Ditemukan 2539 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tripatria triharti trinarti triparto triarti triparteit tripartid triparti trimartia
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 10-03-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 25 Agustus 2016 — - ROHMAN (PENGGUGAT I) - SYAMSUDI (PENGGUGAT II) - ZUL IHSAN (PENGGUGAT III) - MARTHIN SAINFALAK (PENGGUGAT IV) - ADLI ROKAN (PENGGUGAT V) - ALVI SYAHRI (PENGGUGAT VI) - CHAIRUDDIN (PENGGUGAT VII) - M.USMAN (PENGGUGAT VIII) - MUHAMMAD YUSUF (PENGGUGAT IX) - MISWAN (PENGGUGAT X) - SUWARDI (PENGGUGAT XI) - HUSNI (PENGGUGAT XII) - M.HUSNI (PENGGUGAT XIII) - ALEX SYPHATARIS (PENGGUGAT XIV) - ANDI MARWANSYAH (PENGGUGAT XV) - SEDIMAN PANDIANGAN (PENGGUGAT XVI) - MUSTAFA KAMAL (PENGGUGAT XVII) - SUPARDI (PENGGUGAT XVIII) - SUPARDIYnto (PENGGUGAT XIX) - S.PAUNNO MANAHUTU (PENGGUGAT XX) - M.DAUD (PENGGUGAT XXI) - KUSNADI (PENGGUGAT XII) - SUHENDRATMO (PENGGUGAT XXIII) - ABU BAKAR SIDDIK (PENGGUGAT XXIV) - KAHARUSSIN (PENGGUGAT XXV) - ARIB NAWAWI (PENGGUGAT XXVI) - BASYARUDDIN (PENGGUGAT XXVII) - MOELANA JAIS (PENGGUGAT XXVIII) - MUKHTAR NASUTION (PENGGUGAT XXIX) - M.ARI ABDI (PENGGUGAT XXX) - IWAN KURNIAWAN (PENGGUGAT XXXI) - TETI SARI NASUTION (PENGGUGAT XXXII) - SUROWO (PENGGUGAT XXXIII) - SULAIMAN (PENGGUGAT XXXIV) - SYARIFUDDIN (XXXV) - PT. Maruta Bumiprima (TERGUGAT)
34 — 10
  • Bahwa TERGUGAT menganggap permasalahan ini tidak perlu diselesaikansecara Tripartit (tidak perlu diajukan permohonan penyelesaian kepadaMediator) sebab pada dasarnya masalah ini sudah diselesaikan secara Bipartit.Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan hal semacam ini dimungkingkansebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) dimana terhadap maksudpemutusan hubungan kerja itu telah dirundingkan kepada PARA PENGGUGATdan telah disetujui pula oleh PARA PENGGUGAT.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 26-02-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/PDT.SUS.PHI/2015/PHI/PN.BDG
Tanggal 22 Juni 2015 — SAEPULOH; SARTONO; JONI SUGANDA; FATHUL BAHRI; ECIN SETIAWAN, DKK; L A W A N; PT. DHARMESTA SWASTI MANDIRI;
128 — 56
  • Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikatburuh di suatu perusahaan diperlukan dalam rangka menentukan serikat pekerja/serikat buruh mana yang duduk di lembaga kerjasama tripartit ketenagakerjaan disuatu Kabupaten, Kota, Propinsi dan Nasional ;Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi angka 1 tersebut tidak beralasanhukum dan haruslah ditolak ;Terhadap eksepsi angka 2 :Menimbang, bahwa penerapan hukum acara perdata bertujuan untukmencari kebenaran formil, artinya hukum acara perdata tidak mencari
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 01-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 28/G/LH/2018/PTUN-SMG
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
PT. Havindo Pakan Optima
Tergugat:
Walikota Semarang
Intervensi:
Direktur PT.Petropack Agro Industries
902 — 2656
  • Petropack AgroIndustries (Penggugat) melawan Kepala DinasLingkungan Hidup Kota Semarang (Tergugat), hariKamis, tanggal 15 Februari 2018 tentangPencabutan Perkara No.76/G/LH/2017/PTUN.SMG (fotocopy sesualdengan salinannya);Berita Acara Verifikasi (Tripartit ) Lapangan dan Pemantauan terhadap sumber aduan bau yangdiduga dari PT. Havindo Pakan Optima atasHalaman 76 dari 151 Halaman Putusan Perkara Nomor:28/G/LH/2018/PTUN.SMG10.11.12.13.Bukti P 10Bukti P 11Bukti P 12Bukti P 13aduan PT.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 21-01-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 1 Juli 2015 — PT KOYO JAYA INDONSIA; L A W A N; DEDI KURNIADI, CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, WAHYU HARYADI,HERMANTO TOANI, NURDIN,DKK;
110 — 30
  • Bipartit antara Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi turut serta hadirjuga Tergugat Rekonpensi dengan Para Penggugat Rekonpensi terkait prosesPemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) Para Penggugat Rekonpensi, dalamperundingan Bipartit tidak ada kesepakatan dan Para Penggugat Rekonpensimenolak Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) yang di tawarkan oleh TergugatRekonpensi semata mata karena tidak beralasan Hukum, bahwa kesimpulanperundingan Bipartit Para Pihak sepakat untuk membawapenyelesaianperselisihan ke tingkat Tripartit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 02-03-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pdt.Sus-Phi/2020/PN.JKT.PST
Tanggal 8 September 2020 — VANY SALVINI, DKK >< PT. BERCA CAKRA TEKNOLOGI
599 — 316
  • Pada saat itu saksi pernah melihat ketika ingin ke toiletdan saksi melihat temanteman dari Serikat Pekerja mau masuk, tetapitidak boleh masuk oleh security. saksi bukan anggota Serikat Pekerja.Jika menggunakan nama Maybank Syariah saksi mengetahui ParaTergugat adalah anggota Serikat Pekerja, tetapi untuk menggunakannama BNIS, saksi tidak mengetahuinya;Bahwa saksi tidak tahu ada perundingan tripartit antara Perusahaan danPara Tergugat di Sudin Disnaker Jakarta Selatan. saksi tidak tahu adagugatan
    Perjanjian Bersama adalah sesuai dengan penawarantanggal 21 Mei 2019, yaitu: pesangon 2 kali PMTK, dibambah 2,5 kaliupab/gaji, dan penawaran kerja baru;Bahwa penawaran kerja baru tersebut untuk posisi jabatan atau grade(peringkat) yang sama, dengan upah/gaji yang sama, dan tanpa adaproses seleksi;Bahwa sehubungan karena ada beberapa yang tidak mencapaikesepakatan Perjanjian Bersama dengan karyawan, kita dari PerusahaanHalaman 192 dari 227 Putusan Nomor 47/Padt.SusPHI/2020/PN.JKT.PSTmeminta mediasi atau tripartit
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-10-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Januari 2020 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
IRWAN
230 — 567
  • Perundingan tripartit bisa melaluimediasi, konsiliasi dan arbitrase.> MediasiPenyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi olehseorang atau lebih mediator dari pihak Depnaker, yangantara lain mengenai perselisihan hak, kepentingan, PHKdan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan.Dalam mediasi, bilamana para pihak sepakat maka akandibuat perjanjian bersama yang kemudian akan didaftarkan diPHI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 K/PDT.SUS/2011
PT. MULTI GARMENTAMA; BUDIMAN, DKK.
90 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Und/KABSR/V1I/2010tertanggal 14 Juni 2010 untuk melakukan Pertemuan Bipartit Il, namun lagilagi sangat disayangkan Tergugat tidak datang ataupun mengirimkanKuasanya yang sah untuk memenuhi undangan tersebut ;Bahwa karena Undangan Penggugat untuk melakukan Perundingan/Pertemuan Bipartit tidak mendapat respon sama sekali, maka Penggugatmeminta kepada kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung melaluisurat Nomor : 042/Und/KABSR/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010, Prihal :Permohonan Mediasi/Pertemuan Tripartit
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-05-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 104/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 24 Agustus 2015 — ATEP; DONI; OOS; AMAY; ERNI, DKK; L A W A N ; CV SUNGAI INDAH;
196 — 32
  • Menimbang, bahwa setelah mencermaati isi gugatan para Penggugat ternyatapara pihak telah mengupayakan penyelesaian perkara A Quo pada tingkat Tripartit danpegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintahan Provinsi JawaBarat telah mengeluarkan Anjuran melalui Surat No.567/3723/Perlin. tanggal 11September 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak telah melakukanupaya penyelesaian perkara A Quo sesuai ketentuan pasal 8 UU No.2 Tahun 2004,akan tetapi surat Anjuran adalah proses
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-08-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 1 Maret 2017 — PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN); Melawan; IGNATIUS KRISTIANTO;
111 — 40
  • Atau perbuatan ataupelanggaran yang menurut akal sehat dan norma kepatutan tidak selayaknyadilakukan dan layak untuk dijatuhi sanksi pemutusan hubungan kerja ;Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat telahmelakukan tindakan skorsing terhadap Tergugat pada tanggal 14 Desember 2015 danPenggugat telah berupaya menyelesaikan perselisinan tersebut dengan Tergugat baik69menyelesaikannya dengan bipartit maupun tripartit namun gagal, berkaitan hal tersebutdiatas Penggugat mengajukan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 04-05-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
SUHENDRO WAHYUDI DK
Tergugat:
PT. INDEPENDENT GLASS FABRICATOR
193 — 41
  • selanjutnyadimohonkan agar Tergugat membayar hakhak Para Penggugatberupa upah proses, jaminan Sosial BPJS Kesehatan, JaminanBPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan hari hari libur nasional ;Walaupun Perselisihan Hak menurut UU No. 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan penyelesaiannyamelalui Pengadilan Hubungan Industrial, tetapi persyaratandiproses dan diterimanya gugatan perselisihan oleh Pengadilanharus terlebih dahulu dilaluinya prosedur penyelesaian padatingkat Bipartit dan Tripartit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — PT GRAHA SARANA DUTA (GSD) VS 1. AJI SUPRIAJI, DKK
68 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Salah Pihak (error in persona);Menimbang bahwa terkait poin 1 s/d 3 eksepsi Tergugat II dan Tergugat IIImengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, premature dansalah pihak (error in persona) karena dalam permasalahan perkara aquopara pihaknya sebenarnya hanya PT Graha Sarana Duta selaku TergugatIl dan Koperasi Sarana Sejahtera selaku Tergugat Ill dan antara ParaPenggugat dan Tergugat belum pernah ada bipartit maupun tripartit sertabelum ada permasalahan sebelumnya maka setelah
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-09-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 15 Desember 2016 — SUSENO, DKK LAWAN PT. SUMBER KARINDO SAKTI
60 — 67
  • yaitu adanya bukti Putusan PengadilanNiaga yang menjatuhkan pailit terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya mengajukan bantahan ataseksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya adalah : Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaianperselisihan hubungan industrial, jelas telah mengatur tahapan penyelesaianyang dmulai dari tahap bipartit sampai dengan peradilan hubungan industrial;Putusan No. 171/Pdt.SusPHI/2016/PN Mdn halaman 80Bahwa pada tingkat Tripartit
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
1.DEWI MAYA SARI
2.AFRIADI
3.ENA ZAHARI
4.NADYA ANGGRENI JUFNAIDI
5.SYAHRIAL. S
6.IRNADI
7.ERIZAL SAPUTRA
8.GUSNEDI
9.MUHAMMAD HATTA
Tergugat:
PT. IGASAR
90 — 22
  • Bahwa Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini diajukan setelah melewatiproses bipartit dan mediasi tripartit, sebagaimana ketentuan UU Nomor 2 tahunHal 20 dari 123 Putusan No; 2/Pdt.SusPHI/2021/PN.Pdg14.15.2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni dengandikeluarkannya Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padangsebagai berikut; untuk Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5,Penggugat 6 dan Penggugat 7, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-08-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 20-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 1 Maret 2017 — PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN); Melawan; Ir.HARIBES ALINOESIN;
104 — 35
  • Atau perbuatan ataupelanggaran yang menurut akal sehat dan norma kepatutan tidak selayaknyadilakukan dan layak untuk dijatuhi sanksi pemutusan hubungan kerja ;Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat telahmelakukan tindakan skorsing terhadap Tergugat pada tanggal 14 Desember 2015 dan74Penggugat telah berupaya menyelesaikan perselisinan tersebut dengan Tergugat baikmenyelesaikannya dengan bipartit maupun tripartit namun gagal, berkaitan hal tersebutdiatas Penggugat mengajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-12-2014 — Upload : 08-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 10 Desember 2014 — 1. TAUFIK HIDAYAT, DKK VS PT. ALANDICK INDONESIA
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Para Tergugat Rekonpensi sejak Bipartit, Tripartit dengan AnjuranNo.: 5253/1.838 tertanggal 26 Oktober 2010 dari Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tidak Pernahmeminta izin dari Perusahaan Penggugat Rekonpensi untuk meninggalkanpekerjaan diwaktu dan hari kerja, dan secara arogan menolak untukbekerja, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara layak.Berdasarkan halhal tersebut di atas, serta tentunya juga didukung oleh faktafakta serta buktibukti yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-08-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — 1. ADE NURDIN, DKK VS PT. HASURA MITRA GEMILANG (diwakili CIOFEN CHANDRA/Direktur Utama
141 — 369 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam perundingan tripartit ini,yang dipimpin oleh Mediator Bpk. Wargo, tidak ada titik temu apa yangmenjadi tuntutan para pekerja sebagaimana tersebut dalam risalahperundingan(Vide Bukti P 14 dan Bukti P 15);Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 bertempat di DisnakerKabupaten Tangerang, pukul 10 WIB, diadakan perundingan bipartit antaraPengusaha (diwakili personalia perusahaan, Bpk. Fitri Yansyah dan Bpk.Rizantyo Heveadi) dengan pengurus Basis SP Gaspermindo PT.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
323 — 157
  • dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan dihnubungkan pula dengan Pasal 44 ayat(1) UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, serta Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, mengisyaratkan bahwa Mekanisme PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial diwajibkan terlebih dahulu melaluiHalaman 54 dari 147 halaman Putusan No: 21/Pdt.SusPHI/2019/PN.JapProses Perundingan atau Upaya Perdamaian pada tingkatan Bipartit,Tripartit
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 15-04-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 66/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 24 Nopember 2014 — HENNY ANDRIANTO ; ADI PRATIKNO; RISNANDAR; RACHMANTO ABDULLAH; LAWAN; PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN IPTN;
118 — 37
  • Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negerisetempat.Bahwa dari ketentuanketentuan sebagaimana terurai tersebut diatas, dapatditarik kesimpulan :a.bahwa pengajuan gugatan mengenai sengketa Perselisihan HubunganIndustrial sebelum diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrialwajib diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan yang ditempuhsecara bipartit dan/atau tripartit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 21-12-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 5 September 2019 — CAROLINA HUTAPEA, DKK >< PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
255 — 161
  • Pst.mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarah pada tingkatBipartit dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit pada anjuran MediatorKantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaSelatan dengan mengeluarkan Anjuran Nomor: 2483/1.835.3, Tertanggal 05Juli 2018, (Lampiran Gugatan Para Penggugat), maka Majelis Hakimberpendapat bahwa para pihak telah melakukan proses penyelesaianperselisihan sesuai prosedur Pasal 3 juncto dan Pasal 8 UndangUndangNomor 2 Tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2015
Tanggal 1 September 2016 — Ir. IRWANSYAH bin MANSYUR, dkk
168 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • segera diselesaikan dengan mengakomodir Kenyataan adanya hambatan pekerjaan dari kelompok Mas tersebut.Sehingga dalil Penuntut Umum juga tidak terbukti;PENDAPAT PENUNTUT UMUM:Bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim menyebutkanpendapatnya seperti tersebut di atas, tanoa mempertimbangkanalatalat bukti lain dan faktafakta hukum yang diperoleh selamadalam persidangan, karena berdasarkan bukti yang kami JaksaPenuntut Umum ajukan didepan persidangan berupa foto copy/asli1 (satu) lembar pertemuan tripartit
    Mitra Karya Konsultanmengadakan pertemuan tripartit dan disepakati bahwa pekerjaandibagikan/dialinkan kepada pihakpihak yang telah disepakati,keterangan Saksi Tanrizal, S.T. bin Muhammad Nur, menyatakanBahwa ada pekerjaan borongan yang dilakukan oleh saksi Fadlondan saksi Samsul Bahri, dan keterangan Saksi Suryadi bin M. Ali,yang menyatakan Bahwa saksi membenarkan dokumen yangdiperlihatkan yaitu rincian pembayaran subkontraktor antara saksiselaku Site Manager dengan saksi Fadlon.