Irja SehatiUtama tertanggal 17 Oktober 2018 melanggar ketentuan Pasal 82 UUPT ;Pada tanggal yang ditentukan, PENGGUGAT tidak menghadiri RapatUmum Pemegang Saham PT.

Dan lainlain ;Bahwa pengaturan mengenai penghentian anggota Dewan Komisarisdiatur dalam Pasal 119 UUPT yang menyatakan:Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentiananggota Dewan Komisans.Pasal 105 UUPT menyatakan:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya ;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah

jo. 105 UUPT makapengaturan mengenai penghentian anggota Komisaris adalah sebagaiberikut:(1)(2)(3)(4)(5)Anggota Komisaris dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya ;Keputusan untuk memberhentikan anggota Komisaris sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan dibenkesempatan untuk membela diridalam RUPS;Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan diluar

Irja Sehati Utama tertanggal 17 Oktober 2018,PARA TERGUGAT memanfaatkan agenda: danlainlain untukberkonspirasi mendepak PENGGUGAT dari jabatannya sebagai KomisarisUtama ;Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4)UUPT, bahwa agenda: dan lainlain tidak dapat diambil keputusan apabilaseluruh pemegang saham tidak hadir dan menyetujui adanya agenda: danlainlain tersebut. Berikut PENGGUGAT kutip lengkap Pasal 75 ayat (8)dan (4) UUPT;(3).

IrjaSehati Utama adalah bertentangan dengan Pasal 119 UUPT jo. 105 UUPT, yangpada pokoknya adalah Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membela dirisebagaimana di atur dalam Pasal 105 ayat (1) dan (2) ;Hal. 45 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN SonPasal 119 UUPT berbunyi :Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagipemberhentian anggota Dewan Komisans.Pasal 105 ayat (1) dan (2) , yang berbunyi :(1) Anggota

Perjanjian Jual Beli Batubara jelas dapat diterapkandoktrin Piercing the corporate veil yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2)UUPT. Terbukti Tergugat 2 melakukan kerjasama dengan Penggugatdengan itikad buruk dan tidak memenuhi kewajibannya dalampemenuhan tanggung jawab kepada Penggugat.b.

Dengandemikian dapat terbukti dengan jelas dan terang jika Tergugat 2 selakupemegang saham Tergugat 1 baik langsung maupun tidak langsungdengan itikad buruk memanfaatkan Tergugat 1 untuk kepentinganpribadi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b UUPT Olehkarenanya, sangat layak jika Tergugat 2 dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai harta kekayaan pribadinya karena telah menyebabkanTergugat 1 tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat..

merupakan bentuk alter egonya.Dengan Tergugat 2 selaku Direktur yang telah lalai dalam menjalankantugasnya dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalamPerjanjian Jual Beli Batubara dan dengan tidak beritikad baik yaitudengan menipu Penggugat selaku kreditor (defrauding creditor) dengantidak mampu menyerahkan batubara sebagaimana diperjanjian kepadaPenggugat dimaksud maupun mengembalikan uang muka yang telahditerima dari Penggugat, maka hal tersebut telah melanggar Pasal 97ayat (2) dan (3) UUPT

Dengan demikian maka sangat layak dan sudah sepantasnyadapat dibuktikan dengan jelas dan terang jika terdapat indikasi yangsangat kuat telah terjadi pencampuran harta kekayaan diantara Tergugat1 dengan Tergugat 2 sehingga Tergugat 1 tidak dapat melaksanakankewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat(2) huruf d UUPT, dan oleh karenanya sudah selayaknya dapatdimintakan pertanggung jawaban hingga harta pribadi kepada Tergugat2.Halaman 7 Putusan No. 179/PDT/2018/PT. DKIe.

Oleh karena itu perbuatanTergugat 2 selaku pemegang saham dan pengurus dari Tergugat 1 yangmerupakan alter egonya telah terbukti menyalahi ketentuan Pasal 3 ayat(2) huruf c UUPT sehingga layak dimintakan pertanggung jawabanhingga kepada harta pribadinya.Bahwa, berdasarkan uraian fakta di atas maka sudah sangat tepat apabilaTergugat 2 didudukkan sebagai pihak tergugat dalam perkara inisehubungan peranan dan kedudukannya dalam perseroan.13.Prof.

Pasal 1 Angka 1 PP 135/2000tersebut di atas, maka dihubungkan dengan wajib pajak perseroanterbatas berlaku ketentuan dalam UndangUndang Nomor: 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT)terkait dengan siapa pihak yang bertindak sebagai penanggung jawabsuatu perseroan terbatas, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 1Angka 5 UUPT, yaitu sebagai berikut:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan

Pasal 97 ayat (4) UUPTmengatur sebagai berikut:Pasal 97 ayat (1) UUPT: Direksi bertanggung jawab atas' pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Pasal 97 ayat (4) UUPT: Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlakusecara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 97 ayat(1) jo.

Pasal 97 ayat (4) UUPT, yang manaternyata PENGGUGAT mengetahui dan dapat membuktikanpada saatditerbitkannya Keputusan TUN,Sdr. Andianto Setiabudi bukan lagi sebagai penanggung jawab pajakatas wajidD pajak perseroan dalam hal ini PT CMNC (d/hPT Cipaganti Citra Graha, Tbk), dikarenakan jabatan Direktur Utamasudah tidak melekat lagi pada pribadi Sdr.

Pasal 97 ayat (4) UUPT, yang manaKeputusan TUN tersebut hanya ditujukan kepada Sdr. AndiantoSetiabudi seorang diri, padahal dalam Pasal 97 ayat (1) jo.

Pasal 97 ayat (4) UUPT. yang manaKeputusan TUN tersebut hanya ditujukan kepada Sdr AndiantoSetiabudi seorang diri, padahal dalam Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 97ayat (4) UUPT, mengatur bahwa apabila terdapat lebih dari (satu)orang Direksi, maka pertanggungjawabannya secara tanggungrenteng, yang mana dalam PT CMNC (d/h PT Cipaganti Ciha Graha,Tbk) terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi sebagaimana telahdiuraikan di atas.b. Faktanya Sdr.

Berdasarkan undangundang yang berlaku(UUPT), Akta Pendirian yang dimaksud oleh Penggugat dalamGugatannya sudah tidak valid karena sudah tidak sesuai denganketentuan yang berlaku saat ini, sehingga tidak bisa dijadikansebagai dasar hukum.

Halini jelas melanggar ketentuan peraturan yang ada terkait perseroanterbatas mulai dari Kitab Undangundang Hukum Dagang (KUHD),Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT);Pasal 7 ayat (2) UUPT telah tegas menyatakan:Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham padaHalaman 23 dari 39 hal. Put.

Nomor 3570 K/Pdt/2015saat Perseroan didirikan;Pasal 33 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa:Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dandisetor penuh;Pasal 33 ayat (2) UUPT selanjutnya menyatakan:Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang sah;Menjadi pertanyaan kemudian apakah Penggugat benarbenartelah melakukan penyetoran modal dan apa buktinya?

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menggugat TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyalahi atau melakukan perbuatan menyimpangdengan tidak melaksanakan ketentuan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 52tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat oleh Notaris James Herman Rahardjo,S.H., yang merupakan manifestasi/perwujudan dari ketentuan UUPT, dimanaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelaskan sebagai berikut:a.

Perbuatan Tergugat Rekonvensiyang tidak menyetorkan modalnya ini jelasjelas melanggar ketentuan Pasal33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUPT;b. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yangseolaholah bertindak selaku pemegang saham yang sah pada PT NLTGasket Mfg, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara melawanhak telah menikmati pembagian keuntungan (deviden) yang diterimasebelum tahun 2006.

Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, ayat (5) dan ayat (6) Pasal92 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) telah menyatakan dengan tegas mengenai:(5)Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggotaDireksi ditetapbkan berdasarkan keputusan RUPS;Halaman 9 dari 154 Hal.

);b. memperlihatkan Rencana Kerja pada TURUT TERGUGAT periodetahun 2018 dan periode tahun 2019 (vide: Pasal 63 UUPT);Halaman 13 dari 154 Hal.

);Bahwa selain halhal tersebut di atas, TERGUGAT juga telah melalaikankewajibankewajiban hukumnya sebagaimana telah ditentukan secarategas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT, yang antara lain:a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, danrisalah rapat Direksi pada TURUT TERGUGAT ;Halaman 23 dari 154 Hal.

Utr.69.70.71. tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS / RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS / RUPS lainnyasampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnya diadakan sebagaimanatelah diwajibkan dalam

UUPT (vide: Pasal 82 ayat (3) UUPT);Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan bagiPENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agarberkenanlah untuk menyatakan batal demi hukum, tidak berkekuatanhukum, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnyaterhadap diri PENGGUGAT beserta dengan TURUT TERGUGAT SuratNo.: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018,berjudul UNDANGAN RAPAT UMUM LUAR BIASA yang dibuat danditandatangani oleh TERGUGAT ;Bahwa

Pasal 79 ayat (5)UUPT atau tidak. 202 200Faktanya dalam perkara ini adalah PENGGUGAT tidak pernahmenerima undangan dari TERGUGAT 1 untuk hadir dalam RUPSLB PTMULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutsehingga jelas pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut melanggar ketentuanketentuan Pasal 9 angka (2) dan angka (3) Anggaran Dasar PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPT yangmengakibatkan RUPSLB PT.

Pasal 79 ayat (5) UUPT dan melanggar perjanjian kredit antarahal 7 dari 34 hal put. No. 37/PDT/2017/PT.DKIPT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL dengan parakreditoryang membahayakan kekayaan perseroan dan kekayaan pribadiDalam jabatan TERGUGAT 3 selaku notaris, perobuatannyasebagaimana tersebut diatas jelas melanggar asasasas kepatutan,ketelitian dan kehati hatian, apalagi sebagai seorang pejabat negara(notaris) diharuskan menjunjung tinggi asasasas tersebut diatas.5.

Bahwa Pasal 61 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) secara tegas dan jelas mengatur bagisetiap pemegang saham yang dirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan atau Dewan Komisaris berhakmengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;hal 11 dari 34 hal put.

Yos Sudarso Kav. 88,WENGIE, ITAUEG~~mm naan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnanmnnnnnnnnnannsBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 UUPT sebagaimana dikutipdi atas, Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke PengadilanNegeri Jakarta Utara, yaitu Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan PT MIT.

Dan, Pasal 71 butir (5) UUPT menyatakanpada pokoknya bahwea direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Oleh karenanya Hiendra Soenjoto adalah selakuDirektur Utama PT.

tiap klasifikasi, hakhak yang melekatpada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan DewanKomisaris;penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentiananggota Direksi dan Dewan Komisaris;i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.Selain itu dalam UUPT, mengenai perubahan anggaran dasar,disebutkan bahwa ada perubahan anggaran dasar yang harusmendapatkan persetujuan Menteri (vide Pasal 21

ayat (1)Putusan Nomor 1063/Padt.G/2020/PN Sby Hal.17UUPT) dan ada yang hanya perlu diberitahukan kepadaMenteri(vide Pasal 21 ayat (3) UUPT)Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuanMenteri meliputi: (vide pasal 21 ayat (2) UUPT)nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;abc. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya modal dasar;e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atauf. status Perseroan yang tertutup menjadi

Perseroan Terbukaatau sebaliknya.Lain daripada yang disebutkan di atas, perubahan anggarandasar hanya perlu diberitahukan kepada Menteri.Selanjutnya berdasarkan pasal 19 UUPT menyatakan:(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajibdicantumkandengan jelas dalam panggilan RUPS.Berdasarkan uraian tersebut diatas, perubahan susunan pemegangsaham dan susunan pengurus PT.

mendapatkan persetujuanMenteri (vide Pasal 21 ayat (1) UUPT) dan ada yang hanya perlu diberitahukankepada Menteri(vide Pasal 21 ayat (3) UUPT)Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri meliputi:(vide pasal 21 ayat (2) UUPT)nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;abc. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya modal dasar;e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atauf. status Perseroan yang tertutup menjadi

Perseroan Terbuka atau sebaliknya.Lain daripada yang disebutkan di atas, perubahan anggaran dasar hanya perludiberitahukan kepada Menteri.Selanjutnya berdasarkan pasal 19 UUPT menyatakan:(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkandengan jelasdalam panggilan RUPS.Berdasarkan uraian tersebut diatas, perubahan susunan pemegang saham dansusunan pengurus PT.

melalui gugatan ini menegaskan, bahwa tidakingin lagi menempati perumahan tersebut, dan meminta kepadakepada TERGUGAT (selaku Perseroan) bertanggung jawab untukmembayar kerugian secara materil maupun immaterial yang dideritaoleh Para PENGGUAT;Bahwa adapun kedudukan TERGUGAT II yang ditarik sebagai Pihakdalam perkara ini, tidak lain karena TERGUGAT Il adalah Organ yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas Perseroan (TERGUGAT) sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Vide Pasal 1 angka(5) UUPT

Anugrah Jaya Propertindo;Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT No. 40 Tahun 2007 :Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabiladapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaianya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, c. Dst....Bahwa selama ini Tergugat II tidak lalai dan salah serta beritikad baikdalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi;.

Bahwa dalam tuntutannya pada angkat 3 dan 7 pada pokoknya ParaPenggugat memohon agar tergugat II dinyatakan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab mebayar kerugian;Bahwa oleh karena didalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan diayang membuktikan maka beban Pembuktian Terbalik atas Pasal 97 ayat(5) UUPT No. 40 Tahun 2007 dibebankan kepada Para Penggugat;Bahwa para penggugat telah menggugat tergugat II selaku direktur padaPT Anugrah Jaya propertindo

Anugrah Jaya Propertindo;Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT No. 40 Tahun 2007 :Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabiladapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaianya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, c.

Dst....Bahwa selama ini Tergugat II tidak lalai dan salah serta beritikad baikdalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi;Bahwa dalam tuntutannya pada angkat 3 dan 7 pada pokoknya ParaPenggugat memohon agar tergugat II dinyatakan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab mebayar kerugian;Bahwa oleh karena didalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan diayang membuktikan maka beban Pembuktian Terbalik atas Pasal 97 ayat(5) UUPT No. 40 Tahun

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Para Penggugatmempunyai hubungan hukum dan hak untuk mengajukan gugatan ini,dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalamHalaman 5 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKB.Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (Selanjutnya mohon cukup disebut UUPT), yaitu sebagaiberikut :Pasal 61 UUPT (Kutipan) :1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke Pengadilan negeri apabila dirugikan

Bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat menyatakantelah terjadi RUPSLB tanggal 4 April 2012 bertempat di Yogyakarta yangkemudian dituangkan kedalam Akta No. 29/2013, bahwa pernyataantersebut adalah tidak benar dan bertentangan serta melanggar tata caraRUPS yang benar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT ExpraMotor serta UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), dikarenakan :A.

Hal ini sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat(1) UndangUndang Perseroan, yaitu sebagai berikut :> Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan):Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKDalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu:a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepadapemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegangsaham lainnya;b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari Organ Perseroan

; dan/atauCc. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan.> Pasal 58 Ayat (1) UUPT (kutipan):(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegangsaham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnyakepada pemegang saham klasifikasi tertentu ataupemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukanternyata) pemegang saham tersebut tidak membeli,pemegang saham penjual

Status Perseroan yang tertutup menjadiPerseroan Terbuka atau sebaliknya ;Pasal 21 ayat (3) UUPT :Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud padaayat 2 cukup diberitahukan kepada Menteri. Pasal 23 ayat (2) UUPT :Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat(3) mulai berlakusejak tanggal diterbitkannya suratpenerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.3.

Pasal 98 ayat (1) UUPT jelas diatur bahwa yangberhak dan berwenang mewakili/bertindak untuk dan atas nama44perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalahDireksi.Pasal 1 angka 5 UUPT :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Pasal 92 ayat (1) UUPT :Direksi menjalankan

Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan PerseroanPasal 97 ayat (1) UUPT :Direksi bertanggung jawab ataS pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 ayat (1) UUPT :Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan.4.

Satya Mitra Mandiri tidakmemenuhi saratsyarat yang diwajibkan oleh UUPT, merupakandalil yang mengadaada dan tidak berdasar hukum, karena prosespembubaran PT. Satya Mitra Mandiri tersebut sudah sesuaidengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUPT ;12.

Kertas Blabak Magelang, makaharuslah mengacu pada UUPT, di mana berdasarkan Pasal 23 ayat(2) UUPT, perubahan anggaran dasar termasuk perubahansusunan pengurus BARU MULAI BERLAKU SEJAK TANGGALDITERBITKANNYA SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR OLEH MENTERI. Dengandemikian PENGGUGAT INTERVENSI TERLEBIH DAHULUHARUS MEMBUKTIKAN KEABSAHAN PIHAKNYA SEBAGAIDIREKTUR YANG BERHAK DAN BERWENANG UNTUKBERTINDAK DAN MEWAKILI PT.

Hal ini telah jelas dinyatakan pada Undang Undang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pemberhentian Direksioleh pemegang saham melalui RUPS yang mana diatur dalam Pasal 105ayat (1) serta Pasal 106 ayat (1) dan (4);Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam UndangUndang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroanatau karena alasan lain

(UUPT Pasal 105ayat (1)5. Bahwa Para Tergugat sudah melakukan RUPS sedangkan PT.Scuba Proggi Indonesia belum melakukan RUPS Tahunan/ AnnualRUPS dan PT. Scuba Proggi Indonesia juga belum melakukan AnnualReport/ Laporan tahunan atau pertangunggjawaban tahunan;6. Bahwa Para Penggugat telah sewenangwenang melakukanPemberhentian kepada Penggugat satu dan Penggugat dua darijabatannya di PT. Scuba Proggi Indonesia tanpa menunggu laporanpertanggungjawaban tahunan dan RUPS Tahunan;7.

Namun, kKeduanya memiliki kuasadan wewenang yang berbeda meski samasama berperan sebagai bagian dariOrgan Perseroan.Menimbang, bahwa tentang Pemberhentian Direksi oleh pemegangsaham melalui RUPS diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) Pasal 105 ayat (1) serta Pasal 106 ayat (1) dan (4) Pasal105 pada undangundang ini menjadi landasan hukum yang menyatakanbahwa RUPS dapat melakukan pemberhentian jika Direksi tidak lagi memenuhipersyaratan yang telah ditetapkan, melakukan

(UUPT Pasal 105 ayat (1));Menimbang, bahwa meski demikian, pemberhentian Direksi olehpemegang saham tidak dapat dilakukan begitu saja. Diperlukan proses yangterperinci serta dilakukan dalam waktu yang tidak sebentar. Dalam kasus ini,Dewan Komisaris yang berperan sebagai pengawas diberikan wewenang untukmemberhentikan Direksi secara sementara agar kepentingan perusahaan tidakterabaikan selama masa pemberhentian Direksi.

Hal ini Sesuai dengan poinyang disampaikan dalam Pasal 106 ayat (1) dan (4) UUPT Tahun 2007. BahwaProsedur pemberhentian DireksiJika dalam masa jabatannya seorang Direksilalai menjalankan tugas hingga dinyatakan bersalah dan harus diberhentikan,Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtrproses pemberhentian tersebut harus sesuai dengan prosedur pemberhentianDireksi yang diatur dalam UUPT Tahun 2007.

jelasjelas juga Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum dalam hal mengelola Perseroan ;Bahwa pada tanggal 31 Januari 2002, Tergugat Rekonvensi telahmelakukan RUPS perubahan anggaran dasar sebagaimana disebutkan dalambutir 2 Gugatan, rapat mana dilaksanakan tanpa pernah memberitahukan danmengundang Penggugat Rekonvensi, hal mana juga jelas merupakanperbuatan melawan hukum ;Pasal 68 ayat (1) UUPT menentukan bahwa untuk penyelenggaraanRUPS, semua pemegang saham harus diberitahu.

Selanjutnya, Pasal 69 ayat(6) UUPT menentukan bahwa apabila pemberitahuan tidak dilakukan, makakeputusan RUPS hanya sah apabila dihadiri oleh seluruh pemegang sahamnya.Dengan demikian, karena Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah diundangdan tidak pernah menghadiri RUPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2002,maka keputusan RUPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2002 sebagaimanatertuang dalam Akta No. 26 tanggal 31 Januari 2002 yang dibuat dihadapanMohamad Rifat Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta

Pasal 69 ayat (2) UUPT ;Bahwa perbuatanperbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian kepada Para PenggugatRekonvensi sebagaimana terbukti dari adanya tagihan terhadap Perseroansebesar Rp.24.803.000.000 (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga jutarupiah) sebagaimana diakui Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya ;Bahwa sejak tahun 1995 sampai tahun 2004, Tergugat Rekonvensi telahmenerima uang jasa pengolahan kayu senilai Rp.21.600.000.000 (dua puluhsatu

Apabila dinilai dengan uang, perasaan tidaktenang/kecewa tersebut sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UUPT, Para PenggugatRekonvensi berhak meminta Tergugat Rekonvensi untuk membeli kembalisahamsahamnya, harga mana dianggap wajar adalah Rp.2.500.000.000, (duamilyar lima ratus juta rupiah) ;Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini tidak illusoir danmenghindarkan itikad buruk Tergugat Rekonvensi, maka Para PenggugatRekonvensi mohon kepada

No.1943 K/Pdt/2007melakukan pengurusan PIRU tidak pernah menyelenggarakan RUPStahunan untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan Perseroansebagaimana diwajibkan UndangUndang No.1 tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UUPT).

Bahwa setelah perubahan nama perseroan tersebut, TERGUGATjuga melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), sebagaimana dituangkan di dalam Akta Pernyataan TentangKeputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIANomor 4 tertanggal 15 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris SRIIRMIATI, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 15 ayat (2) Anggaran DasarTERGUGAT, dalam hal terjadi kekosongan Direksi TERGUGAT,TERGUGATharus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk mengangkat Direktur barudalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak lowongnya Direksi tersebut, Selama belum adaDirektur baru yang diangkat, maka kepengurusan TERGUGAT menjaditanggung jawab dari Komisaris, dan dalam kondisi seperti ituseharusnya Komisaris dapat meminta untuk diselenggarakan RUPSberdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b UUPT

HEBERT dan JHONROGER ABADIE Jr., semestinya dapat meminta dilakukanpenyelenggaraan RUPS dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisarisberdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf b UUPT, serta faktanya QUINN J.HEBERT dan JHON ROGER ABADIE Jr. juga masingmasingmerupakan wakilwakil dari Pemegang Saham TERGUGAT yakni: (i)Halaman 6 dari 30 hal.

Hal mana dapatdiuraikan sebagai berikut: Bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan (6) UUPT padapokoknya mengatur bahwa Keputusan RUPS mengenaipengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian Direksi, dimana dalam halRUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi mulai berlaku sejak ditutupnya

Oleh karena itu, mengingat (i) masajabatan anggota direksi TERGUGAT adalah 5 (lima tahun) (videPasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar TERGUGAT), dan (ii) Secarahukum proses mekanisme pemberhentian JOHN ROGER ABADIEJr. sebagai anggota direksi TERGUGAT tidak pernah ada atausetidaknya tidak pernah dijalankan menurut prosedur yang diaturdalam Pasal 94 ayat (5) (6) dan (7) UUPT, maka JOHN ROGERABADIE Jr. secara hukum adalah tetap menjabat sebagai DirekturUtama TERGUGAT dengan masa jabatan sampai tanggal 01Oktober

Bahwa ketentuan hukum mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatastelah diatur secara jelas dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT No. 40/2007"), yaitu antara lain:(iii)Pasal 142 avat (2) UUPT No. 40/2007:"Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1):a. wajib diikuti dengan /ikuidasivanadilakukan oleh likuidatoratau kurator; danb.

No. 40/2007, yaitu:(i) Pasal 142 avat (2) UUPT No. 40/2007:"Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),a. wWatib diikuti denaan likuidasi vana dilakukan oleh likuidator ataukurator; danb.

(i) Pasal 147 avatm UUPT No. 40/2007:"Dalam jangka waktu paling am bat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal pembubaran Perseroan, /Iikuidator watib memberitahukan:a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengancara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat KabarHal 22 dari 44 hal Put No.326/PDT/2019/PT.DKIdan Berita Negara Republik Indonesia; danb. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarPerseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

dan menyatakan pihak yang mengajukanpermohonan pembubaran a quo adalalah TURUT TERLAWAN dan TURUTTERLAWAN Il, namun bukannya menjadikan sebagai pihak Para Terlawanmelainkan hanya sebagai pihak Turut Terlawan;Bahwa lebih lanjut, TERLAWAN pun menoiak dengan tegas daiildalilPELAWAN pada halaman 9 nomor 16 18 yang pada intinya menyatakansudah benar dan betul Perlawanan ini diajkan oleh Tuan Norman dalamkapasitasnya selaku Direktur Utama PT Sunway Kreasi Bestindo karenaberdasarkan Pasal 142 ayat (6) UUPT

kecuali RUPS yangmemberhentikan;Bahwa dalil PELAWAN tersebut jelas keliru dan sengaja dibuat untukmenyesatkan Majelis Hakim dimana seolaholah selain Likuidator makaDireksi dan Dewan Komisaris tetap berwenang melaksanakan fungsinyawalaupun telah diangkat seorang Likuidator;Bahwa dalil PELAWAN tersebut justru menunjukkan bahwa PELAWAN samasekali tidak memahami ketentuan perundangundangan yang berlaku terkaitdengan ketentuan pembubaran suatu perseroan terbatas sebagaimana diaturdalam Pasal 142 152 UUPT

Bypass No.117,RT.001/RW.006, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, KabupatenIndramayu, Jawa Barat 45254, adalah salah dan keliru, tidak dapat dibenarkan olehhukum karena melanggar ketentuan yang diatur dalam, Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBG dan azas actor sequitur forum rei , dan melanggarUndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);4 Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 17 UndangUndang PerseroanTerbatas No.40 Tahun 2007 (UUPT) ditentukan: Perseroan mempunyai

Java Seefood telah sah menjadi badanhukum (rechts person) sesuai Pasal 7 ayat (4) UUPT sehingga terhadapnyadiberlakukan ketentuan dalam Anggaran Dasar berikut perubahannya dan UUPT.Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2), Pasal 80 ayat (1) Pasal 86 ayat (5), dan Pasal138 ayat (2) UUPT, pengajuan permohonan untuk memperoleh Penetapan dan/atau pengajuan gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, oleh karena ituPengadilan Negeri Indramayu

Gatot Subroto32Kav. 3234, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, JakartaSelatan. 222 2222222 nanan nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 17 UndangUndangPerseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 (UUPT) ditentukan Perseroan mempunyai alamatlengkap sesuai dengan tempat kedudukannya di daerah kota atau kabupaten dalam wilayahNegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar, tempat kedudukandimaksud sekaligus menjadi kantor pusat Perseroan.

Java Seefood telah sah menjadi badan hukum(rechts person) sesuai Pasal 7 ayat (4) UUPT sehingga terhadapnya diberlakukan ketentuandalam Anggaran Dasar UndangUndang PerseroanTerbatas. 222 22 22 2Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2), Pasal 80 ayat (1) Pasal 86ayat (5), dan Pasal 138 ayat (2) UUPT pengajuan permohonan untuk memperolehPenetapan dan/atau pengajuan gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.Menimbang berdasarkan

Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007, menyatakan : Direksimewakili perusahaan baik didalam maupun diluarpengadilan.Pasal 97 ayat (6) UUPT 2007, menyatakan : Atas namaperseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeriterhadap anggota Direksi yang karena kesalahan ataukelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.Pasal 97 ayat (7) UUPT 2007, menyatakan : Ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak

UUPT 2007 tersebut, Maka RUPS yang telah diselenggarakanpada Tanggal 24 Mei 2012 sah dan mengikat Turut Tergugat ;15.

Turut Tergugat dan UUPT tahun 2007 tersebut, Akta Pernyataan Keputusan RapatTurut Tergugat 1 Nomor 41 dan Nomor 42 tanggal 10 Oktober 2013yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Turut Tergugat Ill adalah Aktayang sah dan berkekuatan hukum mengikat;Bahwa yang patut disadari oleh Penggugat, kerugian yang terjadipada Turut Tergugat PT.

Dari ketentuanPasal 70 UUPT juncto Pasal 71 UUPT serta penjelasannya, dapatditerjemahkan sebagai berikut:1. suatu perseroan terbatas dengan saldo laba positif wajib memilikicadangan yang didapat dari penyisinan laba bersih perseroan.2. laba bersih peseroan, setelah dikurangi penyisinan sebagai cadangandapat ditetapkan oleh RUPS untuk pembagian dividen dan/atau tantiembagi direksi dan komisaris serta bonus karyawan.Halaman91 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pat.G/2014/PN CbiMenimbang, bahwa

(Pasal 52 ayat 1 UUPT);Menimbang, bahwa dengan demikian, pemegang saham tidak berhakmenarik kembali modal yang telah disetorkan karena dapat mengakibatkanterjadinya pengurangan modal;Menimbang, bahwa mekanisme dan tatacara pengurangan modalharus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dinyatakan sahapabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suarasetuju terhadap adanya perubahan anggaran dasar (Pasal 44 ayat 1 UUPT).Selain itu, dalam Pasal 46 ayat (1) UUPT ditentukan

Bahwa selanjutnya yang bertanggungjawab penuh terhadapPerseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan Direksi suatu Perseroan berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroanserta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Bahwa selanjutnya yang bertanggungjawab penuh terhadapPerseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan Direksi suatu Perseroan berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiliPerseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar.

Menurut GunawanWidjaya dalam bukunya Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis oleh PenerbitKencana Tahun 2014 Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian KuasaDalam Sudut Pandang KUH Perdata halaman 149 disebutkan bahwa :Direksi merupakan salah satu organ Perseroan yang vital, yangbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan (pasal 98 ayat (1) UUPT).

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaruyang merujuk pada Pasal 97 ayat (3) UUPT bersesuaian dengan Surat KuasaDirektur PT. Brahmakerta Adiwira No. 67 tertanggal 20 Januari 2016 (Bukti P2 dan T 2) dan keterangan saksi di persidangan. Hal mana sudah menjaditanggung) jawab PEMBANDING/TERGUGAT secara pribadi untukmenyelesaikan permasalahan yang timbul karena kelalaian ;7.

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris.Perlu. diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifat imperative (mandatory rule).

jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuPerseroan berakhir.25.Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT dijelaskan perihal dokumendokumen dan/atau keterangan yang wajib dimuat dalam laporan tahunan,yaitu:25.1.

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 58 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) maka TERGUGAT XI berhak untukmenjual sahamnya kepada pihak lain, yakni PENGUGUGAT I.42.4.

Pasal 50 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakan bahwa yangmempunyai kewajiban mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham suatu perseroan terbatas adalah Direksi.

Pasal50 ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpanDaftar Pemegang Saham, .........Bahwa kewajiban mengadakan dan menyimpan Daftar pemegangSaham termasuk mencatat setiap perubahan kepemilikan sahamsebagai diatur Pasal 50 ayat (3) UUPT yang berbunyi:(3) Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusussebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.Hal 63 Putusan No. : 372/PDT/2016/PT.DKIf.

dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

1. Menetapkan pelaksanaan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama dilaksanakan di Jakarta;
2. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama;
3. Menetapkan kuorum kehadiran dalam RUPS-LB PT Karya Bukit Utama sesuai dengan yang disyaratkan dalam UUPT

yakni apabila 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

Pasal 1 ayat 5 UUPT No. 40/2007:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar.

Anggaran DasarPerseroan TERGUGAT dan UUPT No. 40/2007.Hal.7 dari 64 hal. Putusan No.34/Pdt.SusPHI/2018/PN/Ptk4.

Pasal 1 ayat 5 UUPT No.40/2007;2.

92 s/d Pasal 107 UUPT No. 40/20073.

Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh TERGUGATtersebut jelas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamAnggaran Dasar dan juga UUPT No. 40/2007 karenaPENGGUGAT sebagai anggota Direksi TERGUGAT terikat dantunduk pada aturanaturan atau ketentuanketentuan hukumperseroan terbatas (UUPT No. 40/2007), BUKAN TUNDUK DANTERIKAT pada aturanaturan atau ketentuanketentuan hukumHal.25 dari 64 hal.