194/2001 tangal11 April 2001.Bahwa Tanah Sengketa milik Penggugat telah dijual oleh Tergugat yang bukan miliknya dengan cara mengakui Tanah Sengketaadalah miliknya dan mengaku seolaholah Tergugat lah yangbernama Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut sudahdapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai perbuatan yangmelawan hukum, maka sebagai akibat hukumnya akta jualbeliTanah Sengketa Nomor: 194/2001 tanggal 11 April 2001 yangdibuat oleh Tergugat V adalah batal demi hukum karenamengandung cacad

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telahmempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa Tergugat Il yang membeli Tanah Sengketa milik Penggugatdari Tergugat dengan akta jual beli Nomor: 194/2001 tanggal 11April 2001 yang sudah cacad hukum atau batal demi Hukum,menjual lagi Tanah Sengketa milik Penggugat kepada Tergugat Ill(Ir.

Maka jual beli tanah sengketa antara Tergugat Il denganTergugat Ill yang akta jual belinya dibuat dihadapan Tergugat Vdengan nomor: 252/2002 tanggal 29 April 2002 juga menjadi bataldemi Hukum karena mengandung cacad Hukum.Bahwa Tanah Sengketa milik Penggugat dijual lagi oleh TergugatIll (Ir.

KarenaTergugat Ill menjual Tanah Sengketa milik Penggugat berdasarkanHalaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pat.G/2016/PN Dps.10.11.12.akta Jual beli nomor: 252/2002 tanggal 29 April 2002 yang telahbatal demi hukum atau) mengandung cacad Hukum, makaperbuatan Tergugat Ill tersebut juga merupakan perbuatanmelawan Hukum.

Maka jual beli Tanah Sengketa antara TergugatIll denganTergugat IV, dengan akta jual beli Nomor: 488/2003tanggal 8 September 2003 juga menjadi batal demi Hukum.Bahwa Tergugat IV telah mengajukan permohonan pensertifikatantanah sengketa menjadi atas namanya kepada Tergugat VI (KantorPertanahan Kota Denpasar) berdasarkan akta jual beli Nomor:488/2003 tanggal 8 September 2003 yang telah batal demi Hukumatau mengandung cacad Hukum, maka perbuatan Tergugat IVtersebut juga perbuatan melawan Hukum.

No. 576 PK/Pdt/2007Menyatakan tanah dan rumah sengketa adalah hak dan bagian dari paraPengguggat ;Menyatakan jual beli antara Tergugat Il dan Misiran merupakan jual belipurapura hasil rekayasa Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukumadalah cacad hukum dan batal demi hukum ;Menyatakan penguasaan barang sengketa oleh Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum, apabila karena jual beli, maka jual beli besertasuratsuratnya yang berhubungan dengan jual beli barang sengketa tersebutcacad hukum dan

Menyatakan jual beli antara Tergugat Il dan Misiran merupakan jual bellipurapura hasil rekayasa Tergugat Il merupakan perbuatan melawan hukumadalah cacad hukum dan batal demi hukum ;6. Menyatakan penguasaan barang sengketa oleh Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum, karena jual beli beserta suratnya yangberhubungan dengan jual beli barang sengketa tersebut cacad hukum danbatal demi hukum ;7.

Pol :STPL/B/ DTR/X/2012/DA JBR/ RES SKL tanggal 30 Oktober 2012;Dengan demikian surat anjuran Nomor 565/2649PHI tanggal 7 Mei 2012 dariDinas Tenaga kerja Kabupaten sukabumi adalah cacad hukum/tidak berkekuatanhukum.12.

Menyatakan Surat Anjuran No. 565/2649PHI tanggal 7 Mei 2012 yangdikeluarkana oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi adalah cacad hukum/tidak berkekuatan hukum;8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perkaraPerbuatan Melawan Hukum;9.

Hal. 13 dari 19 hal.Put.Nomor 363 K/Pdt.SusPHI/2013Mempelajari hasil dari pertimbangan hukum dan analisis yuridis dari majelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan dari hasil putusan perkara ini,makaPemohon Kasasi dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi dapatmembuktikan bahwa:1.Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ PenggugatRekonvensi dengan menyatakan atas isi gugatan yang diajukan olehTermohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah tidakberdasar hukum, cacad

surat penetapan PengadilanNegeri/Agama sebagai ahli waris dengan cara mengajukan fatwa waris";Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003yang berbunyi:"Pemutusan Hubungan Kerja denqgn alasan pengunduran diri ataskemauan sendlri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaianperselisihan hubun gan industrial";Maka atas tindakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ TergugatRekonvensi bertindak sebagai Pekerja dan mengaku sebagai ahli warisharuslah dinyatakan tidak diterima dan cacad

putusan ini yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanWonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah).2 Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali nomor 390/Pdt.G/2014/PA Pwl, cacad

Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, KabupatenPolewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Bahwa Pelawan dahulu Tergugat masih dalam tenggang waktu yangditentukan pasal 129 (ayat 1 dan 2) hendak mengajukan perlawanan terhadapputusan verstek tersebut di atas, dengan uraian sebagai berikut :e Menurut Pelawan dahulu Tergugat, cara pemanggilan tersebut tidak sah,cacad

salah dankeliru dalam pertimbangan hukum dalam putusannya karena surat bukti 4T.ILINT4: Surat pernyataan Masri Bin Usman Perihal Surat PernyataanPengakuan Hak Usaha Atas tanggal 21 Desember 2005 diterbitkan ataudibuat oleh Junaidi sebagai PUS Kades Ibul Pemulutan dalam perkara inisebagai saksi karena Junaidi sebagai PJS Kades tidak berwenangmenerbitkan surat apapun sebelum dilantik menjadi Kades, oleh karena itupertimbangan hukum Judex Facti haruslah dikesampingkan karena bukti surat4 T.Il.INT4 cacad

Supardi danbahwa saksi menerangkan orang BPN sampai saat ini belum pernah datangkelokasi objek sengketa berarti Tergugat menerbitkan Sertifikat atas nama H.Supardi tidak melalui peratuan perundangundangan yang berlaku dalam artiansertifikat tersebut cacad hukum haruslah dibatalkan karena keterangan saksisaksi kontradiksi, tidak relevan dan penuh rekayasa dalam kesaksiannya,maka haruslah dikesampingkan;Keberatan Keempat;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalampertimbangan

Pertimbangan hukum Judex Facti haruslah dikesampingkankarena mengabaikan faktafakta yang terungkap dalam persidangan;Keberatan Kelima;Bahwa Judex Facti sangat tidak adil dan berpihak kepada Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II karena seluruh dalildalil Termohon Kasasi danTermohon Kasasi Il diberi pertimbangan hukum yang menjadi dasarkeputusan Judex Facti sedangkan dalildalil Pemohon Kasasi tidak mendapatpertimbangan hukum Judex Facti, oleh karenanya pertimbangan hukum danputuusan Judex Facti jelasjelas cacad

;Kalaupun ada, maka adalah Akta Jaminan Pribadi Personal Guarantee, Nomor51 tanggal 28 Februari 2005 yang cacad hukum (saat ini dalam proses perkaraperdata di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten untukmenjamin hutang Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta PengakuanHutang Nomor 49 tanggal 2005 (Vide Bukti T HI2);Oleh karenanya, gugatan Penggugat didasarkan pada alas hukum yang tidakbenar dan mengadaada, sehingga gugatan Penggugat cacad hukum, dengandemikian Majelis Hakim yang

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7Februari 2007 register Nomor 45/Pdt.G/2007/PN.TNG dan sampai saat inimasih dalam proses tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Banten (Vide Bukti TIl3, T UI4, dan T II5);Adapun permasalahan hukum dalam perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/ 2007/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang adalah bahwa keberadaan AktaJaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 51 tanggal 28 Februari 2005 yangditandatangani oleh Tergugat II, keberadaannya dilaksanakan dan cacad

., tanggal 2562015dengan jangka waktu perjanjian berakhir pada tanggal 2562020 danPerjanjian Kredit Dengan Pemberian Jaminan sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor : 71, dihadapan Notaris Ida Setiasin Faturrahman, SH.Di Klaten, tanggal 2592015 dengan jangka waktu perjanjian berakhirpada tanggal 25092020, adalah cacad hukum;4. Menghukum tergugat melakukan menghapuskan sisa hutang, bunga,denda yang menjadi kewajiban Para penggugat;5.

yang diajukan ke Pengadilan menurut HukumAcara Perdata, antarapetitum dengan posita(FundamentumPetendiharus ada hubungan satu sama lain, dalamartibahwapetitumtuntutan haruslah didukung oleh posita yang diuraikanbaik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelasdalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatantersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikanputusan yang amarnya Gugatan tidak dapat diterima Nomor 3 tersebut ( tuntutan adanya perjanjian kredit cacad

Ida SetiasihFathurrahman adalah cacad hukum namun dalam gugatan ParaPenggugat tidak mengikutsertakan Notaris/PPAT Ny.

Bila hal ini tidak dilakukan makaHalaman 9 dari 32 Putusan No.23/Padt.G/ 2017/ PN KIngugatan tersebut mengandung cacad hukum : Plurium LitisConsortium sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harusdinyatakan Tidak Dapat Diterima;Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1972 tanggal11 November 1975, yang menyatakan : Gugatan kurang pihak atau kekurangan Formil, tidak lengkap harusdinyatakan tidak dapat diterima Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31Agustus 1985, yang menyatakan

dalam perjanjian kredit oleh karenanyatidak benar jika tidak ada kepastian perhitungan utang dan bunganya ,karena perhitungan bank adalah oleh system (by system) dan sudahsesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan demikian dalil ParaPenggugat hanyalah akalakalan Para Penggugat saja, sehingga layakuntuk ditolaknya oleh Pengadilan;Halaman 16 dari 32 Putusan No.23/Padt.G/ 2017/ PN Kin12.13.14.Bahwa Tergugat menolak keras tuntutan Para Penggugat dalam petitumNo. 3 perihal tuntutan untuk menyatakan cacad

hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yangberkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan, sedangkan yangdimaksud dengan pengertian cacad hukum administratif berdasarkan ketentuan Pasal 107disyaratkan adanya, (a).

Yati dimohonkan pembatalannya oleh Penggugatsecara hukum dapat dikabulkan bila terdapat cacad hukum administratif dalampenerbitannya, sedangkan ketentuan cacad hukum administratif sebagaimana disyaratkandalam Pasal 107 dan bila dihubungkan dengan sertipikat yang dimohonkan pembatalannya(in casu Sertipikat Hak Milik No.1489 An.

Yati tidak terdapat cacad hukum administratif, maka Majelis Hakimberpendapat permohonan pembatalan hak atas tanah oleh karena terdapat cacad hukumadministratif sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tidak terpenuhidan namun demikian keputusan pembatalan hak atas tanah tetap dapat diterbitkan sesuaidengan ketentuan Pasal 1

angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian danPembatalan Keputusan Pemberrian Hak Atas Tanah Negara juncto Pasal 104 ayat (2)menyatakan bahwa, Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan karena terdapat cacad hukum administratif dalam penerbitan keputusanpemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, frasa

terhitung dari Jalan Patal Pusri telah disisakan untuk DMJ ;Bahwa, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksisaksi terungkap fakta1 Bahwa, bidang tanah milik Penggugat dan bidang tanah milik Tergugat II Intervensiyang dimohonkan pembatalannya adalah berbatasan / bersebelahan ;2 Bahwa, tidak terdapat cacad hukum administratif dalam penerbitan Sertipikat HakMilik No. 1489 atas nama Tergugat II Intervensi ;3 Bahwa, bidang tanah maupun hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat IIIntervensi

CengCeng, SE, yang kemudian beralih kepada Donni SnyoHalim berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 199/2011,tanggal 09062011, ikut pula menjadi cacad hukum karenaproses peralihannya dari awal telah mengidap cacad hukumyang amat mendasar, sehingga tindakan Tergugat dalammelakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik No.892/1992 atas nama Hasanuddin Misman adalah bertentangandengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) jo pasal 25 jo Pasal 56Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran

yang relaas panggilannya belum datang diabaikan tidakdipanggil lagi pada sidangsidang selanjutnya;Bahwa hal yang kedua adalah, pada sidang lanjutan tanggal 16 Januari 2014, pemeriksaanperkara Cerai Talak dilakukan tidak dalam sidang tertutup, hal ini menyalahi ketentuan Pasal68 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pelaksanaan persidangan tersebut di atasmenyebabkan cacad

disebutkan, penambahan bukan inisiatif dari Penggugatrekonpensi/DAWAM sendiri, gugatan yang demikian tidak jelas/ kabur haruslahdinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;Bahwa Gugatan tidak disertai permintaan yang jelas, apa yang dituntut dan siapayang seharusnya dihukum untuk membagi harta sengketa serta kepada siapa hasilbagian diserahkan dan atau lebih dikenal dengan Petitum, oleh karena posita (dasargugatan) tidak disertai petitum (permintaan), gugatan yang demikian tidak jelas(obscure libel) cacad

Bahwa berdasar ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2, padadasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan,demikian ayat 2 harta isteri tetap dikuasai dan menjadi hak isteri;Berdasarkanalasan tersebut diatas, Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusanyang amarnya berbinuyi sebagai berikut:Dalam KonpensiMengabulkan gugatan Cerai Komsiatun;Dalam RekonpesiMenyatakan Hukum, menolak gugatan Rekonpensi DAWAM bin SALIM dan atauMenyatakan gugatam Rekonpensi cacad

Central Asia (BCA), maka seharusnyapengeluaran barang impor dapat segera dilaksanakan namun faktanyatidak demikian;Bahwa Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat, yangberlandaskan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan FisikNomor: S.353/KPU.01/BD.09/2014 tanggal 26 Mei 2014 berdasarkanNota Hasil Intelijen Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan CukaiTipe A Tanjung Priuk Nomor NHI238/KPU.01/BD.09/2014 tanggal 26Mei 2014; terhadap Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat adalahCacad Hukum : Cacad

Formal, Cacad Yuridis, Cacad Substansial ;Halaman 6 dari 38 halaman.

Cacad Formal :Bahwa Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat, sama sekalitidak menyebutkan dasar hukum dan alasan sehubunganpelarangan atas sebagian barang impor yang telah dilakukanPenggugat, Tergugat hanya menyatakan Kewenangan Absolutberdasarkan Pasal 77 ayat 1 UndangUndang Nomor 10 Tahun1995, sebagaimana telah diubah UndangUndang Nomor 17 Tahun2006; sehubungan pelarangan/ pembatasan untuk menengahbarang milik Penggugat ;b.

Cacad Yuridis :Bahwa Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat, telahmelakukan interpretasi atas ketentuan peraturan perundangundangan tidak secara proporsional dan berkecenderunganbertentangan dengan substansi dari ketentuan yang diatur tidaktepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,karena tidak ada suatu dasar hukum dan alasan hukum sehinggasebagian barang Penggugat, yang disebutkan Tergugat dalamObjek Sengketa dilakukan pelarangan/ pembatasan impor danTergugat berwenang menengah

Cacad Substansial :Bahwa barang milik Penggugat, sebagaimana dalam SuratKeputusan Tergugat (Objek Sengketa), tidak termasuk dalamlarangan/ pembatasan impor sesuai ketentuan perundangundangan khususnya PERMENDAG RI (Peraturan MenteriPerdagangan) Nomor: 54/MDAG/PER/12/2010 tentang KetentuanImpor Besi atau Baja ; beserta Lampirannya ;4.

Dengan demikianpembuatan akta jual beli di atas didasarkan pada kewenangan yangtidak sah menurut hukum, sehingga akta jual beli tanah tersebutpatut dinyatakan cacad hukum ;b.

Sehingga Gambar Situasi No.: 6998/1988tertanggal 18 Nopember 1988, adalah cacad hukum ;. Bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan yang telah dikemukakan diatas, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quotidak mempertimbangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No.: 271/DesaSanur Kauh, Gambar Situasi No.: 6998/1988, tertanggal 18 nopember1988, luas 200 M2 atas nama Ir.

.: 175/28/DS/1985, tanggal 22 MeiHalaman. 30 dari 46 Putusan Nomor 198/Padt/2017/PT DPS1985, (samasama cacad hukum), seperti telah diterangan tersebut diatas ;.

:Halaman. 33 dari 46 Putusan Nomor 198/Padt/2017/PT DPS175/28/DS/1975, tanggal 22 Mei 1985 (sama sama cacad hukum) danperjanjian jual beli antara Penggugat dan penggugat atas tanah seluas200 M2 tersebut adalah tidak sah karena tanah tersebut adalah hartabersama dan tidak mendapat persetujuan dari Ni Made Djambrig istridari Gede Tegeg ;.

Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah dengan Akta Jual Beli No.:175/28/DS/1985, tanggal 22 Mei 1985, luas 200 M2 antara Penggugatsbg Pembeli dan Gede Tegeg sbg penjual, adalah cacad hukum,sehingga perjanjian jual beli itu tidak sah dan batal demi hukum ;. Menyatakan hukum bahwa Gambar Situasi No.: 6998/1988, tanggal 18Nopember 1988 yang tercantum di dalam Seritipikat Hak Milik No.:271/Desa Sanur Kauh, luas 200 M2 atas nama Ir. Nengah Suarcaadalah cacad hukum ;.

Bahwa, karena terbukti kehadiran Tergugat dalam RUPS LB kelltanggal 27 Desember 2010 adalah dalam kapasitas selaku kuasa dariPenggugat sehingga oleh karenanya apa yang dilakukannya seharusnyaadalah untuk kepentingan Penggugat dan bukan untuk kepentingan pribadi,dan terbukti pula RUPS tersebut cacad hukum karena mengambil keputusanuntuk agenda lainlain dengan cara bertentangan dengan ketentuan Pasal 75ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka dengandemikian jual beli saham portepel

Bahwa, karena terbukti kepemilikan saham Tergugat pada Tergugat IIlahir karena penyalahgunaan kuasa yang diberikan oleh Penggugat, danberdasarkan putusan RUPS yang cacad hukum, maka untuk menghindariadanya perbuatanperbuatan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II berkaitan dengan kepemilikan saham olehTergugat padaTergugat Il selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sehingga dapatmerugikan pihak Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa

Sehingga dengan demikian keputusan RUPStersebut tidaklah cacad hukum, justru sebaliknya keputusan RUPS tersebutadalah keputusan yang sah menurut hukum. ;Bahwa tindakan Tergugat dan Sdr. Andre Mirza Hartawan menjadi StandBy Buyer dan membeli saham dalam portepel adalah tindakan yangdidasari oleh itikad baik dari Tergugat 1 dan Sdr.

Karena itu harus di TOLAK;Bahwa oleh karena tidak terbukti kepemilikan saham Tergugat padaTergugat Il lahir dari penyalahgunaan kuasa yang diberikan olehPenggugat, dan berdasarkan keputusan RUPS yang cacad hukum, makadengan demikian gugatan Penggugat haruslah di TOLAK pula. ;Bahwa keputusan RUPSLB keIl tanggal 27 Desember 2010 tersebut telahdibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. BankLiman International sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris IrmaBonita, SH.

2. apakah RUPSLB tanggal 27 Desember 2013 cacad hukum ?Menimbang bahwa berdasakan bukti T.I.T.Il 19 ternyata Dewan Direksidan Dewan Komisaris PT.

Erlis ahliwaris dari Isrun Almarhum, bahwa sertifikat tersebut cacad administrasi karenaterbit tanpa dilengkapi Warkat atau tidak dengan prosedure yang diinginkanoleh UndangUndang/aturan yang berlaku ;Bahwa yang hadir dalam acara mediasi tersebut antara lain ERLIS dan dariRT.RW serta dari BPN IIN INDRAYANI,H.ABD.RACHMAN ;Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut lahan yangpernah disengketakan antara PT.

menerbitkan Sertifikat atasnama H.Abdul Razak Porosi tersebut;Bahwa pengukuran dilakukan pengukuran dalam tahun 2006 dan terbitSertifikat dalam tahun 2006 ;Bahwa tenggang waktunya adalah 3 (tiga) bulan lamanya antara pengukurandengan terbitnya Sertifikat ;Bahwa kalau menurut saksi Sertifikat hak milik atas nama H.Abdula RazakPorosi tersebut, telah terjadi Kelalaian Administrasi dimana cara Penomorantentang pengukuran tidak sama dengan penomoran Sertifikat, sehinggamengakibatkan sertifikat tersebut cacad

administrasi ;20Bahwa dengan adanya kelalaian atau kesalahan administrasi pada sertifikattersebut,maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan ;Bahwa prosedurnya agar sertifikat yang telah dinyatakan cacad administrasitersebut dapat dikatakan sah atau berkekuatan hukum apabila yangbersangkutan telah mengajukan kembali permohonan kepada BPN untukperbaikan kesalahan Administrasi atas sertifikat tersebut ;Bahwa ada ada 2 (dua) hal yang dapat menjadikan sertifikat tanah batal,pertama terjadinya cacad Administrasi

sehingga terjadi pelepasan hak secara suka rela dan padawaktu itu ditahun 2004, saksi masih di BPN Kota Kendari ;21Bahwa dengan adanya pelepasan Hak tersebut, merupakan Warkas ataukelengkapan berkas ;Bahwa dalam pelepasan hak tersebut ada Konpensasi antara PT.MagagaFurindo dengan USMAN ada Kompesasi pembayaran sejumlah uang ;Bahwa gambar tanah yang ada di HGB harus tidak harus sama dengan gambartanah yang ada pada sertifikat yang baru diterbitkan tersebut;Bahwa Sertifikat yang saksi tadi katakan cacad

cacadadministrasi kalau dipulau Jawa Jarang terjadi karena tanahtanah disanapetakpetaknya sudah tertata secara akurat, tapi kalau di Sulawesi Tenggarasering terjadi seperti itu karena belum ada pemetaan secara akurat seperti diPulau Jawa ;Bahwa apabila telah terjadi kelalaian administrasi, maka yang bertanggungjawab adalah pihak BPN ;Bahwa sertifikat ada yang dinyatakan batal demi hukum, berdasarkan putusanPengadilan dan ada juga yang dapat dibatalkan apabila terjadi cacadadministrasi, apabila terjadi cacad

Bahwa sudah jelas Tergugat surat pengosongan yang dikeluarkanoleh Tergugat cacad hukum dan Tergugat tidak bisa secara sewenang wenang melakukan pengosongan rumah milik Penggugat secara melawanhukum tanpa didasarkan putusan pengadilan, karena pengosongan hanyadapat dilakukan oleh adanya putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yang di ataur dalam Pasal 196 HIR.Bahwa tindakan Tergugat yang memerintahkan Penggugat mengosongkanrumah miliknya adalah dapat dikatagorikan Perbuatan Melawan

Menyatakan Surat Perintah Pengosongan Rumah tanggal 7 Juli2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;5. Menghukum Tergugat dan, Turut Tergugat untuk mematuhi isiputusan;6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walupunada upaya hukum banding atau kasasi; (uit Voerbar Bij voeraad)7.

Bahwa sudah jelas, surat pengosongan rumah yang di keluarkanoleh Tergugat Cacad Hukum dan Tergugat tidak bisa secara sewenang wenang melakukan pengosongan rumah milik Penggugat secara melawanhukum tanpa didasarkan Putusan Pengadilan, karena pengosongan hanyadapat dilakukan aleh adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yang di atur dalam pasal 196 HIR.Bahwa tindakan Tergugat yang memerintah Penggugat mengosongkanrumah miliknya adalah dapat dikatagorikan perbuatan melawan

Menyartakan surat perintah pengosongan rumah tanggal 7 Jull2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;5. Menyatakan Sah Sita Jaminan milik Penggugat yang terletak diSitu. Bandung Golf 1!

Menyartakan surat perintah pengosongan rumah tanggal 7 Jull2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;5. Menyatakan Sah Sita Jaminan milik Penggugat yang terletak diSitu.

ketentuan pasal 1320KUHPerdata, maka Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 72 TANGGAL 27Nopember 2013 antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT yangdibuat dihadapan TERGUGAT II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa oleh karena Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 72 tanggal 27Nopember 2013 adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum, maka sudahsepantasnyalah AKTA JUAL BELI Nomor : 670/2014 tanggal 13 Oktober2014 yang dibuat berdasarkan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor :72tanggal 27 Nopember 2013 yang Cacad

Menyatakan Hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 670/2014 tanggal 13Oktober 2014 terhadap TANAH dan BANGUNAN SENGKETA yangdibuat oleh TERGUGAT II berdasarkan Akta perjanjian/Ikatan Jual BeliNomor : 72 Tanggal 27 Nopember 2013 yang cacad Hukum dan BatalDemi Hukum adalah Tidak sah dan Batal Demi Hukum ;; . Menyatakan Hukum bahwa Sertifikat tanah dan Bangunan Sengketa atasnama TERGUGAT adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;.

kelirumenyimpulkan dan mencermatiIntiatauPokok Surat Gugatan,sehingga dengan kekeliruan/ketidakcermatan tersebut JudexFactie telah melanggar hukum karena tidak mempertimbangkanseluruh Petitum Gugatan.Bahwa dalam Halaman 31 alenia ke8 Menyatakan :..Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelahdicermati, dalil Posita angka 7 (tujuh) dan Petitum angka 3 (tiga) padapokoknya menyatakan hukum Penetapan Pengadilan Negeri NegaraNomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga tertanggal 16 Januari 2015 adalahmengandung cacad

Hukum, tidak Sah sehingga harus dinyatakan Batalsecara Hukum...Bahwa kalau dicermati Surat Gugatan a quo, dalam Dalil GugatanAngka 7 (tujuh) maupun Petitum pada angka 2 (dua) dan Angka 3(tiga),disana tidak hanya menuntut Penetapan Pengadilan Negeri NegaraNomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga Batal secara hukum (Vide:Petitum angka3) tetapi juga menuntut bahwa upacara angkat sentana (Pengangkatananak) yang dilakukan secara adat agama hindu yang dilakukan OlehTergugat kepada Tergugat Il mengandung cacad hukum,

Sehingga mengambil kesimpulanyang salah bahwa Judex Factie tidak berwenang mengadili perkaraa quo.Bahwa dalam gugatan a quo yang menjadi inti/ookok gugatanadalah 2 (dua) poin yaitu :1) Menyatakan agar Upacara Angkat Sentana (Pengangkatan anak)yang dilakukan secara Adat Agama Hindu, yang dilakukan olehTergugat kepada Tergugat Il dinyatakan cacad Hukum sehinggaharus dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum karena tidakHal 7 dari 22 hal Put.

No. 35/Pdt/2018/PT.DPSada persetujuan Penggugat selaku pewaris Purusa dan tidak adaPenyiaran diwilayah Adat setempat (Vide : Petitum angka 2).2) Menyatakan agar Penetapan Pengadilan Negeri Negara No. 2Pdt.P/2015/PN Nga tertanggal 16 Januari 2015 adalahmengandung cacad Hukum, tidak sah sehingga harus dinyatakanbatal secara hukum(Vide : Petitum angka 3)Bahwa dari inti/ookok Gugatan diatas(Gugatan a quo) kalau dicermatitidak hanya mengenai Pembatalan Penetapan Pengadilan NegeriNegara No. 2/Pdt.P/2015

Bahwa Penggugat mendalilkan Akta Kuasa Menjual yang dibuat NyonyaTIMBUL IRAWATI dan Nyonya INDRAWATI sebagai Penjual dan ACHMADANSORI sebagai Pembeli dihadapan FENNY HERAWATI, SH, MKn NotarisProbolinggo No. 13 tanggal 15 Mei 2013 adalah tanpa sepengetahuan danseijin Penggugat adalah cacad hukum dan patutlah dibatalkan ;.

Bahwa Penggugat mendalilkan Akta Jual Beli No. 334 tanggal 25 September2013 dibuat dihadapan JOSIDARA, SH, Mkn Notaris dan PPAT di DringuKabupaten Probolinggo antara TIMBUL IRAWATI dan INDRAWATI ( Penjual )dan ACHMAD ANSORI ( Pembeli ) atas sebidang tanah Hak Milik No. 106 /Desa Laweyan seluas : 1.162 M* sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukurtanggal 16 April 1998 No. 146/1998, selanjutnya perubahan atas namapemegang hak ACHMAD ANSORI cacad hukum dan batal demi hukum ;.

Bahwa Penggugat mendalilkan peralinak hak atas tanah Sertifikat Hak MilikNo. 106/ Desa Laweyan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan KabupatenProbolinggo tanggal 10 Oktober 2013 atas nama ACHMAD ANSORI( pemegang hak ) cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;.

Bahwa dalam petitum Penggugat menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli denganHak Membeli Kembali No. 30 tanggal 23 April 2013 dibuat Penggugat denganTergugat dihadapan FENNY HERAWATI, SH, MKn, Notaris Probolinggo danKuasa Menjual No. 13 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat TIMBUL 1RAWATI11dan INDRAWATI ( pemberi kuasa ) kepada ACHMAD ANSORI ( penerimakuasa ) dihadapan Notaris FENNY HERAWATI, SH, MKn adalah cacad hukumdan batal demi hukum ;.

Bahwa Akta Jual Beli No. 344 tanggal 25 September 2013 antara TIMBULIRAWATI dan INDRAWATI ( penjual ) dengan ACHMAD ANSORI ( pembeli )dibuat dihadapan Notaris / PPAT Dringu, Kabupaten Probolinggo JOSIDARA,SH, Mkn adalah cacad hukum dan batal demi hukum ;Bahwa peralihnan hak milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 106 / DesaLaweyan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Probolinggo atasnama ACHMAD ANSORI adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum ;.

dwangsom) setiaphari sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) terhitung sejakputusan provisi diucapkan sampai dengan diberhentikan eksekusitersebut ;DALAM POKOK PERKARA :1.Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawanuntuk seluruhnya ;10.11.Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) ;Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pelawan yang baik ;Menyatakan bahwa Relaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor :02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014; tanggal 4September 2014 cacad

hukum karena Para Termohon Eksekusi/Para Pelawan tidak mempunyai pinjaman apapun kepada PemohonEkseksui/Terlawan adalah batal demi hukumMenyatakan bahwa Relaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor :02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 17 September 2014; tanggal 25September 2014 cacad hukum karena Obyek Eksekusi tidakmempunyai kepastian hokum adalah batal demi hokum ;Menyatakan bahwa Relaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor :02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014; tanggal 4September 2014; tanggal

gugatan pada Relaas PanggilanTegoran/Anmaning Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 02/Pdt.Eks/204/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014, 4 September2014, 17 September 2014 dan 25 September 2014 untukmenghadiri sidang Anmaning, yang mendalilkan:.1 Tidak adanya kepastian hukum tentang subyek hukum danobyek eksekusinya;.2 Di posita angka 4 Relaas tersebut di atas, mengandungcacad hukum karena tidak memenuhi kepastian hukum,oleh karenanya batal demi hukum atau setidaktidaknyadinyatakan batal;Ada dan tidak adanya cacad