Ditemukan 9688 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : inkracht paksa poket praja pokok poktan intraco intraca indraco indrah inorah
Penelusuran terkait : 1. pt. unggul perdana mulya. 2. pt. bangun makmur utama vs ketua kelompok kerja (pokja) ulp pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi dan konsultasi satker pelaksanaan jalan nasional wilayah ii provinsi jawa tengah tahun anggaran 2017 Unit layanan pengadaan (ulp) jawa tengah; Cv. garuda nasional diwakili oleh hadijah vs pokja sda 2 tahun 2021 kota bima Pokja satker pjn wilayah v provinsi papua (puncak jaya) unit pelayanan pengadaan papua vs pt. telaga mega buana; Cv muda jaya kreatif vs i. kelompok kerja (pokja) pemilihan paket pekerjaan rekonstruksi Jalan pasirgintung - lengkongbarang kabupaten tasikmalaya tahun anggaran 2023. Ii. cv muara rizki;; Pt. urampi indah pratama vs i. kelompok kerja (pokja) 4 biro perlengkapan dan layanan pengadaan setda provinsi ppaua barat tahun anggaran 2018. Ii. pt. indoprima mankwari perkasa; Cv samitra jaya vs 1. kuasa pengguna anggaran (kpa) belanja modal pembangunan gedung kantor balai pendidikan menengah kabupaten bantul. 2. kelompok kerja (pokja) pemilihan belanja modal pembangunan gedung kantor balai pendidikan menengah kabupaten bantul pada bagian layanan pengadaan (blp) diy;; Pt. jasuka bangun pratama vs i. kelompok kerja (pokja) pengadaan barang/jasa konstruksi dan konsultan snvt pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (pjpa) ws barito provinsi kalimantan selatan. Ii. pejabat pembuat komitmen pengadaan barang/jasa konstruksi dan konsultasi snvt pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (pjpa) ws barito provinsi kalimantan selatan;
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
769 — 997
  • Perpres No. 4/2015, telahjelas diatur bahwa pemilihan penyedia jasa konsultansi, termasuknamun tidak terbatas pada jasa konsultan hukum dalam rangkapengadaan barang/jasa pemerintah, harus melalui metodepemilihan penyedia jasa konsultansi, sebagaimana dikutip berikut:Pasal 41 Perpres No. 54/2010:(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilinan Penyedia Jasa Konsultansi.(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melaluinegosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yangsesuai
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
EFNI EFRIDAH,S.PD.M.PD
138 — 36
  • Buku Referensi dan BukuPengayaan adalah sebesar Rp. 3.497.875.000, dan untuk kegiatanpengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP sebesar Rp.2.400.000.000,Bahwa terkait dengan alasan Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggimemecah paket kegiatan yang mana masih dalam satu kode kegiatan yangsama yaitu 1.01.1.01.01.16.132 (pengadaan buku referensi dan bukupengayaan) yang didalamnya terdiri dari beberapa kegiatan yang nilainyaseolaholah dapat di lakukan Penunjukan Langsung (PL) secara kontrak tualmelalui Pokja
    Menilai Kinerja Penyedia11.Menetapkan tim pendukung, dll.Bahwa PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikatKeahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang / Jasa sesuai denganPasal 88 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Barang / Jasa Pemerintah.Bahwa menurut saksi pemecahan paket ada yang dibolehkan dan tidakdibolehkan.Bahwa dilarang memecah paket untuk menghindari tender berdasarkanpasal 20 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Barang / Jasa Pemerintah.Bahwa menurut saksi tender
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. EDDY JUNAEDI, M.Pd.
87 — 139
  • Pelelangan atau penyedia pada PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatasRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengannilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).a. mengawasi pelaksanaan anggaran;b. menyampaikan laporan keuangansesuai dengan ketentua peraturanperundangundangan;c. menyelesaikan perselisihan antaraPPK dengan ULP
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
324 — 151
  • perkara korupsi misalnya perkara Perpajakkan ;Kalau bukan Perkara Korupsi Pengadilan tidak berwenang memeriksaperkara TPPUnya ;Bahwa kesimpulan ahli untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikanpidana asalnya terlebin dahulu, tapi keberadaan pidana asal harus ada,bagaimana tahu pidana asal disana ada bukti permulaan, bisa dari aliran danamisalnya Pasal 77 dimana Terdakwa wajid membuktikan bahwa hartakekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana, salah satu putusanPengadilan yang sudah inkrach
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-04-2021 — Putus : 23-08-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
Undang Sumantri
329 — 17

  • 3 (tiga) lembar printout Surat perihal Laporan Dugaan Penyelewengan Pengadaan Barang/Jasa kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 7 Pebruari 2012

    1 (satu) lembar fotokopi Surat perihal Pengunduran diri sebagai Ketua Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari MOHAMMAD ZEN kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tanggal 17 Oktober 2011

    4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/139/2011

    tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pelelangan (ULP)/Pejabat Pengadaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2011, tanggal 07 Februari 2011 yang ditandatangani oleh MOHAMMAD ALI

    4 (empat) lembar fotokopi bonggol cek No.

Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 06-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
AGUS BHAKTI NUGROHO
160 — 0
  • Kalianda; Pagu 5,000,000,000, dsT

    BB No. 78

    4 (empat) lembar copi legalisir Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/55/I.08/HK/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemda Kab Lampung Selatan beserta dengan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan tersebut.

Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 13-12-2016 — Putus : 05-05-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN AMBON Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 5 Mei 2017 — SYARIF TUHAREA, S.Hut
205 — 110
  • Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas KehutananKabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 ;Bahwa Ahli kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea tetapi Ahli tidak adahubungan keluarga dengan terdakwa;Bahwa Ahli memberikan pendapat dipersidangan atas permintaanPenasihat Hukum terdakwa Syarif Tuharea dan ada surat tugas Ahli ;Bahwa sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaanbarang dan jasa pemerintah pasal 7 tentang organisasi pengadaan barangdan jasa pemerintah yaitu PA/KPA, PPK, PPTK, ULP
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 13-05-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 25 April 2022 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
URAY NURDIN
116 — 59
  • Foto copy 4 (empat) lembar SK Kepala ULP Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 13-05-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 25 April 2022 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
MEKOS KUSBANDI
121 — 60
  • Pelangi Kasih senilai Rp. 119.900.000,-
  • Foto copy 4 (empat) lembar SK Kepala ULP Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-09-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 22-01-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
ARIES HB
479 — 721
  • 1 (satu) lembar Peta Rencana Jaringan Jalan SP.AUR-BANGUN SARI;
    22. 1 (satu) lembar Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor B-2475/N.6.5/Fd.1/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 Perihal Panggilan Pra Penyelidikan;

    23. 4 (empat) lembar Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen nomor SP-PRINT-04/N.6.17/Dek.3/09/2017 tanggal 12 September 2017;
    24. 1 (satu) lembar dokumen tulisan tangan dengan tulisan POKJA

    . 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setor Tunai BNI tanggal 01 November 2019 jam 14:34:30 WIB dengan nama penyetor ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    BB No. 247 s.d BB No. 248 dikembalikan kepada ILHAM SUDIONO;
    249. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 23 September 2019 dari ILHAM SUDIONO (Pokja
    Muara Enim);
    250. 2 (dua) lembar Surat tertanggal 23 Oktober 2019 dari ILHAM SUDIONO (Pokja Pengadaan barang Jasa Kab.
    Perkara;
    292. 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 22 November 2019 jam 10:37:42 WIB dengan nama penyetor ILHAM SUDIONO, disetorkan tunai ke Rekening BNI Nomor 8844201911050025 atas nama Rekening Penampungan KPK-Perkara TPK Bupati Muara Enim sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
    BB No. 292 dikembalikan kepada ILHAM SUDIONO;
    293. 2 (dua) lembar Surat tertanggal 15 November 2019 dari ILHAM SUDIONO (Pokja
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 03-04-2024 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 21-05-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 21 Mei 2024 — Pembanding/Penuntut Umum II : Theopilus Kleopas Auparay
Terbanding/Terdakwa : FRANSISKUS LUSIANAK
139 — 74
  • Wewenang untuk Melakukan Penatausahaan/Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 tanggal 08 Maret 2021;
  • 1 (satu) bundel photocopy DPA Rincian Belanja - 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tanggal 25 Mei 2021;
  • 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Surat Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5/C-02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 27-11-2023 — Putus : 05-04-2024 — Upload : 16-04-2024
Putusan PN MANADO Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd
Tanggal 5 April 2024 — Penuntut Umum:
MARWAN SYAH LAIA, S.H.
Terdakwa:
Masye Freike Tindangen, SE.
57 — 0
  • Sitaro Nomor: /Kpts-POKJA/KPU-SITARO-023.964803/PILKADA/2018 tentang penetapan kelompok kerja Penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan siau tagulandang biaro tahun 2018 tanggal 10 April 2018;
  • Dokumen pertanggungjawaban kegiatan daftar nominatif pembayaran uang honorarium kelompok kerja KPPS pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan siau tagulandang biaro tahun 2018 bulan Mei 2018 dengan jumlah Rp15.300.000,00;
  • Keputusan KPU
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 11-01-2022 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi
Tanggal 26 April 2022 — Penuntut Umum:
ASRIL
Terdakwa:
Hj. ANDI MERYA, S.Ip.
304 — 94

  • 4. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/84 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor 188.45/1/2021 tentang penunjukan/penetapan perangkat organisasi kelompok kerja (Pokja) pemilihan pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2021.
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 03-04-2024 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 21-05-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 21 Mei 2024 — Pembanding/Penuntut Umum II : Theopilus Kleopas Auparay
Terbanding/Terdakwa : ANDREAS ASMOROM, S.H
121 — 0
  • Wewenang untuk Melakukan Penatausahaan/Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 tanggal 08 Maret 2021;
  • 1 (satu) bundel photocopy DPA Rincian Belanja - 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tanggal 25 Mei 2021;
  • 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Surat Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5/C-02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
David Manibui
297 — 86
  • 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "PT CENERAWASIH MAS,DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI, Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 KM (DAK) Kelompok Kerja 14 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Unit Layana Pengadaan (ULP) Propinsi Papua Tahun Anggaran 2015"

    b.

    BINTUNI ENERGI PERSADA KEGIATAN PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI PAPUA PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KEMIRIDEPAPRE (112) 24 KM (DAK)

    BB No. 117 s.d BB No. 142 tetap terlampir dalam berkas perkara

    143. 1 (satu) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Papua no.020/536/Pmng-ULP-SETDA/2015 tanggal 14 September 2015 tentang pemberitahuan PT.

    144. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Pelaksanaan Pengadaan Pokja 14 Paket Peningkatan Jalan KemiriDepapre (112) 24,00 Km (DAK) APBD TA 2015.

    145. 2 (dua) lembar asli Surat Tugas Unit Layanan Pengadaan Pemprov Papua no. 020/60/SP-ULP/Papua/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, beserta lampiran, terkait penunjukan Pokja pelaksanaan PBJ yang didanai oleh ABPD dan APBN 2015.

    146. 1 (satu) jilid asli Dokumen Teknis Dinas Pekerjaan Umum Papua Paket Peningkatan Jalan KemiriDepapre (112) 24,00 Km di Kabupaten Jayapura APBD TA 2015 tanpa Pagu dengan HPS: Rp89,530,250,000. Kode KKD No: 599.

    249. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Papua No. 050/2898 Perihal: RUP Kegiatan Perubahan APBD TA 2015 tanggal 10 Agustus 2015 kepada Ketua ULP Prov. Papua beserta lampirannya.

Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2014 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 25/PID.SUS-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 20 Oktober 2014 — SUDIRMAN
61 — 14
  • Donggala yang berada pada Pokja Ill : BidangSosial Budaya dan Agama, selaku anggota terdapat pada poin 7 (tujuh)sedangkan yang menerima honor hanya internal BPMPD Kab. Donggala selakuPelaksana kegiatan dengan honor sebesar Rp. 2.950.000, (dua juta Sembilanratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak;Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab BNN Kab. Donggala berdasarkanJadwal pada Panduan Gelar Kemah Kerja BBGRM ke IX Tingkat Kab.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.ERLANGGA JAYANEGARA
4.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
5.MUHAMMAD HADI
6.MARTOPO BUDI SANTOSO
7.AGUS SUBAGYA
8.RICHARD MARPAUNG
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
TAGOP SUDARSONO SOULISA
392 — 117

  • 120. Dokumen berupa :

    a. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 108.a Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 108 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan.

    T. (198904082014061001) tertanggal 25 Mei 2015 yang berlaku hingga 25 Mei 2019

    232. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 13 Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Admin Dinas Pekerjaan Umun Kabupaten Buru Selatan.

    VENNY

    291. 1 (satu) buah map palstik bening berwarna hijau dengan tulisan daftar pekerjaan proyek yang didalamnya terdapat tulisan perhitungan fee pokja untuk paket paket SMI dan daftar pekerjaan proyek PT. VIDI CITRA KENCANA, PI.DINAMIKA MALUKU, PT. MUTIARA MITRA JUFA, PT. PENA MAS MALUKU, F.A.INDO MULIA, CV. VENNY, CV. LEVCA, CV. FAJAR MULIA.

    316. 1 (satu) lembar dokumen bertulisan paket peningkatan jalan MAKO-KAYELI (DAK), PPN, PPH, FEE POKJA 1 % 47.517.411., paket peningkatan irigasi WAY LATA , PPN, PPH, FEE POKJA 1 % 98.690.445.

    Account: 1704-002-000

    465. 2 (dua) lembar copy print out dokumen Rekapitulasi Hasil Lelang ULP Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2015.

Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-09-2022 — Putus : 28-10-2022 — Upload : 28-10-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 29/PID.TPK/2022/PT SMR
Tanggal 28 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SALMAN Bin BAHARUDDIN Diwakili Oleh : SURTINI, S.E., S.H. dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H.
202 — 14
  • Penajam Paser Utara Nomor : BA-05/VBP.PILBUP-KAB.PPU/V/2019 Tanggal 13 September 2019 ;
74) 1 (satu) rangkap Asli Surat Bimbingan Teknis dan Reviu Peningkatan Akuntabilitas dana hibah pemilihan Bupati PPU Tahun 2018 dan pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : S-476/PW17/2/2015 Tanggal 26 April 2018 ;
75) 1 (satu) lembar Asli Surat Usulan Pokja Pilkada PPU Nomor : 067/HIMPSI-Kaltim/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 ;
76) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah
pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 ;
99) 1 (satu) bundel dokumen Asli untuk pengadaan Spanduk hari pencoblosan dan lokasi TPS pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 ;
100) 1 (satu) bundel dokumen Asli untuk pengadaan Alat Peraga Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018
101) 1 (satu) bundel dokumen Asli untuk pengadaan Debat Publik Calon pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 ;
102) 1 (satu) buku asli laporan pokja
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 06-05-2024 — Putus : 27-05-2024 — Upload : 27-05-2024
Putusan PT MANADO Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT MND
Tanggal 27 Mei 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : MARWAN SYAH LAIA, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Masye Freike Tindangen, SE.
131 — 0
  • Sitaro Nomor: /Kpts-POKJA/KPU-SITARO-023.964803/PILKADA/2018 tentang penetapan kelompok kerja Penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan siau tagulandang biaro tahun 2018 tanggal 10 April 2018;
    Dokumen pertanggungjawaban kegiatan daftar nominatif pembayaran uang honorarium kelompok kerja KPPS pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan siau tagulandang biaro tahun 2018 bulan Mei 2018 dengan jumlah Rp15.300.000,00;
    Keputusan KPU Kab.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 17-10-2023 — Putus : 07-03-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan PN PADANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg
Tanggal 7 Maret 2024 — Penuntut Umum:
FENGKI ANDRIAS,SH,MH.DKK
Terdakwa:
RUBIS PRISUSANTO Bin Alm BURHANUDIN
97 — 0

  • 215.1 (satu) rangkap Kwitansi biaya Lembaga FKPM dan Pokja tahun 2018.

    216.1 (satu) rangkap Kwitansi biaya Bakauah Adat tahun 2018.

    217.1 (satu) rangkap Kwitansi biaya Isra Miraj dan maulid Nabi tahun 2018.

    218.1 (satu) rangkap Kwitansi biaya BBGRM tahun 2018.

    219.1 (satu) rangkap Kwitansi biaya Spam Sangkiamo tahun 2018.

    220.1 (satu) rangkap Kwitansi biaya Bukik Kojai tahun 2018.