• Multi Karya Pratama yang diwakili oleh Franky Hotlan Alexander S
  Tergugat:
  1.Pokja ULP Pokja Pekerjaan Replacement Menara Suar Z Bruder
  2.PPK Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang
  Intervensi:
  PT. SEBERONG FATRA diwakili HERMANTO

  Bruder yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja)Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder. Untuk selanjutnyadisebut OBJEK SENGKETA 1);2) Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor : 04/POKJA/BRUDER/DNG. TPI2018 Tanggal 04 Juli 2018, Perihal Telan Melaksanakan EvaluasiTeknis yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) PekerjaanReplacement Menara Suar Z. Bruder. Untuk selanjutnya disebutOBJEK SENGKETA 2;0023) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/POKJA/BRUDER/DNG.

  ) adalah Obsucure Libels, karena KelompokKerja (Pokja) bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negarasesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 :Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)berumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga)orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitaspekerjaan ;Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Pasal 1Hal 39 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.

  TPIangka 8 Nomor 2 Tahun 2015 : Kelompok Kena ULPselanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yangterdiri dari pejabat fungsional pengadaan yang berumlahgasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dandapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yangbertugas untuk melaksanakan pemilihan PenyediaBarang/Jasa di Kementerian/Lembaga/ PemerintahDaerah/institusi, jadi Pokja ULP merupakan salah satu organpengadaan barang/jasa pemerintahn yang bertugas untukmelaksanakan proses pemilihan

  penyedia dengan outputpenetapanpemenang ;2ennenn neeBerdasarkan Pasal 1 angka 8 Perpres 54 Tahun 2010: UnitLayanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalahunit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakanPengadan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen,dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.Dari ketentuan tersebut diatas, tegas bahwa Kelompok Kerja(Pokja) bukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tetapihanya panitia/Kelompok Kerja dalam ULP.

  Penetapan pemenang tidakdiputuskan oleh Kepala ULP tetapi oleh Kelompok Kerja(Pokja) sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimaldisepakati oleh *2 dari anggota Kelompok Kerja (Pokja) ;Hal 40 Putusan No. 10/G/2018/PTUN. TPIApakah Kelompok Kerja (Pokja) adalah Pejabat ?, daridefinisi pejabat yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) Perpres54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyebutkan bahwa Pengadaan Langsung dilaksanakanoleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

• JANGGA PERSADA LAWAN TERGUGAT : KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PENGADAAN BAHAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA/TAHANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2017, CS

  PANGAN INDO,Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaisccuasacscacsesacsesuesavacesatatsvancatenseaeees PENGGUGAT;UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP)PENGADAAN BAHAN MAKANAN BAGINARAPIDANA/TAHANAN PADA LEMBAGAPEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGBALAITAHUN ANGGARAN 2017, Berkedudukan = diJalan Mesjid Pulau Simardan Kota Tanjung BalaiProvinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebutSOIIAGIAL... nnnanener snnnendit t+ 5 8 HRRETSRRTROTOTI 46 48 TERGUGAT ;beralamat

  Asas Permainan Yang Layak/Perlakuan Yang Jujur ;Pelayanan proses Pengadaan Bahan Makanan ULP LembagaPemasyarakatan Kelas IIA Tanjungbalai Tahun Anggaran 2017diselenggarakan melalui website LPSEhttp.

  Foto copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : W2.E14.PL.02.01 /POKJA / ULP / TBA10, Pengadaan Bahan Makanan UntukKebutuhan Narapidana dan Tahanan pada LembagaPemasyarakatan Klas IIB Tanjung Balai, Tahun Anggaran 2017Tanggal 21 Desember 2016 ( Bukti T.II.Int 24) ;25.

  ULPmelakukan Penetapan Pemenang;Halaman 62 Putusan No. 09/G/2017/PTUNMDNMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pokja ULP Pengadaan Bahan Makanan Unit LayananPengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidan/Tahanan Pada LembagaPemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Tahun Anggaran 2017 (Tergugat /ncasu) yang merupakan kelompok kerja sebagai pelaksana dari pengadaanbarang/jasa pemerintah /n casu, maka haruslah dinyatakan Tergugatberwenang untuk menerbitkan objek sengketa

  Bahwa adanya Penetapan Panitia / POKJA ULP Pengadaan Barang/JasaPekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan LembagaPemasyarakatan Klas IIB Tanjung Balai Tahun Anggaran 2017 Tanggal28 November 2016 ( Wde bukti T1);2. Bahwa adanya Dokumen Pengadaan Nomor : W2.E14.PL.02.01/POKJAULP/TBA02 tanggal 7 Desember 2016 untuk Pengadaan Bahan MakananBagi Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIBTanjung Balai Tahun Anggaran 2017 (vide bukti T2);3.

• ITUANO-KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PASAMAN BARAT

  PENGGUGAT ; MELAWANKETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PASAMANBARAT, berkedudukan di Jalan Cindua Mato Simpang AmpekKabupaten Pasaman Barat;Selanjutnya disebut sebagal..................

  Pemeriksaan Persiapan; Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 19September 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang pada tanggal 27 Nopember 2012 dibawah Register Nomor: 27/G/2012/PTUNPDG, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakanbatal atau tidak sah Penunjukan Pemenang Pelelangan Pembangunan Unit BaruGedung SMAN 1 Pasaman yang Penunjukan Pemenang tersebut didasarkan atasBAHP No:/42/Pokja

  .4.PK/ulp/VUI tertanggal 13 Agustus 2012, SuratPenunjukan Pemenang Lelang Nomor: 065/472/ULP/Pokja IV/2012 tertanggal 14Agustus 2012 serta Surat Jawaban Banding tertanggal 29 Agustus0Menimbang, bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat, maka pihakPenggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapanpada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 guna memperbaiki dan melengkapiGugatan Penggugat, namun Penggugat ataupun kuasanya dan Tergugat ataupunkuasanya tidak hadir;Menimbang, bahwa

• fotocopy HAND OVER (HO) beserta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dokumen Hasil Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo;

  6. 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;

  7. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 36 Tahun 2015 Tanggal 20 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gotontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP

  pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

  ULP dan saksi tidak pernahsama sekali diberitahu oleh Ketua dan Sekretaris ULP siapa pemenangpaket Revitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo.Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelah Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya maka seluruhdokumen proses lelang diserahkan kembali

  MUCHTAR ADAM yang selanjutnya setelah dilakukan verifikasiadministrasi kelengkapan dokumen pengadaan oleh Sekretariat ULP sdr.HELMI POTUTU selaku Sekretaris ULP maka saksi akan meneruskandengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerja melaluiSekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akan menyampaikanmasukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja, sehingga saksiselaku Ka.

  ULP akan menunjuk Pokja yang beban kerjanya belum banyakuntuk melaksanakan seleksi pengadaan yaitu seingat saksi Pokja Illdengan Ketua sdr. Nur Ishla untuk Jasa Konstruksi, Pokja II dengan Ketuasdr.

  35 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015 point ke13, tugasKetua Kelompok Kerja (Pokja) Ill ULP yaitu :a.

• MM,selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027/ULP/P109.9/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kab.PPU perihalPenutupan Proses pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kab.PPUmenerbitkan surat No. 027/ULP/SEK414/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.

  Saksi EDI SUBYANTORO, menerangkan :51Bahwa saksi sebagai ketua tim Pokja pada ULP Kab. PPU.pada bulanMaret 2010.Berdasarkan SK Bupati Penajam Paser Utara bulan Maret 2010 tugassaksi selaku koordinator pokja yaitu memimpin rapat evaluasi dalamproses pelelangan.Bahwa Tupoksi anggota pokja melaksanakan proses pelelangan sampaiusulan pemenang.Bahwa syarat anggota tim pokja yaitu PNS di lingkungan Kab.

  PPU dan saksi bertugas di Pokja I.Bahwa tidak ada spesifikasi pembagian tugas antar pokja sampaidengan 6 karena pokja bekerja untuk melaksanakan pelelanganberdasarkan perintah atau instruksi lelang dari ketua ULP saja.Bahwa pada bulan Maret 2012, saksi selaku coordinator tim Pokja padaULP Kab., PPU pernah melaksanakan pelelangan pengadaan interactivewhiteboard pada Disdikpora Kab.

  PPUdengan pokja ULP Kab.

  ULP Kab.

• Kabupaten Belitung Timur ;

(Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur) ;

• 1 (satu) bundel dokumen pemilihan penyedia barang / jasa Pekerjaan Pengadaan Laptop ;
• 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 013/ DPPKAD.168/ POKJA.II/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 untuk Pengadaan Laptop ;
• 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 09/ DPPKAD.168/ ULP

  / XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015 perihal Jawaban Sanggah ;

• 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 10/ DPPKAD.168/ ULP/XI/2015 Tanggal 12 Nopember 2015 perihal Jawaban Sanggah ;
• 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur No.900/168/SP/ULP/X/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 ;

(Dikembalikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DaerahKabupaten Belitung Timur)

) yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMOdan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA), padasore hari tanggal 27 Oktober 2015 pada saat berlangsung acara kaji ulang,kemudian surat tersebut yang dijadikan dasar olen Kelompok Kerja (POKJA)yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) untuk melaksanakanlelang

Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FERIBOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernahmelakukan klarifikasi dengan alasan tidak cukup waktu, sehingga SaksiFERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangHalaman 20 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBLmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja

sebagai anggota dalam strukturKelompok Kerja (POKJA) guna melaksanakan Proses PelelanganBarang/Jasa Pemerintah pada Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop denganmenerbitkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Belitung Timur Nomor : 900/168/SP/ULP/X/2015 tanggal 22Oktober 2015 dengan susunan sebagai berikut :1.

Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FERIBOEDI ARTOMO selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernahmelakukan klarifikasi dengan alasan tidak cukup waktu, sehingga SaksiFERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) hanya menjawabmelalui surat Nomor :

ULP dan PPK untuk memenangkan perusahaansaya.

• ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA Melawan KETUA KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG / JASA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ULP BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII BANJARMASIN

  (sesuai dengan asli) ;Bukti T11: Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/JasaSatker PIN Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor : KU.08.01/PAN/KALTENGWIL.IV/IV/331 tanggal 16 April 2012, Perihal : Konfirmasi Personil Inti.

  (Bukti T17, T18) ;Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, tugasKelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan bukti T6 yaitu SURAT KEPUTUSANKEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII, Nomor: 24/KPTS/POKJA/B2PJN VII/2011 tersebut tentang PEMBENTUKAN KELOMPOKKERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PADA SATUAN KERJA38DI LINGKUNGAN BALAT BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII,pada bagian Memutuskan, Menetapkan kalimat Keempat : Tugas dan tanggungJawab Kelompok Kerja ULP adalah membantu

  Unit Layanan Pengadaan (ULP)dalam hal10.11.12..

  Nomor:KU.03.01Bz/438 tanggal 30 April 2012 Prihal: Penetapan Pemenang PelelanganPekerjaan Pelebaran Jalan Asam BaruKm.65 (Sp.Bangkal), dan terhadapPengumuman yang di keluarkan oleh Pokja merupakan bentuk dari pelaksanaantugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional VII Nomor :24/KPTS/POKJA/B2PJN VII/2011 tentang PembentukanKelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) pada satuan Kerja DiLingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII (Bukti T6), serta

  Nasional Wilayah I ProvinsiKalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin diBanjarmasin (Bukti P11, T19), dan dijawab oleh Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ProvinsiKalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasinmelalui surat Nomor KU.08.01/PAN/KALTENGWIL.1/V/383 yang ditujukankepada Direktur Utama PT.

• Gorut tanggal 15 Oktober 2015 (beserta lampirannya);

• 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorut No. 25 tahun 2015 tentang Pembentukan ULP Kab.

  Gorut TA. 2015 dari Inspektorat Jenderal Kemendag R.I tanggal April 2017;

• 1 (satu) eksemplar fotocopy Undangan Pokja I ULP Kab. Gorontalo Utara tentang Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi, tanggal 10 April 2014.
• 1 (satu) bundel fotocopy Summary Report Perencaraan Revitalisasi Pasar Pontolo tahap II dari LPSE Kab.

  Gorantalo Utara (beserta lampiran);

• 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Paket pekerjaan Jasa Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo (Dana TP);
• 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari ULP barang Jasa Pokja III Kab.

  Gorontalo Utara No. 141/ULP-POKJA III/Koperindag/IX/2015 tentang Penyerahan Hasil Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap II, tanggal 30 September 2015;

• 1 (satu) bundel fotocopy Surat/dokumen Kadinas Koperindag selaku KPA No. 530/KOPERINDAG/ /III/2015 tentang Surat Pengantar Dokumen RPP tanggal 2 Maret 2015;
• 1 (satu) bundel fotocopy SPM tanggal 23 November 2015 No. 00009 tentang Pembayaran Belanja Modal termin II (55%), beserta lampiran;
• 1 (satu

  dalam ULP Kab.

  proses pelelanganselama menjadi anggota Staf pendukung di ULP dan saksi tidak pernahsama sekali diberitahnu oleh Ketua dan Sekretaris ULP siapa pemenangpaket Revitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo.Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelan Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya

  pendapat hukum saya hanya bila dimintaoleh Pokja ULP;Bahwa pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

  Helmi Potutu selaku Sekretaris ULP maka saya akanmeneruskan dengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerjamelalui Sekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akanmenyampaikan masukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja,sehingga saya selaku Kepala ULP akan menunjuk Pokja yang bebankerjanya belum banyak untuk melaksanakan seleksi pengadaan, yaituseingat saya Pokja III dengan Ketua Sdr. Nur Ishla untuk Jasa Konstruksi,Pokja Il dengan Ketua Sdr.

  2016,bahwa struktur organisasi Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut:POKJAI:Ketua : Ardiansyah S.

• Penggugat:
  PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera diwakili DADAN GARMANA ST MT
  Tergugat:
  KELOMPOK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI II WIL II PROV JAWA BARAT UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP JAWA BARAT TH ANG

  Bahwa kewenangan Tergugat merupakan kewenangan Delegasi (Pasal 13ayat 1 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan), dimana POKJA ULP diatur dalam Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdalam Pasal 1 ayat 12 Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnyadisebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkanoleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.BDG10.11.12.Bahwa

  Jateng(lelang ulang) Nomor: BA07/PanPJP/POKJA II/PASCA. 18/CBPB.

  Penetapan tertulis: Surat penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh POKJA adalahpenetapan tertulis, tetapi apakah POKJA adalah Badan/Pejabat TataUsaha Negara?

  , dapat berdiri sendiri atau melekat pada pada unit yang sudah ada;Dari kedua pasal di atas tegas bahwa Pokja bukan badan tapikepanitiaan, yang pantas disebut sebagai Badan adalah ULP karenamerupakan unit organisasi Kementrian/Lembaga/Pemda/Institusi.Penetapan pemenang tidak diputuskan oleh kepala ULP tetapi olehPokja sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimal disepakati oleh 42 dari anggota Pokja.

  ;Sehingga jelas Pokja bukan merupakan suatu badan akan tetapimerupakan kepanitiaan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasayang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP (Unit LayananPengadaan) dan bukan berdasarkan pendelegasian kewenangan yangdiberikan oleh Badan/Pejabat pemerintahan kepada Badan dan /ataupejabat pemerintahan lainnya, sehingga surat penetapan pemenang yangdikeluarkan oleh Pokja bukan merupakan suatu Keputusan Pejabat TataUsaha Negara oleh karena itu tidak ada relevansinya

• Dan setelah serangkaian kegiatan klarifikasi,evaluasi dan pembuktian kualifikasi sudah dilaksanakan oleh POKJA IIULP, atas hasil serangkaian kegiatan tersebut, Pokja Il ULP menetapkanPenggugat sebagai pemenang urutan pertama untuk pemasangan LPJU diLingkungan Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuktersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Hasil PelelanganNomor 027/123/411.024/Pokjall/2014, tanggal 20 Oktober 2014;Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang, 3

  Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang lelangurutan Nomor 2 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 7.558.817.000,00mengajukan sanggahan kepada Pokja ULP atas ditetaopbkannya Penggugatsebagai pemenang lelang urutan Nomor 1, dan oleh Pokja II ULPsanggahan yang diajukan oleh PT. Sarana Dwi Makmur dinyatakan tidakterbukti ada ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat sebagaimana SuratNomor 027/125/411.024/Pokjall/2014. Atas jawaban dari Pokja Il ULPtersebut PT.

  Bahwa setelah dokumen penawaran diajukan oleh Penggugat,Penggugat melakukan check dan recheck atas proses lelang tersebutpada website POKJA II ULP, yang dalam website Pokja II ULP pada posisitanggal 6 Oktober 2014, terlinat bahwa posisi Penggugat berada padaposisi pertama sebagai peserta lelang.

  Bahwa atas dokumen penawaran yang diajukanoleh Penggugat selanjutnya pihak POKJA II ULP pada tanggal 18 Oktober2014 melakukan penelitian langsung ke kantor Penggugat untukmensurvey ketersediaan stock barang serta ke gudang pabrik di Jakarta.Dengan demikian, apabila dokumen tentang surat keteranganketersediaan stock atas barang tersebut dianggap sebagai dokumen yangdisyaratkan dalam Rencana Kerja & SyaratSyarat (RKS) dan dinyatakansudah sudah terlambat, maka seharusnya pihak POKJA II ULP tidak perlumelakukan

  PersyaratanKualifikasi angka 3;Bahwa oleh karena itu) berdasarkan penerapan' evaluasipenawaran yang meliputi penilaian evaluasi administrasi danevaluasi teknis Termohon Kasasi seharusnya oleh ULP POKJA IIdinyatakan tidak lulus, sehingga tidak dapat diikutsertakan dalamtahapan selanjutnya yaitu evaluasi harga;Bahwa perbuatan penetapan Termohon Kasasi oleh ULP POKJAIl sebagai pemenang urutan pertama sebagaimana dinyatakandalam Berita Acara hasil Pelelangan Nomor 027/123/411.024/Pokjall/2014 tanggal

• .; 2.KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI; 3.KETUA POKJA PENGADAAN BARANG PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP ) BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI, MELAWAN1.FEBY FAUZAN GINANJAR,

  Tjok Tresna, Denpasar Bali ;3.KETUA POKJA PENGADAAN BARANG PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP ) BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI,beralamat di Jl. Basuki Rahmat Niti Mandala,Denpasar Bali, dalam hal ini memberikankuasa kepada A. FEROSENODARMAWAN,SH.,MH., Kepala Kejaksaan TinggiBali, alamat di Jalan Tantular No. 5 Renon,Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 5 Januari 2011 dan selanjutnyamemberikan kuasa dengan hak Subsitusikepada : SR. NASUTION,SH.

  hukumtidak dapat diajukan secara bersamaan, akan tetapi harusdiajukan secara sendiri sendiri ;e Bahwa gugatan Penggugat / Terbanding kurang pihak, olehkarena masih ada subyek hukum lain selain Tergugat III /Pembanding Ill yang juga harus digugat oleh Penggugat,yaitu Kepala UPL (Unit Layanan Pengadaan) yang bertugasmemimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatanpengadaan barang / jasSa, mengingat sesuai Pasal 7aPeraturan Gubernur Bali No. 53 Tahun 2009 tentangPembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP

  ) Barang / Jasa,Kepala ULP harus ikut bertanggung jawab dalam kegiatandan pengadaan barang / jasa ;DALAM POKOK PERKARA :e Bahwa Tergugat III / Pembanding III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak pernahmelakukan pelaksanaan pelelangan ulang terhadap prosespengadaan blangko SKPDKP dan Lebel Edar Mikol denganpagu anggaran Rp. 7.180.000.000, karena Tergugat Ill /Pembanding III telah mengusulkan calon pemenang lelangyaitu PT.

  PERCETAKAN BALIdan yang Tergugat III / Pembanding III lakukan pengadaanBlangko SKPDKP dan Lebel Edar Mikol dengan paguanggaran sebesar Rp.3.279.000.000, ;e Bahwa Tergugat Ill / Pembanding III selaku Ketua Pokja tidakdapat dipersalahkan karena telah adanya kebocoran hasilevaluasi lelang yang telah dapat diakses sebelumwaktunya yang dapat merugikan pihak lain, oleh karenasetiap keputusan yang dikeluarkan oleh pokja bersifatkolektif dan terbukti dalam persidangan tidak dapatdibuktikan siapa diantara

  anggota pokja yang sebenarnya10menguploud via internet tentang usul penetapan calonpemenang lelang yang seharusnya baru bisa diumumkantanggal 29 April 2010, namun PT.

• Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengenai surat keputusan Objek Sengketa I

  berupa Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Unit

  Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 tentang Berita Acara Hasil

  Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor

  090/172.ULP/2018, tanggal 27 April 2018

  dan Surat Keputusan Objek Sengketa II berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup

  Kabupaten ToliToli Nomor 525/04-PPK/DLH/2018 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan

  Bibit Gaharu, tanggal 12 Maret 2018 bukan merupakan keputusan Tata usaha negara;

  2.

  SARAH AMARISSA
  Tergugat:
  1.POKJA Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air ULP Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli
  2.PPK Pengadaan Bibit Gaharu DinasLingkungan Hidup Kabupaten Toli Toli

  Surat Pokja Kegiatan Konsevasi Sumber Daya Air dan PengendalianKerusakan SumberSumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP)Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 April2018, Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan PenyediaPekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018; Selanjutnyadisebut: objek sengketa 1;2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan HidupKabupaten Tolitoli Nomor: 525/04PPK/DLH/2018.

  Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air Dan PengendalianKerusakan SumberSumber Air Unit layanan Pengadaan (ULP)Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Tahun Anggaran 2018, Nomor:090/ 173 a.ULP/2018. tanggal 27 April 2018 Perihal: PenetapanPemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Bibit Gaharu; Selanjutnyadisebut objek sengketa 3;B.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pokja KegiatanKonservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah KabupatenTolitoli Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 April 2018, tentang BeritaAcara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan PengadaanBarang Nomor: 090/172.ULP/2018;4.

  Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh ULP bukanlahbadan atau pejabat melainkan Kepanitiaan, dan produk yangdikeluarkan oleh POKJA masih bersifat sementara belum bersifat finalmasih perlu persetujuan dari pejabat TUN yang berwenang.

  Surat Pokja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Aijr danPengendalian Kerusakan SumberSumber Air Unit LayananPengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran2018 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan PenyediaPekerjaan Pengadaan Barang Nomor: 090/172.ULP/2018, tanggal27 April 2018 (vide bukti T.I3);2.

• Sorkam Barat seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat

• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11-K ULP Barang dari Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 06116/ULP/Pokja 11-K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV.

  Douglas Mandiri perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 06/16/ULP/Pokja 11-K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV.

  Wesfandel Grup perihal Undangan Pembuktian Kuairfikasi

• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 06/16/ULP/Pokja 11-K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV.

  Dame Rumata yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulan Memenuhi

• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor: .05/ 16/ULP/Pokja 11-K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh POKJA ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015
• 1(satu) lembar foto

  Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11-K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh POKJA ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015

• 1(satu) set Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi D.I.

  Douglas Mandiri perihal Undangan PembuktianKualifikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV. Wesfandel Grup perihal Undangan PembuktianKuairfikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemerintahn Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

  copy legalisir Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor :02/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek RehabilitasiD.

  Sorkam Barat Seluas200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat danditandatangani POKJA 11K ULP Barang dan Jasa PemerintahKabupaten Tapanuli Tengah TA.20151 (satu) lembar foto copy legalisir Pembuktian Kualifikasi Nomor:07/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 12 Nopember 2015 atas CV.

  foto copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.

  Sorkam Barat seluas200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdari Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor:06116/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV. Douglas Mandiri perihal Undangan PembuktianKualifikasi1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

• Sorkam Barat seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat

• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11-K ULP Barang dari Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 06116/ULP/Pokja 11-K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV.

  Douglas Mandiri perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi

• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 06/16/ULP/Pokja 11-K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV.

  Wesfandel Grup perihal Undangan Pembuktian Kuairfikasi

• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 06/16/ULP/Pokja 11-K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepada Pimpinan CV.

  Dame Rumata yang dibuat dan ditandatangani POKJA 11-K ULP Barang dan Jasa Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah TA.2015 dengan kesimpulan Memenuhi

• 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor: .05/ 16/ULP/Pokja 11-K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh POKJA ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015
• 1(satu) lembar foto

  Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11-K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh POKJA ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.2015

• 1(satu) set Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi D.I.

  Douglas Mandiri perihal Undangan PembuktianKualifikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV. Wesfandel Grup perihal Undangan PembuktianKuairfikasi1 (Satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemerintahn Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

  copy legalisir Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor :02/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek RehabilitasiD.

  Kewajaran HargaNomor :04/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan SorkamBarat yang dibuat dan ditandatangani oleh selur'un POKJA ULP Barangdan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA.20151(satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Evaluasi Teknik Nomor :03/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.

  foto copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :98/16/ULP/Pokja 11K/2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.

  Douglas Mandiri perihal Undangan PembuktianKualifikasi1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemenntah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV. Wesfandel Grup perihal Undangan PembuktianKuairfikasi1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat POKJA 11K ULP Barangdan Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor06/16/ULP/Pokja 11K/2015 tanggal 10 Nopember 2015 kepadaPimpinan CV.

• ) Kabupaten Penajam Paser Utara. 7. 1 (satu) lembar fotocopy surat Laporan Hasil Lelang Nomor 027/ULP/SEL-414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012. 8. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

  Karya Langgeng Sejahtera Nomor : 027/ULP/P1-09.8.3/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sanggahan pemenang lelang pengadaan Interactive white board CV. Setia Kawan Nomor : 019/S.Sanggahan /SK/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 21. 1 (satu) bundel fotocopy Jawaban sanggahan untuk pimpinan CV.

  Setia Kawan Nomor : 027/ULP/P1-09.8.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 disita dari KARSONO22. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/ULP/PI-09.5/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 23. 1 (satu) bundel Surat Penetapan pemenang PT.

  Gelora Megah Sejahtera Nomor : 027/ULP/PI-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 24. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 027/ULP/PI-09.2/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 25. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 027/ULP/PI-09.4/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 26. 1 (satu) Bundel fotocopy undangan pembuktian dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.3/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 disita dari KARSONO27. 1 (satu) lembar (Asli

  Tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya. 58. 1 (satu) lembar INSTRUKSI LELANG dengan nomor 027/ULP/SEK-071/III/2012 tanggal 08 Maret 2012. 59. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. Tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Dasar. 60. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. Tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Pertama Kategori L2. 61. 1 (satu) lembar PAKTA INTEGRITAS.

  PPU dan saksi bertugas di Pokja I.Bahwa tidak ada spesifikasi pembagian tugas antar pokja sampe dengan 6 karenapokja bekerja untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan perintah ayau instruksilelang dari kKetua ULP saja.Bahwa pada bulan maret 2012, saksi selaku coordinator tim pokjal pada ULP Kab.,PPU pernah melaksanakan pelelangan pengadaan interactive whiteboard padaDisdikpora Kab.

  Setelah dokumen pengadaan jadi, maka PA/KPA mengusulkan paketpelelangan ke ULP. Setelah ULP menerima, maka ULP meneruskan intruksi lelang ke Pokja danmemohon pada Ketua LPSE untuk menginput data datadata yang akan dilelangseperti : Jenis paket, nama paket, Lokasi, minal, pembiayaan, nama PA sertaemailnya. Dan setelah aplikasi ruang pelelangan disediakan oleh LPSE, maka dapatdigunakan pokja untuk proses pelelangan secara elektronik."

  PPU dengan pokja ULP Kab.

  PPU dengan pokja ULPKab.

  ULP Kab.

• /Pejabat Pengadaan huruf a sampaidengan huruf g, sesuai kewenangannya Pokja telah menetapkan DokumenPengadaan untuk Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan EmbungSerbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur dengan nomor :IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015, sertaberdasarkan ketentuan, Pasal 17 ayat (2) huruf d, Pokja telah menayangkanPengumuman Pengadaan secara elektronik melalui aplikasi SPSEHalaman 12www.pu.go.id , dan pada papan pengumuman resmi ULP NTB jalan PejanggikNo

  Dari 90 (Sembilan puluh) peserta yangmendaftar, yang memasukkan Dokumen Penawaran secara elektronik hanya11 (sebelas ) penawaran;Bahwa berdasarkan ketentuan Dokumen pengadaan nomor : IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/067, tanggal 31 Desember 2015 Bab Il InstruksiKepada Peserta lelang (IKP) huruf E Pembukaan dan Evaluasi PenawaranPasal 26 :ayat 26.8 : Pokja ULP memeriksa kelengkapan/pemenuhan DokumenPenawaran yang disampaikan oleh peserta sesuai ketentuanDokumen Pengadaan.ayat 26.9 : Pokja ULP tidak boleh

  menggugurkan penawaran pada waktupembukaan penawaran.ayat 26.10 : Pokja ULP membuat Berita Acara Pembukaan penawaran yangpaling kurang memuat :a.

  Tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta yanghadir atau saksi yang ditunjuk oleh Pokja ULP.Bahwa dalam pembukaan penawaran, dari 90 (Sembilan puluh) pesertapenawaran yang mendaftar, yang memasukkan penawaran hanya 11(sebelas) perusahaan, termasuk Penggugat (PT. Sopan), dan 1 (satu)dokumen penawaran yang dinyatakan tidak lengkap yaitu yang diajukan olehPT.

  Misalkan PPK tidak setuju denganpengumuman yang dilakukan oleh Pokja, maka mereka dapat bersurat kepadaKPA untuk menyampaikan bahwa PPK tidak setuju dengan pengumuman yangdikeluarkan oleh Pokja. Apabila KPA setuju dengan Pokja maka pengumumantersebut bersifat final, sebaliknya apabila KPA menyetujui pendapat dari PPK,maka tender dinyatakan :1. Dievaluasi ulang;2. Pokja bisa diganti3.

• /V/2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia PHO dan FHO) pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Yang didanai melalui dana tugas pembantuan APBN Perubahan TA. 2015 di lingkungan Diskoperindag Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 15 Oktober 2015 (beserta lampirannya);

  6. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan ULP

  . 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat KPPN Gorontalo kepada Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor : S-267/WPB.28/KP.050/2016 tentang Laporan Klaim Pencairan Jaminan/Garansi Bank tanggal 4 Februari 2016;

  15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar temuan dan rencana tindak lanjut pada pembangunan Pasar Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2015 dari Inspektorat Jenderal Kemendag Republik Indonesia tanggal April 2017;

  16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Undangan Pokja

  I ULP Kabupaten Gorontalo Utara tentang Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi, tanggal 10 April 2014.

  Gorantalo Utara (beserta lampiran);

  18. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Paket pekerjaan Jasa Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo (Dana TP);

  19. 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari ULP barang Jasa Pokja III Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 141/ULP-POKJA III/Koperindag/IX/2015 tentang Penyerahan Hasil Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap II, tanggal 30 September 2015;

  20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat/dokumen Kadinas

  Hukum danSanggah);e Tahir Yunus, SE (Staff Pendukung Bagian Evaluasi Pelaporan danPengelolaan Dokumen);e Ahmad Umar Usuli, SE (Staff Pendukung Bagian Perencanaan)dan Pokja;Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 masih bersifatAdhoc dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masih melekatpada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara,sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanya bertugas diULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain;Bahwa anggaran, ULP Kabupaten

  (Staff Pendukung Bagian Perencanaan) danPokja;Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 masih bersifatAd Hoc, dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masih melekatpada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara,sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanya bertugas diULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain;Bahwa anggaran, ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015belum memiliki anggaran sendiri, Karena anggaran masih melekat padaanggaran Bidang Ekonomi

  Utara pada tahun 2015 masihbersifat Adhoc dengan kata lain ULP Kabupaten Gorontalo Utara masihmelekat pada Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten GorontaloUtara, sehingga Pokja yang ditunjuk untuk menjadi ULP tidak hanyabertugas di ULP, namun Pokja memiliki tugas di tempat lain; Bahwa ULP Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015 belummemiliki anggaran sendiri, Karena anggaran masih melekat padaanggaran Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara; Bahwa secara umum suatu proses lelang diawali

  Helmi Potutu selaku Sekretaris ULP maka sayaakan meneruskan dengan disposisi kepada POKJA sesuai denganbeban kerja melalui Sekretariat ULP kembali, selanjutnya SekretarisULP akan menyampaikan masukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja, sehingga saya selaku Kepala ULP akan menunjuk Pokjayang beban kerjanya belum banyak untuk melaksanakan seleksipengadaan, yaitu seingat saya Pokja Ill dengan Ketua Sdr. Nur Ishlauntuk Jasa Konstruksi, Pokja II dengan Ketua Sdr.

  Akili, ST.Sekretraris : Sujiwan Mopi, ST.Anggota : Ristovianus Luther, ST.Bahwa ketiga Pokja ULP sudah memiliki SK Sertifikasi, saya sendiri sudahmemiliki sertifikasi sejak tahun 2011;Bahwa ada 3 (tiga) Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenGorontalo Utara pada Tahun 2015, dan masingmasing pokja memilikikewenangan untuk melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi, pekerjaankonsultansi dan pekerjaan pengadaan barang;Bahwa Pokja melakukan pelelangan seleksi umum untuk pengadaanpekerjaan konsultansi

• Bahwa Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan (Pokja ULP)Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tanggal 17 s/d 23 April 2013telah mengumumkan adanya Pelelangan Pembangunan Gedung IGDRSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013, dengan nilai paguHalaman 2 dari 24 halaman.

  dan Penyusunan daftarpeserta lelang dilakukan pada tanggal 17 s/d 23 April 2013;Peserta lelang melakukan download dokumen pengadaan, padatanggal 17 April s/d 24 April;Pokja ULP Kabupaten Temanggung melakukan Penjelasan ataskegiatan Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten TemanggungTahun Anggaran 2013, serta dokumen pengadaan yang diperlukan;Penyedia Jasa mengajukan penawaran dengan cara Upload DokumenPenawaran, pada tanggal 2130 April 2013;Pokja ULP Kabupaten Temangung melakukan pembukaan dokumenpenawaran

  pada tanggal 01 s/d 03 Mei 2013;Pokja ULP Kabupaten Temangung melakukan Evaluasi penawaranpada tanggal 04 s/d 13 Mei 2013;Pokja ULP Kabupaten Temangung melakukan Evaluasi DokumenKualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 04 s/d 13 Mei2013;Penyedia jasa melakukan Upload Berita Acara Hasil Pelelangan padatanggal 13 s/d 14 Mei 2013;Pokja ULP Kab.

  PilarPersada Cabang D.I.Yogyakarta, namun demikian Pokja ULP tetapHalaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/2014melakukan pendaftaran terhadap PT.

  Persada Cabang D.I.Yogyakartasebagai peserta lelang, dan selanjutnya mengikuti tahapantahapan lelangyang dilakukan Pokja ULP Kabupaten Temanggung, hingga TermohonKasasi II/ Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pemenang Lelang;Bahwa berdasarkan dengan adanya Peserta Lelang yang terkena sanksidaftar hitam namun tetap diikutsertakan, maka Pokja ULP KabupatenTemanggung dapat dikatakan telah melakukan penilaian kualifikasi danevaluasi secara tidak benar dan tidak cermat, serta tidak mendata pesertalelang

• AlbaPerkasa kepada POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso ;Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN PsoBahwa masalah CV. Alba adalah POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Posotelah membatalkan CV.

  2 ULP/UKPBJ KabupatenPoso ; Bahwa jumlah anggota POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso 5 (lima)orang dengan formasi 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 3(tiga) orang anggota; Bahwa POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso yang menangani lelangelektronik pembangunan dermaga desa wisata Kel.

  lelang, namun harus lulus dalam tahapanberikutnya;Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN PsoSaksi: BARITA NATANAEL SIRAIT, S.TBahwa saksi menjabat sebagai Anggota POKJA 2 ULP/UKPBJ KabupatenPoso ;Bahwa jumlah anggota POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso 5 (lima)orang dengan formasi 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 3(tiga) orang anggota;Bahwa POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso yang menangani lelangelektronik pembangunan dermaga desa wisata Kel.

  serta bersesuaian denganrekaman video yang diperlinatkan didepan persidangan mengenai pelaksanaanpembuktian kualifikasi;Menimbang,bahwa keberatan atas keputusan pokja 2 ULP/UKPBJ yangtelah membatalkan lelang/tender oleh karena penggugat tidak memenuhipersyaratan yang telah ditentukan selanjutnya penggugat mengajukansanggahan kepada Pokja 2 ULP/UKPBuJ, atas sanggahan tersebut telahdijawab oleh pokja 2 ULP/UKPBJ dalam jawaban sanggahan kode tender :1397586 tertanggal 3 Juni 2019 yang berisi pada pokoknya

  Madale Poso kota utara kab.Poso adalah tidak tepat oleh karena kedudukan kepanitian Pokja 2 ULP/Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN PsoUKPBJ dalam mengambil keputusan bersifat kolektif kolegial atau bukan hanyakeputusan ditentukan ketua Pokja 2 ULP/UPKBJ in casu Albar Amir, S.T,sesuai keterangan saksi Abdi Dermawan, S.T, dan Barita Natanael Sirait, S.Tdan bukti surat diberi tanda T.1 dan P.12 melainkan harus disetujui/ditentukanoleh seluruh kepanitian Pokja 2 ULP/UKPBJ

• Bahwa pokja ( Pemohon ) untuk mencegah dalam pelaksanaan pekerjaanyang terlalu dipaksakan sudah maksimal baik secara lisan maupun tertulis (surat terlapir ).13. Bahwa dalam proses lelang yang banyak kendala serta tantangan yangdihadapi Pemohon ( Pokja ) selalu melaporkan dan konsultasikan denganKepala ULP dan Sekertaris ULP baik lisan maupun tertulis.14.

  EKO SAPUTRA, Amd selaku Penyedia dan 4.PEMOHON selaku Ketua Pokja ULP.

  ULP Kab.

  Berdasarkan uraian tugasdan kewenangan Pokja ULP tersebut diatas sangatlah jelas terurai tugasdan kewenangan PEMOHON selaku Ketua Pokja ULP yang harusdilaksanakan oleh PEMOHON secara baik dan benar dan PEMOHONWajid menolak apabila ada intervensi/tekanan/Teror /perintah darisiapapun juga termasuk Atasan PEMOHON yang bertentangan dengantugas dan Kewenangan PEMOHON selaku Ketua Pokja ULP.5.