Ditemukan 2313 data
107 — 94
melakukan perbuaan melawanhukum.Menyatakan secara hukum penerbitan sertifikat hak milik No.1200/simpang IV sipinGS No.2406/1980 tanggal 24 Oktober 1980 dari atas nama Alamsyah menjadi atasnama Eddy Tan adalah syah dan berkekuatan hukum.Menyatakan secara hukum Turut Tergugat terbebaskan dari segala tuntutan dandibebaskan dari membayar uang paksa (dwangsom).Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara iniMenimbang, bahwa selanjutnya Replik Para Pengugat pada pokoknya menyatakan sebagaiA
69 — 26
., sebagaia Komisi B DPRD Kab.
43 — 10
A / 404. 212 / 2009 tanggal 30 MaretBahwa terdakwa selaku PPTK tidak memiliki Sertifikat Ahli PengadaanNasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa183Pemerintah dan terdakwa hanya memiliki Sertifikat Pelatihan AhliPengadaan Barang/ JasaPemerintah;Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),mempunyai tugas sebagaia. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ; b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;c.
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
277 — 140
Bjmmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumPerdata p eseesesmecsseetissnce Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 87UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atasmengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagaia.
Terbanding/Penggugat : NGAWIN TARIGAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ARUN SIPAYUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : DATUK RIDOAEN
Terbanding/Turut Tergugat I : DATUK RIDOAEN
Terbanding/Turut Tergugat II : ARUN SIPAYUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta Cq Kementerian Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Pusar di Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cq Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang
109 — 57
yang berhubungan denganperkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri LubukPakam Nomor 205/Pdt.G/2017/PN.Lbp tanggal 23 Oktober 2018;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Suratgugatannya bertanggal 13 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 DesemberHalaman 2 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN2017 dalam Register Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp telah menagajukangugatan sebagaia
148 — 127
rekonvensi,dan anak yang ikut Tergugat Rekonvensi diberi jatahRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan; Bahwa, setahu saksi yang menerima nafkah untuk anak bernamaHercules pertama langsung diterima oleh Tergugat Rekonvensi,sedangkan pembayaran selanjutnya diterima oleh karyawanTergugat Rekonvensi yang bernama Ria; Bahwa, setahu saksi pemberian nafkah kepada anak bernamaHercules itu sampai bulan Agustus 2021;Bahwa, atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat Rekonvensi, saksimemberikan keterangan sebagaia
126 — 102
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;Pasal 85:Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya hartamilik masingmasing suami atau istri;Pasal 86 :1 Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karenaperkawinan;2 Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga hartasuami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya;Pasal 87 :1 Harta bawaan dari masingmasing suami dan istri dan harta yang diperoleh masingmasing sebagaia
142 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
MATER MUATAN PERATURANPEMERINTAHSebagai Jawaban terhadap Permohonan Keberatan terhadap PP Nomor50 Tahun 2005, Pemerintah mengajukan Jawaban berdasarkan dalildalil yangdiajukan Pemohon yang menjadi landasan dalam mengajukan argumenmenyangkut pandangan hukum Pemohon, kedudukan hukum Pemohon dariKPI, hasil dari pada penafsiran sepihak saja.Persoalan yang dijabarkan Pemohon tidak lain hanyalah menyangkutkewenangan KPI, yang menurut pandangannya harus berperan baik sebagaiA wawasan yang lebih luas pada
124 — 349
Kepmen ESDM Nomor: 1603K/40/MEM/2003; daripada itu dapat dijelaskan sebagaia. Bahwa perubahan titik koordinat tersebutmasih dalam wilayah Kuasa Pertambanganpenyelidikanb. Bahwa perubahan titik koordinat wilayahtersebut tidak terpisah dari wilayahKuasa Pertambangansebelumnya; c.
123 — 237
JONES SIAGIAN, MOTH :e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga baik sedarah ataupun semenda dengan terdakwa dan tidakada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena ada masalahpengadaan obat cacing dan vitamin tahun 2006 dan tahun 2007;Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007 saksi adalah sebagaia KepalaDinas Kesehatan Kab.
279 — 174
Tjs.dilakukan Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut sebagaiA Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa ARMAN SUYUTI aliasSADDANG alias BANG TOYIB Bin SUYUTI dihubungi oleh ROSLAN(DPO) yang intinya diajak untuk bisnis mengedarkan Narkotika jenisShabu seharga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) pergram, akan tetapipada saat itu Terdakwa tidak memiliki modal dan ROSLAN (DPO) tidakmempermasalahkan uang modal melainkan ROSLAN (DPO) hanyamenyuruh Terdakwa untuk menjual Shabu dan apabila
114 — 217
Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.berikut:Gugatan Salah Sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan GugatanTidak Memiliki Dasar Hukum ;Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;Adapun penjelasan dari Eksepsieksepsi Tergugat tersebut adalah sebagaiA.
234 — 100
SEMA No. 6 Tahun 1994tanggal 14 Oktober 1994 yang masih berlaku hingga saat ini, sebagaia Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan diPengadilan; b Menyebut kompetensirelatif;c Menyebut identitas dan kedudukan parapihak;d Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yangdiperkarakan.
70 — 15
daerah, dilakukan oleh Direktur UtamaPerusahaan Daerah; e Pasal 26 (1) : Direksi menjalankan pimpinan perusahaan daerah seharihari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh kepala daerah danatau badan pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yangsudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan perundangundangan yangII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2008 TentangKepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum pada Pasal 6 Direksimengelola PDAM mempunyai tugas sebagaia
99 — 23
persidangan Terdakwa menerangkansebagai berikut:Terdakwa 1:Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Terdakwa1 menjadi Prajurit TNI AD padatahun 1985 melalui Akmil di Magelang setelah lulusdilantik dengan pangkat Letnan Dua, pertama kaliditugaskan di Kodam Jaya sampai 1993 , setelahmengalami beberpa kali pendidikan, mutasi dankenaikan pada saat kejadian yang menjadi perkarainit menjabat sebagai Ketua Pusat Koperasi "A" DamJaya dengan pangkat Letkol Inf.2.Bahwa Terdakwa1 secara resmi menjabat sebagaiA
216 — 253
Medan Merdeka Barat No. 8Jakarta;Bahwa Saksi menjelaskan proses pelaksanaan tugastugas Saksi dalammembantu pengetikan akta hipotik, status hukum kapal maupun pencatatkwitansi PNBP, sebagaia berikut :e Untuk pengetikan Akta Hipotik, Saksi menerima dokumen dari sdrNOVIATINI berupa disposisi dari sdr MEIZI SYELFIA, S.Sos kepada sdrNOVIATINI berikut berkasberkas kelengkapannya, selanjutnyaSaksimembantu mengetik akta hipotik yang sudah terformat di komputer.e Adapun berkas kelengkapan untuk dibuatkan
80 — 37
karenanilaikontrak itu tidak bisa dicairkan, sebab fisik pekerjaan tidak selesaisebagaimana dalam kontrak pekerjaan fisik;Bahwa setahu saksi, pada akhirnya rekanan pelaksanaan pekerjaanpembuatan kapal tangkap itu) yakni CV.Bluendank Jaya Mandiridirekturnya Warisman menyatakan tidak sanggup untuk menyelesaikan 3(tiga) paket pekerjaan pembuatan kapal tangkap dimaksud;Halaman 77 dari 160 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PN PikBahwa hubungan galangan kapal dengan rekanan CV.Bluendank JayaMandiri hanya sebagaia
107 — 26
Kabupaten Kuansing di Dusun Tuo seluas 200 Ha dengan nilai kontrak sebesarRp.1.212.365.000,00 dan sisa anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 480.097.040,00,dicairkan pada tanggal 14 Desember 2007 dengan proses pencairan sebagaia.
Kabupaten Indragiri Hulu di Desa Batu Rijal Kec.Peranap seluas 100 Ha dan didesa Polak Pisang Kec.Kelayang seluas 100 Ha dengan nilai kontrak sebesarRp.1.215.540.000,00 dan sisa anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 486.216.000,00,dicairkan pada tanggal 14 Desember 2007 dengan proses pencairan sebagaia Pihak ketiga melalui sdr.Zulman Zast selaku PimpinanPT.Kencana Bergema Luas mengajukan suratpermohonan pencairan dana sekitar awal bulanDesember 2007 dengan melampirkan dokumen sebagaiberikut :e Kontrak
68 — 18
Kurnia Jaya atau CVCV lain yang saksi kelola adalah sebagaia Pengambilan cek dari rekening CV. Jujur Jaya Mandiri oleh Qomaruddintanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 163.880.000, cek yang dicairkantersebut berasal dari dana kegiatan pekerjaan yang pencairan dananyadengan menggunakan dua SP2D tanggal 24 Agustus 2010 yaitu SP2D no.5761/20082010 sebesar Rp. 14.898.450, dan dari SP2D No.5762/20082010,pencairan cek dari CV. Purnama Jaya dan CV.
ENJANG SLAMET, SH.
Terdakwa:
NAJIB, S.Sos
182 — 217
ratus juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluhempat rupiah) pengembaliannya dibebankan sama rata baik kepada terdakwa NAJIB,S.Sos maupun kepada para saksi selaku Pengelola Kegiatan dan Pengelola Keuanganmasingmasing Kecamatan se Kabupaten Konawe Selatan;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan NotaPembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa;Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (pledoi) tersebut , Penasihat Hukumterdakwa telah menguraikan faktafakta sebagaia