Karenasesual perjanjian No. 06 tanggal 15 Juli 2015 sesuai pasal 4 dan pasal 5 bahwapekerjaan pengurusan dan pembiayaan balik nama/pemecahan serttifikat No.Halaman 32 dari 39/Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT BNA497 dan pajakpajak bangunan serta IMB menjadi tanggung jawab terbanding(semula penggugat). Bahwa berdasarkan undangundang perdata buku ke3 temtang perikatan,menyebutkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat sesuai pasal1320 KUHP.1. Sepakat mereka meningkatkan dirinya2.

karena objeksengketa tersebut sudah dijual kepada Jerry Widjaja denganproses jual beli yang sah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB)nomor : 188/2009 sehingga tidak ada tindakan yang melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah merugikan parapenggugat apalagi para penggugat sudah tidak mempunyai haklagi atas tanah dan bangunan Serttifikat Hak Milik (SHM) nomor:39/Titiwungen tahun 2008.e) Bahwa Penggugat pada Poin 16 & 17 dalam suratgugatan adalah dalil dalil yang tidak benar dan tidak beralasansehingga

aturan hukum, yaknisesuai dengan tata cara dan syarat syarat sebagaimana di atur dalam PeraturanPemerintah (PP) No. 24 tahun 1997, (tentang Pendaftaran Tanah.)Bahwa lagi pula dan sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 PP No. 24tahun 1997 tersebut, yang pada pokoknya menentukan bahwa : dalamtenggang waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal sertifikat Hak Miliktersebut diterbitkan, maka hak untuk menuntut maupun mempersoalkankeabsahan atas Sertifikat Hak Milik tersebut adalah sudah lewat waktu.Bahwa Serttifikat

ANTARIKSA, ST Bin Murni Badri selaku ketua merangkap anggota TimPHO/FHO bersamasama dengan terdakwa Il Nopian Zori, ST Bin Adnan,terdakwa Ill Arisman, ST Bin Ramli HL, terdakwa IV Brendi Carlo BinYarselin dilakukan dengan cara visual dan melakukan pengecekan secarasampling pada titik yang telah ditentukan, melakukan pengukuran terhadaplebar, panjang dan tebal jalan dan pekerjaan galian drainase disesuaikandengan Dokumen Pra kontrak, Dokumen kontrak, Laporan Harian,Mingguan, Bulanan, Back up data, serttifikat

anggota TimPHO/FHO bersamasama dengan terdakwa Il Nopian Zori, ST Bin Adnan,terdakwa Ill Arisman, ST Bin Ramli HL, terdakwa INV Brendi Carlo Bin Yarselindilakukan dengan cara visual dan melakukan pengecekan secara samplingHal 19 dari 77 Hal Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2016/PT.BGLpada titik yang telah ditentukan, melakukan pengukuran terhadap lebar,panjang dan tebal jalan dan pekerjaan galian drainase disesuaikan denganDokumen Pra kontrak, Dokumen kontrak, Laporan Harian, Mingguan,Bulanan, Back up data, serttifikat

oleh Ni Rai Darni bahwa dia ingin membuat aktajual beli atas tanah dengan bukti sertifikat No.15224, dan karena atas sertifikattersebut sebelumnya telah ada akte jual beli antara Masfufah denganSusilawati maka atas maksud Ni Rai Darni Notaris tidak dapat membuatnya,tetapi waktu itu Ni Rai Darni memaksa untuk dibuatkan dan kemudianMasfufah minta kepada Notaris supaya dibuatkan untuk pegangan Ni Rai Darnikarena Ni Rai Darni menurut Masfufah sebelumnya pernah membeli tanah danbangunan dengan bukti serttifikat

mengajukan pinjaman kembali danmenurut cerita Penggugat bahwa saat itu Penggugat kembalimendapat pinjaman selanjutnya sejumlah Rp1.250.000.000, (SatuMilyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sepengetahuan saksibulan Oktober tahun 2008 hutang tersebut sudah lunas;Bahwa untuk pinjaman sejumlah Rp1.250.000.000, (Satu Milyar duaratus lima puluh juta rupiah) tersebut, bahwa sertifikat tanah milik saksijuga ikut dijaminkan kembali oleh Penggugat saat mengajukanpinjaman kembali kepada pihak Tergugat dan serttifikat

Bahwa tanah Negara eks / bekas Hak Guna Bangunan No. 872 / Pakelan atasnama Perkumpulan GEE POK, termasuk diantaranya adalah obyek gugatan,tidak pernah dimohonkan / diperpanjang ijin Hak Guna Bangunannya baik olehPerkumpulan GEE POK maupun orang lain kepada Kantor Badan PertanahanKota Kediri, sehingga secara hukum telah berakhirnya ijin Hak GunaBangunan No. 872 / Pakelan atas nama Perkumpulan GEE POK, maka tanahberdasarkan Serttifikat Hak Guna Bangunan No. 872 / Pakelan, luas tanah1.478 M2 (seribu

Bahwa terhadap Tanah Penggugat dengan serttifikat Hak Milik No. 786 dibebani HakTanggungan oleh Tergugat selaku kuasa Penggugat sebesar Rp, 1.002.500.000,(satu milyar dua juta lima ratus ribu rupiah) tentu saja juga mempertimbangkanterhadap faktor pengembalian dan faktor pemberian kredit, dimana pemasangan HakTanggungan sebesar Rp. 1.002.500.000, ( satu milyar dua juta lima ratus ribu rupiah)tentu. saja harga pasar wajar tanah jaminan tersebut setidaknya + Rp.2.005.000.000, ( dua milyar lima juta

Daftar Jumlah hutang debitur;Dalam pelaksanaan lelang tersebut telah dilengkapi dengan terbitnyaSurat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 256/2018danNomor : 257/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kota Sorong yang menerangkan bahwa sebidang tanahseluas 45 m2sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 01056/Remu Selatanatas nama Muhamad Rasul Fdan sebidang tanah seluas 70 m2sesuai Serttifikat HGB Nomor : 01970/Remu Selatan atas namaMuhammad R.P.

A. fotokopi Surat keterangan sementara untuk Bangsa asing No.reg.Sba. 1A/242tertanggal 23 Juli 1962,diberi tanda P8A;B. fotokopi Serttifikat Ha Pakai No.29 tertanggal 13 Oktober 1962,diberi tanda P8B;8. A. fotokopi Surat Exit Permit Imigrasi Indonesia, diberi tanda P9A;B. fotokopi Surat Exit Permit Imigrasi Indonesia,diberi tanda P9B;Hal.25 Putusan Nomor: 524/Pdt.G/2015/PN SbyC. fotokopi Surat Exit Permit Imigrasi Indonesia,diberi tanda P9C;9. A.

nomor 676/Desa Lukluk, secara diamdiam mengakui dan tidak secara tegasmembantah tentang adanya indikasi tumpang tindih kedua sertifikat tersebut ;Menimbang bahwa apabila uraian fakta yang berkaitan dengan sertifikat hakmilik nomor 676/Desa Lukluk dan sertifikat hak milik nomor 1001/desa Lukluk,terutama dalam gambar uraian surat ukurnya, disandingkan dengan gambar denahdalam surat ukur sertifikat hak pakai nomor 1/Desa Lukluk, maka Majelismemperoleh fakta yang untuk selanjutnya menyimpulkan bahwa serttifikat

Nomor 908 K/Pdt/2017pembayaran ke PT Armada Finance serta Tegoran atas keterlambatanPembayaran Mobil, adapun bukti TI.Il. 26 adalah bukti yang menguatkandalil gugatan penggugat bahwa benar Tergugatl dan Tergugatll telahmenjual tanah beserta bangunan rumahnya kepada Penggugat/IndraSoedjoko sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengankompensasi Penggugat/Indra Soedjoko Menebus serttifikat tanah/bangunanrumah milik Tergugatl/Hj.

Knd/618/93/93/Kr tanggal 11 Desember 1993 ,yang diberi tanda T.IV.8.29Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat tersebut telah diperiksadan disesuaikan dengan aslinya dan buktibukti tersebut telah diberi meteraisecukupnya, sehingga formal dapat diterima sebagai bukti dipersidangan ;Buktibukti surat yang diajukan Tergugat V ;1.10.11.12.13.14.Foto copy Penyerahan Piutang Macet dari Bank Bumi Daya Cabang Kendaritanggal07 Juni 1989 No.Kr/389/89 yang diberi tanda T.V1.Foto copy dari Foto copy Serttifikat

Atas obyek tanah tersebut (obyek sengketa), setelah dilakukan penelitian/survey lokasi oleh Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Juni2011 obyek sengketa tersebut telah diterbitkan serttifikat Hak Milik No.3329, 3382, 3383/Penjaringan dan Hak Guna Bangunan No. 6079/Penjaringan atas nama Pihak Tergugat II (bukti VIII) terlampir;Keterangan : dikutip seutuhnya dari Posita Gugatan Penggugat; Dengan FAKTA di atas, maka Penggugat sesungguhnya telah mengetahui OBJEKSENGKETA sejak 1.030 (seribu

Dengan demikian, gugatan para penggugat dengan obyekHalaman 79 dari 131 halaman Putusan Nomor : 189/G/2014/PTUNJKT.sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa 4 (empat)Sertifikat yang salah satunya adalah Serttifikat Hak Milik No.3383/Penjaringan aquo milik TergugatII IntervensiIII adalah tidak tepat dan salah alamat.

adalahmerupakan perbuatan melawanNUKUM. " 2202222 oo ne nnn nn noneBahwa perbuatan Tergugat VI yang telah menerbitkan Sertifikatsertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Ill, yakni Sertifikat HakMilik No. 2821/Sukajava, Surat Ukur Nornor 317/2012 NIBNo.3721 diatas tanah objek sengketa milik Penggugat yangterletak di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan SukaramiPalembang adalah merupakan perbuatan melawan22.Bahwa perbuatan Tergugat VI yang telah menerbitkan Sertifikatsertifikat Hak Milik atas nama Tergugat IV, yakni Serttifikat

di haki dan di akui sebagai milik tergugat intervensi 3dengan Serttifikat Hak Milik (SHM) No. 7631 kelurahan Sukajaya atasnama Sarmidi, lalu penggugat intervensi 2 menggugat tergugat intervensi7 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palemabang Untuk membatalkankedua sertifikat hak milik tersebut dan perkaranya sudah diputus dengaputusan No.37/G/2011/PTUN.Plg tanggal 14 Maret 2012 yang padaintinya di menangkan oleh penggugat intervensi 2 dan putusan tersebutdikuatkan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi

adalah gugatan kumulatif dengan alasan terjadiPerbuatan Melawan Hukum (On recghmatige daad) terkait dengan Akta PerdamaianNotaris Dr.Abd.Muis, SH.MH nomor 04 Tertanggal 3 Pebruari 2014 yang ditandatangani, Kecuali Turut Tergugat II, oleh:Tergugat (Ny.Soeratmi Saleh)Tergugat II ( Hadi Salimin)Tergugat III; (Andi Manambai , Tidak pernah hadir dalam persidangan).Turut Tergugat ( Notaris Dr.Abd.Muis, SH.MH)Turut Tergugat II ( BPN Makassar,juga tidak sepenuhnya memberi keteranganlengkap terkait status serttifikat

Wadunggetas adalahHak milik Zynvidi Joko Sanyoto yang merupakan tukar guling dengan tanahMilik Zynvidi Joko Sanyoto di sebelah Utara yang telah didirikanBangunan Gedung SDN 3 Wadunggetas;70 Menyatakan sebagai hukum bahwa Penguasaan atas Barang Sengketadi sebelah Utara seluas kurang lebih 950 m2 yang di atasnya didirikanBangunan Gedung SDN 3 Wadunggetas yang merupakan Hak dariPemerintah Desa Wadunggdetas adalah Sah menurut hukum;80 Menghukum Tergugat Tergugat untuk menyerahkan Barang Sengketadan atau Serttifikat

Bahwa barang bukti surat yaitu: 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 23 Januari 2020;dan 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembeliansertifikat No. 3421 Ds, Ketapang tertanggal 24Februari 2015; adalah bukti yang menunjukkanpembelian sertifikat yang dilakukan oleh Saksi5 dandibuatkan serttifikat oleh Notaris Singgih yangdibantu oleh Terdakwa.4.

Bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat Il Intervensi diataspenggabungan Serttifikat dimaksud adalah tidak menyalahi peraturanperundangundangan baik itu UndangUndang Nomr 5 Tahun 1960Tentang Agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah juga Permendagri Nomor 6 Tahun 1972Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas tanah dam jugaPermendagri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan mengenai tatacara pemberian hak atas tanah, maka dengan demikian apa yangmerupakan dalil

Bahwa Termohon telah dilaporkan ke Polisi ( PolSek xxxxx) atasdugaan tindak pidana yang telah dilakukannya yang kemudian perkaratersebut diselesaikan secara damai dengan membuat Surat Pernyataantertanggal O06 Pebruari 2017, yang pada intinya Termohon bersediamenyerahkan serttifikat tanah milik adik Pemohon = (xxxxx) danmengembalikan uang = pinjaman dari lou Pemohon sebesarRp.15.000.000, ( lima belas juta rupiah ) yang digunakan untuk tambahanDP pembelian mobil Daihatsu Ayla dan Termohon berjanji