dikukuhan sebagai PKP terlebihdahulu.bahwa dalam melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha KenaPajak dilakukan secara jabatan oleh Terbanding, dan Terbandingtidak menggunakan Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003tetapi menggunakan peraturan yang berlaku pada tahun 2000.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat TerbandingNomor: S5488/PJ.07/2012 tanggal 13 Juli 2012 antara lainmenyatakan:Dasar HukumPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

Majelis atas surat keberatanPemohon Banding tanpa nomor tanggal 1 Desember 2010diketahui bahwa secara implisit Pemohon Banding menerimakoreksi jumlah penyerahan yang belum dikenakan Pajak Keluaransebesar Rp. 49.970.800.00 namun Pemohon Banding tidak maubila dikenakan tarif 10% dan meminta agar tarif Pajak Keluarandikenakan sebesar 2%.bahwa untuk dapat menggunakan tarif 2% (dua perseratus) makaPemohon Banding harus memenuhi persyaratan sesuai denganPasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 691/36/III/1994tanggal 21 Maret 1994 tersebut terdapat kesalahan penulisan namaPemohon , dimana Pemohon tertulis, PEMOHON 1, padahal yangsebenarnya PEMOHON I, sesuai dengan surat keterangan dari KUAkecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor45/Kua.11.28.10/PW.01/06/2018 tanggal 25 Juni 20184. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan namatersebut untuk mengurus suratsurat dan akte anakanak para Pemohon ;5.

Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slwbukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dantelah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.5;6 nnennnnnnnnnnnen Fotocopy Surat Permohonan Pembetulan Nama Nomor45/Kua.11.28.10/Pw.01/06/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telahsesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnyaditandai dengan P.6;Bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II telah memberikankesimpulan tetap

., juncto Nomor45/Pdt.SusPHI/2018/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya tersebut pada tanggal 3 Oktober 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

Membatalkan Putusan Pengadilan WHubungan Industrial Nomor45/Pdt.SusPHI/2018/PN Sby., tanggal 3 September 2018;Mengadili Sendiri:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

ternyata permintaanakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalamtenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutTerdakwa ternyata tidak mengajukan memori banding, dan setelah MajelisHakim ditingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara danturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tais tanggal 23 Juli 2014 Nomor45

sependapatHalaman10dari12 halaman, putusan nomor 47/Pid./2014/PT.BGL.dengan pertimbangan dan amar putusan hakim tingkat pertama danpertimbangan serta amar putusan hakim tingkat pertama tersebut seluruhnyadiambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan dan amar putusan MajelisHakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbanganhakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Tais tanggal 23 Juli 2014 Nomor45

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tais tanggal 23 Juli 2014 Nomor45/Pid.B/2014/PN.Tais yang dimintakan banding tersebut;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor45

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor45/PDT/2018/PT DPS. tanggal 8 Mei 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Gianyar Nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin. tanggal 18Januari 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar atauPelawan yang tidak jujur; Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;3.

sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum: Pengadilan Negeri Tersebut :Setelah membaca suratsurat dalam berkas Permohonan Pemohon:Telah memperhatikan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon:Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksisaksi dipersidangan:TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 16Maret 2012, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriRantau Prapat tertanggal 19 Maret 2012, dibawah Register Nomor45

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14Februari 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXKabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor45/05/IV2008 tanggal 14 Februari 2008;2.

permohonan Pemohonadalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa KompentensiAbsolut dan Kompentensi Relatif dalam perkara ini sebagaimana bukti P.1,Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenangPengadilan Agama Pati;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangansuami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 14Februari 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXKabupaten Pati sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor45

HUSNIMACHFUD) mempunyai harta berupa rumah/tanah Sertifikat Hak Milik Nomor45, Desa Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur,Gambar situasi No. 1421 Tahun 1981, tertulis pemegang hak ABU BAKARBIN MACHFUD adalah orang tua dari Pemohon 1 dan mertua dari pemohon2.Bahwa benar sekarang Pemohon II NAJWA SALEH BAHANAN hendakmenjual rumah / tanah tersebut diatas untuk membiayai hidup dan Pemohon NAIMA MAHFUD juga hendak menjual rumah/tanah tersebut untukkeperluannnya ;2.

HUSNIMACHFUD) mempunyai harta berupa rumah/tanah Sertifikat Hak Milik Nomor45, Desa Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur,Gambar situasi No. 1421 Tahun 1981, tertulis pemegang hak ABU BAKARBIN MACHFUD adalah orang tua dari Pemohon 1 dan mertua dari pemohon2.Bahwa benar sekarang Pemohon II NAJWA SALEH BAHANAN hendakmenjual rumah / tanah tersebut diatas untuk membiayai hidup dan Pemohon NAIMA MAHFUD juga hendak menjual rumah/tanah tersebut untukkeperluannnya ;Menimbang, bahwa

(lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telahmenyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi padatanggal 30 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan bandingnomor 9/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Kbu;Membaca surat pemberitahuan permintaan bading nomor45/Pid.Sus/2018/PN.Kbu tanggal 31 Mei 2018 permintaan banding tersebutoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi telah memberitahukankepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama;Menimbang,

Terdakwa dihukum seperti tersebut dalamamar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa bukanmerupakan balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan, melainkanharus bisa memberikan pelajaran dan kesempatan untuk berbuat lebih baikdalam masyarakat, sehingga pidana tersebut harus diringankan sebagaimanatersebut dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmaka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 30 Mei 2018 nomor45

dikukuhan sebagai PKP terlebihdahulu.bahwa dalam melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha KenaPajak dilakukan secara jabatan oleh Terbanding, dan Terbandingtidak menggunakan Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003tetapi menggunakan peraturan yang berlaku pada tahun 2000.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat TerbandingNomor: S5488/PJ.07/2012 tanggal 13 Juli 2012 antara lainmenyatakan:Dasar HukumPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

Majelis atas surat keberatanPemohon Banding tanpa nomor tanggal 1 Desember 2010diketahui bahwa secara implisit Pemohon Banding menerimakoreksi jumlah penyerahan yang belum dikenakan Pajak Keluaransebesar Rp. 49.970.800.00 namun Pemohon Banding tidak maubila dikenakan tarif 10% dan meminta agar tarif Pajak Keluarandikenakan sebesar 2%.bahwa untuk dapat menggunakan tarif 2% (dua perseratus) makaPemohon Banding harus memenuhi persyaratan sesuai denganPasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesarRp.2.616.000,00 (Dua juta enam ratus enam belas ribu Rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor45/Pdt.G/2017/PN Bjm., tanggal 21 Pebruari 2018 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal

8 Pebruari2018;Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor45/Pdt.G/2017/PN Bjm., yang menerangkan bahwa permohonan banding dariKuasa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada KuasaTerbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Maret 2018 melalui JurusitaPengadilan Negeri Pelaihari, kepada Kuasa Terbanding Il semula Tergugat Ilkepada Kuasa Terbanding Ill semula Tergugat Ill masingmasing pada tanggal 23Februari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin,

Banjarmasin dan kepada Kuasa Turut Terbanding Il semula TurutTergugat Il pada tanggal 26 Februari 2018 oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Banjarmasin;Membaca memori banding tanggal 7 Maret 2018 yang diajukan oleh KuasaPembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarmasin oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana AktaTanda Terima Memori Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 8 Maret2018;Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor45

sebagai pelunasan hutang Tergugat sebagaimana diuraikan dalamperkara Nomor 45/pdt.G/2017/PN.Bjm, karena bilamana meneliti apa yangtertulis dalam Surat Perdamaian (Bukti T.15) tersebut pada angka 3tersurat bahwa perkara pidana dengan Laporan Polisi Nomor297/VV2017/KALSEL/SPKT Tgl. 2 Juni 2017 dimuka Dir.reskrim PoldaKal.Sel akan dicabut, dan ternyata dengan bukti T.16 atau P8 adahubungan benar proses pidana di Dir.reskrim Polda Kal.Sel telah dicabutPelapor atau. oleh Penggugat, sedangkan perkara Nomor45

Rt 11 Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung PalasBarat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II dan para saksidi muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2019telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor45

Perawan; Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon da Pemohon Il tidak adahubungan nasab, sesusuan, atau hubungan lain yang dapatmenghalangi pernikahan; Bahwa saksi mengetahui Selama ini tidak ada pihak lain yangmempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon dan pemohon II Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon dan Pemohon Iltidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon II belum dikaruniaKeturunan;Bahwa atas perintah Majelis Hakim melalui putusan sela Nomor45

teman dantetangga dari Pemohon sejak kecil jadi saksi kenal betul denganPemohon dan keluarganya;Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena adaperbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalamPaspor dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan, sertadokumen lainnya tidak sama sehingga menyebabkan pemohon kesulitandalam mengurus administrasi apapun;Bahwa disebutkan dalam Paspor Pemohon ada ketidaksamaan antarayang tertulis pada Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan nomor45

teman dantetangga dari Pemohon sejak kecil jadi saksi kenal betul denganPemohon dan keluarganya; Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena adaperbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalamPaspor dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan, sertadokumen lainnya tidak sama sehingga menyebabkan pemohon kesulitandalam mengurus administrasi apapun; Bahwa disebutkan dalam Paspor Pemohon ada ketidaksamaan antarayang tertulis pada Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan nomor45

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon danTermohon telah hadir di persidangan;Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidakberhasil;Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi aturanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 bellum mendapat Surat Keterangan/rekomendasi dariatasannya

tetap ingin rukundengan Pemohon dan berkeberatan bercerai dengan Pemohon; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhalyang tertera pada berita acara sidang di mana merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas ;wonnn Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memenuhi aturanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor45

Penggugat untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp1.486.000,00 (satu juta empatratus delapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan PengadilanNegeri Lamongan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabayadengan Putusan Nomor 366/PDT/2018/PT.SBY tanggal 26 Juli 2018 yangamarnya berbunyi sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;Dalam Eksepsi: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor45

Nomor 1108 K/Pdt/2019 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor45/Pdt.G/2017/PN Lmg, tanggal 2 Mei 2018;Dengan Mengadili Sendiri: Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untukseluruhnya; Menetapkan obyek sengketa adalah harta peninggalan Ngarminah BSamadi yang menjadi hak Para Penggugat/Para Pembanding sebagaiahli waris; Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding menguasai tanahobjek sengketa secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum; Menghukum kepada Para Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 13 April 1999,tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor45/45/1V/1999, tanggal 13 April 1999, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Kuningan;2.

SURAT : Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor45/45/1V/1999, tanggal 13. April 1999, yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan, yang telahdinazegellen dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya (diberi tanda P.1) ;2.

belah pihak yang berperkara danpara saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dalam surat Permohonan nyatertanggal 03 Januari 2011 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor:0048/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonannceraitalak terhadap Termohon dengan uraian/alasansebagai berikut1.Bahwa pada tanggal O01 Februari 2005, Pemohon menikahdengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan,Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor45

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban Nomor45/02/11/2005 Tanggal Ol Februari 2005; (P.1.)Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohontidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor45/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 23 Januari 2020;5.

Tigaratus tiga puluh satu ribu ); Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal23 Januari 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan tanpa dihadirioleh Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya dan Penggugat maupunkuasanya;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telahmengajukan surat permohonan banding yang diterima oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor45

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang(Kutipan Akta Nikah Nomor45/15/I/2015 tanggal13 Februari 2015);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah kos hingga Maret 2016. Selama pernikahantersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istrinamun belum dikaruniai keturunan;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor45/15/l/2015 tanggal 13 Februari2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanSumbersuko Kabupaten Lumajang, telah bermaterai cukup, telahcocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut diatas,Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masingmasing :1.

Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990;Bahwa, Termohon oleh Majelis Hakim telah diberi kKesempatan selama6 (enam) bulan untuk mengurus Surat Keterangan Melakukan Perceraiankepada Pejabat yang berwenang, akan tetapi setelah enam bulan berjalan,ternyata Termohon belum mendapatkan Surat Keterangan Perceraiandimaksud;Hal. 3 dari 9 hal.

Putusan adalah kesimpulan dari ketentuan undangundang yang diterapbkan dan dihubungkan dengan hasil pembuktian dipersidangan;Menimbang, bahwa ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor45 Tahun 990 adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukanmerupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan,maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenanganPejabat Tata Usaha Negara dan diluar materi pokok permohonan perceraianyang diajukan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim