Surat Keputusan Menter! Keuangan RI Nomor303/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Mutasi PejabatFungsional Pemeriksa Pajak Madya di Lingkungan Direktorat JenderalPajak Kementerian Keuangan RI, atas nama Sofia Hartati Ringoringo,SE., AK.,MM selaku Pemeriksa Pajak Madya pada Kantor PelayananPajak Pratama Jakarta Cengkareng.Pada tahun 2017, PT.

DPPP yang akan dipresentasikan;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, Terdakwa menerbitkan Keputusan Menter!

Kemudian SAFRI menjawab Ya gak apaapa wong sudahkenal Pak Menter';Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang kepada SAFRI;Bahwa menurut Saksi, uang komitmen tidak hanya untuk SAFRI saja, tapiada yang memerintahkan;Bahwa tujuan Saksi memberikan uang adalah untuk Pak Menteri EDHYPRABOWAO lewat SAFRI;Bahwa pemberian uang tersebut ada kaitannya dengan pertemuan awalSaksi dengan EDHY PRABOWO dimana EDHY PRABOWO mengatakanagar Saksi berkoordinasi dengan SAFRI;Bahwa setelah Saksi memberikan uang, sekitar seminggu

rumah dinas EDHY PRABOWO, Saksi membicarakan jinterkait kapal SS dan ekspor BBL, tidak membicarakan uang;Bahwa Saksi menindaklanjuti pemberian uang adalah menindaklanjuti atasdasar penyampaian AGUS KURNIYAWANTO yang sudah bertemu dengaSAFRI yang meminta uang komitmen, sehingga kemudian Saksimemberikan uang kepada SAFRI yang menurut Saksi adalah untuk PakMenteri EDHY PRABOWO;Halaman 366 dari 1253 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBahwa saat itu SAFRI mengatakan Kan sudah kenal dengan Pak Menter

Nindya Karya (Persero))2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 910739Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Menter!

Nindya Karya (Persero))2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 910739Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Menter!Dalam Negeri Nomor 9102A Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabatyang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan PengeluaranAnggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yangMelakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Serta BendaharaPengeluaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian DalamHal 202 Putusan.

tentang KetentuanKetentuan Mengenai Tata CaraPemberian Hak Atas Tanah yang menyatakan: Pejabat yang berwenangadalah pejabatpejabat sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan MenteriDalam Negeri No. 187/ 1970 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri 88/1972dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/ 1972. yang dipakai dalamKonsideran bagian Mengingat nomor 8 pada Obyek Sengketa;Bahwa oleh karena itu, secara terang dan jelas bahwa Obyek Sengketa inlitis tidak sah karena obyek tersebut dibuat oleh TERGUGAT selaku Menter

Peraturan Menter LHK Nomor 48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentangPerubahan Permen LHK Nomor 85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak11. Peraturan Menteri LHK Nomor 13/MenlhkII/2015 tentang Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan12. Peraturan Menteri LHK Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang IzinUsaha Industri Primer Hasil Hutan13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45/MenhutlI/2011 tentang Pengukurandan Pengujian Hasil Hutan14.

Hal tersebutdapat dilakukan oleh Terbanding seperti halnya apabila terdapat dataperpajakan lain seperti jasa yang terutang PPh Pasal 26, maka pastiterutang PPN Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN),sehingga dalam menerbitkan SKP dengan cara verifikasi seperti penelitianSKP a quo, maka tidak harus tata caranya sesuai dengan yang diatur olehPeraturan Menter) Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tanggal 10September 2012, tetapi karena datanya telah sempurna, cukup lebihsederhana yaitu tidak perlu

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II :a) Sebagai pimpinan dari Tergugat , Tergugat II dengan jabatanya sebagaiPanglima TNI membuat Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/94/201tanggal 7 Februari 2011 tentang Pelaksanaan Penertiban Rumdis bagiPrajurit dan PNS TNI yang pensiun sesuai dengan Peraturan Menter!

I, IV DAN V juga telah mengabaikanperintah hukum dalam melakukan pengawasan sesuai dengankewenangannya, hal mana dinyatakan dalam pasal 71 ayat 1 dan 2UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan danPengelolan Lingkungan Hidup :9) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengankewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadapketaatan penanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yangditetapbkan dalam peraturan perundangundangan di bidangperlindunga dan pengelolaan lingkungan hidup;10) Menter

Penetapan dimaksud tidakmemerlukan persetujuan Menteri//Kepala lembaga pemerintah NonDepartemen/Pejabat eselon I/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat atasan langsungyang bersangkutan .Menter/kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk Pelelangan atauPemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung, yang dibiayai dari dana APBNyang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliar rupiah ) ;Gubernuruntuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung yang dibiayaidari dana APBD Propinsi

bulan Juni 2011 khususnya tentang perhitungan denganmenggunakan besaran gaji pokok yang telah dilaksanakan sejak awal kepesertaanhingga bulan Juni 2011 dan juga merupakan besaran gaji pokok yang diterimasesuai tuntutan Para Penggugat, dan telah dilindungi berdasarkan Pasal 9Undangundang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, bahwa: Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi mantaatpensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampaisaat pengesahan Menter

ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;7: 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalamWilayah Kabupaten Banggal;8. 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;9. 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menter!Perhubungan Cq.

Bahwa terkait dengan tugas dan kewenangandari Turut Tergugat IV sebagaimana diatur dalam Keputusan Menter!

Kemudian di Pasal 9 Ayat (1) butir c, jugamengatur bahwa penunjukan langsung tidak dibatasi nilaidengan menunjuk pada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yangmemenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan sehinggamendapatkan harga yang wajar dan teknis yang dapatdipertanggungjawabkan, setelah mendapat persetujuan prinsipterlebin dahulu oleh Pejabat yang berwenang;Di samping itu, berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) huruf aPeraturan Menter BUMN Nomor PER05/MBU/2008 yangmenyatakan, Penunjukan langsung sebagaimana

Danhalaman 103 paragraf 3 yang berbunyi :Bahwa adanya norma baru tidak terlarang dalam norma yang bersifatturunan dari norma yang lebih tinggi sepanjang norma baru tersebutbersifat teknis administratif dan/atau teknis operasional dan darirumusan Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 26, adalah bersifat teknisadministratif dan teknis operasional, yang memang menjadikewenangan menter selaku pelaksana UU dan PP, oleh karenanyapembentukan norma objek keberatan a quo tidak memiliki sifatpertentangan dengan asas

,M.KN, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapat pengesahandari Menter!

NomorPUM.100/56 tanggal 04Februari 2013 dari Bagian Umum Setkab Bireuen;Bahwa benar Terdakwa tidak memeriksa tersediannya sarana peta sepertipeta pendafataran atau dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yangdimohon.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b jo Pasal 6Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada Lampiran IIBagian IV angka 1, huruf b, c dand dan Pasal 79 huruf a Peraturan Menter

mendapatpersetujuan Menteri;38.Bahwa dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984Tentang Perusahaan Umum DAMRI yang merupakan penyesuaian dariPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 mengatur sebagai berikut :Ayat (1) : Kepada pegawai Perusahaan diberikan pensiun berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku bagi pegawaiPerusahaan;Ayat (2) : Disamping pensiun kepada pegawai Perusahaan dapatdiberikan jaminan hari tua lainnya yang diatur oleh Direksi setelahmendapat persetujuan Menter

Disamping pensiunkepada PegawaiPerusahaan dapatdiberikan jaminan hari tualainnya yang penyedian danpenyelenggaraannya aiaturoleh Direksi setelahmendapat persetujuan Menteri; Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1984 : Pasal 48 ayat (1)Kepada pegawaiPerusahaan diberikanpensiun berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlakubagi pegawaiPerusahaan; Pasal 48 ayat (2)Disamping pensiunkepada pegawaiPerusahaan dapatdiberikan jaminan hari tualainnya yang diatur olehDireksi setelah mendapatpersetujuan Menter

Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor Wilayah Bpn,Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan Bajo Seluas6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan BajoSeluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;595. Buku Agenda Surat Masuk Dari Maa Low Office MuhamadAchyar And Associates Perihal Permohona Pemblokiran Shm Nomor :02492/Labuan Bajo Seluas Seluas 6.094 M2 , An.

Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan BajoPutusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 210 dari halaman394575.576.577.978,979.580.981.582.983.584.585.586.587.588.589.990.991.992.993

Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 334 dari halaman394574.575.576.577.978.579.580.981.582.583.584.985.586.587.588.589.590.991.Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran

Putusan Nomor 17 P/HUM/2021Putusan MARI Nomor 50 P/HUM/2018, halaman 62 (Bukti T14):Memenntahkan Termohon untuk mencabut Pasal 2 ayat (2) huruf Peraturan Menter!' Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanMenter!'

IKRAR MITRA UTAMA(dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau) orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil DosenKopertis Wilayah X yang diangkat berdasarkanKeputusan Menter i Pendidikan dan KebudayaanRepublik