Ditemukan 2661 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1166 1665 1646 1656 1676 1966 1661 16.6 1660
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-06-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2172 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Juni 2014 — Ir. LUKMAN WIJANDANA vs LANI WIJANDANA, DK
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kemudian dilakukanpengalinan nama atas kepemilikan objek yang dihibahkan tersebut(Ssesuai dengan Pasal 97 ayat (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah);Bahwa dikarenakan pembatalan hibah berdasarkan PenetapanPengampuan Nomor 46/Pdt.P/2000/PN.JakSel yang prosespemeriksaannya cacat hukum, dimana pembatalan hibah tersebut jugatelah bertentangan dengan Pasal 1666
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 12-07-2010 — Upload : 13-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/AG/2010
Tanggal 12 Juli 2010 — 1. Hj. NURSIH, DKK VS 1. Hj. ALUYAH binti MOH. SALEH, DKK
100 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 38 PK/AG/2010Pasal 1666 BW mengatur bahwa Hibah adalah suatuperjanjian dengan mana si penghibah, di waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapatditarik kembali, menyerahkan suatu) benda gunakeperluan Si penerima hibah yang menerimapenyerahan itu;Selain itu) Pasal 171 huruf g Kompilasi HukumIslam (KHI) mengatur bahwa Hibah adalah pemberiansuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dariseseorang kepada orang lain yang masih hidup untukdimiliki ;Sesuai dengan dasar hukum a quo, telah
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 08-05-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 170/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 8 Mei 2018 — NGABAS lawan 1. Pemerintah Republik Indonesia C/q KementErian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dkk
46 — 23
  • Bahwa PENGGUGAT tidak pernah memberikan izin kepada siapapununtuk menjual asset milik PENGGUGAT diatas10.Bahwa peralihan hak atas tanah terjadi dengan:Jualbeli :Pasal26 Undang undang Pokok AgrariaHibah : Pasal 1666 KUH PerdataPewarisan :Pasal26 Undang undang Pokok AgrariaPerwakafan : Pasal 49 Undang undang Pokok Agraria11.Bahwa TERGUGAT Il seharusnya tidak menjual agunan milikPENGGUGAT dengan mengajukan lelang kepada TERGUGAT , karenadalam persyaratan yang diajukan oleh TERGUGAT Il dimana SertifikatHak
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 27-09-2019 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 969/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penggugat:
CHUSNUL KHOTIMAH
Tergugat:
DWI SUNTORO
98 — 30
  • HAMDUN SULHAN, M.Si,tertanggal 10 November 2016, diberi tanda bukti T10;Fotocopy Kwitansi pembayaran Uang muka transaksi jual beli tanah diTambak Medokan Ayu Kav. 326, No. buku pendaftaran hurif C 1668 sebesarRp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 10 November2016, diberi tanda bukti T11;Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sby12.13.14.15.16.17.18.19.20.2,22.Fotocopy Buku Later C Nomor Persil 1666, Kav 326 An.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Tanah
Register : 23-10-2014 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 55/PDT.G/2014/PN.SIM
Tanggal 4 Februari 2015 — DAUD SITORUS MELAWAN 1. M.R JOESOEF,S.B.P, 2.DARBAIDA, 3. EL BARINO SHAH, 4.AZLAN ABDULLAH KEIZER, 5. ONGKO INDRAWAN, 6. RACHMANSYAH PURBA, SH,MKn, 7. GUNAWAN TARIGAN, SH, 8. LURAH PERDAGANGAN III.
66 — 25
  • Sitorus seperti dimaksud dalambukti T 1 111, 1V,V8;Menimbang, bahwa mencermati klausula pasal 2 Akta Hibah (BP2)dihubungkan dengan kesepakatan antara Penghibah dengan penerima Hibahuntuk penarikan Hibah (BT.LILIILI,V8) Majelis akan mempertimbangkaneksistensi dan konsekuensinya menurut hukum;Menimbang, bahwa dalam pasal 1666 KUHPerdata disebutkan, Hibahadalah Suatu Perjanjian dengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya dengancumacuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barangguna keperluan
Pengadilan PA SUBANG Perdata Agama Perceraian
Register : 26-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PA SUBANG Nomor 4194/Pdt.G/2020/PA.Sbg
Tanggal 14 Desember 2020 — Pemohon dan Termohon
55 — 4
  • Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan pasal 1666 KUHPerdata,Pemberian Hibah tidak dapat dicabut atau ditarik Kembali olen PemberiHibah.Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang Tergugat uraikan tersebutdiatas pada bagian Eksepsi tersebut diatas, maka sudah sepatutnyaGugatan Penggugattersebut ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (niet ont van kelijkeverklaard) .DALAM POKOK PERKARA:Bahwa apa yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi tersebut diatasmohon dimasukkan pada bagian pokok
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Putus : 25-09-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 186-K/PM II-08/AU/VII/2014
Tanggal 25 September 2014 — SUPRIANTON, SERTU
27 — 15
  • Amri.Menimbang, bahwa para Saksi (Saksi6 dan Saksi7) sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militeryang salah stuya adalah berdasarkan surat panggilan nomor : Spang/1666/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014dan Surat panggilan nomor : Spang/1667/VIII/2014 tanggal 12 Agusuts 2014 namun tidak dapat hadirdipersidangan tanoa memberi alasan, untuk itu atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwamaka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik POM dengan
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata Pembagian Harta
Register : 07-08-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 61/PDT/2015/PT.JAP
Tanggal 11 Nopember 2015 — Muntiara (vs) Hairudin Achmad, dk
219 — 110
  • digantioesehingga rawan untuk dilakukan pemalsuan tentang isi dari surat35.pernyataan tersebut, mengingat pada lembaran I (pertama) semuanya berisitentang halhal pokok yang dibahas (diberikan), sementara pada lembaran II(kedua) hanya berisi tentang tanggal pembuatan dan tanda tangan pembuat suratpernyataan, penerima hak dan saksisaksi serta lurah setempat;3 Jika penerbitan sertifikat tersebut karena adanya surat pernyataan yang jikadianggap sebagai hibah maka perlu kita kaji sebagai berikut :Menurut Pasal 1666
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 01-09-2010 — Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2352 K/Pdt/2009
Tanggal 1 September 2010 — H. MOHAMMAD RAIS BIN LIKAM ,dkk ; AHLI WARIS Almarhum DJIUN BIN RIKET,dkk
275 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdulloh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1666/DurenSawit/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang dibuat oleh/di hadapan Drs. H.Nurmatyas Rachman selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT)Kecamatan Duren Sawit, seluas 1714,55 m? dengan batasbatas sebelahUtara dengan tanah pecahannya, Timur dengan tanah H. Matrais, Selatandengan tanah Maesaroh, Mani, Barat dengan tanah Ust. Rochili ;. Bahwa Penggugat IV mempunyai tanah berdasarkan jual beli dari :Kamal bin H.
    dengan batasbatas sebelahTimur dengan tanah H.M Rais, Barat dengan rumah Sanusi, Selatandengan rumah Mahdum, Utara dengan tanah H.M Rais ;Haji Samsudin bin Haji Abdulloh berdasarkan Akta Jual Beli No.1666/Duren Sawit/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang dibuat oleh/dihadapan Drs. H. Nurmatyas selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Kecamatan Duren Sawit, seluas + 1.714,55 m?
    Haji Samsudin bin Haji Abdulloh berdasarkan Akta Jual Beli No. 1666/Duren Sawit/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang dibuat oleh/dihadapan Drs. H. Nurmatyas selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Kecamatan Duren Sawit, seluas + 1.714,55 m?
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata Tanah
Register : 12-03-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 03 / Pdt.G / 2014 / PN.Im.
Tanggal 11 September 2014 — T O H A Qq BERTY SEMUEL MANTIRI, SH. lawan 1. SIERAH alias ERAH, sebagai TERGUGAT I. 2. S I K I N, sebagai TERGUGAT II. 3. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Indramayu cq Camat / PPAT Kecamatan Sindang, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I. 4. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Indramayu cq Camat / PPAT Kecamatan Sindang cq Kepala Desa Panyindangan Kulon, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.
77 — 7
  • Menurut Pasal 1666 KitabUndangundang Hukum Perdata (KUH Perdata) hibah adalah suatu perjanjian denganmana si penghibah, diwaktu hidupnya,dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarikkembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerimapenyerahan itu.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 182/PDT/2020/PT MTR
Tanggal 24 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : LAK DERINOM alias INAK ILIM Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Pembanding/Penggugat II : RAP Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Pembanding/Penggugat III : SUR AMAQ Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Pembanding/Penggugat IV : NUR AENI Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Pembanding/Penggugat V : HADIS Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Pembanding/Penggugat VI : WASIR Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Pembanding/Penggugat VII : BAHRIAH Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Pembanding/Penggugat VIII : SAHIRUDIN Diwakili Oleh : ANRIYADI IKTAMALAH, SH
Terbanding/Tergugat I : AMAQ NASRI
Terbanding/Tergugat II : PE ABAN alias AMAQ HAPIPI
Terbanding/Tergugat III : PE AYANG alias AMAQ DANI
Terbanding/Tergugat IV : ILUN alias AMAQ ENGKI
Terbanding/Tergugat V : TARPI
Terbanding/Tergugat VI : MARSOAN
Terbanding/Tergugat VII : RUS alias AMAQ YU
Terbanding/Tergugat VIII : AJAN
Terbanding/Tergugat IX : NASIR alias AMAQ ILHAM

68 — 31
  • kelirudalam pertimbangan hukum atau memberikan pertimbangan hukum yangtidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd) khususnya dalamPertimbangan hukum terkait pengakuan (bekentenis) Para Terbandingsemula Para Tergugat yang menyatakan dalam jawabannya bahwaobyek sengketa berasal dari Hiba&h AMAQ DERINOM dan termuat puladalam Putusan perkara A Quo (VIDE Halaman 12 Putusan Nomor:16/Pdt.G/2020/PN.Sel);Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai HIBAH termuat dalam KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1666
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 10-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 215/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat I : BUPATI BIMA HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI Cq. GUBERNUR NTB dI MATARAM Cq. BUPATI BIMA Cq. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA Cq. UPTD KEC. WERA KAB. BIMA Cq. KEPALA SDN DUSUN TONGGA DESA BALA KEC. WERA KAB. BIMA
Pembanding/Tergugat III : dr. H. BACHTIAR HASAN
Pembanding/Tergugat IV : kementrian lingkungan hidup dan kehutanan
Pembanding/Tergugat V : camat sape pejabat pembuat akta tanah PPAT
Pembanding/Tergugat VI : PEMERINTAH RI Cq Menteri Negara Agraria.kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kepala Kantor wilayah BPN Propinsi NTB di Mataram Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima
Terbanding/Penggugat I : kalisom binti h. nurdin
Terbanding/Penggugat II : musrifu binti h. nurdin
Terbanding/Penggugat III : jufran bin h. nurdin
139 — 88
  • Nomor 215/PDT/2019/PT.MTRMenimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas,Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa SuratJawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:1.BahwaTERGUGAT tidakakanmenanggapidalildalil para PENGGUGATyang tidakberkaitan dan tidak dianggap perlu untuk menjawabnya ;Bahwa TERGUGAT menolakseluruhdalil dalil para PENGGUGATterkecuali yang diakuikebenarannyaoleh TERGUGAT ;Bahwaberdasarkan ; ketentuan hibah Pasal 1666 KUHPerdata Hibahadalah suatu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2360 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — DIYAH RATNA DEWI alias TJIEN-TJIEN, DKK VS MARLINAH (Ny. SUNARTO), DK
109 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2360 K/Pdt/2017Pasal 1666 BW/KUHPerdata menerangkan bahwa:Penghibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibahmenyerahkan suatu barang secara cumacuma tanpa dapat menariknyakembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahanbarang itu;b. Tentang hibah tidak dapat dibatalkan/dicabut;Pasal 1688 BW/KUHPerdata menerangkan bahwa:Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat puladibatalkan kecuali dalam halhal berikut:1.
Pengadilan PN AMURANG Perdata
Register : 17-05-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN AMURANG Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Amr
Tanggal 14 Desember 2016 — Margotje Somba Saroinsong lawan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, dkk
76 — 24
  • kesimpulan bahwa tanahobjek sengketa milik dari keluarga Saroinsonglroth (O.P.Saroinsong) namun dariketerangan saksisaksi diatas tidak ada yang dapat menjelaskan secara pasti kapantanah tersebut dihibahkan, selain itu tidak ada buktibukti lainnya yang mendukungketeranganketerangan saksi tersebut bahwa telah terjadinya hibah, semestinyaapabila benar terjadinya hibah terhadap tanah objek sengketa, maka yang melakukanhibah adalah keluarga Saroinsonglroth (O.P.Saroinsong) sendiri ketika ia masihhidup (Pasal 1666
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 19-01-2012 — Putus : 09-08-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Slmn
Tanggal 9 Agustus 2012 — SRI KASTUTI SUMARNI VS 1.H. DEDI SUDARYANTO, SE 2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
65 — 121
  • Sri Kadaryatun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1666 KUHPerdata dinyatakanbahwa Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibahmenyerahkan suatu barang secara cumacuma tanpa dapat menariknya kembali, untukkepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 01-03-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 83/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 16 Mei 2018 — MARHEN GINTING VS RINAWATI BR PERANGINANGIN
23 — 14
  • kemudian dihibahkan kepadaPenggugat, dan anehnya Penggugat maupun ayah kandungPenggugat tidak pernah menggugat Hasanuddin Perangin Angin,malah Penggugat meminta pertangung jawaban kepada Tergugatdengan mendalilkan seolah olah tanah yang dibeli tersebut adalahtanah yang dikuasai Tergugat;21.Bahwa, dalam surat Gugatan Penggugat secara tegas mendalilkanmemperoleh hak atas tanah terperkara berdasarkan hibah, dimanadalam pandangan hukum, Hibah merupakan cara mendapatkan hakdengan cuma cuma (vide Pasal 1666
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2940 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — IDA MEIFRIDA T VS MELLYANTI BRAVO MARTIMBANG HATMADJA KARLIO DKK
93 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .,);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya, tidakada satupun alat bukti yang dapat membenarkan dalil gugatan Penggugat, jikadihubungkan dengan ketentuan Pasal 1666 dan Pasal 1682 KUHPerdata,bahwa Pemberian dari Tergugat Il kepada Tergugat I, telah memenuhiketentuan UndangUndang yang berlaku;Halaman 26 dari 28 hal.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Nopember 2014 — Pidana Korupsi - ADI RACHMANTO
181 — 46
  • 18.11.0921)Surat PT PSI No. 104/PRXDKI/XI/2009 perihalPermintaan perubahan SPK22) Nota Dinas No.1527A/GTR/XI/0923) SPK No. 231/SPKKPS/XII/200924) Surat PT PSI No.002/XII/09/CMS/BDKI25)Memorandum Grup Teknologi No.2973/GTI/XII/2009kepada Grup Quality Assurance perihal Tagihan SewaAplikasi GCMS PT PSI26) Memo dari GQA kpd GTR No. 5297/GQA/XII/2009 perihalTagihan PT PSI27) Kutipan Notulen Rapat Direksi No. 48/Notulen Radir/200928) Memorandum dr GTR kpd GQA No. 1666/GTR/XII/0929) Keputusan Direksi PT
    Adapun biaya yangdikeluarkan diambil dari anggaran Grup Teknologi untuk mataanggaran pengembangan aplikasi Non Core Banking.Pada tanggal 21 Desember 2009, terdapat memorandum dari GQANo.5297/GQA/XII/2009 kepada GTR perihal Tagihnan PT PSI yangmeminta rekomendasi dari GTR atas pelaksanaan pembayarantagihan PT PSI.Pada tanggal 22 Desember 2009, terdapat memorandum dari GTRkepada GQA No. 1666/GTR/XII/0O9 yang menyampaikan bahwataginan PT PSI dapat diproses sesuai tugas GQA dan ketentuan yangberlaku.84Pada
    Memorandum dr GTR kpd GQA Ketut Dokumen Asli.No.1666/GTR/XII/09. Indrayana13. Keputusan Direksi PT Bank DKI Ketut Dokumen Asii.Nomor 258A Tahun 2009 ttg Tim IndrayanaImplementasi GCMS.14. Surat dari Tim Implementasi GCMS Ketut Dokumen Asii.kepada Direksi PT Bank DKI No.271A/ IndrayanaGTR/IX/2010 perihal Laporan EvaluasiImplementasi GCMS.15. Notulen Rapat Pembahasan tindak Ketut Dokumen Asii.lanjut hasil Exit Meeting ttg GCMS dan Indrayanahasil evaluasi implementasi GCMS tgl11.10.10.16.
    Ketut IndrayanaDokumen Asli. 12.Memorandum drGTR kpd GQANo.1666/GTR/XII/09. Ketut IndrayanaDokumen Asli. 13.Keputusan DireksiPT Bank DKI Nomor258A Tahun 2009ttg TimImplementasiGCMS. Ketut IndrayanaDokumen Asli. 14.Surat dari TimImplementasi GCMSkepada Direksi PTBank DKI No.271A/GTR/IX/2010 perihalLaporan EvaluasiImplementasiGCMS. Ketut IndrayanaDokumen Asli. 15.Notulen RapatPembahasan tindaklanjut hasil ExitMeeting ttg GCMSdan hasil evaluasiimplementasi GCMStgl 11.10.10.
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Putus : 27-01-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN SUMBER Nomor 24/ Pdt. G/ 2014/ PN.Sbr
Tanggal 27 Januari 2015 — H. SLAMET YAHYA, DKK LAWAN SALEH OBED bin OBED HASO, DKK
132 — 27
  • Selanjutnya berkaitan denganpengertian hibah itu sendiri terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdata, yaitu suatupersetujuaan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barangsecara cumacuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentinganseseorang yang menerima penyerahan barang itu.Menimbang, bahwa menurut Herlin Budiono dalam bukunya AjaranUmum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan halaman55, hibah termasuk kedalam perjanjian sepihak yang membebankan perjanjianpada satu pihak
    hibah telah dilakukan dariPara Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Muhamad Haikal(Tergugat ll Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi) anak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kepada Latifah (Tergugat ilKonvensi/Penggugat Ill Rekonvensi) istri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan akta yang dibuat oleh PPAT (Tergugat IV Konvensi),sebagaimana bukti surat P1 sampai dengan P14 dan bukti surat TLILII13sampai dengan TI.II.III26;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1666
    Pasal 1666KUHPerdata yang mensyaratkan hibah tersebut dilakukan dengan cuma cumapenuh keikhlasan tanoa mengharapkan suatu balasan atau kontra prestasi daripihak lain, sementara terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,Tergugat Il Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi dan Tergugat ilHalaman 79 dari 92 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Sbr.Konvensi/Penggugat Ill Rekonvensi bahwa hibah tersebut terkait denganpembagian keuntungan menurut Majelis Hakim pembagian keuntungan tidaktermasuk bagian dari Pasal 1666
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Putus : 21-09-2011 — Upload : 28-10-2013
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 45/Pdt.G/2010/PN.Kab.Prob.
Tanggal 21 September 2011 — P. TRISNO, dkk. Melawan B. SUPRI SUCIK, dkk.
68 — 7
  • Dengan demikian Akte Hibah tersebut telah melanggar ketentuan padapasal 1666 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Selain itu keberadaan AktaHibah telah melanggar Hak Waris Para Penggugat karena harta peninggalan B.PATI BINI atau disebut juga SUPARI PATI atau disebut juga SUPARI hanyasebidang tanah tersebut;.