., mengajukan permohonanpensertifikatan tanpa adanya persetujuan dan jjin dari Penggugat/AyuAriani adalah merupakan rangkaian perbuatan melawan hak dan hukum,maka Sertifikat tanah yang cacad yuridis, dan batal demi hukum ;Bahwa Tergugat 5/Muhammad Naseh,SH.

Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 5/Muhammad Naseh,SH., MH yang melakukan pensertifikatan terhadap tanah obyek sengketatanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat/Ayu Ariani dengan alas hak danbukti hak yang diajukan cacad yuridis adalah merupakan perbuatanmelawan hak dan hukum ;. Menyatakan sebagai hukum surat kwitansi pembayaran ganti rugi yangdilakukan/dibuat oleh H. Samah untuk atas nama Muhammad Naseh,SH., MH/Tergugat 5 yang diterima oleh Lalau Kamal sebagai penjualdan H.

Samah sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demihukum ;. Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 6 atas nama Muhammad Naseh, SH., MH adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Siapapun juga ;.

Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 5/Muhammad Naseh,SH., MH yang melakukan pensertifikatan terhadap tanah obyek sengketatanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat/Ayu Ariani dengan alas hak danbukti hak yang diajukan cacad yuridis adalah merupakan perbuatanmelawan hak dan hukum ;. Menyatakan sebagai hukum surat kwitansi pembayaran ganti rugi yangdilakukan/dibuat oleh H.

Samah sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demi hukum ;. Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 6 atas nama Muhammad Naseh, SH.,MH adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Siapapun juga;.

Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Proyek Banjir Kanal Timur tidakmelakukan pembayaran atas obyek perkara aquo kepada PENGGUGAT,melainkan melakukan penitipan pembayaran (CONSIGNATIE) sesuai SuratPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang disebutkan di atas adalahsebagai akibat adanya pengakuan kepemilikan atas obyek yang sama dalamperkara aquo karena diakui pula oleh TERGUGAT Idan TERGUGAT IL.10.Bahwa bukti/dasar kepemilikan hak atas tanah milik Para Tergugat(TERGUGAT Idan TERGUGAT Il) adalah cacad

hukum dan/atau cacad yuridisdikarenakan halhal sebagai berikut:A.

Gani tidakmempunyai tanah yang terletak di RT. 009/011 Kelurahan Pondok Kopi yangsekarang terkena Proyek BKT (Bukti P25)18.Bahwa dengan adanya kejanggalankejanggalan tentang bukti kepemilikanTERGUGAT Idan TERGUGAT II sebagaimana yang telah dikemukakan di atasdan berdasarkan SURAT KETERANGAN dari Lurah Pondok Kopi Nomor:252/1.711.1 tertanggal 23 Agustus 2006, yang pada intinya menerangkanhalhal yang membuktikan kepemilikan hak atas tanah TERGUGAT danTERGUGAT II adalah cacad hukum sehingga lurah membatalkan

hukumdan cacad yuridis sebagaimana diterangkan dalam SURAT KETERANGANdari Lurah Pondok Kopi Nomor: 252/1.711.1 tertanggal 23 Agustus 2006 (VideBukti P24), maka sangat beralasan hukum kiranya untuk dinyatakan Putusanini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (Verzet), banding,maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad);23.Bahwa dengan adanya kenyataan hukum sebagai mana yang telahdikemukakan di atas, maka seyogyanya dinyatakan sah menurut hukum danHal 7 dari 35 Hal.

tentang Kepemilikan atas Peta Bidang 236 dan237 (bukan Peta Bidang 238), yang mana pada pokoknyamenerangkan bahwa tanda tangan dan cap stempet yangtertera datam surat pernyataan TERGUGAT I/ MarhamahBintiSaidjin Vide BuktiP 17 adalah bukan tandatangannya/ bukan stempelnya.Foto copy sesuai dengan copy : SURAT KETERANGAN dariLurah Pondok Kopi Nomor: 252/1 .711.1 tertanggal 23Agustus 2006, yang pada intinya menerangkan halhal yangmembuktikan kepemitikan hak atas tanah TERGUGAT danTERGUGAT Il adalah cacad

Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunggan No.28/2012 tanggal 16-03-2012 yang diperbuat Tergugat I dihadapan Tergugat-II adalah cacad hukum serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;----6.

Bahwa oleh karena Penggugat selaku ahli waris tidak ikutmenandatangani/menyetujui Akta Pemberian Hak TanggunganNo.28/2012 tanggal 16 Maret 2012 dengan jaminan/agunan SertifikatHak Milik No. 207/Desa Tanjung Morawa A tanggal 22082001 selakuahli waris, maka secara hukum jelas Akta Pemberian Hak TanggunganNo.28/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang diperbuat dihadapan TergugatIl adalah cacad hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, olehkarena hak Penggugat selaku ahli waris dari Almh.

Bahwa oleh karena Akta Pemberian Hak Tanggungan No.28/2012tanggal 16032012 cacad hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum dengan segala akibat hukumnya, maka dengan demikianTergugat harus menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.207/DesaTanjung Morawa A tanggal 22082001 .kepada Penggugat tanpa bebanapapun juga sedangkan Tergugat!

Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunggan No.28/2012 tanggal16032012 yang diperbuat dihadapan TergugatI adalah cacad hukumserta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibatNUKUMNY 8) nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn cre nn nnn enn nne6. Menghukum TergugatI untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.207/Desa Tanjung Morawa A tanggal 22082001 yang dijadikan HakTanggunggan No.28/2012 tanggal 16032012 kepada Penggugat tanpabeban apapun juga; 7.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Pemberian HakTanggungan No. 28/2012 tanggal 16 Maret 2012 cacad hukum sertatidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnyaadalah keliru dan tidak benar oleh karena yang diperlihatkan kepadaTergugat Il adalah telah sesuai sebagaimana yang disyaratkan olehketentuan hukum yang berlaku hal mana pada saat akan melakukanpenandatanganan akta sebagaimana tersebut diatas para pihak hadirserta telah memperlihatkan identitas masingmasing sedangkan

Bahwa Tergugat Il sebagai Notaris dan PPAT telah melaksanakantugasnya dengan baik sebagaiman yang diatur oleh ketentuanPerundangundangan yang berlaku maka dalam pembuatan AktaPemberian Hak Tanggungan adalah sah dan berlaku karena dibuat olehdan dihadapan Notaris dengan memperlihatkan identitas para pihak yangsah dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Penggugat yangmenyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan cacad hukum ;9.

menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapatdijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet,banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya ;10.Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini ;DAN/ ATAU :Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut danadil menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugatmengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa ternyata gugatan Penggugat mengidap cacad

Perdatakarangan Nawawi, SH) ;Bahwa bukan hanya itu ternyata gugatan Penggugat juga kabur(obscuur libel), oleh karena Penggugat di dalam gugatannya tidaksecara jelas dan lengkap menyebut nomor kohir dan tahun sertaklasifikasi (waktu klasering) tanah obyek sengketa, sehingga gugatanyang sedemikian menurut hukum tidak memenuhi syarat formil maupunyuridis dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus ditolaksetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa bukan itu saja gugatan Pengugat mengidap cacad

SudiknoMertokusumo, S.H, Liberty, Yogyakarta 1979, hal. 73) ;Bahwa gugatan Penggugat mengidap cacad hukum yang amatmendasar, oleh karena gugatan Penggugat tersebut sebelumnya telah2 (dua) kali dimajukan dan diputus di Pengadilan yang sama yaituPengadilan Negeri Sidenreng Rappang satu (1) kali diputus dalamtingkat banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap objeksengketa yang sama dengan pihakpihak yang sama pula (ne bis inidem), sehingga menurut hukum gugatan yang sedemikian harusditolak

setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (vide Pasal1917 ayat 2 KUH Perdata ;Bahwa gugatan Penggugat mengidap cacad hukum, oleh karenaPenggugat tidak dapat menunjukkan surat keterangan kewarisan yangmenerangkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari LaMallawa sementara Penggugat dalam gugatannya mengaku sebagaianak dari La Mallawa, sebagai pemilik tanah obyek sengketa versiPenggugat, sehingga menurut hukum gugatan yang sedemikian harusdinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa terhadap

Akibatnya terjadi kesalahan subyek dan obyek haknya, keadaan inisangat bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik terutama AsasTertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana di atur dalamPasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan jugadinyatakan CACAD HUKUM ADMINISTRATIF DALAM PENERBITANNYA sesuaidengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala BPN Nomor 9Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Cacad hukum administratifsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah : a.

KETENTUANPASAL 53 AYAT (2) HURUF (A) UNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004,UNTUK MEMBATALAN SERTIFIKAT HGB NOMOR 263/KUNINGAN BARAT1 Bahwa Judex Factie dan Judex Juris dalampertimbangan hukum yang mendasaripembatalan dan pencabutan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 263/KuninganBarat bertanggal 31 Agustus 2005 dan SuratUkur Nomor 00305/2002 tanggal 5 Maret2002, seluas 14,145 M2 (SHGB NOMOR263/KUNINGAN BARAT) (vide halamanAO alinea pertama Putusan PTUN), adalahkarena SHGB Nomor 263/Kuningan Baratmengandung cacad

hukum = secaraprosedural maupun substansial yang diaturketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986tentang PTUN (UU PTUN), quod non.Z Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a)UU PTUN ternyata sama sekali tidak berisiketentuan, atau mengatur, atau menyebutnyebut tentang sebab, alasan dan kualifikasitindakan administratif apakah yangbagaimana suatu) objek TUN dapatdinyatakan (telah) cacad hukum secaraHal

,(penerbitan) SHGB Nomor 263/Kuningan Barat a quomengandung cacad hukum secara prosedural karena tidakterdapat surat keterangan ODesa/Kelurahan, maupunpengesahan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam RisalahPemeriksaan Tanah oleh Panitia yang dibentuk pihak Tergugatdan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional1213sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999, ...Bahwa Termohon PK dalam surat gugatan TUN dengan jelasdan

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacad formalberupa kurang pihak. Sebab, seharusnya Para Penggugatjuga menarik dan atau mengikutsertakan pihak lain selakutergugattergugat dalam gugatan aquo, antara lain: panitiapembebasan tanah.b.

Gubernur Daerah Istimewa Aceh,sekarang Gubernur Propinsi Aceh sehingga gugatan ParaPenggugat yang menuntut Tergugat untuk memberikan gantirugi mengandung cacad formal, berupa: error in persondalam bentuk: gemis aan hoedanigheid atau salah sasaransehingga gugatan Para Penggugat telah tidak dapatdipertahankan lagi.4. Petitum Tidak Berdasar Hukum.a.

Bahwa oleh karena itu, jelas dan nyata gugatan Para Penggugatmengandung cacad formil, berupa Plurium Litis Consortium yangdapat mengakibatkan persoalan hukum baru sehingga sangatberalasan dinyatakan tidak dapat diterima gugatan ParaPenggugat.11.

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakangugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan :Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacad formalberupa kurang pihak.

Gubernur Daerah Istimewa Aceh,sekarang Gubernur Propinsi Aceh sehingga gugatan ParaPenggugat yang menuntut Tergugat untuk memberikan ganti rugimengandung cacad formal, berupa: error in person dalambentuk: gemis aan hoedanigheid atau salah sasaran sehinggagugatan Para Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.D.

tidak pernah menerima Keputusan Majelis Kehormatan HakimNomor: 04/MKH/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang dijadikan dasardikeluarkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo maupun hasil tesurineoleh BNN dimaksud oleh Komisi Yudisial Rl termasuk Objek Sengketadalam perkara a quo hingga diajukannya gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Penggugat padahal Penggugatadalah pihak yang dituju oleh keputusan tata usaha negara (beschiking)sehingga tindakan Tergugat dinilai cacad

hukum/ cacad yuridis formal danharuslah dinyatakan tidak sah;.Bahwa berikut uraian keadaan dan/ atau peristiwa hukum serta faktafaktahukum yang menjadi latar belakang diajukannya gugatan atas ObjekSengketa dalam perkara a quo sebagaimana berikut;Bahwa Komisi Yudisial Republik Indonesia telah memanggil Penggugatdengan Surat Panggilan perihal: Panggilan untuk hadir dan menghadapuntuk dimintai keterangan atas informasi masyarakat yang tercatat dalamregistrasi: 0359/L/KY/VIII/2012, tertanggal 13 Agustus

hukum dan/ atau cacad yuridis formalmeskipun mempunyai kewenangan namun Tergugat seyogyanyamempertimbangkan serta memperhatikan keadaan, peristiwa maupunfaktahukum mengenaiadanya gugatan Penggugat pada KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 April 2014 sebelumdikeluarkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo yang telah diputus padatanggal 23 September 2014 dan Penggugat telah mengajukan banding padatanggal 06 Oktober 2014;27.Bahwa sangat beralasan hukum lainnya terkait kewenangan

yang cacadhukum dan/ atau cacad yuridis formal dimaksud, Tergugat seharusnyamemperhatikan Surat Pemberhentian Sementara oleh Ketua MahkamahAgung RI Nomor: 55/KMA/SK/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 berikut SuratNomor: 31/KMA/HK.01/1V/2014 tertanggal 15 April 2014 yang selain sangatdiragukan keabsahannya yakni Usul Pemberhentian Tetap Dengan HakPensiun atas nama Penggugat juga telah lewat tenggang waktu (daluarsa)sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlakuyakni Pasal 20A

hukum/ cacad yuridis dan haruslahdinyatakan batal/ tidaksah oleh karena didalam hukum normatifyaituperaturan perundangundangan tidak pernah mengatur tentang tindakanadministrasi tersebut dianggap tidak pernah ada dengan pengertian hukum41.bahwa Tergugat tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan yangberkaitan dengan Objek Sengketa dalam perkara a quo;Bahwa Penggugat dalam gugatan memohon kepada Majelis Hakim untukmemberikan pertimbangan dan pengujian atas objek sengketa a quodilakukan secara

Penggugatsebagal pembeli kemudian terhadap tanah sengketa II dibuatkan Akta Nomor18 Perjanjian Jual Beli dan Akta Nomor 19 Kuasa Menjual tertanggal07052008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT MADE DWITA, SH, Notaris diGlanyar, dimana Nyoman Widajaya sebagai penjual dan Penggugat sebagaiHal 13 dari 36 halaman putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps14pembeli. bahwa jual beli yang dilakukan oleh Nyoman Widajaya selakupenjual dan Penggugat selaku pembeli terhadap tanah sengketa dan tanahsengketa II adalah cacad

07052008 dan Kuasa MenjualNomor 22 tanggal 07052008 yang dibuat di Notaris Made Dwita, SH,Notaris di Gianyar terjadi setelah terbitnya Akta Pembatalan Nomor 02tanggal 23 April 2008 terhaclap tanah sengketa II dan terbitnya AktaPembatalan Nomor 03 tanggal 28 April terhadap tanah sengketa Il yangdibuat dihadapan Notaris Gusti Made Max Odantara, SH, Notaris diDenpasar, dengan demikian maka Perjanjian Jual Beli antara Tergugatdengan Nyoman Widajaya terhadap tanah sengketa dan tanah sengketaIl adalah Cacad

Oleh karena PerjanjianJual Beli dan Kuasa Menjual antara Tergugat dengan Nyoman Widajayatersebut Cacad Hukum dan Batal Demi Hukum, maka Akta Jual Beli Nomor03/2009 tanggal 21 januari 2009 terhadap tanah sengketa II adalah BatalDemi Hukum, demikian juga Akta Jual Beli Nomor 04/2009 tanggal 24januari 2009 terhadap Tanah sengketa yang pembuatannya berdasarkanAkta Kuasa Menjual yang Cacad Hukum dan Batal Demi Hukum makaAkta Jual Bell tersebut adalah Batal Demi Hukum.

Andi Takdir Makkulau sebagai pihakPembeli adalah merupakan Akta Jual Beli yang CACAD YURIDISTIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM, sebab secara nyata,almarhumah Saleha Binti Balolang dan anaknya, yaitu Ratnawati,sama sekali tidak pernah bertemu dengan Tergugat II Andi Takdir.

Caya (sebagaipihak Penjual) dan pihak Tergugat II Terbanding Andi Takdir Makkulausebagai pihak Pembeli, maka secara hukum, Akta Jual Beli yangditanda tangani oleh PPAT Sementara Camat Bajeng adalahmengandung kesalahan prosedur yang berakibat Akta Jual Belltersebut adalah CACAD YURIDIS, TIDAK SAH DAN BATAL DEMIHUKUM (sejak semula batal), sehingga Akta Jual Beli tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Jadi dari faktafakta yang telah diuraikan diatas, maka sangat jelastelah terbukti bahwa

Nai, maka tanahsengketa milik Penggugat Pembanding tersebut telah dijualnya kepadaTergugat Il Terbanding Andi Takdir sebesar Rp. 30.000.000, dengancaracara membuat Akta Jual Beli yang sama sekali tidak benar, cacad yuridis dan tidak sah sertabatal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat.Bahwa sebaliknya bila disimak dan diteliti Bukti Balasan (pihakTergugat Terbanding sama sekali tidak mengajukan surat bukti dansaksi) yang telah diajukan oleh Kuasa Tergugat Il Terbanding AndiTakdir

Apalagi luas tanah dan batas sebelah Barat tanah yangtercantum dalam Akta Jual Beli tidak sama dengan luas dan bataskenyataan dilokasi tanah sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat.Bahwa selanjutnya karena secara nyata surat bukti Akta Jual Belitersebut (Surat bukti bertanda T.2.1) terbukti merupakan Akta Jual Belliyang direkayasa, cacad yuridis, tidak sah, batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka suratsurat buktiTergugat Il Terbanding yang lainnya harus pula ditolak

Halini semua justeru membuktikan bahwa Akta Jual Beli bertanda T.2.1tersebut adalah dibuat tidak sesuai dengan prosedur hukum, sehinggaberakibat Akta Jual Beli tersebut cacad yuridis, tidak sah dan batal demihukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Bahwa juga keterangan saksi Il H. Abd. Salam Dg. Rani yangmenyatakan ada Akta Jual Beli tanah dari Saleha Dg.

2001,dan bukan Akta Nomor 244/LBS/2001, sebagaimana yang dipertimbangkanPengadilan Tingkat pertama;Menimbang, bahwa karena pemecahan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 8 tahun 1989 menjadi beberapa Sertifikat Hak GunaBangunan antara lain Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72, tahun 2001dengan masa berlaku haknya sampai tahun 2021 bertentangan denganketentuan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,Tentang Pendaftaran Tanah, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72,mengandung cacad

hukum sehingga harus dinyatakan lumpuh atau tidakHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 201/PDT/2019/PT Pdgmemiliki daya berlaku, dengan demikian, alasan banding Pembandingtersebut di atas tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa karena Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72,tanggal 17 September 2001 mengandung cacad hukum dan dinyatakanlumpuh, maka jual belli antara Turut Terbanding, semula Tergugat denganPembanding ,semula Tergugat B terhadap Sertifikat Hak Guna BangunanNomor

72, tanggal 17 September 2001 juga mengandung cacad hukum,sehingga tuntutan Terbanding, semula Penggugat pada petitum angka 9(sembilan) beralasan untuk dikabulkan;DALAM REKONVENSIDakam EksepsiMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui danmembenarkan putusan hakim tingkat pertama, yang menyatakan menolakeksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kanvensi, oleh karena dalampertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat danbenar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam

Kenyataannya, dalam transaksi jual beli ini Tergugat tidakmemenuhi syarat ketentuan tersebut yang berakibat jual beli aquomenjadi cacad yuridis;. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas, jelasjelas telan melakukantindakan penipuan dengan tidak membayar harga jual beli a quo.

Dengan tidakdiikutsertakannya Penggugat untuk membuat pernyataan akankesediaannya dijadikannya objek sengketa sebagai jaminan kredit sertabersedia menyerahkan physik/kekuasaan sewaktuwaktu tanpa syaratapapun maka terbukti Tergugat II telah lalai memenuhi prinsip kehatihatian dalam proses pemberian kredit sehingga segala resiko yang timbulatasnya menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat II;14.Bahwa menurut hukum, suatu tindakan yang bertentangan denganhukum maka tindakan tersebut menjadi cacad yuridis

dan dapat diajukanpembatalannya apabila tindakan tersebut merugikan orang lain ;15.Bahwa karena telah terbukti akta jual beli atas objek sengketa cacadyuridis dan perjanjian pemberian jaminan tidak mememnuhi syaratyuridisch formal (cacad hukum) serta proses pemberian kredit tidakmemenuhi azas prudential yang kesemuanya itu merugikan Penggugatmaka tindakan Tergugat dan Tergugat II yang hendak merampas objeksengketa dari penguasaan Penggugat harus dihentikan karena tidakmemiliki kekuatan hukum lagi

;16.Bahwa oleh karena pengurusan baliknama dan pembebanan haktanggungan telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum atausetidaktidaknya telah cacad hukum maka kekuatan parate eksekusi(gross akta hak tanggungan) menjadi tidak berarti, dengan demikianapabila Tergugat mengajukan eksekusi riil atas objek sengketa milikPenggugat atas dasar grosse akta hak tanggungan (vide.

Suatu perjanjian dapat diajukanuntuk dibatalkan jika terdapat kelalaian/kekhilafan, adanya paksaan dan ataupenipuan dan adanya cacad tersembunyi (dwang, dwaling, bedrog) ataudisebut juga dengan tidak memenuhi syarat subjektif dan akan menjadi bataldemi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan UndangUndang, melanggarketertiban umum, melanggar kesusilaan atau disebut juga dengan tidakmemenuhi syarat objektif.

;Dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besaratas nama Tergugat tersebut mesti dinyatakan cacad hukum, tidak sahdan tidak memiliki kekuatan hukum .; 22 eee eeeb.

Seharusnya jual beli dilakukan barulah terjadi balik nama pada sertifikat ,bukansebaliknya sebagaimana terdapat pada Sertifikat Nomor :700 tersebut.Apakah hal itu menunjukkan fakta yang sebenarnya atau karena telahterjadi kesalahan penulisan semata, namun hal itu membuktikanSerifikat Nomor: 700 tersebut memiliki cacad hukum.; Dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besaratas nama Tergugat kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 /Desa Hative Besar atas nama Tergugat

Untuk itu, Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / HativeBesar atas nama Tergugat dinyatakan cacad hukum, tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum.; " 225 222 on non noe nee ee eeeMenyatakan tindakan Tergugat Ill untuk menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor : 700 / Hative Besar atas nama Tergugat , atas tanah seluas29.817 M2 tanggal 30 Juli 2012 sebagai menggabungkan Sertifikat HakMilik Nomor : 588 / Hative Besar atas nama Tergugat dan Sertifikat HakMilik Nomor : 472 / Hative Besar atas nama Tergugat

MH pada tanggal 17 Januari 2014terhadap tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besar atasnama Tergugat , adalah cacad hukum, tidak sah dan tidak memilikikekuatan NUKUM. ;n nnn nnn nnn nen nnn nen ene nnn noe nnn cnn mene nn mene nen nnnMenyatakan tindakan Tergugat Ill untuk melakukan balik nama Tergugat kepada Tergugat Il pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besaradalah cacad hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/KepalaBPN RI nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak PengelolaanKeputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yangberwenang tanpa permohonan.

Selanjutnya berdasarkan pasalPutusan Perkara Nomor: 23/G/2020/P TUN.P TK Halaman 13107 Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalamfs2.38.9.Kesalahan ProSe@dull, ~~~ == = nnn nnn nnn nnn nnnKesalahan penerapan peraturan perundangundangan,KeSalanan SUDCK NAiG~ nnn nn nnn nn rnKesalahan objek hak; == 32 enn nnn nnn nnn onKResalahan Onis Hakjecasssae esse enemaKesalahan perhitungan Uas;~= ==Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau;Kesalahan lainnya

Mempawah (in casuTergugat), maka dapat dinyatakan objek sengketa yang diterbitkanterdapat cacad yuridis prosedu ral ;8. Bahwa dengan tidak terdaftarnya kepemilikan Penggugat atas tanahaquo, jelas Penggugat mengalami kerugian berupa tidak terbitnyaPutusan Perkara Nomor: 23/G/2020/P TUN.P TK Halaman 15Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana dimaksuddengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal1 angka 20 jo.

Hal 11 dari 63 haldengan tidak memperhatikan azas kehatihatian bertindak sehingga menjadisalah dan keliru serta mengandung cacad hukum oleh karenanya harusdinyatakan batal demi hukum, dan oleh karena tindakan TergugatIV dapatterbayangkan akan menimbulkan kerugian tidak pada tempatnya bagiPenggugat maka tindakan TergugatIV dimaksudpun dapat dikwalifikasikansebagai perbuatan melawan hukum.E.

Bahwa oleh karena terbitnya surat paksa dari Tergugat VI sementara landasanpembuatan/penerbitannya didasarkan pada tindakan tindakan hukum yangkeliru dan salah (berturutturut) mulai dari LHP selanjutnya surat suratpenagihan dari TergugatIl, surat surat Tergugat V yang seluruhnya itu adalahkeliru) dan salah dengan demikian cukup beralasan menurut hukummenyatakan surat paksa tidak sah dan cacad hukum sehingga tidak memilikikekuatan hukum mengikat/memaksa bagi Penggugat.46.Bahwa selanjutnya tindakan

Hal 18 dari 63 hal10.Menyatakan surat Tergugat IV Nomor : O01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03Tanggal 18 Maret 2011 tidak sah, cacad hukum serta merta dinyatakan bataldemi hukum dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya.11.Menyatakan tindakan Turut TergugatI terbukti tidak transparan, tidak fair, tidakberimbang atau berat sebelah, diskriminatif dan manipulatif dengan menerbitkansurat Nomor : KU.05.03.213.05.11.306 Tanggal 4 Mei 2011 untuk maksud dantujuan melaksanakan rapat pembahasan Tanggal 09

Mei 2011 terhadap suratTergugatIV Nomor : 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 Tanggal 18 Maret 2011.12.Menyatakan hasil rapat pembahasan yang dilakukan Turut Tergugat Tertanggal09 Mei 2011 tidak sah dan cacad hukum dengan segala akibat hukum yangtimbul karenanya.13.Menyatakan surat surat TergugatII :13.1.

Surat Tergugat Vi Nomor : SP16/PUPNC.13/2015 Tanggal 10Maret 2015.)seluruhnya itu tidak sah dan cacad hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa kepada Penggugat.PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg.

bangunan milik PENGGUGAT melalui lelang HakTanggungan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan pasal 6 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan jo Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 23 April 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang dan pelaksanaan Lelangnya telah terjadi PERBUATANMELAWAN HUKUM;Bahwa oleh karena itu, Pelaksanaan lelang yang telah dilakukan pada tanggal23 November 2018 oleh KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG TEGAL (TURUT TERGUGAT II) adalah cacad

atas, maka PENGGUGAT mohon kepadaYang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Brebes melalui Majelis HakimPemeriksa perkara ini untuk sudi kiranya menerima dan memeriksa gugatanini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pat.G/2019/PN BbsDALAM POKOK PERKARA8.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;Menyatakan Pelaksanaan Lelang tanggal 23 November 2018 oleh TURUTTERGUGAT II adalah cacad

Termohon tinggal di Jalan Kelamselama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Termohon pindah ke rumahkeluarga Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuaPemohon; 2e Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai ( satu) orang anakdan sekarang ikut bersama Termohon;e Bahwa, saksi mengetahui menghadap persidangan, Pemohon akan berceraidengan Termohon;e Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi kemudianterjadi perselisihan; Bahwa, penyebabnya adalah Termohon mengidap kelainan atau cacad

bulan, kemudiankeluarga Termohon menyuruh pergi Pemohon dengan alasan yang tidakjelas, kemudian Pemohon pindah ke rumah rumah orang tua Pemohon;Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai ( satu ) orang dansekarang ikut bersama Termohon;Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menghadap persidangan akan berceraidengan Termohon;Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi kemudianterjadi ketidakharmonisan;Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon,adalah Termohon ada kelainan / cacad

hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yangberkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan, sedangkan yangdimaksud dengan pengertian cacad hukum administratif berdasarkan ketentuan Pasal 10744disyaratkan adanya, (a).

Yati dimohonkan pembatalannya oleh Penggugatsecara hukum dapat dikabulkan bila terdapat cacad hukum administratif dalampenerbitannya, sedangkan ketentuan cacad hukum administratif sebagaimana disyaratkandalam Pasal 107 dan bila dihubungkan dengan sertipikat yang dimohonkan pembatalannya(in casu Sertipikat Hak Milik No.1489 An.

Yati tidak terdapat cacad hukum administratif, maka Majelis Hakimberpendapat permohonan pembatalan hak atas tanah oleh karena terdapat cacad hukumadministratif sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tidak terpenuhidan namun demikian keputusan pembatalan hak atas tanah tetap dapat diterbitkan sesuaidengan ketentuan Pasal angka

Pembatalan hak atas tanah dapat diterbitkan oleh karenamelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, danberdasarkan bukti serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenapermohonan pembatalan hak atas tanah berdasarkan cacad hukum administratif tidakterpenuhi, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yaitu menunggu adanya putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk

terhitung dari Jalan Patal Pusri' telah disisakan untuk DMJ ;Bahwa, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksisaksi terungkap fakta1 Bahwa, bidang tanah milik Penggugat dan bidang tanah milik Tergugat I Intervensiyang dimohonkan pembatalannya adalah berbatasan / bersebelahan ;2 Bahwa, tidak terdapat cacad hukum administratif dalam penerbitan Sertipikat HakMilik No. 1489 atas nama Tergugat II Intervensi ;3 Bahwa, bidang tanah maupun hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat IIIntervensi

,tanggal 19 April 2018, adalah putusan yang cacad yuridis atau putusan yangtidak didasarkan atas ketentuanketentuan atau kaidahkaidah Hukum AcaraPidana. Saya menyatakan seperti itu dengan alasan sebagai berikut :Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seseorang baru dinyatakan bersalahapabila didukung oleh sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah.Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut ketentuanPasal 184 KUHAP adalah :1. Keterangan saksi2. Keterangan ahli3. Surat4. Petunjuk5.

Pasal 189 Ayat (4)KUHAP jelas menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri BantaengNo. 5/Pid.C/2018/PN.Ban., tanggal 19 April 2018 adalah cacad yuridis.Bahwa berdasar atas Fakta Hukum tersebut, maka menurut hukum Hakimtunggal Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan yang tidakHal. 4 dari 9 Pts. 264/PID/2018/PT.MKS.didasarkan atas ketentuanketentuan atau kaidahkaidah Hukum AcaraPidana.

194/2001 tangal11 April 2001.Bahwa Tanah Sengketa milik Penggugat telah dijual oleh Tergugat yang bukan miliknya dengan cara mengakui Tanah Sengketaadalah miliknya dan mengaku seolaholah Tergugat lah yangbernama Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut sudahdapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai perbuatan yangmelawan hukum, maka sebagai akibat hukumnya akta jualbeliTanah Sengketa Nomor: 194/2001 tanggal 11 April 2001 yangdibuat oleh Tergugat V adalah batal demi hukum karenamengandung cacad

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telahmempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa Tergugat Il yang membeli Tanah Sengketa milik Penggugatdari Tergugat dengan akta jual beli Nomor: 194/2001 tanggal 11April 2001 yang sudah cacad hukum atau batal demi Hukum,menjual lagi Tanah Sengketa milik Penggugat kepada Tergugat Ill(Ir.

Maka jual beli tanah sengketa antara Tergugat Il denganTergugat Ill yang akta jual belinya dibuat dihadapan Tergugat Vdengan nomor: 252/2002 tanggal 29 April 2002 juga menjadi bataldemi Hukum karena mengandung cacad Hukum.Bahwa Tanah Sengketa milik Penggugat dijual lagi oleh TergugatIll (Ir.

KarenaTergugat Ill menjual Tanah Sengketa milik Penggugat berdasarkanHalaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pat.G/2016/PN Dps.10.11.12.akta Jual beli nomor: 252/2002 tanggal 29 April 2002 yang telahbatal demi hukum atau) mengandung cacad Hukum, makaperbuatan Tergugat Ill tersebut juga merupakan perbuatanmelawan Hukum.

Maka jual beli Tanah Sengketa antara TergugatIll denganTergugat IV, dengan akta jual beli Nomor: 488/2003tanggal 8 September 2003 juga menjadi batal demi Hukum.Bahwa Tergugat IV telah mengajukan permohonan pensertifikatantanah sengketa menjadi atas namanya kepada Tergugat VI (KantorPertanahan Kota Denpasar) berdasarkan akta jual beli Nomor:488/2003 tanggal 8 September 2003 yang telah batal demi Hukumatau mengandung cacad Hukum, maka perbuatan Tergugat IVtersebut juga perbuatan melawan Hukum.

No. 576 PK/Pdt/2007Menyatakan tanah dan rumah sengketa adalah hak dan bagian dari paraPengguggat ;Menyatakan jual beli antara Tergugat Il dan Misiran merupakan jual belipurapura hasil rekayasa Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukumadalah cacad hukum dan batal demi hukum ;Menyatakan penguasaan barang sengketa oleh Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum, apabila karena jual beli, maka jual beli besertasuratsuratnya yang berhubungan dengan jual beli barang sengketa tersebutcacad hukum dan

Menyatakan jual beli antara Tergugat Il dan Misiran merupakan jual bellipurapura hasil rekayasa Tergugat Il merupakan perbuatan melawan hukumadalah cacad hukum dan batal demi hukum ;6. Menyatakan penguasaan barang sengketa oleh Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum, karena jual beli beserta suratnya yangberhubungan dengan jual beli barang sengketa tersebut cacad hukum danbatal demi hukum ;7.