Tm/F20 1 TF(11) 108(11) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 179.00 720.00 Tm/F20 1 TE(205) 2(3411) 108(67) 1(212) 2(10) 1(145) 2(1L5215) 2(311) 108(L710) 1(2) 2(2511) 108(42) 1(2) 2(23N5) 2(10) 1(5S) 2(11) 108(42) 1(5) 2(B24) 2(L71511) 108(45) 1(L51422) 2(5) 2(311) 108(12) 1(45) 2(L3) 1(5) 2(11) 108(42) 1(2 =2(55) 2(5) 2(13) 1(5) 2(24) 1(5S) 2(311) 108(31) 1(L42714411) ToRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 147.00 694.00 Tm/F20 1 TE(42) 1o) 22714235) 224) 1((((2) 2311) 20031

Lama Cohor 3921, ) ng Nopemb HGU/ 70,7500 16,5200 bunanLama 0000 Kecam III er 1997 BPN/20031 atan (Pers87/1997. 0)Desem Wampu ero)ber Seb 3.8199 20,06008.2.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sejumlahRp.3.056.352.500, (tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut, yang pencairannya diproses dan disetujui olehterdakwa adalah sebesar Rp.1.692.895.000, (satu milyar enam ratus sembilanpuluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : InvestigatiUraian Realisasi PPh Pasal Diterima21 AnggotaDPRDTahun Anggaran 20031 Tunjangan Khusus/Operasional Fraksi November 22.500.000 3.375.000 19.125.000

Pemerintah Kabupaten Gunung kidul sejumlahRp.3.056.352.500, (tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh duaribu lima ratus rupiah) tersebut, yang pencairannya diproses dan disetujui olehterdakwa adalah sebesar Rp.1.692.895.000, (satu milyar enam ratus sembilanpuluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : Uraian Realisasi PPh Pasal Diterima21 Anggota DPRDTahun Anggaran 20031)Tunjangan Khusus/Operasional Fraksi November 22.500.000 3.375.000 19.125.000 Desember

Perusahaan Tergugat Baru Lahir (Berdiri) Pada Tahun 2005 SehinggaTidak Mungkin Penggugat Bekerja Pada Perusahaan Tergugat SejakTahun 20031.

Penggugat tidak merinci dasar hukum dari Perbuatan Tergugatyang diduga telah melanggar UU No. 13 Tahun 20031. Bahwa dalam gugatannya Poin 2 Provisi dan Poin 10, 11 dan 12Pokok Perkara, Penggugat berulangkali mengatakan bahwaTergugat telah melakukan PHK Sepihak, Namun tidak merincidasar hukum dari Perbuatan Tergugat yang diduga telahmelanggar UU No. 13 Tahun 2003 tersebut.

Alam Rimbun Semesta ;Nomor : 364.1/07Keg.MPK/UPTK/2003098/ARS/X/2003Tanggal 28 Oktober 20031 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Kerja(SPK) Nomor : 364.1/4Keg.MPK/UPTK/2003 tanggal 28 Oktober 2003,kepada PT. Alam Rimbun Semesta. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat PerjanjianPembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil TanggaHydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran KabupatenTangerang dengan PT.

AlamRimbun Semesta ;Nomor : 364.1/07Keg.MPK/UPTK/2003098/ARS/X/2003Tanggal 28 Oktober 20031 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 364.1/4Keg.MPK/UPTK/2003 tanggal 28 Oktober 2003, kepadaPT. Alam Rimbun Semesta.1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat PerjanjianPembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil TanggaHydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran KabupatenTangerang dengan PT.

Alam Rimbun Semesta ;Nomor : 364.1/07Keg.MPK/UPTK/2003098/ARS/X/2003Tanggal 28 Oktober 20031 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Kerja(SPK) Nomor 364.1/4Keg.MPK/UPTK/2003 tanggal 28 Oktober 2003,kepada PT. Alam Rimbun Semesta ; 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir, Surat PerjanjianPembayaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil TanggaHydraulick antara Unit Pelaksana Tekhnis Kebakaran KabupatenTangerang dengan PT.

Penggugat tidak merinci dasar hukum dari Perbuatan Tergugatyang diduga telah melanggar UU No. 13 Tahun 20031. Bahwa dalam gugatannya Poin 2 Provisi dan Poin 10, 11 dan 12Pokok Perkara, Penggugat berulangkali mengatakan bahwaTergugat telah melakukan PHK Sepihak, NAMUN tidak merincidasar hukum dari Perbuatan Tergugat yang diduga telahmelanggar UU No. 13 Tahun 2003 tersebut.

Nama Pembagian Pembagian Pembagiantanggal 1 Juli tanggal 30 tanggal 222003 September 2003 Oktober 20031. Terdakwa Drs. Hi. M.M. Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. Tamher2. Adam Rahayaan, S.Ag. Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. 3. Steven Tapotubun, S.Ip. Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. 4. W.F. Pattianakotta Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. 5. Ir. A.W. Rahanra Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. 6. Mozes Savsawbun Rp. 5.000.000.

Nama Pembagian Pembagian Pembagiantanggal 21 tanggal 29 tanggal 1Nopember 2003 Nopember 2003 Desember 20031. Terdakwa Drs. Hi. M.M. Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000. Tamher2. Adam Rahayaan, S.Ag. Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000.3. Steven Tapotubun, S.Ip. Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000.4. W.F. Pattianakotta Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000. 5. Ir. A.W. Rahanra Rp. 10.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 95.000.000.6.

Nama Pembagian tanggal Pembagian Pembagian1 Juli 2003 tanggal 30 tanggal 22September 2003 Oktober 20031. Terdakwa Drs. Hi. M.M. Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. Tamher2. Adam Rahayaan, S.Ag. Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. 3. Steven Tapotubun, S.lp. Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. 4. W.F. Pattianakotta Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. 5, Ir. A.W. Rahanra Rp. 5.000.000. Rp. 10.000.000. Rp. 5.000.000. 6. Mozes Savsavubun Rp. 5.000.000.

PENGGUGAT dengan melakukanPKWT secara berturutturut yang selalu diperbaharui dan tidak terputus/terusmenerus setiap tahunnya ;7) Bahwa Faktanya PENGGUGAT telah bekerja selama 13 Tahun dan dikontrak secaraterus menerus setiap tahunya, sehingga PKWT yang dilakukan oleh TERGUGATkepada PENGGUGAT telah bertentangan dengan pasal 59 ayat (1) UU No.13 Tahun2003 tentang Ketenagkerjaan ;8) Bahwa PKWT yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah bertentangansebagaimana dalam Pasal 59 Undan Undang No. 13 Tahun 20031

Meubilier SD Negeri No. 178209 Peatolong; Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PT MDN halaman 80529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri No. 178209 Peatolong;Permohonan Buka Rekening Tabungan SD Negeri No. 178209Peatolong.1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Gubernur sumatera utaraNo; 1756/UPS/IV/1981 tanggal 14 Desember 19811 (satu) lembar Foto copy Keputusan Bupati Tapanuli Utara No;821/106/K/BKD/2003 tanggal 29 Agustus 20031

(satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan telah menduduki jabatanNo: 821/258/SPMJBKD/2003 tanggal 29 september 20031 (satu) lembar Foto copy Keputusan Kepala sekolah SDN NO: 177653Nomor 421.4/43/SD.N/2012 tanggal 11 Juni 20121 (satu) lembar Foto copy lampiran suarat Keputusan Kepala sekolahSDN NO: 177653 Nomor 421.4/43/SD.N/2012 tanggal 11 Juni 20121 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran manajemenoperasional 3 Ruang kelas Rp 6.996.524 tanggal 17 Juli 2012 KepadaZamzami Jambak.1 (satu) lembar

Meubilier SD Negeri No. 178209 Peatolong; Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PT MDN halaman 136529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri No. 178209 Peatolong;Permohonan Buka Rekening Tabungan SD Negeri No. 178209Peatolong.1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Gubernur sumatera utaraNo; 1756/UPS/IV/1981 tanggal 14 Desember 19811 (satu) lembar Foto copy Keputusan Bupati Tapanuli Utara No;821/106/K/BKD/2003 tanggal 29 Agustus 20031

Penggugat adalahsebesar Rp.4.708.892,00 sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 94 UU No13Tahun 2003, berupa Gaji pokok ditambah tunjangan tetap lainnya ; Halaman 35 dari 40Putusan Nomor 26/Pat.SusPHI/2016/PN Pbrwonnen Menimbang, bahwa dengan demikian hakhak Penggugat yang harus dibayaroleh Tergugat adalah sebagai berikut : Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003:2 X 4 X Rp.4.708.892,00 2... eee eee eee eee RP.37.671.136,00 Uang Penghargaan sesuai Pasal 156 ayat 8 UU No.13 Tahun 20031

Anggaran 20031. SPK No. PL.420/Pimpro58/2003 K tanggal 27 Mei2008 :Pengadaan 11 (sebelas) unit kapal ikan 67 GT, mesin 821 672.50025 PK.2.

Anggaran 20031. SPK No.

Nama Kerja (Rp) UU 13/2003 Ps 156 (3) Psl 156 (4)UU 13/2003 UU 13/20031 2 3 4 5 6 71 Abdul Rohim 5 bl 2.700.000,00 2.700.000,00 0 405.000,002 Abidillah PKWT 2.700.000,00 0 0 03 Ade Sarifulloh PKWT 2.700.000,00 0 0 04 Adib Kristanto PKWT 2.700.000,00 0 0 05 Ahmad Ridwan PKWT 2.700.000,00 0 0 06 Achmad Syahroni 5b!

UndangUndang RI No.13 #Tahun = 20031 Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertuliskepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasanyang menjadi dasarnya;2 Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterimaoleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telahdirundingkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat (2);3 Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikanoleh lembaga penyelesaian

Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang dengan tegas menyatakan:Pasal 95 UU K No. 13 tahun 20031. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkanketerlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentasetertentu dari upah pekerja/buruh;Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang PerlindunganUpah1.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sejumlahRp.3.056.352.500, (tiga miliar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh duaribu lima ratus rupiah) tersebut, yang pencairannya diproses dan disetujuioleh Terdakwa adalah sebesar Rp.1.692.895.000, (satu miliar enam ratussembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)dengan rincian: DiterimaUraian Realisasi PPh Pasal Anggotaa" DPRDTahun Anggaran 20031 Tunjangan Khusus/Operasional Fraksi November 22.500.000 3.375.000 19.125.000 Desember

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sejumlahRp.3.056.352.500, (tiga miliar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh duaribu lima ratus rupiah) tersebut, yang pencairannya diproses dan disetujuioleh Terdakwa adalah sebesar Rp.1.692.895.000, (satu miliar enam ratussembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)dengan rincian: PPh Pasal Diterima Anggota21 DPRDTahun Anggaran 20031 Tunjangan Khusus/Operasional Fraksi November 22.500.000 3.375.000 19.125.000 Desember 22.500.000 3.375.000

MahkamahAgung;Bahwa dari bunyi tuntutan (petitum) gugatan Penggugat tersebut terbukti bahwaPenggugat telah menuntut pembatalan atau kebatalan putusan MahkamahAgung Republik Indonesia dalam peradilan tingkat peninjauan kembali,karenanya tuntutan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Eksepsi Turut Tergugat:Gugatan Penggugat Nebis In Idem:1.Bahwa Gugatan Penggugat terhadap perkara a quo baik obyek maupunsubyeknya adalah sama dengan perkara yang telah diputus oleh Hakim dalamperkara Nomor 17/Pdt.G/20031

IQBAL ;1 ( satu ) buku copy proses kontrak No.050/05/PP/P2MPD/2003tanggal 16April 20031 ( satu ) lembar copy dari BAPENAS yang dikeluarkan 28Pebruari 2003 ;1121 (satu ) bendel copy surat dari Bupati Blitar kepada Bapenasdikeluarkan tanggal 20 Januari 2003 ;1 (satu ) lembar copy DIPP P2MPD 2003 ;1 ( lembar Copy lembur kerja P2MPD 2003 yang ditanda tanganiKA Bapeda (Drs.

IQBAL ;1181 ( satu ) buku copy proses kontrak No.050/05/PP/P2MPD/2003 tanggal 16April 20031 ( satu ) lembar copy dari BAPENAS yang dikeluarkan 28 Pebruari 2003 ;1 (satu ) bendel copy surat dari Bupati Blitar kepada Bapenas dikeluarkantanggal 20 Januari 2003 ;1 ( satu ) lembar copy DIPP P2MPD 2003 ;1 ( lembar Copy lembur kerja P2MPD 2003 yang ditanda tangani KABapeda (Drs.

Bahwa atas adanya perkawinan tersebut dan tentang meninggalnya Alm ShoBeng Tie Alias Soo Ming Zye tersebut telah pula disahkan melalui adanyaPutusan Pengadilan Negeri Medan, Putusan Pengadilan Tinggi Medan danPutusan Mahkamah Agung, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,sebagaimana dimaksud di dalam uraian putusan perkara perdata, Nomor:346/PdtG/20031 PNMdn, Jo nomor: 242/Pdt/2005/PTMdn, Jo Nomor: 276K/Pdt/2007 ;.

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upahminimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;Pasal 185 ayat (1),(2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 20031.