Ditemukan 275 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1995 1997 1099 1399 19992 19995 19.19 19149 1999ã 1.999 19.999
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-09-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm
Tanggal 18 April 2017 — Tergugat REDY JURMONO SELAMET Penggugat 1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 3. Otoritas Jasa Keuangan
148 — 100
  • menurut hukum bahwamekanisme konsumen sector jasa keuangan mengaturpengaduan/permasalahan antara konsumen dengan pelakujasa keuangan (in casu termasuk Tergugat ), peran Tergugat IIIantara lain memberikan fasilitas penyelesaian pengaduankonsumen.Bahwa selain itu, Tergugat Ill tidak ada kaitannya denganpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU NO.8/1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana didalilkanPenggugat pada gugatannya.Bahwa pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan UUNo. 8/19999
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 27-02-2014 — Upload : 13-04-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 114/Pdt.G/2013/PN.MKS
Tanggal 27 Februari 2014 —
74 — 21
  • Keterangan kewarisan dari Hj.Daima DgNisompa tanggal 6 Mei 19999 ke Hj.Nursina Sipato,SH..maka para pihaksepakat,penjual dengan pembeli dilakukan penanda tanganan akta jualbelli dihadapan PPAT Makassar in casu H.Muhammad SalehRasyid.petunjuk penjual selaku pejabat tinggi daerah ini atau asisten IllGubernur Pada saat itusmaka para pembeli tidak ada keraguan bahwapembeliannya pada obyek sengketa tidak benar, karena dilakukansesuai dengan prosudure pembelinya,maka para pembeli beritikad baikdan tidak
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 21/PID.SUS/2015/PT SBY
Tanggal 16 Maret 2015 — Nama Lengkap : Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. ; Tempat lahir : Jakarta; Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 26 April 1964 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Pesona Faria Blok B-19 Rt. 005 Rw. 014 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok ; Agama : Islam ; Pekerjaan : PNS di Kementrian Kesehatan RI Direktorat Bina Gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur tahun 2003 ; Sekarang di Kementerian Kesehatan RI, Jl HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan ; Pendidikan : S-2 (Perencanaan Pangan dan Gizi di Philipina) ;
93 — 48
  • Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 19999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang unsurunsurnya sebagai berikut : 1. Setiap orang ;2. Secara Melawan Hukum ;3.Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Hal. 62 dari 94 hal. Put.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Register : 16-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 956/Pid.B/2018/PN Smr
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SARIPUDIN, SE. M.Si Als LA BARIO Bin LA AMALA
348 — 141
  • Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan);
  • Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 590/5370/KASI/1999, Tanggal 28 Desember 1999 (beserta Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan);
  • Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 590/5375/KASI/1999, Tanggal 29 Desember 1999 (beserta Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan);
  • Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 590/5368/KASI/19999
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 60/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SMK NEGERI 4 MALANG
323 — 245
  • Felly Xenia Afandy, tertanggal 17 Februari2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya Rapor Semester Genapatas Nama Peserta Didik Lidya Tiatira Menno, NIS/NISN :19999/5912.026, Kelas : X DGD, Semester : Genap,tertanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh WaliKelas dan diketahui oleh Kepala Sekolah SMKN 4 Malangselaku Tergugat;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Komisi NasionalHak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : 0965/RPMT/V1I/2020, Perihal : Permohonan Tindak Lanjut DanPenyelesaian Pengaduan
    selaku Kuasa Hukum Raya Kurnia Menno dengantertanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh KepalaSekolah SMKN 4 Malang dan Kepala Cabang DinasPendidikan Wilayah Kota Malang dan Kota Batu denganmengetahui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi JawaTimur;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dariKepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Nomor :045.2/3878/101.3/2020, tertanggal 23 Juni 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya Rapor Siswa SekolahMenengah Kejuruan atas nama Lidya Tiatira Menno, NIS :19999
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 19-05-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Son
Tanggal 8 Juni 2021 — Pemohon:
1.PETRUS TITIT
2.OKTOVIANUS BOFRA
3.YANO ASBHI WALI
4.KAMARUDDIN KASIM
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI SORONG
63 — 36
  • actualloss)yang diperoleh dari instansi yang memiliki kewenangankonstitusional yang berwenang menyatakan mengenai ada tidaknyakerugian keuangan negara sebagaimana maksud peraturan perundangundangan tersebur di atas, dan juga sejalan dengan Pasal 32 ayat (1)UndangUndan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 19999
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — MARIANI, S.Ip, M.M. Binti PANJAITAN
77 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan penghapus pidanadalam KUHP meliputi alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasanpemaaf (schulduitsluitingsgrond), melaksanakan perintah jabatan termasukbagian dari alasan pembenar;Bahwa rumusan tentang perintah jabatan (ambetelijk bevel) diatur dalamPasal 51 KUHP Ayat (1) barang siapa melakukan perbuatan untukmelaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yangberwenang, tidak dipidana;Bahwa mengutip putusan Hoge Raad 17 Desember 1899 Nomor 6603, E.Utrecht (19999:377) berpendapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 19-05-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/TUN/2016
Tanggal 14 Juli 2016 — DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN VS IR. BIEN SUBIANTORO, MM., MBA;
191 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 19999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas pembelian unit kantor dantelah ditahan sejak tanggal 30 Maret 2015 s.d. 18 April 2015 di RutanSalemba Cabang Kejaksaan Agung RI;Halaman 63 dari 69 halaman.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-07-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 400/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 19 September 2017 — DEVITA AYUNINGTYAS >< PT.EXERTAINMENT INDONESIA CS
110 — 322
  • Pasal 11 UndangUndang No. 30 tahun 19999. Bahwa, R. Soeroso, S.H dalam bukunya Praktik Hukum Acara Perdata: TataCara dan Proses Persidangan, terbitan Sinar Grafika, tahun 2009 halaman 8dan halaman 9 menyatakan2. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak atau kompetensiabsolut talah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkaratertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain...10.Bahwa, R.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 19-05-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Son
Tanggal 8 Juni 2021 — Pemohon:
1.PETRUS TITIT
2.OKTOVIANUS BOFRA
3.YANO ASBHI WALI
4.KAMARUDDIN KASIM
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI SORONG
60 — 36
  • actualloss)yang diperoleh dari instansi yang memiliki kewenangankonstitusional yang berwenang menyatakan mengenai ada tidaknyakerugian keuangan negara sebagaimana maksud peraturan perundangundangan tersebur di atas, dan juga sejalan dengan Pasal 32 ayat (1)UndangUndan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 19999
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-02-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 30-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 21/PID.TPK/2015/PT SBY
Tanggal 16 Maret 2015 — Pembanding/Terdakwa : Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS
Pembanding/Jaksa Penuntut : LILIK INDAHWATI, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : LILIK INDAHWATI, SH.
67 — 37
  • Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 19999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atasHal. 63 dari 95 hal. Put. No.21/PID.SUS.TPK/2015/PT SBY.UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap orang ;2. Secara Melawan Hukum ;3.Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.TIpikor/2012/PN.Smda
Tanggal 30 Nopember 2012 — Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM,MT Binti SUMANGGI
81 — 51
  • Pasal 18 UU No.31 Tahun 19999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undangundang No.20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Tatiek Sugihartiningrum BintiSumanggi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masapenahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;c.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-03-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 22 Nopember 2016 — DEVITA AYUNINGTYAS, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum tetap (domisili ) di kantor Kuasa Hukumnya BARUS SIBARANI HASIBUAN, Law Officers yang beralamat di Gedung Tranka Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu No. 17 Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 105/II/BSH/SK/2016 tanggal 23 Februari 2016 memberikan kuasa kepada ARTANTA BARUS, SH, SAHAT PARULIAN HASIBUAN, SH, M. PRATAMA HAGA POHAN, SH, THEO R.M. SIBARANI, SH, BENI SURANTA KETAREN, SH, Advocat dan Konsultan Hukum pada BARUS SIBARANI HASIBUAN Law Officers. Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT
99 — 59
  • Pasal 11 UndangUndang No. 30 tahun 19999. Bahwa, R. Soeroso, S.H dalam bukunya Praktik Hukum Acara Perdata: TataCara dan Proses Persidangan, terbitan Sinar Grafika, tahun 2009 halaman 8dan halaman 9 menyatakan2. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak atau kompetensiabsolut ialah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkaratertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain...10.Bahwa, R.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 7 Mei 2018 — PT VIKRI ABADAI GROUP
258 — 161
  • Hal ini bertentangan dengan ketentuan pemidanaandalam Pasal 20 ayat (7) Undangundang Nomor 31 Tahun 19999 sebagaimanadirubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang menyatakan Pidana pokok yang dapat dijatuhkanterhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidanaditambah 1/3 (sepertiga).
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 25-10-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.TK
Tanggal 25 Oktober 2011 — 1. PT.PUPUK SRIWIJAYA (PPD LAMPUNG ),2. CV.ANUGERAH MANDIRI, Gudang Jaka Utama,3. PT.UJUNG LIMA NUSANTARA, 4. PT .UJUNG LIMA NUSANTARA, 5. PT.CIPTA NIAGA / PT.Perusahan Perdagangan Indonesia (Persero)6. PT.BANK BUKOPIN, Cab.TANJUNG KARANG,
101 — 122
  • U543/887.DS/1999, menunjuk TurutTergugat menjadi stockholder tanggal 10 Desember 19999(P.35), tetapi menyatakan berlakunya surut, seolah olah telahterjadi pada tgl. 15 Nopember 1999.Namun pada tgl. 01/12 1999, walaupun katanya Turut Tergugat telah menjadi stockholder sejak tgl. 15/111999, tetapi PTPUSRI sendiri mengeluarkan pupuk KCL SPA No. 290.1.010018 danNo. 290.010019 masing masing sebanyak 1.500 ton yang diangkuttujuan PT PUSRI PPD Jawa Barat oleh PT Bahtera Adi Guna, denganShipping Order 2.000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 23-12-2014 — Upload : 18-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 679 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
Tanggal 23 Desember 2014 — PT MUARABUNGO PLANTATION VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
275 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memilikisaham di atas 50% atau di bawah50% namun memiliki pengaruhdan menentukan kebijakanpengelolaan badan usaha);Dengan kata lain, jika suatu badan usaha tidak memiliki saham di atas 50%(lima puluh persen) dan/atau tidak memiliki pengaruh untuk menentukankebijakan dalam suatu perusahaan, maka badan usaha tersebut bukanlah badanusaha pengendali dan tidak dapat diikut sertakan dalam perhitungan jumlah asetgabungan akibat pengambilalihan saham yang dimaksud dalam ketentuan Pasal29 Undang Undang Nomor 05/19999
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 159/PID-LH/2020/PT SMR
Tanggal 9 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : ALI AKBAR NUGROHO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BAJURI Bin BUTOK Diwakili Oleh : Samlis, SH.
368 — 94
  • Penggunaankawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yangdilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/ataupertambangan tanpa izin Menteri;Bahwa ketentuan Pasal 110 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa :Perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telahditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor45/PUUIX/2011 tanggal 12 Februari 2012 tentang Pengujian UndangUndang Nomor 41 Tahun 19999
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-11-2012 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 669/Pdt.G/2012/PN Jkt-Sel
Tanggal 18 Juni 2013 — JUNAIDI ABDILAH Lawan PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA RUBY VANADINO L A S T R I
130 — 93
  • memilikisama sekali pengetahuan/latarbelakang bertransaksi berjangkakomoditi sehingga calon nasabahHal.91 dari 134 Hal Puts No.669/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel.dapat disimpulkan bukan kategorinasabah yang layak sehinggamelanggar ketentuan Pasal 3 ayat(1) huruf (a) Peraturan KepalaBappebti No. 64/Bappebti/Per/1/2009 (vide hal. 1819Gugatan);e Keseluruhan penjelasan yang telahdiberikan oleh Tergugat Ill danTergugat Il merupakan pelanggaranatas ketentuan Pasal 106 Huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 19999
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 21-08-2008 — Upload : 24-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631K/PDT.SUS/2008
Tanggal 21 Agustus 2008 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA ; PT. AULA PRATAMA BERSAMA ; PT. DINAMIKA PRAKARSA ELEKTRIKAL ; PT. GUNA ERA DISTRIBUSI ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GUNA ELEKTRO
272 — 451 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Undangundang Nomor 34 Tahun 19999 tentang PemerintahPropinsi DKI Negara Republik Indonesia Jakarta. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keppres Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan KeppresNo. 80 Tahun 2003. Surat Edaran Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor14/SE/2004 tanggal 9 Maret 2004 hal Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa dan seterusnys ;5. Bahwa Pemohon Keberatan/PT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 94/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 15 April 2019 — Pembanding/Penggugat II : WOE KOEN SEN Diwakili Oleh : Siswadi, SH.,MH.
Pembanding/Penggugat I : LIE SIE MIN SUNARYO Diwakili Oleh : Siswadi, SH.,MH.
Terbanding/Tergugat XII : ALI APAN BIN MUIN
Terbanding/Tergugat X : USEN BIN MUIN
Terbanding/Tergugat VIII : Mamun S Bin Onon
Terbanding/Tergugat XXIII : ANDRI BIN ASAN
Terbanding/Tergugat VI : N. IIS BINTI IING
Terbanding/Tergugat XXI : Ny. Icih Binti Iing
Terbanding/Tergugat IV : Embing sebagai Ahli Waris dari Muhi Bin Sainan
Terbanding/Tergugat XIX : MAMAN BIN AMAY
Terbanding/Tergugat II : NY. ROHANA BINTI SUHIB
Terbanding/Tergugat XVII : Enung sebagai Ahli Waris dari Ny. HJ. Jaenab Binti H. Rojak
Terbanding/Tergugat XV : NY. MARYANI BINTI TOHA
Terbanding/Tergugat XIII : Ny. Piyah atau Ma Binong Binti Naimin
Terbanding/Tergugat XI : ASAN BIN MUIN
Terbanding/Tergugat IX : NY. IYAH BINTI ONIN
Terbanding/Tergugat XXIV : IMAN SETIADI
Terbanding/Tergugat VII : Ny. Elah atau Olah Binti Marsan
Terbanding/Tergugat
141 — 171
  • Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihanhak atau batalnya peralihnan hakTerkait dengan Pembatalan Sertipikat didukung oleh Yurisprudensi Tetap PutusanMahkamah Agung R.I tanggal 14 Desember 2000 Nomor. 84 K/TUN/19999, yangkaidah hukumnya menyatakan :a.