Bahwa pokja ( Pemohon ) untuk mencegah dalam pelaksanaan pekerjaanyang terlalu dipaksakan sudah maksimal baik secara lisan maupun tertulis (surat terlapir ).13. Bahwa dalam proses lelang yang banyak kendala serta tantangan yangdihadapi Pemohon ( Pokja ) selalu melaporkan dan konsultasikan denganKepala ULP dan Sekertaris ULP baik lisan maupun tertulis.14.

EKO SAPUTRA, Amd selaku Penyedia dan 4.PEMOHON selaku Ketua Pokja ULP.

ULP Kab.

Berdasarkan uraian tugasdan kewenangan Pokja ULP tersebut diatas sangatlah jelas terurai tugasdan kewenangan PEMOHON selaku Ketua Pokja ULP yang harusdilaksanakan oleh PEMOHON secara baik dan benar dan PEMOHONWajid menolak apabila ada intervensi/tekanan/Teror /perintah darisiapapun juga termasuk Atasan PEMOHON yang bertentangan dengantugas dan Kewenangan PEMOHON selaku Ketua Pokja ULP.5.

BIma Ta. 2014 saat itu.Bahwa POKJA mendapatkan DPA BPMDes Kab. Bima Ta. 2014 danSpesifikasi Barang yang POKJA jadikan dasar acuan dalam melakukanproses pelelangan saat itu adalah di dapatkan dari ULP Kab.

Bima Tahun 2014 yang di serahkanoleh ULP kepada POKJA dengan alasan Karena asumsi POKJA dengantidak diserahkan HPS oleh ULP kepada POKJA maka POKJA langsungmengacu kepada DPA BPMDes tahun 2014 yang mana dalam DPABPMDes tahun 2014 saat itu untuk pengadaan baju kaos BBGRMtersebut sebesar Rp. 729.000.000, (tujuh ratus dua puluh sembilan jutarupiah) dan itulah yang POKJA jadikan sebagai HPS dalam prosestersebut.Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang dokumen HPS kepadakepala ULP.Bahwa Saksi dan POKJA

JAYAPRIANGAN.Bahwa salah satu tugas dan kewenangan POKJA ULP dalam pengadaanbaju kaos BBGRM Kab.

Bima Ta. 2014 pada POKJA ULP kab. Bima.Bahwa ia tidak pernah mendaftar secara online melalui LPSE Kab. Bimasebagai peserta dalam proses pelelangan paket pekerjaan pengadaanbaju kaos seragam BBGRM Kab. Bima Ta. 2014 di POKJA ULP kab.Bima.Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai CV.

BimaTahun 2014 yang di serahkan oleh ULP kepada POKJA.Bahwa alasan sehingga POKJA ULP menggunakan DPA untukmenentukan HPS dalam proses lelang saat itu adalah karena hanyadiperintahkan POKJA ULP.Bahwa TAUFIK memerintahkan kepada WAHYUDIN/POKJA agarmenjadikan DPA BPMDes TA. 2014 menjadi HPS dalam prosespengadaan baju kaos BBGRM saat itu pada saat peluncuran prosesyaitu tanggal 16 Mei 2015 bertempat di ruangan ULP Kab. bima.Bahwa Saksi dan anggota POKJA yang lain tidak pernah melakukansurvey untuk meyakini

CENDANA BAJABAHARI Diwakili oleh MARIO MEZZOFANTI MELAWAN POKJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I ULP PROVINSI KALBAR SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015

Siding / Seluas 4 ;Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Bab II huruf E angka 26 butir 26.9menyatakan : "Pokja ULP (ic. Tergugat) tidak boleh menggugurkanpenawaran pada waktu pembukaan penawaran." ;Faktanya Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugat tercantum padaSurat Penetapan Pemenang Lelang Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wialyah I Prov. Kalbar ULP Kalimantan Barat Tahun 2015 No.KU.03.01/POKJA ULP. WIL.

Siding/ Seluas 4 ; Secara yuridis, faktanya Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugattercantum pada Surat Penetapan Pemenang Lelang Pokja Satuan KerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov.

oleh Tergugat melalui SuratPenetapan Pemenang Lelang Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah I Prov.

Kalbar ULP Kalimantan Barat Tahun 2015 No.KU.03.01/POKJA ULP.WIL.

Pasal17 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 yang pada intinyamenyatakan Pengguna Jasa/Kelompok Kerja ULP (ic.

.; 2.KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI; 3.KETUA POKJA PENGADAAN BARANG PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP ) BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI, MELAWAN1.FEBY FAUZAN GINANJAR,

Tjok Tresna, Denpasar Bali ;3.KETUA POKJA PENGADAAN BARANG PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP ) BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI,beralamat di Jl. Basuki Rahmat Niti Mandala,Denpasar Bali, dalam hal ini memberikankuasa kepada A. FEROSENODARMAWAN,SH.,MH., Kepala Kejaksaan TinggiBali, alamat di Jalan Tantular No. 5 Renon,Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 5 Januari 2011 dan selanjutnyamemberikan kuasa dengan hak Subsitusikepada : SR. NASUTION,SH.

hukumtidak dapat diajukan secara bersamaan, akan tetapi harusdiajukan secara sendiri sendiri ;e Bahwa gugatan Penggugat / Terbanding kurang pihak, olehkarena masih ada subyek hukum lain selain Tergugat III /Pembanding Ill yang juga harus digugat oleh Penggugat,yaitu Kepala UPL (Unit Layanan Pengadaan) yang bertugasmemimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatanpengadaan barang / jasSa, mengingat sesuai Pasal 7aPeraturan Gubernur Bali No. 53 Tahun 2009 tentangPembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP

) Barang / Jasa,Kepala ULP harus ikut bertanggung jawab dalam kegiatandan pengadaan barang / jasa ;DALAM POKOK PERKARA :e Bahwa Tergugat III / Pembanding III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak pernahmelakukan pelaksanaan pelelangan ulang terhadap prosespengadaan blangko SKPDKP dan Lebel Edar Mikol denganpagu anggaran Rp. 7.180.000.000, karena Tergugat Ill /Pembanding III telah mengusulkan calon pemenang lelangyaitu PT.

PERCETAKAN BALIdan yang Tergugat III / Pembanding III lakukan pengadaanBlangko SKPDKP dan Lebel Edar Mikol dengan paguanggaran sebesar Rp.3.279.000.000, ;e Bahwa Tergugat Ill / Pembanding III selaku Ketua Pokja tidakdapat dipersalahkan karena telah adanya kebocoran hasilevaluasi lelang yang telah dapat diakses sebelumwaktunya yang dapat merugikan pihak lain, oleh karenasetiap keputusan yang dikeluarkan oleh pokja bersifatkolektif dan terbukti dalam persidangan tidak dapatdibuktikan siapa diantara

anggota pokja yang sebenarnya10menguploud via internet tentang usul penetapan calonpemenang lelang yang seharusnya baru bisa diumumkantanggal 29 April 2010, namun PT.

Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;

Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/Pokja VI/ULP/522141RKE/X/2013 tanggal 28 oktober 2013. Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/Pokja VI/ULP/522141RKE/X/2013 tanggal 28 oktober 2013. Evaluasi Hasil Perhitungan Harga Penawaran Aritmatik CV.Mahandika, CV. Bina Raya, CV. Global Investama dan CC.Kartika. Evaluasi Administrasi Penawaran tanggal 29 Oktober 2013. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 04/Pokja VI/ULP/522141RKE/X1/2013 tanggal 7 November 2013.

Berita Acara Klarifikasi dokumen Teknis Nomor: 05/Pokja VI /ULP/522141RKE/XI/2013 tanggal 12 November 2013. Berita Acara fEvaluasi Penawaran Nomor: 07/Pokja VI /ULP/522141RKE/XI/2013, tanggal 14 November 2013. Evaluasi Teknis Penawaran (spesifikasi teknis dan IdentitasBarang), tanggal 14 November 2013. Rekapitulasi Evaluasi Teknis Penawaran tanggal 14 November2013. Berita Acara Klarifikasi Lapangan Nomor: 06/Pokja VI/ULP/5221 41 RKE/XI/2013, tanggal 14 November 2013.

Berita) Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 09/PokjaVI/ULP/522141RKE/X1/2013 tanggal 15 November 2013. Evaluasi Kualifikasi (Personil). Evaluasi Kualifikasi (Penelitian Administrasi). Rekapitulasi Penilaian Evaluasi Kualifikasi tanggal 15 November2013. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 10 /Pokja VI /ULP/522141RKE/X1/2013, tanggal 16 November 2013. Penetapan Calon Pemenang Nomor: 11 /Pokja VI /ULP/522141RKE/X1/2013, tanggal 16 November 2013.b. 1 (satu) berkas dokumen Penawaran CV.

Aldisar Qomara.Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/Pokja VI/ULP/522141RKE/X/2013 tanggal 28 oktober 2013.Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/Pokja VI/ULP/522141RKE/X/2013 tanggal 28 oktober 2013.Evaluasi Hasil Perhitungan Harga Penawaran Aritmatik CV.Mahandika, CV. Bina Raya, CV.

fotocopy HAND OVER (HO) beserta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dokumen Hasil Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo;

6. 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;

7. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 36 Tahun 2015 Tanggal 20 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gotontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP

pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

ULP dan saksi tidak pernahsama sekali diberitahu oleh Ketua dan Sekretaris ULP siapa pemenangpaket Revitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo.Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelah Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya maka seluruhdokumen proses lelang diserahkan kembali

MUCHTAR ADAM yang selanjutnya setelah dilakukan verifikasiadministrasi kelengkapan dokumen pengadaan oleh Sekretariat ULP sdr.HELMI POTUTU selaku Sekretaris ULP maka saksi akan meneruskandengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerja melaluiSekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akan menyampaikanmasukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja, sehingga saksiselaku Ka.

ULP akan menunjuk Pokja yang beban kerjanya belum banyakuntuk melaksanakan seleksi pengadaan yaitu seingat saksi Pokja Illdengan Ketua sdr. Nur Ishla untuk Jasa Konstruksi, Pokja II dengan Ketuasdr.

35 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015 point ke13, tugasKetua Kelompok Kerja (Pokja) Ill ULP yaitu :a.

MM,selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027/ULP/P109.9/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kab.PPU perihalPenutupan Proses pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kab.PPUmenerbitkan surat No. 027/ULP/SEK414/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.

Saksi EDI SUBYANTORO, menerangkan :51Bahwa saksi sebagai ketua tim Pokja pada ULP Kab. PPU.pada bulanMaret 2010.Berdasarkan SK Bupati Penajam Paser Utara bulan Maret 2010 tugassaksi selaku koordinator pokja yaitu memimpin rapat evaluasi dalamproses pelelangan.Bahwa Tupoksi anggota pokja melaksanakan proses pelelangan sampaiusulan pemenang.Bahwa syarat anggota tim pokja yaitu PNS di lingkungan Kab.

PPU dan saksi bertugas di Pokja I.Bahwa tidak ada spesifikasi pembagian tugas antar pokja sampaidengan 6 karena pokja bekerja untuk melaksanakan pelelanganberdasarkan perintah atau instruksi lelang dari ketua ULP saja.Bahwa pada bulan Maret 2012, saksi selaku coordinator tim Pokja padaULP Kab., PPU pernah melaksanakan pelelangan pengadaan interactivewhiteboard pada Disdikpora Kab.

PPUdengan pokja ULP Kab.

ULP Kab.

ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA Melawan KETUA KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG / JASA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ULP BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII BANJARMASIN

(sesuai dengan asli) ;Bukti T11: Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/JasaSatker PIN Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor : KU.08.01/PAN/KALTENGWIL.IV/IV/331 tanggal 16 April 2012, Perihal : Konfirmasi Personil Inti.

(Bukti T17, T18) ;Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, tugasKelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan bukti T6 yaitu SURAT KEPUTUSANKEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII, Nomor: 24/KPTS/POKJA/B2PJN VII/2011 tersebut tentang PEMBENTUKAN KELOMPOKKERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PADA SATUAN KERJA38DI LINGKUNGAN BALAT BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII,pada bagian Memutuskan, Menetapkan kalimat Keempat : Tugas dan tanggungJawab Kelompok Kerja ULP adalah membantu

Unit Layanan Pengadaan (ULP)dalam hal10.11.12..

Nomor:KU.03.01Bz/438 tanggal 30 April 2012 Prihal: Penetapan Pemenang PelelanganPekerjaan Pelebaran Jalan Asam BaruKm.65 (Sp.Bangkal), dan terhadapPengumuman yang di keluarkan oleh Pokja merupakan bentuk dari pelaksanaantugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional VII Nomor :24/KPTS/POKJA/B2PJN VII/2011 tentang PembentukanKelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) pada satuan Kerja DiLingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII (Bukti T6), serta

Nasional Wilayah I ProvinsiKalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin diBanjarmasin (Bukti P11, T19), dan dijawab oleh Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ProvinsiKalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasinmelalui surat Nomor KU.08.01/PAN/KALTENGWIL.1/V/383 yang ditujukankepada Direktur Utama PT.

Dan setelah serangkaian kegiatan klarifikasi,evaluasi dan pembuktian kualifikasi sudah dilaksanakan oleh POKJA IIULP, atas hasil serangkaian kegiatan tersebut, Pokja Il ULP menetapkanPenggugat sebagai pemenang urutan pertama untuk pemasangan LPJU diLingkungan Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuktersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Hasil PelelanganNomor 027/123/411.024/Pokjall/2014, tanggal 20 Oktober 2014;Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang, 3

Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang lelangurutan Nomor 2 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 7.558.817.000,00mengajukan sanggahan kepada Pokja ULP atas ditetaopbkannya Penggugatsebagai pemenang lelang urutan Nomor 1, dan oleh Pokja II ULPsanggahan yang diajukan oleh PT. Sarana Dwi Makmur dinyatakan tidakterbukti ada ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat sebagaimana SuratNomor 027/125/411.024/Pokjall/2014. Atas jawaban dari Pokja Il ULPtersebut PT.

Bahwa setelah dokumen penawaran diajukan oleh Penggugat,Penggugat melakukan check dan recheck atas proses lelang tersebutpada website POKJA II ULP, yang dalam website Pokja II ULP pada posisitanggal 6 Oktober 2014, terlinat bahwa posisi Penggugat berada padaposisi pertama sebagai peserta lelang.

Bahwa atas dokumen penawaran yang diajukanoleh Penggugat selanjutnya pihak POKJA II ULP pada tanggal 18 Oktober2014 melakukan penelitian langsung ke kantor Penggugat untukmensurvey ketersediaan stock barang serta ke gudang pabrik di Jakarta.Dengan demikian, apabila dokumen tentang surat keteranganketersediaan stock atas barang tersebut dianggap sebagai dokumen yangdisyaratkan dalam Rencana Kerja & SyaratSyarat (RKS) dan dinyatakansudah sudah terlambat, maka seharusnya pihak POKJA II ULP tidak perlumelakukan

PersyaratanKualifikasi angka 3;Bahwa oleh karena itu) berdasarkan penerapan' evaluasipenawaran yang meliputi penilaian evaluasi administrasi danevaluasi teknis Termohon Kasasi seharusnya oleh ULP POKJA IIdinyatakan tidak lulus, sehingga tidak dapat diikutsertakan dalamtahapan selanjutnya yaitu evaluasi harga;Bahwa perbuatan penetapan Termohon Kasasi oleh ULP POKJAIl sebagai pemenang urutan pertama sebagaimana dinyatakandalam Berita Acara hasil Pelelangan Nomor 027/123/411.024/Pokjall/2014 tanggal

Penggugat:
PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera diwakili DADAN GARMANA ST MT
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI II WIL II PROV JAWA BARAT UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP JAWA BARAT TH ANG

Bahwa kewenangan Tergugat merupakan kewenangan Delegasi (Pasal 13ayat 1 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan), dimana POKJA ULP diatur dalam Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdalam Pasal 1 ayat 12 Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnyadisebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkanoleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.BDG10.11.12.Bahwa

Jateng(lelang ulang) Nomor: BA07/PanPJP/POKJA II/PASCA. 18/CBPB.

Penetapan tertulis: Surat penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh POKJA adalahpenetapan tertulis, tetapi apakah POKJA adalah Badan/Pejabat TataUsaha Negara?

, dapat berdiri sendiri atau melekat pada pada unit yang sudah ada;Dari kedua pasal di atas tegas bahwa Pokja bukan badan tapikepanitiaan, yang pantas disebut sebagai Badan adalah ULP karenamerupakan unit organisasi Kementrian/Lembaga/Pemda/Institusi.Penetapan pemenang tidak diputuskan oleh kepala ULP tetapi olehPokja sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimal disepakati oleh 42 dari anggota Pokja.

;Sehingga jelas Pokja bukan merupakan suatu badan akan tetapimerupakan kepanitiaan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasayang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP (Unit LayananPengadaan) dan bukan berdasarkan pendelegasian kewenangan yangdiberikan oleh Badan/Pejabat pemerintahan kepada Badan dan /ataupejabat pemerintahan lainnya, sehingga surat penetapan pemenang yangdikeluarkan oleh Pokja bukan merupakan suatu Keputusan Pejabat TataUsaha Negara oleh karena itu tidak ada relevansinya

/Pejabat Pengadaan huruf a sampaidengan huruf g, sesuai kewenangannya Pokja telah menetapkan DokumenPengadaan untuk Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan EmbungSerbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur dengan nomor :IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015, sertaberdasarkan ketentuan, Pasal 17 ayat (2) huruf d, Pokja telah menayangkanPengumuman Pengadaan secara elektronik melalui aplikasi SPSEHalaman 12www.pu.go.id , dan pada papan pengumuman resmi ULP NTB jalan PejanggikNo

Dari 90 (Sembilan puluh) peserta yangmendaftar, yang memasukkan Dokumen Penawaran secara elektronik hanya11 (sebelas ) penawaran;Bahwa berdasarkan ketentuan Dokumen pengadaan nomor : IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015 Bab Il InstruksiKepada Peserta lelang (IKP) huruf E Pembukaan dan Evaluasi PenawaranPasal 26 :ayat 26.8 : Pokja ULP memeriksa kelengkapan/pemenuhan DokumenPenawaran yang disampaikan oleh peserta sesuai ketentuanDokumen Pengadaan.ayat 26.9 : Pokja ULP tidak boleh

menggugurkan penawaran pada waktupembukaan penawaran.ayat 26.10 : Pokja ULP membuat Berita Acara Pembukaan penawaran yangpaling kurang memuat :a.

Tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta yanghadir atau saksi yang ditunjuk oleh Pokja ULP.Bahwa dalam pembukaan penawaran, dari 90 (Sembilan puluh) pesertapenawaran yang mendaftar, yang memasukkan penawaran hanya 11(sebelas) perusahaan, termasuk Penggugat (PT. Sopan), dan 1 (satu)dokumen penawaran yang dinyatakan tidak lengkap yaitu yang diajukan olehPT.

Misalkan PPK tidak setuju denganpengumuman yang dilakukan oleh Pokja, maka mereka dapat bersurat kepadaKPA untuk menyampaikan bahwa PPK tidak setuju dengan pengumuman yangdikeluarkan oleh Pokja. Apabila KPA setuju dengan Pokja maka pengumumantersebut bersifat final, sebaliknya apabila KPA menyetujui pendapat dari PPK,maka tender dinyatakan :1. Dievaluasi ulang;2. Pokja bisa diganti3.

Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengenai surat keputusan Objek Sengketa I

berupa Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 tentang Berita Acara Hasil

Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor

090/172.ULP/2018, tanggal 27 April 2018

dan Surat Keputusan Objek Sengketa II berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten ToliToli Nomor 525/04-PPK/DLH/2018 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan

Bibit Gaharu, tanggal 12 Maret 2018 bukan merupakan keputusan Tata usaha negara;

2.

SARAH AMARISSA
Tergugat:
1.POKJA Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air ULP Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli
2.PPK Pengadaan Bibit Gaharu DinasLingkungan Hidup Kabupaten Toli Toli

Surat Pokja Kegiatan Konsevasi Sumber Daya Air dan PengendalianKerusakan SumberSumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP)Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 April2018, Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan PenyediaPekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018; Selanjutnyadisebut: objek sengketa 1;2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan HidupKabupaten Tolitoli Nomor: 525/04PPK/DLH/2018.

Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air Dan PengendalianKerusakan SumberSumber Air Unit layanan Pengadaan (ULP)Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, Nomor:090/ 173 a.ULP/2018. tanggal 27 April 2018 Perihal: PenetapanPemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu; Selanjutnyadisebut objek sengketa 3;B.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pokja KegiatanKonservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah KabupatenTolitoli Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 April 2018, tentang BeritaAcara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan PengadaanBarang Nomor: 090/172.ULP/2018;4.

Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh ULP bukanlahbadan atau pejabat melainkan Kepanitiaan, dan produk yangdikeluarkan oleh POKJA masih bersifat sementara belum bersifat finalmasih perlu persetujuan dari pejabat TUN yang berwenang.

Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Aijr danPengendalian Kerusakan SumberSumber Air Unit LayananPengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan PenyediaPekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018, tanggal27 April 2018 (vide bukti T.I3);2.

Sorkam Barat seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat

Douglas Mandiri perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

Wesfandel Grup perihal Undangan Pembuktian Kuairfikasi

Dame Rumata yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulan Memenuhi

Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11-K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh POKJA ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015

Douglas Mandiri perihal Undangan PembuktianKualifikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV. Wesfandel Grup perihal Undangan PembuktianKuairfikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemerintahn Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

copy legalisir Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor :02/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek RehabilitasiD.

Sorkam Barat Seluas200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat danditandatangani POKJA 11K ULP Barang dan Jasa PemerintahKabupaten Tapanuli Tengah TA.20151 (satu) lembar foto copy legalisir Pembuktian Kualifikasi Nomor:07/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 atas CV.

foto copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.

Sorkam Barat seluas200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdari Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor:06116/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV. Douglas Mandiri perihal Undangan PembuktianKualifikasi1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

JayaSempurna dengan nomor : 02/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016(bukti P5 dan 11,T25) dan isi dari jawaban sanggahan tersebut pada pokoknyamenyatakan bahwa sanggahan dari CV. Jaya Sempurna adalah benar danmenyatakan proses pelelangan gagal, kemudian terbit lagi Revisi jawaban sanggahandari Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang secara tertulis yangdituiukan kepada CV.

Jaya Sempurna dengan nomor : 05/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P6 dan bukti T1,T26) yangpada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahan Pokja Konstruksi 1 UnitLayanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan proses lelang tidak gagal dantetap bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya, kKemudian Penggugat meminta kepadatergugat untuk menerbitkan SPPBJ dan dokumen kontrak lainnya sebagaimana buktiP7 mengenai permohonan

Jaya Sempurna berhak mengajukan sanggahan yangditujukan kepada Pokja Pelelangan Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang ;Menimbang bahwa, selanjutnya pada pasal 81 ayat (2) mengatakan Suratsanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK,PA/KPA dan APIP Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yangbersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/seleksi sederhana danpemilihan langsung, sedangkan Pelelangan/seleksi umum paling lambat 5 (lima) harikerja

Jaya Sempurna pada tanggal20 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Pokja Konstruksi 1 ULP KabupatenBengkayang (boukti T1,T24) adalah telah sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Perpresnomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentangpengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut, kemudian atas sanggahan tersebut telahditanggapi secara tertulis oleh Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang berupajawaban sanggahan nomor : 02/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober2016 (bukti P5

ULP wajibmemberikan jawaban tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahandi terima yang mana surat sanggahan dari CV.

Sorkam Barat seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat

Douglas Mandiri perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

Wesfandel Grup perihal Undangan Pembuktian Kuairfikasi

Dame Rumata yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulan Memenuhi

Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11-K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh POKJA ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015

Douglas Mandiri perihal Undangan PembuktianKualifikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV. Wesfandel Grup perihal Undangan PembuktianKuairfikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemerintahn Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

copy legalisir Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor :02/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek RehabilitasiD.

Kewajaran HargaNomor :04/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan SorkamBarat yang dibuat dan ditandatangani oleh selur'un POKJA ULP Barangdan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.20151(satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Evaluasi Teknik Nomor :03/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.

foto copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.

Douglas Mandiri perihal Undangan PembuktianKualifikasi1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV. Wesfandel Grup perihal Undangan PembuktianKuairfikasi1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT., II. PT. BYAN CAHAYA PERKASA;

KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERABARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALANNASIONAL WILAYAH Il PROVINS! SUMATERABARAT, tempat kedudukan di Jalan S. Parman Nomor129, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat:ll. PT.

Menetapkan daya berlaku Keputusan tergugat berupa SuratKelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan KerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il Provinsi Sumatera Baratdengan Nomor TTP/PKT03/PULP/PJNII/PPK2.5/SBR/IV/2017tertanggal 13 April 2017 dalam Paket Preservasi Dan RekonstruksiJalan Surian Padang Aro Batas Jambi yang menetapkanpemenang PT. BYAN CAHAYA PERKASA sebagai penyedia jasa,ditunda atau dihentikan sampai putusan perkara a quo berkekuatanhukum tetap;1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kelompok kerja (Pokja) ULPProvinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan NomorTTP/PKT03/PULP/PJNII/PPK2.5/SBR/IV/2017 tertanggal 13 April2017 dalam Paket Preservasi Dan Rekonstruksi Jalan Surian Padang Aro Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. BYANCAHAYA PERKASA sebagai penyedia jasa;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kelompok kerja (Pokja)ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Il Provinsi Sumatera Barat dengan NomorTTP/PKT03/PULP/PJNII/PPK2.5/SBR/IV/2017 tertanggal 13 April2017 dalam Paket Preservasi Dan Rekonstruksi Jalan Surian Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2018Padang Aro Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. BYANCAHAYA PERKASA sebagai penyedia jasa;4.

F telahditentukan bentuk rencana keselamatan dan Kesehatan kerja Kontruksi(RK3k);Bahwa Tergugat tidak terbukti bertindak tidak adil dan diskriminatifterhadap peserta penyedia barang dan Jasa dengan demikian Tergugattidak melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik;Bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas tidak terbukti bahwaTergugat dalam menerbitkan objek sengketa: "Surat Kelompok Kerja(POKJA) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Il Provinsi Sumatera Barat

) Kabupaten Penajam Paser Utara. 7. 1 (satu) lembar fotocopy surat Laporan Hasil Lelang Nomor 027/ULP/SEL-414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012. 8. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Karya Langgeng Sejahtera Nomor : 027/ULP/P1-09.8.3/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sanggahan pemenang lelang pengadaan Interactive white board CV. Setia Kawan Nomor : 019/S.Sanggahan /SK/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 21. 1 (satu) bundel fotocopy Jawaban sanggahan untuk pimpinan CV.

Setia Kawan Nomor : 027/ULP/P1-09.8.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 disita dari KARSONO22. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/ULP/PI-09.5/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 23. 1 (satu) bundel Surat Penetapan pemenang PT.

Gelora Megah Sejahtera Nomor : 027/ULP/PI-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 24. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 027/ULP/PI-09.2/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 25. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 027/ULP/PI-09.4/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 26. 1 (satu) Bundel fotocopy undangan pembuktian dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.3/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 disita dari KARSONO27. 1 (satu) lembar (Asli

Tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya. 58. 1 (satu) lembar INSTRUKSI LELANG dengan nomor 027/ULP/SEK-071/III/2012 tanggal 08 Maret 2012. 59. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. Tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Dasar. 60. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. Tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Pertama Kategori L2. 61. 1 (satu) lembar PAKTA INTEGRITAS.

PPU dan saksi bertugas di Pokja I.Bahwa tidak ada spesifikasi pembagian tugas antar pokja sampe dengan 6 karenapokja bekerja untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan perintah ayau instruksilelang dari kKetua ULP saja.Bahwa pada bulan maret 2012, saksi selaku coordinator tim pokjal pada ULP Kab.,PPU pernah melaksanakan pelelangan pengadaan interactive whiteboard padaDisdikpora Kab.

Setelah dokumen pengadaan jadi, maka PA/KPA mengusulkan paketpelelangan ke ULP. Setelah ULP menerima, maka ULP meneruskan intruksi lelang ke Pokja danmemohon pada Ketua LPSE untuk menginput data datadata yang akan dilelangseperti : Jenis paket, nama paket, Lokasi, minal, pembiayaan, nama PA sertaemailnya. Dan setelah aplikasi ruang pelelangan disediakan oleh LPSE, maka dapatdigunakan pokja untuk proses pelelangan secara elektronik."

PPU dengan pokja ULP Kab.

PPU dengan pokja ULPKab.

ULP Kab.

Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Bidang Bina Marga di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 II. PT. HASAN PUTRA diwakili oleh ALI FAOZAN selaku Direktur

) UnitLayanan Pengadaan ( ULP ) pada Bidang Bina Marga di LingkunganDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 atasHalaman 4 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor:49/G/2017/PTUN.SMGhasil pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Larangan PamulihanKecamatan Larangan Kabupaten Brebes tertanggal 4 Juli 201 7.MENGENAI TENGGANG WAKTU :Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Jawaban SanggahanKelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) padaBidang Bina Marga di Lingkungan Dinas Pekerjaan

Evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) UnitLayanan Pengadaan (ULP) telah memenuhi ketentuansebagaimana terdapat dalam dokumen pengadaan. Persyaratan Kemampuan Dasar sebagaimana dipersyaratkanadalah pengalaman perusahaan selama 10 tahun terakhirberdasarkan kontrak dan Berita Acara Serah Terima ( PHO ).9.

Menyatakan batal atau tidak sah Jawaban Sanggahan KelompokKerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) pada Bidang BinaMarga di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten BrebesTahun Anggaran 2017 atas hasil pelelangan Pekerjaan PeningkatanJalan Larangan Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebestertanggal 4 Juli 2017 yang diterbitkan oleh TERGUGAT;3.

PAMITRAN ADHIDAYA(Penggugat) melalui Sistem Pengadaan Secara Eloktronik (SPSE)tetapi sanggahan yang diterima tergugat (POKJA) tersebut tidak berisisanggahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden(PERPRES) No. 54 tahun 2010 tetapi hanya berupa lampiran hasilevaluasi pelelangan yang diterbitkan olen POKJA ULP, sehinggadokumen sanggahan tersebut tidak bermakna karena tidak memenuhisubstansi sanggahan yang diatur dalam Peraturan Presiden(PERPRES) No. 54 tahun 2010 (pasal 81 ayat 1 ).c.

HASAN PUTRA tersebut telahdigunakan oleh Tergugat (POKJA) ULP sebagai dasar perhitunganKemampuan Dasar (KD) dan dapat disimpulkan bahwa PT. Hasan Putramemiliki Kemampuan Dasar (KD) sebesar : KD =3x NPTKD =3X Rp. 8.514.000.000,KD = Rp. 25.542.000.000,Nilai Kemampuan Dasar (KD) yang diiliki oleh PT.

/V/2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia PHO dan FHO) pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Yang didanai melalui dana tugas pembantuan APBN Perubahan TA. 2015 di lingkungan Diskoperindag Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 15 Oktober 2015 (beserta lampirannya);

6. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan ULP

. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat KPPN Gorontalo kepada Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor : S-267/WPB.28/KP.050/2016 tentang Laporan Klaim Pencairan Jaminan/Garansi Bank tanggal 4 Februari 2016;

15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar temuan dan rencana tindak lanjut pada pembangunan Pasar Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2015 dari Inspektorat Jenderal Kemendag Republik Indonesia tanggal April 2017;

16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Undangan Pokja

I ULP Kabupaten Gorontalo Utara tentang Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi, tanggal 10 April 2014.

Gorantalo Utara (beserta lampiran);

18. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Paket pekerjaan Jasa Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo (Dana TP);

19. 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari ULP barang Jasa Pokja III Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 141/ULP-POKJA III/Koperindag/IX/2015 tentang Penyerahan Hasil Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap II, tanggal 30 September 2015;

20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat/dokumen Kadinas

Hukum danSanggah);e Tahir Yunus, SE (Staff Pendukung Bagian Evaluasi Pelaporan danPengelolaan Dokumen);e Ahmad Umar Usuli, SE (Staff Pendukung Bagian Perencanaan)dan Pokja;Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 masih bersifatAdhoc dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masih melekatpada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara,sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanya bertugas diULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain;Bahwa anggaran, ULP Kabupaten

(Staff Pendukung Bagian Perencanaan) danPokja;Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 masih bersifatAd Hoc, dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masih melekatpada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara,sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanya bertugas diULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain;Bahwa anggaran, ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015belum memiliki anggaran sendiri, Karena anggaran masih melekat padaanggaran Bidang Ekonomi

Utara pada tahun 2015 masihbersifat Adhoc dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masihmelekat pada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten GorontaloUtara, sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanyabertugas di ULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain; Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 belummemiliki anggaran sendiri, Karena anggaran masih melekat padaanggaran Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara; Bahwa secara umum suatu proses lelang diawali

Helmi Potutu selaku Sekretaris ULP maka sayaakan meneruskan dengan disposisi kepada POKJA sesuai denganbeban kerja melalui Sekretariat ULP kembali, selanjutnya SekretarisULP akan menyampaikan masukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja, sehingga saya selaku Kepala ULP akan menunjuk Pokjayang beban kerjanya belum banyak untuk melaksanakan seleksipengadaan, yaitu seingat saya Pokja Ill dengan Ketua Sdr. Nur Ishlauntuk Jasa Konstruksi, Pokja II dengan Ketua Sdr.

Akili, ST.Sekretraris : Sujiwan Mopi, ST.Anggota : Ristovianus Luther, ST.Bahwa ketiga Pokja ULP sudah memiliki SK Sertifikasi, saya sendiri sudahmemiliki sertifikasi sejak tahun 2011;Bahwa ada 3 (tiga) Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenGorontalo Utara pada Tahun 2015, dan masingmasing pokja memilikikewenangan untuk melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi, pekerjaankonsultansi dan pekerjaan pengadaan barang;Bahwa Pokja melakukan pelelangan seleksi umum untuk pengadaanpekerjaan konsultansi