintasebagian uangnya dari hasil pembebasan lahan Santo Macan 1 danSanto Macan 2, jika terdakwa menyetujuinya maka komplain akandicabut oleh saksi YANSYAH;Bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak disebutkan uanghasilpembebasan tersebut
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
ASEP RIDWANSYAH Bin AMIR ;
49 — 22
  • penambahan harta benda,Namun demikian keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi merupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karenaakibat yang ditimbulkan berupa kerugian kKeuangan negara, meskipun akibatlebih jauh dapat berupa kerugian perekonomian negara tetapi karena pemakaianuang yang tidak benar sedangkan diri sendiri atau orang lain atau korporasimemiliki makna secara alternatif artinya salah satu yang diuntungkan makaunsur tersebut telah dipenuhi namun secara realita
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-07-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 10 Juli 2017 — SHARIFA
345 — 390
  • Namundemikian keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimerupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yangditimbulkan berupa kerugian keuangan negara, meskipun akibat lebih jauh dapatberupa kerugian perekonomian negara tetapi karena pemakaian uang yang tidakbenar sedangkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi memiliki makna secaraalternatif artinya salah satu yang diuntungkan maka unsur tersebut telah dipenuhinamun secara realita memerlukan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-05-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
4.RASYID WIRAPUTRA, SH
Terdakwa:
SYAMSUL RUMAKWAY Alias Sam
179 — 102
  • pembiayaan dari DD dan ADD tahun 2017meliputi : pembangunan jalan rabat beton, bantuan BUMDES, pembayaraninsentif untuk guru ngaji dan kader posyandu, belanja sound system untukkegiatan pemuda, 1 unit sepeda motor, kursi plastic 50 buah, terpal 7 buah,mesin genset , pembayaran honor perangkat, perjalanan dinas;Menimbang, bahwa dalam semua kegiatan tersebut ternyata terjadipenggelembungan harga dimana hargaharga barang maupun jasa telahdimarkup sedemikian rupa sehinngga menjadi tidak sebagaimana realita
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 20-04-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 111-K/PM II–08/AD/IV/2015
Tanggal 25 Agustus 2015 — ADE GUNAWAN, Letda Arh
93 — 108
  • menurutMajelis Hakim, bahwa sebenarnya keberatan terdakwa atas surat dakwaan oditurmiliter tersebut seharusnya terdakwa sampaikan pada saat diberikan kesempatanuntuk mengajukan eksepsinamun kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakimuntuk mengajukan eksepsi tidak terdakwa gunakan, namun demikian MajelisHakim berpendapat bahwa oditur militer dalam menyusun surat dakwaan tidakmenyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan karena rumusan surat dakwaaansudah senyawa dan sudah menegaskan secara jelas fakta dan realita
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 14-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
ADE HARTOJO, SKM Bin SAIMAN SUGIANTO
102 — 38
  • penambahan harta benda, Namundemikian keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimerupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yangditimbulkan berupa kerugian keuangan negara, meskipun akibat lebih jauh dapatberupa kerugian perekonomian negara tetapi karena pemakaian uang yang tidakbenar sedangkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi memiliki makna secaraalternatif artinya salah satu yang diuntungkan maka unsur tersebut telah dipenuhinamun secara realita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
139 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (kerja sama sosial)Realitas sosiologis diatas jika terjadi merupakan realita yang sesungguhyamenjadi kenyataan sosial yang hendak di cegah oleh undangundang ini melaluipolitik hukum undangundang ini sebagaimana dijelaskan diatas (politik hukumpemihakan pada MBR dan politik hunian berimbang).IV.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata Tanah
Putus : 21-04-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 14/PDT.G/2015/PN.LBJ
Tanggal 21 April 2016 — THERESIA FERNANDEZ,Dkk melawan Nadi Ibrahim,Dkk
129 — 91
  • Tati pergi ke tanah milik ayah Penggugat Gabriel Gampur tersebut ternyata realita dilokasi menunjukkan bahwa pagar batas tanah sudah berubah dan ada tanaman padi danjagung di dalamnya sementara pagar batas Selatan dan Timur banyak yang hilang kecualisebelah Barat. Kemudian pada tanggal 16 Pebruari 2005 Penggugat kembali ke lokasi danmendapatkan kenyataan bahwa pagar yang baru dibuat sudah rusak dan hilang.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-10-2019 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 9 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
TUKIMAN
116 — 55
  • sejumlah Rp. 237.878.957.( Dua ratus tiga puluhtujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus limapuluh tujuh rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka jelas perananTerdakwa dalam pengelolaan dana DD dan ADD pada tahun 2015 dan Tahun2016 adalah tidak sesuai tupoksi dengan tidak menyerahkan kepadaBendahara dan terjadi serangkaian penyimpangan dalam pengeloalaan danamaupun kegiatan yang terselenggara serta di dalam pelaporanpertanggungjawaban dimana dibuat tidak sesuai realita