Ditemukan 2484 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bahan batas bahasa bahar bagas bapas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/PID.SUS/TPK/2012/PN.8dg.
Tanggal 25 Februari 2013 — NANA MULYANA, S.Ag, M.Pdi Bin IDRUS
89 — 21
  • kemudian dibahas kegiatan apa saja yang akan dijadikan program kerjahasil pembahasan Tim perencanaan kemudian diusulkan kepadaKementrian Agama, setelah itu keluar Pagu Indikatip dari DJA, atas PaguIndikatif dilakukan pembahasan dan hasil pembahasan kemudian diajukanke DJA dan kementrian Agama, dan kemudian dari DJA turun pagusementara, setelah turun pagu sementara kemudian dibahas kembali danhasil pembahasan diajukan kembali ke DJA dan kemudian turun paguDepinitif, atas pagu depinitif kemudian di bahas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 7 Juli 2017 — SAHIR BIN JAMSA
88 — 22
  • Foto Lokasi yang akan di Bangun.Selanjutnya Proposal tersebut bersama dengan proposal desa yanglainnya setelah diferifikasi dan dinyatakan lengkap di Bidang SumberDaya Alam dan Teknologi Tepat Guna BPMPD Propinsi Jawa Barat dankemudian diajukan ke TAPD ( Team anggaran pemerintah Daerah )untuk di Bahas Penganggarannya.Sosialisasi berupa bimbingan Teknis kepada para kepala Desa mengenaitata cara / mekanisme pencairan bantuan keuangan.Halaman 73 dari 175 Putusan No 23/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bag3..a.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 12-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
208 — 91
  • PENASIHAT HUKUMTERDAKWA II FELIX TAKDIR LAMAN uraikan, berdasar alat bukti yangsah, Terdakwa II FELIX TAKDIR LAMAN tidak melakukan dan/atau tidakmenyuruh/memerintahkan siapapun untuk memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidaksesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturanperundangundangan, sebagaimana yang menjadi permasalahan dalampersidangan perkara ini.Di luar dari apa yang telah PENASIHAT HUKUM TERDAKWA II FELIXTAKDIR LAMAN urai dan bahas
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-10-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 103_Pid_Sus_2015_PNBkt_Lepas_06042016_Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tanggal 6 April 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa YUL HENDRA
198 — 94
  • dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti,namun perbuatan atau tindakan yang dilakukan terdakwa tidak dapatdimintakan pertanggungjawaban secara pidana dikarenakan terlalu premature ,menurut Majelis masih ada cara penyelesaian hukum dengan cara adminitrasiyang dapat dilakukan, sehingga dalam rangka pengakuan dan penghormatanterhadap hak asasi manusia adalah tidak patut dan tepat apabila terdakwadibebani tanggung jawab secara pidana, hal mana sejalan dengan asasultimum remedium yang telah Majelis bahas
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
1.SUHENDRIK alias HENDRIK BIN SAMSULI
2.HARIS alias ARIS BIN SURMAN alm
3.MUHAMMAD NUR KARIM BIN M. RULLY SATORI
4.AMAN SOLEH alias SOLEH BIN TASIMAN alias SUHEL
5.ADE FIRMAN bin M. MAKMUR alm
324 — 811
  • Pesantren Al Mubarok tersebutyaitu :a) Mengajar santrib) Mengikuti Kajian Bada Subuh yang di isi oleh ABI MUBAROKdengan materi: @vyTauhid NSvyMenegakan hukum islam di bumi @vyCerita mengenai perjalanan jihad Nabi Muhammad SAWHal 111 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.UtrYang hadir dalam kajian tersebut adalah:Terdakwa = Burhan(Bekasi) Dian (Cianjur) Samsul (Tangerang)c) Mengisi Kajian Bada Maghrib bersama dengan: Burhan (Bekasi)Dian (Cianjur) Samsul (Tangerang)Dengan materi yang di bahas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid. Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 14 Agustus 2013 — ROZA MARFIN Alias ROZA MARPIN Bin UMAR SULAEMAN
78 — 16
  • Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan1.1 SetiaD OrangBahwa pengertian "setiap orang" dalam tindak pidana korupsisebagaimana telah di bahas dalam unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo.31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam Pasal 1 butir 3UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG
Tanggal 26 Juli 2016 — FL. TRI SATRIYA SANTOSA
138 — 54
  • SONY bahwa alokasi Dana PenyertaanModal ini sudah merupakan amanat dari Perda dan sudah di bahas diKomisi Ill secara teknis.Atas jawaban itu yang kami lakukan, tidak ada pertanyaan lagi. Tetapihasil rapat tersebut di bawa ke Fraksi untuk dirapatkan bersama denganKetua DPD Prov. Banten sdri. RATU TATU. Dan di pimpin Ketua Fraksisdr. SUPARMAN, fraksi Golkar tetap berpendirian/bersikap bahwa tidakada urgensinya pembentukan BPD Banten ini kerena lebih urgenpembangunan infra struktur.
    SRI MULYAHARTONO tersebut adalah berhubungan denganpermintaan sejumlah uang, terkait dengan penyertaan modal daerah ke PT.BGD yang lagi di bahas di Badan Anggaran DPRD dalam pembahasan RAPBDTA 2016 menjadi APBD TA 2016;Menimbang, bahwa dari pembicaraanpembicaran melalui Short MassageServis tersebut, Majelis tidak melihat sama sekali adanya permintaan dokumenatau kalimat yang membahas tentang dokumen akusisi bank yang sedangdilakukan oleh PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-12-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 8 Desember 2013 — DRS. ABDUL AZIS, MM BIN SALHA
113 — 27
  • Pengadaan tanah kankegiatan untuk mengadakan menyediakan tanah untuk kepentingan umum.Sehingga uruturutannya harus ada perencanaan, harus ada penetapan lokasinya,ini di musyawarkan di bicarakan dan di bahas. Panitia yang berisi 7 atau berapaitu di dalamnya adalah unsurunsur pemerintah, unsurunsur camat, kepala desa,BPN sendiri dan terkait.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 25-10-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
OKI BOGITAMA, SH
Terdakwa:
H. HASAN MAKRUF Bin MUHAMMAD SODIQ
165 — 45
  • Pada saat itu juga di bahas tentang bantuan hukum yang akan diberikan ke saksi, dan untuk biayanya akan di bantu oleh saksi MARTONO,Terdakwa dan Saksi USMAN.Bahwa untuk pembayaran pengacara saksi di bantupembayarannya oleh beberapa orang dengan rincian sebagai berikut :e Saksi MARTONO membantu Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)uang tersebut di serahkan secara tunai oleh saksi MARTONO kepadasaksi pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2014 di rumah saksiMARTONO.e Pada awalnya Saksi PRATOMO dan saksi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1030 — 1640
  • Sebagaimana yang tertulisdalam laman www. badanbahasa.kemendikbud.go.id, BadanPengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan danKebudayaan menerbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahas Indonesia(PUEBI) yang disusun untuk menyempurnakan Pedoman Umum Ejaanyang Disempurnakan (PUEYD), sehingga yang berlaku saat ini adalahPUEBI bukanlah EYD sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;Halaman 52 dari 193 Halaman Putusan Perkara Nomor: 182/G/2020/PTUNJKTBahwa kemudian dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg
Tanggal 2 Januari 2012 — H. Sri Yudoko, SH. bin Basridi (TERDAKWA)
108 — 62
  • 47110 Merawat dan Memelihara Mobil 47111 PKD Listrik 47112 Finishing Kayu 16413 Ilmu Konstruksi Bangunan Kayu 40514 Mengenal Kayu 16115 Menggambar Teknik Dasar 40016 Mesin Tangan Industri Kayu 16517 Pekerjaan Dasar Survey 40018 Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela 16519 Memilih Mesin dan Perlengkapan Kayu 16420 Teknologi Beton 40021 Teknik Mendesain Perabot 36622 Sistem Pengeringan Kayu 31023 Matematika (diganti Bahasa Jawa) 42424 Bahasa Jawa 1,2,3 54025 Bahasa Inggris 1,2,3 1.22226 PPKn 1,2,3 1.32627 Bahas
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 20-10-2020 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 5 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
ISWANDI ILYAS,SE Pgl DEDE BIN ILYAS LARAGA
328 — 69
  • dana pengadaan alat kesehatantersebut dengan cara pengusulan dari RS.Rasidin melalui Aplikasi ePlanning yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan RI dan dituangkandalam RKAKL; Bahwa apa yang di usulkan oleh RSUD.Rasidin tidak sesuaidengan yang diberikan Kemenkes sebab usulan nilainya Rp.100 Milyar;Halaman 56 dari 172 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg Bahwa Saksi tidak tahu proses mendapatkan dana Rp.10 Milyaruntuk pengadaan alat kesehatan tersebut; Bahwa nilai anggaran Rp.10 Milyar pernah di bahas
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 19-10-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 98/Pid.B/2015/PN Gto
Tanggal 19 Oktober 2015 — - Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI.
123 — 29
  • denganTerdakwa.Bahwa saksi pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Komandan Kodim(Dandim) 1304 Gorontalo.Bahwa sebagai Dandim 1304 Gorontalo saksi juga sebagai anggotaForkopinda Propinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan KotaGorontalo wilayah kerja saksi mencakup Propinsi, Kabupaten dan kotaGorontalo.Bahwa rapat Forkopinda biasanya dilaksanakan setidaknya satu kali dalamsebulan dan dengan materi adalah agendaagenda kegiatan pada Propinsiatau Kabupaten, tetapi bila tidak ada agenda khusus yang di bahas
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2013 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 15 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN Dps
Tanggal 22 Januari 2015 — I DEWA NYOMAN PUTRA, SH., dk.
91 — 51
  • Setelah sampai di Pekerjaan Umumterdakwa bahas ternyata ada kesalahan sehinggadikembalikan karena tidak ada ahli dalam pembuatanDED makanya diragukan ;e Bahwa untuk pembahasan anggaran tahun 2009 sudahdiusulkan pengadaan DED dan sudah masuk dalamkonsulidasi rencana investasi tahun 2010, dan untukperencanaannya dibentuk panitia oleh Direksi, sebagaiketua panitia lelang ditunjuk NYOMAN AGUS MAHADHANAM.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 41/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 3 Nopember 2017 — EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI
214 — 87
  • Camplong di Kecamatan Fatuleu Kab.Kupang TA.2012Personilnya : Daniel Obidje, SST (Direksi Teknis/Seksi PU/Teknik Kec.Kupang Timur) dan Yefta Alian Bahas, A.Md (PengawasLapangan/BPBD Kab.Kupang), Djibrael D.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/PID.SUS/TPK/2012/PN.8dg.
Tanggal 25 Februari 2013 — NANA MULYANA, S.Ag, M.Pdi Bin IDRUS
91 — 20
  • kemudian dibahas kegiatan apa saja yang akan dijadikan program kerjahasil pembahasan Tim perencanaan kemudian diusulkan kepadaKementrian Agama, setelah itu keluar Pagu Indikatip dari DJA, atas PaguIndikatif dilakukan pembahasan dan hasil pembahasan kemudian diajukanke DJA dan kementrian Agama, dan kemudian dari DJA turun pagusementara, setelah turun pagu sementara kemudian dibahas kembali danhasil pembahasan diajukan kembali ke DJA dan kemudian turun paguDepinitif, atas pagu depinitif kemudian di bahas
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-11-2013 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 5 Maret 2015 — HENRY ADRIAN MATAHURILA, ST
102 — 41
  • belas juta rupiah) namun akhirnya turunmenjadi Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) saksi tidak tahu ; Bahwa yang mengangkat PPK dan Panitia lelang dalam pekerjaan taman Kotaadalah Kepala Dinas ; Bahwa anggaran Taman Kota berasal dari APBD dan APBD Perubahan; Bahwa yang menyampaikan penambahan item yang belum terakomodir dalamAPBD murni kemudian disampaikan lagi kedalam APBD Perubahan adalahKepala Bidang yaitu pak Daniel Souhoka ; Bahwa setelah perencanaan terakomodir di bidang selanjutnya di bahas
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2014 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 9 Maret 2015 — - Faly Kartini Simanjuntak (terdakwa) - Nofriandi, SH (Jaksa Penuntut Umum)
90 — 34
  • Terdakwa Faly KartiniSimanjuntak, setelah sampai disana kita melihat kondisi dilapanganbelum ada perubahan dalam tahap pembersihan dan persiapanpemugaran, setelah di survey, kita bahas dikantor dan kita rekomendasipencairan kredit yang dbuat oleh saksi tertanggal 25 Maret 2009 yangtidak menyetujui pencairan dana ke Il atas permohonan kreditur yaituterdakwa FALY Kartini Simanjuntak, pada kesimpulan dan saran sebagaiberikut :.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg.
Tanggal 9 Februari 2017 — Zulfikar Muharrami
847 — 343
  • Bahwa dari situlah kami bahas secara bersama sesuai dengan kemampuankeuangan yang disiapkan oleh Pemkab Banyuasin. Bahwa kami susun program itu sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan skalaprioritas melalui tim yang ada, dan kemudian dapurnya di bidang program. Bahwa KPA Dinas Pendidikan adalah Sekretaris Dinas Pendidikan yangbernama NOPRAN, dan PPKnya para Kabid yaitu Kabid Dikdasnya pakSADIMAN, Kabid Dikmen adalah HARUN, Kabid Programnya pak FATHIR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2013 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 21 Nopember 2013 — Ir. HARIADI SADONO, M.M
212 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN(Persero) sebagaimana telah PEMOHON PK bahas dan diuraikan diatas, dan andaikata, quod non, dalam hal ini tidak, perbuatan PemohonPeninjauan Kembali telah melanggar SuratSurat Keputusan DireksiPT. PLN (Persero), maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembalitersebut BUKAN merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;Bahwa berdasarkan Surat Kuasa PT.