Ditemukan 194 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keuangan karangan katingan kandangan kenangan kapuangan kayangan kalangan kacangan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 27-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Februari 2017 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
461 — 766
  • BLJ dilaporkan dalam RUPS tahun 2013, baikPemegang saham maupun komisaris menerima hasil RUPS tersebut ;Bahwa laporan kauangan anakanak perusahan PT. BLJ setiap bulannyadisampaikan kepada PT.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 28 Februari 2014 — M.NUR YUSUF,A.Pi Bin UNTUNG MUSTOFA
65 — 19
  • Dulan DariNomor 0611200120 pada Bank Jambi Cabang Muara Sabak.Perbuatan terdakwa dan saksi PARLUHUTAN SIMORANGKIR, SP, ME yangmemerintahkan saksi JULIANSYAH untuk membuat SPP dan SPM pencairan dana 60 %untuk Pengadaan Kapal 3 GT adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kauangan Daerah pasal 61 ayat (1) : SetiapPengeluaran harus didukung oleh bukti yang lIengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 16 Oktober 2017 — ALAMSYAH Bin H. ATIB SATIBI
101 — 36
  • GATOT PURNOMO:Bahwa saksi adalah kepala bidang Perbendaharaan BPKAD (BadanPengelolaan Kauangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bekasi berdasarkan SKBupati Bekasi, memiliki tugas : Menerbitkan SP2D (Surat perintah Pencairan Dana) berdasarkan suratperintah membayar dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
224 — 123
  • Subang ;Akhir tahun 2001 Pengukuhan Kasubag AnggaranSOTK baru ;Juni 2005 PLT Kabag Kauangan Pemda kab.Oktober 2005 dikukuhkan menjadi KabagKeuangan Pemda Kab. Subang ;20 Oktober 2008 menjadi Kabid Anggaran padaDPPKAD Kab.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
159 — 104
  • (tiga jutarupiah) perSR apabila sudah ada sambungan induknya, dan danapenyertaan modal itu juga dapat dipergunakan untuk membuat danmemperbaiki Sambungan baru serta juga untuk SPPD;Bahwa surat usulan ke Kementerian Kauangan dimaksud harus terlebihdahulu diparaf dan diketehui oleh Dewan Pengawas kemudian baru masukke rekening Kas Pemda Kabupaten Kapuas selanjutnya ditranfer ke rekeningPDAM Kabupaten Kapuas;Bahwa untuk melakukan penarikan dana penyertaan modal dari rekeningPDAM Kabupaten Kapuas terlebin
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
146 — 35
  • Keuangan danPPK dan dalam melaksanakan tugas selaku bendahara hibahbertanggungjawab kepada PPK yakni pada tahun 2012 PPKnya adalahProf.Ciptadi kemudian tahun 2013 PPKnya adalah Yohanes Dedykemudian bertanggungjawab kepada Pembantu Rektor Il, sedangkanrektor waktu itu dijabat oleh Hendry Singarasa;Bahwa pada tahun 2012 rekening hibah hanya 1 (satu) untuk penampungdana hibah dengan nomor rekening 0000044101300000021 atasnama Bendahara Dana Hibah PSPD Unpar yang telah mendapatpersetujuan dari Kementerian Kauangan
    kemudian specementnya adalahHalaman 324 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Pikbendahara (saksi) dengan PPK, tapi pada tahun 2013 sudah masingmasing daerah pemberi dana hibah telah mempunyai rekeningpenampung hibah sendiri, masingmasing atas nama Dana Hibah Unpar,hal ini petunjuk dari kKementerian kauangan;Bahwa dana hibah dimaksud bersumber dari Pemprov, Pemkot, danPemda yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung dan operasionalPSPD;Bahwa dasar dana hibah ini adalah adanya MoU antara Pemkod
    Dalam hal ini bolah sajaditampung lebih dahulu di rekening Rektor, tapi rekening tersebut sudahmendapat persetujuan dari Kementerian Kauangan dan dalam jangkawaktu 1 X24 jam sudah harus disetorkan ke kas negara;Bahwa hibah yang diterima PTN dimaksud merupakan sumber dana PTNdisamping jasa layanan, pemanfaatan jasa lainnya;Bahwa ahli tahu, ada MoU antara Pemkab/Pemkot dengan Unpar tentangpemberian hibah berupa uang.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 39/PID.TPK/2018/PT SMR
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD AGUNG SUMARNA, SE.
Terbanding/Penuntut Umum : TAJERIMIN, SH.
61 — 0
  • Laporan Realisasi Kegiatan Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Dana Hibah Kepada Badan/ Lembaga/Organisasasi Dan Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat, Bantuan Sosial, Kepada Anggota Masyarakat, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga S/D Desember 2015;
    6.7. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Kerja Dan Belanja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
    6.8. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Kauangan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
SYAFKANI, SP Bin NAIB MUNIR
108 — 61
  • Seingat terdakwa pada waktu itutidak ada pelimpahan wewenang dari terdakwa Selaku PenggunaAnggaran (PA) kepada Kabag Kauangan untuk menandatangani SPMtersebut;Bahwa dijelaskan oleh terdakwa dalam kegiatan makan dan minumtersebut yang seharusnya membuat Surat Pertanggung Jawaban(SPJ) dan Laporan pertanggung jawaban keuangan adalah Saksi.Syarifudin selaku kabag Umum dibantu oleh Stafstaf di bagian Umumdan terkait dengan kebenaran buktibukti dari SPJ tersebut terdakwatidak ada melakukan pengecekan;Bahwa
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANGGANOTO URA, SE
194 — 191
  • PPTK Selanjutnya dibuatkan Nota Pengawasan dari Inspektorat KotaAmbon selanjutnya diajukan ke Walikota untuk mendapatkan persetujuan.Selanjutnya diajukan pencairan ke Badan Kauangan Kota Ambon untuk dilakukanpencarian SP2D.Bahwa latar belakang Pembangunan Terminal Transit Passo adalah PembangunanTerminal Transit Passo yang di bangun di Desa Passo atas gagasan Wali Kotasaudara M.J Papilaya dengan alasan untuk menjadikan Passo sebagai kota ordekedua setelah Kota Ambon, dimana manfaatnya bukan hanya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
AMIR GAOS LATUCONSINA
257 — 534
  • Selanjutnya diajukan pencairan ke Badan Kauangan Kota Ambonuntuk dilakukan pencarian SP2D.Bahwa latar belakang Pembangunan Terminal Transit Passo adalah PembangunanTerminal Transit Passo yang di bangun di Desa Passo atas gagasan Wali Kotasaudara M.J Papilaya dengan alasan untuk menjadikan Passo sebagai kota ordekedua setelan Kota Ambon, dimana manfaatnya bukan hanya sebagai terminaltetapi juga sebagai pusat ekonomi masyarakat.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir. JOHNNY LUCKY METUBUN
177 — 75
  • Selanjutnya diajukan pencairan ke Badan Kauangan Kota Ambonuntuk dilakukan pencarian SP2D.Bahwa latar belakang Pembangunan Terminal Transit Passo adalah PembangunanTerminal Transit Passo yang di bangun di Desa Passo atas gagasan Wali Kotasaudara M.J Papilaya dengan alasan untuk menjadikan Passo sebagai kota ordekedua setelan Kota Ambon, dimana manfaatnya bukan hanya sebagai terminaltetapi juga sebagai pusat ekonomi masyarakat.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 11-07-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg
Tanggal 21 Desember 2021 — Penuntut Umum:
Widhiarso Dwi Nugroho, S.H.
Terdakwa:
H. ASRUDIN bin DAHRO WARDI
166 — 27
  • Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kauangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.
  • Laporan pertanggungjawaban kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis Masyarakat (Pamsimas) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Purworejo Tahun 2017.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
234 — 77
  • dihubungkan dengan prilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap didepanpersidangan ini, baik yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, bukti surat, barangbukti, keterangan ahli serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh faktafakta hukumsebagai berikut: Bahwa pada bulan Februari 2000 s/d bulan Desember 2007, Terdakwa telahmeminta saksi Buyung Ritonga selaku Kuasa BUD, saksi Surya Jahisa selakuKepala Bagian Kauangan
    tindak pidana tidak usahmemenuhi segala unsur yang oleh undangundang dirumuskan untuk tindak pidana itu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan denganfaktafakta yang terungkap dipersidangan ini, dan berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan ahli, bukti surat, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, maka diperolehfakta hukum sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa selaku Bupati Langkat, telah meminta saksi Buyung Ritongaselaku Kuasa BUD, saksi Surya Jahisa selaku Kepala Bagian Kauangan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
181 — 25
  • Assesor Profesi Pengelola Kauangan Negara , pada BadanNasinal Sertifikasi Profesi ( BNSP )k.