Ditemukan 2774 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kebiasaan kegiatan kebijakan kebebasan kedinasan kediaman kebidanan kebiasanã kebiatan kebisaan kebasan
Pengadilan PA MERAUKE Perdata Agama Perceraian
Register : 26-04-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA MERAUKE Nomor 98/Pdt.G/2016/PA.Mrk
Tanggal 3 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 16
  • Ibu danBapak Hakim Yang Terhormat sekali lagi uraian Penggugat tentangkemadirian, kedisiplinan dan tanggung jawab menurut Tergugat hanyamencaricari alasan belaka dan sebagian besar uraian Pengguat tentangmencontoh kehidupan orang tidak perlu ditanggapi lagi karena rasanyasudah cukup apa yang dinyatakan Penggugat sudah bisa menggambarkansifat, kepribadian, kebiasan dan perilaku Penggugat yang bertolak belakangdengan anganangannya yang terlalu tinggi kalau tidak diimbangi dengantindakan/perbuatan yang
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN BATURAJA Nomor 456/Pid.B/2020/PN BTA
Tanggal 24 September 2020 — Penuntut Umum:
ADE CHANDRA PRAKARSA, S.H.
Terdakwa:
ALPI APRIANSAH BIN HELMI YUNIZAR
64 — 4
  • Sukses Jaya Permata Cabang Baturaja melalui Terdakwasebagaimana Faktur Penjualan Nomor 034SH200300698 tanggal 28Mei 2020; Bahwa tanda tangan pada Faktur Penjualan Nomor034SH200300698 tanggal 28 Mei 2020 bukanlah tanda tangan saksi,dikarenakan kebiasan di toko milik saksi setelah menerima barangkemudian nota tersebut saksi tanda tangani kemudian diberikancap/stempel:; Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui jika toko miliknyatelah terdaftar sebagai pelanggan/coustomer di perusahaan PT SuksesJaya
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 37/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 19 Maret 2014 — - PIRMAN MUBAROK
86 — 28
  • pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baikSwasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhalpenyalahgunaankewenangan, apabila perbuatanyang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untukmelakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada halyang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Blg
Tanggal 10 Agustus 2015 — MIMI SUMIATI, DKK LAWAN Ahli Waris dari Alm. SENANG SIJABAT, DKK
62 — 58
  • melewati tanah terperkara;Bahwa saksi kenal dengan Amar Japatik Sijabat dan Biliater Sijabat;Bahwa dahulu saksi melihat Ama Senang Sijabat bersama denganisterinya Br.Situmorang mengusahai tanah terperkara denganmenanam bawang;Bahwa Senang Sijabat mengusahai tanah tersebut pada tahun 1986;Bahwa setahu saksi Ama Senang Sijabat mengusahai tanahterperkara tersebut karena warisan dari nenek/ompungnyaberdasarkan cerita dari orang tuanya;Bahwa saksi tidak mengetahui nenek/ompungnya Ama SenangSijabat;Bahwa kebiasan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 188/Pdt.G. ARB/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Juni 2014 — PT Karya Bersama Takarob MELAWAN 1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia 2. PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk
311 — 189
  • Peraturan Prosedur BANI, untukmempertimbangkan hukum perjanjian serta praktek dan kebiasan, yangselengkapnya kami kutip :7. Hukum Yang MengaturHukumyang mengaturmaterisengketa adalah hukum yang dipilihdalam perjanjian komersial bersangkutan yang menimbulkan sengketaantara para pihak. Dalam hal oleh para pihak dalam perjanjian tidakditetapkan tentang hukum yang mengatur, para pihak bebas memilihhukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama.
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 26-05-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 06-07-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0378/Pdt.G/2015/PA.Mtp
Tanggal 7 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 3
  • Fotocopy Surat Pernyataan bersama Termohon dan anakanaknyatanggal 10 Juni 2015 tentang kebiasan nafkah dari Pemohon untukTermohon dan anakanaknya sebelum Pemohon dan Termohon berpisahyang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesualdengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf;9.
Pengadilan PN LEMBATA Perdata
Register : 03-02-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PN LEMBATA Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbt
Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat:
THOMAS TUAN TUKAN
Tergugat:
1.RAFAEL RAE
2.Pemerintah RI Cq. Gubernur NTT, Cq. Bupati Lembata
3.Pemerintah RI Cq. Kepala Kanwil BPN Prov NTT Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Lembata
4.Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Cab. Lewoleba
5.Pimpinan PT. Bank BRI Tbk Cabang Pembantu Lewoleba
Intervensi:
1.Kosmas Dori Tukan
2.Yulius Fransiskus Miku
139 — 64
  • suami sah dari Istri yang dihamili oleh orang lain danHalaman 15 dari 81 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbtyang berhak menerima denda adat adalah Suami sah dari Istri yang dihamiliorang lain sedangkan pihak perwakilan sekalipun atas nama suku atau mewakilikeluarga kandung tetapi tidak seijin suami sah dari Istri yang dihamili tidakmemiliki hak dan kewenangan untuk mengambil tindakan apalagi memiliki Objekyang berupa tanah atau Gading yang adalah objek dari denda adat;Oleh karena adat istiadat atau kebiasan
Pengadilan PN KEBUMEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-01-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN KEBUMEN Nomor 1 /Pdt.G/2016/PN Kbm
Tanggal 22 Agustus 2016 — NY. ENIE SUPRAPTINAH - penggugat 1. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Negara BUMN R.I. Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. C.q. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta C.q. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kebumen 0032, - TERGUGAT I 2. Prayoga Hadi Wasana - TERGUGAT II
173 — 171
  • Perlakukan Tergugat a quo, Jelas tidak hanyabertentangan dengan Hukum, namun telah keluar dari prinsiptatasusila,moralitas dan keyakinan Agama, sehinggaperbuatannya telah bertentangan dengan asas kepatutandalam masyarakat hukum Indonesia bahkan Internasional.dan/atau bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapatdalam masyarakat hukum, dalam hal ini Perbuatan danPerlakukan Tergugat yang telah menghilangkan Hak hakPenggugat, JELAS dan TERBUKTI bertentangan denganHukum dan Kaidah Tata Susila serta kebiasan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 612/PID.B/2010/PN. SMDA
Tanggal 2 Desember 2010 — H. ABDULLAH, SE.MM
104 — 15
  • maka harus memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)tahun berjalan =;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam perkara inibahwa dalam rapat panitia tanggal 14 Mei 2007 yang turutdihadiri terdakwa selaku anggota panitia, maka panitia denganmengacu) kepada SK Walikota Samarinda Nomor 39 tahun 2004sePasal 10 huruf a, yang berbunyi harga tanah didasarkan atas3 (tiga) kriteria yaitu : harga standarisasi yang ditetapkanwalikota, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan nilai jual6setempat secara nyata serta kebiasan
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 11-04-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Pmn
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
1.MUZAKIRUDDIN
2.KADARIA
3.SUDIRMAN RKY BASA
4.ZULKARNAINI
5.EPI SUSANTI
6.EMAWATI
7.DARMAWATI
Tergugat:
1.TIAZIN
2.AMIR
67 — 14
  • Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa menurut kebiasaan pemilikgadai harus memberikan bagi hasil panen padi sebanayk 20 % kepada pemiliksawah bahwa dalil Penggugat tersebut adalah mengadaada dan tidak beralasanhukum dan tidak pernah diberlakukan dalam kebiasan adat minang kabau danjuga tidak ada dalam perjanjian antara Tergugat dengan Dawiyah(almh) dan jugatergugat bukanlah penerima gadai dan dalil itu hanyalah karangan Penggugatsendiri;9.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 43/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
HARTONO, SH
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
EFFENDY
341 — 279
  • Kepala Desa terpilin sebagai obyek sehingga Gugatan,yang mana diuraikan panjang lebar dalam gugatan Penggugat substansidari proses Pilkades yang seharusnya diuji adalah Surat Keputusan PanitiaPilkades Pekarungan Aquo yang merupakan keputusan konstituf yangmemiliki korelasi langsung dengan dalildalil Penggugat, oleh karenanyagugatan Penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima.GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBELBahwa gugatan Penggugat cacat formil karena secara konsep gugatantelah mengandung kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 25/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 16 Januari 2014 — - BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd
86 — 31
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan olehorang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah ataudiarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakanuntuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justrubertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yangdimilikinya ;c.
Pengadilan PN SUKADANA Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 01-06-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN SUKADANA Nomor 9_Pid_B_2016_PN_SDN
Tanggal 1 Juni 2016 — pidana -Ibrahim Bin Jafar
74 — 25
  • Lampung TimurTerdakwa Ibrahim mendengar ada keramaian di rumah Almarhum Yusufdan Terdakwa datang ke rumah tersebut;Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila di rumah Almarhum Yusuf ada acaraTahlilan;Bahwa terdakwa melihat banyak orang yang ada melempari rumah sdrYusuf dan sekitar jam 22.00 WIB melihat Rombongan warga DesaMalang Sari dievakuasi oleh anggota kepolisian;Bahwa Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan membawa sebilahgolong yang ada sarungnya karena sudah menjadi kebiasan kemanamana membawa golok
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 14-05-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 04-09-2020
Putusan PN BENGKALIS Nomor 251/Pid.B/LH/2020/PN Bls
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
EDMON RIZAL, SH
Terdakwa:
MUJIMAN Bin Alm. ROSIDIN
311 — 50
  • 2009dinyatakan 2 hektar untuk kebaran dengan skala luas; Bahwa yang ada dalam UUPPLH mengenai kewajiban PemerintahDaerah; Bahwa Ahli sebelumnya pernah melakukan penelitian terhadap perkaraini; Bahwa terhadap pembuangan punting rokok secara sembarangan Ahibelum pernah membuat penelitiannya; Bahwa kewajiban dari masyarakat harus menjaga lingkungan, namunPemerintah Daerah dalam hal ini yang dibebankan untuk dapat membinamasyarakat agar masyarakat tidak melakukan perbuatanperbuatan yangmerusak lingkungan; Bahwa kebiasan
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN GRESIK Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gsk
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
SUKAMTO
Tergugat:
PT. EVER AGE VALVES METALS
Turut Tergugat:
PT. BALADHIKA MAJAPAHIT
189 — 35
  • dengankualifikasi telah mengundurkan diri harus batal demi hukum, sehingga beralasanhukum oleh karenanya Penggugat menuntut untuk dipanggil dan dipekerjakan lagioleh Tergugat pada bagian semula berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tidaktertentu, maka terhadap perbedaan dan adanya pertentangan dalil Para Pihaktersebut Majelis Hakim akan memeriksa bermula dari terlebin dahulu fakta yangsebenarnya terjadi di dasarkan pada alasanalasan hukumnya dalam perkara a quodengan mempertimbangkan hukum, perjanjian, kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 23 Juli 2014 — - 1.MASLIA QOMAR - 2.DENY SAPUTRA
71 — 47
  • penyalahgunaankewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untukmenguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karenajabatan atau kedudukan yang dimilikinya;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapatterjadi apabila :e Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabilaperbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnyaberhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salahatau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-04-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 29-05-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 49/Pdt.G/2012/PN.YK
Tanggal 12 Desember 2012 — YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN "TUJUH BELAS"YOGYAKARTA melawan 1.BEDA SAKTI RINHARJANTO, SH.M.Hum, 2. Ny.MARCELA RINHARTATI, 3. AGATHA RINHARJANI, BSc SIP , 4. MARGARETHA RINHARJATI, 5. RIN HARNANI RIDWAN
134 — 34
  • sebelum berlakunyaUndang Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun setelah berlakunyaUndang Undang ini dan dalam waktu paling lambat tahun setelah itu harusmemberitahukan kepada Menteri, yang tidak melakukan hal tersebut tidak berhakmemakai kata Yayasan didepan namanya dan berdasarkan keterangan Saksi AhliDr Y SARI MUKTI WIDIYASTUTI, SH MHum yang pada pokoknya menyatakanpendirian Yayasan sebelum berlakunya Undang Undang No 16 Tahun 2001 joUndang Undang No 28 Tahun 2004 adalah berdasarkan kebiasan
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perjanjian
Putus : 04-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 167 / PDT / 2019/ PT DPS
Tanggal 4 Nopember 2019 — 1. GO LIOK TJIOE”, dkk melawan 1. A.H.C. MANAGEMENT Pte Ltd, dkk,
387 — 1300
  • Bahwa tindakan Para Tergugat selaku pelaku usaha tidak memberikaninformasi secara jelas, lengkap dan utuh dengan tidak memberikansalinan Dokumen Pemberitahuan, Konstitusi maupun Regulasi HomeClub sebelum Para Penggugat menandatangani Perjanjian PembelianKeanggotaan dan Persetujuan Keanggotaan yang didalamnya berisiinformasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Penggugatbertentangan dengan Azas Kebiasan, Kepatutan dan Kehatihatian.3.1.3.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2014 — Putus : 25-07-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 23/PID.SUS/TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 25 Juli 2014 — - JASMAN HADI, SH
87 — 30
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apakah apabila peluangyang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidakseharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugaspekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;c.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 24-09-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 24/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
Yan Indra, S.Sos., M.Si.
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
239 — 312
  • terpengaruhioleh budaya Parlementer sehingga kedudukan peraturanMenteri dan Instruksi menteri, masih berada dalam hirarkiePeraturan PerundangUndangan sekalipun berada pada urutanterakhir, pada masa reformasi, kondisi hirarkie PeraturanPerundangUndangan menjadi salah satu objek reformasihukum kearah yang lebih baik, yakni dengan menghilangkanposisi peraturan menteri dalam Peraturan PerundangUndangan sekalipun demikian, nyatanya Peraturan atauKeputusan Menteri terus hadir hingga sekarang, seakanmenjadi kebiasan