Ditemukan 9132 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-03-2011 — Putus : 02-08-2011 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2011 — HAMZAH AN; M. ALI IMRON; KARNAN; ENDANG WAHYU; JAJAT SUDARJAT; L A W A N; DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR KEUANGAN DAN; ADMINISTRASI PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN IPTN
12232
  • Berdasarkan ke13 (tiga belas) Surat Keputusan Direksi PT.DI mengenai PHKkarena mencapai usia pensiun tersebut serta merujuk pada tanggal diajukannyaGugatan a quo, dapat diketahui bahwasanya hak Penggugat IV, Penggugat VII,Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XII, dan Penggugat XIIIuntuk mengajukan gugatan atas pembayaran PhDP dimaksud telah melebihijangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UUTK, dengan kata lain sudahlewat waktu/daluwarsa, sehingga hak tersebut demi hukum telah
Register : 12-06-2009 — Putus : 03-03-2010 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Maret 2010 — Ir. BURHANUDIN BUR MARAS MELAWAN 1. BETAHARI GUMAY PUTRA TUSIN, 2. ASWIN OSANTANA 3. NOTARIS RISBERT, SH.
10848
  • Dalam Gugatan Penggugat Asal mempermasalahkan tentangsahamsaham Penggguat Rekonvensi, dimana Tergugat I, Tergugatll, Tergugat III, serta sudah tidak ada hubungan hukum lagi kepadaPenggugat Rekonvensi, dimana para Tergugat Konvensi tersebuttelah menjual sahamnya kepada pemegang saham PenggugatRekonvensi sekarang, jadi gugatan ini selain Ne Bis in Idem jugasudah daluwarsa ;14.Bahwa ada itikad buruk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiyang dengan sengaja tidak menarik Pengurus Penggugat Rekonvensiyang
Putus : 09-06-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Srg
Tanggal 9 Juni 2015 — Perdata P : HAMZAH T : HARJANTO JASIN, DKK
625368
  • melanjutkanpemeriksaan perkara gugatan ini;Menangguhkan biaya perkara bersama sama dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa selain mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut danRelatif, Kuasa Tergugat sampai dengan Tergugat Ill juga mengajukan Jawabantertulis tertanggal 10 Desember 2014, yang berisi Eksepsi Prosessuil dan jawabantentang pokok perkara serta Gugatan Rekonpensi, sebagai berikut :Halaman 62 dari 246 Putusan No.32/PDT.G/2014/PN.Srg.DALAM KONPENSI:DALAM EKSEPSI:Gugatan Penggugat Konpensi Telah Lewat Waktu (Daluwarsa
    disangkalkebenarannya adalah Jual Beli Tanah yang dilakukan oleh ParaTergugat Konpensi dengan pihak Penjual dihadapan PPAT adalahberlangsung pada tahun 1990, sementara Gugatan Konpensi diajukanoleh Penggugat Konpensi pada tahun 2014 yang artinya GugatanKonpensi a quo diajukan setelah 24 (dua puluh empat) tahun lamanyaterhitung sejak ditandatanganinya Akta Jual Beli antara Tergugat Konpensi s/d Tergugat Ill Konpensi dan Dadang Sjamsi dengan pihakPenjual, sehingga Gugatan Penggugat Konpensi Telah Lewat Waktu(Daluwarsa
Register : 04-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
143482
  • Bahwa apabila masa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanahTergugat tersebut dihitung dari tahun 2001 sampai dengan sekarang(2020), maka jelaslah bahwa umur atau usia dari Sertifikat Hak Guna Usahadimaksud sudah berjalan selama 19 tahun atau setidaktidaknya sudah lebihdari 10 (Sepuluh) tahun.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karenagugatan Penggugat sudah lampau waktu atau daluwarsa
Register : 08-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 192/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 11 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : RUDY VICTORINUS Diwakili Oleh : Aprino Franklin Dumoli Napitupulu ,S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat I : Tn. AJI HAFZAN ENANI
Terbanding/Penggugat II : Tn. AJI SASTRA WIJAYA
Terbanding/Penggugat III : Tn. ADJI MUHAMMAD RIDHAN
Terbanding/Penggugat IV : Tn. AJI MUHAMMAD YUSUF AKHMAD
Terbanding/Penggugat V : K A B U L
Terbanding/Penggugat VI : MUKRI H MUKRI YUSUF
Terbanding/Penggugat VII : ABDUL RAHIM
Terbanding/Penggugat VIII : FAUZIAH NADIAR HJ. SITI HADIDJAH
Terbanding/Penggugat IX : LILIES H. SUJIMAN
Terbanding/Penggugat X : HJ. SITI MARYAM H. ANANG MUKRI
Terbanding/Penggugat XI : SATINO HADI SISWANTO
Terbanding/Penggugat XII : ARMADI NURLIANI A. NAFARIN
Terbanding/Penggugat XIII : H. DJAPAR. Y
Terbanding/Turut Tergugat I : B A K R I E
Terbanding/Turut Tergugat II : HANGKY RIBOWO SH
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Turut Terbanding/Tergugat II : JAL SION
Turut Terbanding/Tergugat III : GATOT SUBROTO
Turut Terbanding/Tergugat IV : LEE ENG HOK
Turut Terbanding/Tergugat V : R U S D I
Turut Terbanding/Tergugat VI : A Z I S
Turut Terbanding/Tergugat VII : PRATNO PASARIB
Turut Terbanding/Tergugat VIII : HARSONO TANDIO
Turut Terbanding/Tergugat IX : M. JAPRI
Turut Terbanding/Tergugat X : I S M A I L
Turut Terbanding/Tergugat XI : T A F R I Z I
Turut Terbanding/Tergugat XII : G E M I
Turut Terbanding/Tergugat XIII : NGATIMIRAH
Turut Terbanding/Tergugat XIV : SEKOLAH DASAR SD MUHMADIAH
Turut Terbanding/Tergugat XV : YAYASAN ALFUCRON ATAU SERING DISEBUT JUGA SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK ALFUCRON Tidak Ada MELAINKAN YAYASAN AISYAH UNTUK ITU MOHON YAYASAN AISYAH DIPANGGIL DALAM PERSIDANGAN
Turut Terbanding/Tergugat XVII : PT. KALSTAR AVIATION
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : IRUM A BUNA
143109
  • Gugatan daluwarsa karena telah lewat waktu;Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dalildalil eksepsi tersebutsecara berurutan sebagaimana diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan yangdiajukan oleh Terbanding dan Il semula para Pelawan dan II telah diberikanputusan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Desember 2020 Nomor9/Pdt.Bth/2020/PN Bpp sebagaimana telah diuraikan di atas di mana diputuskanbahwa Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkara
Register : 04-02-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/ Pdt. G / 2014 / PN.Jkt.Sel
Tanggal 29 Oktober 2014 — PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA” (ASPAN), lawan 1.SALAMANDER ENERGY (NORTH SUMATRA) LIMITED, 2.ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED, 3. PT. LEKOM MARAS,
291303
  • the Claimant is invited to clarify the author of thedocument entitled Letter of ASPAN unofficial translation sent to thePCA on September 11, 2012, and to clarify what response if any theRespondent provided to the Claimants proposal in the Notice ofArbitration of the BANI as appointing authority.Yang terjemahan bebasnya adalah:PCA mengetahui bahwa jangka waktu yang ditetapkan berdasarkanPasal 7 ayat (2) Peraturan Arbitrase UNCITRAL untuk penunjukkanarbiter kKedua dan pemberitahuan kepada Tergugat daluwarsa
Register : 08-04-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Klk
Tanggal 14 Januari 2016 — S A F R U D I N, Dkk : Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Nakula Raya No. 02 Kompleks BPP Rt. 025/003, Kel. Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. ABDUL KADIR, S.Ag. SH. 2. AHMAD MUJAHID, SH. 3. ABDUL ROHMAN, SH. 4 SYAMSUL BAHRI, SH. 5. RIZALDI NAZARUDDIN, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Jend. Achmad Yani Km. 6.700 Komplek Permata Permai N o. 6B RT. 11, Kel. Kertak Hanyar I, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kal-Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2015, dahulu sebagai Kuasa Para Penggugat, sekarang sebagai ..................................KUASA PARA PEMBANDING ; L A W A N 1. PT.WIRA USAHATAMA LESTARI (PT. WUL), beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 10 Handel Gaben RT. 14 Desa Bunga Mawar Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas, Prov. Kal-Teng , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. POLTAK HUTADJULU, SH,MBA,MH. 2. NICHO HEZRON, SH.MBA, 3. FAJAR MARPAUNG, SH,MH. 4 BINSAR RONNITUA. A, SH. 5. AKHMADSYAH GIFFARY, SH, Pekerjaan Advokat berkantor di LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU & ASSOCIATES, Jalan Manggis No. 62, Blok. A Cinere Estate, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2015 , semula sebagai Kuasa Tergugat, sekarang sebagai ..............................KUASA TERBANDING ; 2. PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 01 Kuala Kapuas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : KRISTOP, SH, 2. Drs. SEPTEDY, SH, 3. H. SUKIRAN, S.IP.,MAP. 4. SITI RUBIAH HAYATI, SH, 5. GEREK, S.Hut.,MP, 6. YANTI, ST, 7. ERLINA, SH. 8. KALAWA DANA, SH, 9. RINA EKA KURNIATI, SH, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2015, semula sebagai Kuasa Turut Tergugat , sekarang sebagai ...KUASA TURUT TERBANDING ;
23844
  • kegunaan sesuatu benda dengan bebas;Merupakan hak menguasai secara terkuat;Tidak melanggar undangundang atau peraturan umum;Tidak mengganggu hak orang lain;aA fF S&S SSJika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberi gantirugi, Tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaannya.Menimbang bahwa cara memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584KUHPerdata yang menyebutkan "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapatdiperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan,karena daluwarsa
Register : 06-10-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 207/Pdt.G/2020/PN Blb
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
1.SARI BINTI IDI
2.IPAR BINTI IDI
3.ANISAH BINTI IDI
4.HJ.EUIS
5.SOLIHIN BIN IDI
6.SULAEMAN
7.RATNASIH
8.ROKAYAH
9.SITI MARIAH
10.AHMAD SARIPUDIN
Tergugat:
1.DEDDY SETIAWAN
2.ASEP SODIKIN
3.WATI WARTINI
4.ASEP SAEPUDIN
5.JUNAEDI
6.SULAEMAN
7.IMAS EMMA S
8.LITA DAHLIA
Turut Tergugat:
1.CAMAT KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
2.KEPALA DESA CANGKUANG WETAN
3.DR. YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
6114
  • Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;Bahwa para penggugat sudah tidak mempunyai hak menggugat karena sesualketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyatakan sebagai berikut :Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut denganitikad baik dan secara nyata menguasainya, Maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi
Register : 02-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 654/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat VI : ALVIN SUTANTO Diwakili Oleh : T.A.RONALD SIMANJUNTAK,SH.,MH.,Dkk
Terbanding/Penggugat I : STEFANUS LUKAS WIRABUDI
Terbanding/Penggugat II : DAUD JANUAR CIOMAS
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. BANK RESONA PERDANIA
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT. SANJAYA PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat VII : GUNAWAN HARSONO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ERLYN SUTANTO.
Turut Terbanding/Tergugat IX : NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT
Turut Terbanding/Tergugat X : SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris
169109
  • tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang tidak dapatlagi menuntut haknya (daluwarsa
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
320585
  • Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan TataUsaha Negara dapat bertindak dalam lalu lintasHukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986jo UU No. 9 Tahun 2004maka hanya seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukansebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUNuntuk menggugat keputusan tata usaha negara.GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUWARSA)5.
Putus : 25-11-2013 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN TUBAN Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn
Tanggal 25 Nopember 2013 — Dr. HARDI SOETANTO (P)
DR. F.M. VALENTINA, S.H.(T)
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN
NOTARIS EKO HANDOKO WIJAYA (Turut T)
7491227
  • Dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugatmengenai pembatalan perjanjian kawin dapat dilakukan setelah gugatan perceraiandiputus dan berkekuatan hukum tetap ; Bahwa pendapat saksi ahli adalah bersifat bebas, dalam arti pendapat tersebut bisadipakai dan atau tidak dipakai dalam pertimbangan Majelis Hakim yang disesuaikandengan hukum dan praktek, khusus mengenai gugatan pembatalan perjanjian kawinyang disebut daluwarsa oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh Tergugat I. adalah suatupendapat yang tidak
Register : 26-03-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — HJ. BETTY WIWI PRAWOTO, DKK VS PT. KARYA PERKASA INDONESIA DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. WINARYO., III. DR. IR. BUDIMAN N;
164116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Moch Kemal Abidin, dkkmengakibatkan tidak diterapbkannya batasan daluwarsa dalam perkara inisama sekali.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidakterdapat kekhilafan nyata dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);Bahwa tidak ada keharusan oper garap untuk dituangkan dalam AktaOutentik, sedangkan Pejabat Pembuat
Register : 01-09-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-06-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 064/G/2014/PTUN Smg
Tanggal 16 April 2015 — JOKO PRIANTO Dkk dan YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Melawan I. GUBERNUR JAWA TENGAH II. PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk – sekarang bernama PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
798614
  • GUGATAN DALUWARSA. 1. Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentangIzin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan PabrikSemen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;.
Register : 04-12-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 188/PDT.SUS.PHI/2014/PN BDG
Tanggal 30 Juni 2015 — ABDURROHIM AHSAN; AGUNG MAULANA; AGUNG PUJI ; RAHAYU; AGUS RAMDANI,; AHMAD BUKHORI, DKK; LAWAN; PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY
106294
  • danapakah Revisi didaftarkan juga tentang ada waktu yang di Revisinyake Disnaker kita tidak mengatur itu karena itu merupakan satukesatuan jadi tidak perlu didaftar ;Bahwa apabila perjanjian kerja tidak didaftarkan apa sanksinya tetapsah perjanjian kerja sudah tanda tangan para pihak ;Bahwa kalau sudah di PHK oleh perusahaan tapi belum ada putusandari Pengadilan karena ada hakhak yang belum dibayar menurutpendapat saksi seperti apa kita katakan di pasal 96 segala hak yangtimbul dari hubungan kerja daluwarsa
Putus : 28-08-2013 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 227/PDT.G/2012/PN.MKS
Tanggal 28 Agustus 2013 —
274
  • Indonesia, yaitu Undang Undang RINo. 5 tahun 1960, tentang Pokok Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah RI No. 10Tahun 1961, Tentang Peralihan Hak Atas Tanah sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997, tentang Perubahan Peraturan PemerintahRI No. 10 Tahun 1961, tentang Peralihan Hak Atas Tanah didasarkan atau bersendikanhukum Adat nasional Indonesia yang telah di scaner, dan di dalam sistem hukum adatnasional Indonesia tidak menganut atau tidak dikenal verjaring atau daluwarsa
Register : 22-12-2011 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 07-08-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juli 2012 — DR.Dr. Lucky Aziza Bawazier, Sp.PD., KGH., FACP., FINASIM., S.H;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Rudy Sutadi, Spa., Mars., Dr
213221
  • Dengan demikian, gugatan Penggugat belum lewat waktu (daluwarsa)90 hari sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 55 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi dinyatakan ditolak; Gugatan Kurang Pihak:Menimbang, bahwa yang menjadi alasanalasan hukum mengapa hanya MenteriHukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia yang didudukan sebagai Tergugat,adalah antara lain: Karena, Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Register : 31-10-2013 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN.Bks
Tanggal 17 Juli 2014 — DEDDY TJAHYONO sebagai Pelawan I SHINTA KOSASIH sebagai Pelawan II KORAN PURBA sebagai Pelawan III RIM GINTING sebagai Pelawan IV Melawan Almarhumah MEGAWATI PURNOMO dalam hal ini Ahli Warisnya SULINDRO selaku Suami Pewaris, sedangkan TJAHYONO SULINDRO, MARGARETHA SULINDRO, MARCELLA SULINDRO, SIANNE SULINDRO, ELISABETH SULINDRO, MARIANA SULINDRO, BENJAMIN SULINDRO, 7 (tujuh) orang selaku Anak Pewaris sebagai Terlawan PT. SAKIYA, dahulu diwakili oleh TJONDRO SANTOSO sebagai Turut Terlawan I PT. SAKIMA INDAH, dahulu diwakili oleh SULINDRO sebagai Turut Terlawan II PT. SAYMARA INDAH JAYA dahulu diwakili oleh BENJAMIN SULINDRO sebagai Turut Terlawan III PT. SAKINA SUMBER BATU, dahulu diwakili oleh P. SINAGA. SH Dkk sebagai Turut Terlawan IV
15633
  • PERLAWANAN (VERZET) DALUWARSA/MELAMPAUI BATAS WAKTU BahwaPerlawanan(Verzet) ini telah melampaui batas waktu yang ditetapkan olehUndangUndang yang diatur pada Pasal 129 ayat (1) Herzein InlandschReglement (HIR) dan Pasal 153 ayat (1) RBg, yaitu sebagai berikut : dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak diberitahukankepada Tergugat secara sah;= sampai dengan hari kedelapan dilakukannya peringatan;Sedangkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaituputusan Pengadilan
Register : 15-04-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 436/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
I Made Anom Antara
180134
  • Bahwa dapat dibenarkan jika penyidik baru memeriksa 1 orang sajasedangkan pelaku yang lain diperiksa kemudian, asalkan tidaksampai lewat masa daluwarsa menuntutnyaMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa hubungan antara Panorama Beach dengan PT PanoramaBali adalan Panorama Beach membantu dana pendirian PT PanoramaHalaman 64 dari 112 Putusan Nomor 436/Pid.B/2019/PN DpsBali, dimana Panorama Beach merupakan perusahaan yang berdiri
Register : 04-08-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN GRESIK Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Gs
Tanggal 7 April 2014 — SITI MAGHFIROTUNNI’MAH MELAWAN Drs.H.ACHMAD FATHONI CHASAN, M.Sc. Dkk.
17868
  • Dengan demikian oleh karena kurun waktu2005 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada tahun 2013 telahmelampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun, maka gugatan penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima karena telah kadaluwarsa.Menimbang bahwa, mengenai eksepsi para tergugat tentang gugatantelah daluwarsa untuk diajukan, terhadap hal ini Majelis tidak sependapatkarena yang menjadi inti pokok gugatan penggugat bukanlah berkaitandengan perbuatan yang berawal dari perikatan, melainkan mengenaikedudukan
Register : 16-01-2019 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD BUDI MUKLISH, SH, S.Hum
Terdakwa:
RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI
16085
  • Pemilihan Umum terhadap para Caleg dan partai politiksekota Banjarbaru, terhadap aparat sipil negara, terhadap guruguru di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, terhadap para lurah danpara camat Kota Banjarbaru serta terhadap stakeholder BawasluKota Banjarbaru;Bahwa pengusutan terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidanapemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa bersama denganNurdin tersebut, saksi mempedomani jangka waktu sebagaimanadiatur dalam UU No.7 tahun 2017 dan peraturan Bawaslu untukmenghindari daluwarsa