Umar Samiun melalui utusannya meminta Terdakwa untuk merubahberita permintaan maafnya dengan menulis bahwa itu berita bohong,namun Terdakwa menjawab kalau seperti itu maka Terdakwa menurunkanberita hoax, maka Terdakwa tidak merubah permintaan maafnya ; > Bahwa hak tolak artinya jika proses penyidikan Terdakwa di paksa untukmemberitahu siapa sumber terkait dengan berita ini maka Terdakwa mempunyai hak tolak untuk itu ;> Bahwa adapun alasanya yaitu agar yang memberitahu sumber terlindungi dari hukum

dan si terhasut yang melakukan perbuatan yangdikehendaki oleh si penghasut; Bahwa menurut Ahli bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TerdakwaIr.Khairi Amri dan WAHYU RASASI PUTRI tersebut tidak dapatdikategorikan telah memenuhi unsurunsur tindak pidana ujaranmenyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasakebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakattertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong (HOAX

Bahwa apa yang disampaikan oleh para penggugatdalam repliknya, banyak didalamnya hoax atau berita bohong dan menjuruskepada fitnah bahkan salah seorang dari penggugat yaitu Haji Muhsan bisadikatakan adalah orang yang tidak dapat dipercaya sebab dia pernahdibelikan sapi oleh Haji Sahirudin (ayah dari tergugat 7,8,9,10,11,12,13,14)dengan catatan akan membagi hasil, tetapi dalam penjelasan Haji Muhsanmenjualnya diamdiam tanpa sepengetahuan Haji Sahirudin dan sayaSamsul Hajmi (tergugat 9) pernah juga

persidangan ; Bahwa dalam kasus ini oleh karena wartawan tidak diperiksa ataumenjadi saksi atau tidak dijadikan Terdakwa maka kasus ini menurut ahlitidak terang benderang karena wartawan tidak diikutsertakan maka kasusnyaakan asumtif apabila wartawan tidak dapat maka dapat statusnya dinyatakanDPO; Bahwa menurut ahli konten yang ada di Siantar News tersebutmenyangkut kepada ketentuan pasal 55 sedangkan konten yang dimasukkanke facebook adalah konten yang menjadi tanggungjawab pribadi; Bahwa berita hoax

Bahwa saksi kenal bimo tahun 2014.Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.Bahwa terdakwa mencalonkan sebagai wakil bupati di bekasi dan saat ituada pilkada di DKI.Bahwa diminta untuk mendukung terdakwa di bekasi dan mendukung Anis diDKI Jakarta.Bahwa kegiatan terdakwa untuk difoto dan dikirim ke admin.Bahwa saksi kenal fahrul di bekasi.Bahwa kalau memakai hp saksi maka bimo tidak percaya sehingga pakai hpterdakwa.Bahwa pesan terdakwa boleh nulis tetapi jangan hoax dan fitnah,

.06/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Hukuman DisiplinBerupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Atas Nama PENGGUGAT,bahkan dalam pemberitaan dari pejabat humas Kementerian Agraria DanTata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiadipublikasikan bahwa PENGGUGAT telah merugikan keuangan negarasebesar 1,4 Trilyun, menurut PENGGUGAT keuangan negara yang manayang telah dirugikan PENGGUGAT dan hanya pemberitaan tidak benar(hoax

Bahwa Tergugat I menolak Gugatan Penggugat terhadap TurutTergugat 1 berdasar dalil kebohongan penipuan / hoax kejahatanuntuk mengelabui Majelis Hakim dalam menangani perkara ini yaitusertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 1 yaknisertifikat hak milik No. 298 ukuran + 73 m2 dan No. 319 ukuran + 171m? atas nama Tergugat 2, sertifikat hak milik No. 318 ukuran + 73 m2atas nama Tergugat 3, hartarti nurdin 5 sertifikat No. 297 ukuran +264 m?

berita dikalangan para Penatua dan Jemaat yangmenyebutkan bahwasanya salah satu keputusan dalam RapatHuria 01 Februari 2020 adalah membebastugaskan Penatua danmengenakan RPP terhadap Jemaat.Bahwa akan halnya keputusan dalam Rapat Huria 01 Februari2020 yang menyebutnyebut akan membebastugaskan Penatuadan pengenaan RRP kepada Jemaat, semula oleh mayoritaskalangan Penatua termasuk Pengggugat IXVIII begitu juga kalanganJemaat termasuk Penggugat XIXXXIX menganggap itu hanyalahberita bohong atau isu mirip hoax

pejabat kantorPertanahan kota samarinda, juga Penasehat Hukum yang mempraktekancaracara tidak patut atau tidak beradab bersamasama dengan klien nya,telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum unsur PidanaFitnah, pemalsuan surat, penipuan, perusakan barang , penyerobotan,Laporan palsu dan kesaksian Palsu serta pula Perbuatan melawan Hukumunsur Perdata yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGATsebagai warga Negara, baik material maupun immaterial;Bahwa sejak diopinikan dengan kabar hoax

84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDIPembanding/dahulu Tergugat tersebut adalah memutar balikkan faktapersidangan dan yang Benar keterangan Saksi Wa Ode Nurjanahtentang hubungan kekerabatan keluarga antara MURTIYAH (ic.Penggugat/Terbanding) dengan Ibu Saksi adalah Bersepupu 3x yaituAyahnya MURTIYAH dengan Neneknya Saksi adalah Bersepupu 2x.Jadi keterangan Saksi Wa Ode Nurjannah yang dituangkan olehPembanding/dahulu Tergugat didalam Memeori Bandingnya tersebutadalah Tidak Benar dan Mengadaada alias Hoax

adalah dalilyang tidak masuk akal karena:e.1.PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikandiundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021,sehingga tidak bisa digunakan untuk menguji sah tidaknyapelaksanaan penelitian dan keabsahan administrasi persyaratanbakal calon perangkat desa Turirejo, yang dilaksanakan tanggal 15Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;2.Bunyi Pasal 2 ayat (3) huruf b PP No. 57 Tahun 2021 adalah tidakseperti yang didalilkan Penggugat alias hoax

Berdasarkan uraian tersebut diata, sudah sangat jelas dan terang bahwaapa yang didalilkan oleh Pembanding / Penggugat dan Pembanding II /Penggugat II pada bagian awal memori bandingnya adalah upaya dariPembanding / Penggugat dan Pembanding II / Para Penggugat II untukmengaburkan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu mohon agar MajelisHakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang akan memeriksa dan mengadiliperkara aquo tidak terpengaruh dengan isuisu dan hoax murahan atauberita burung/isapan jempol yang

Bahwa kaitan dengan eksepsi Tergugat pada poin ke5 terkait dengan Logoyang menyerang Pribadi Kami sebagai Kuasa Hukum Penggugat, Penggugattidak perlu untuk menanggapi sebab bukan bagiandari materi Pokok Perkara.Namun hanya menyampaikan saja bahwa sangat Manusiawi jika diantaraManusia saling mengingatkan namun bukan dengan cara berupa ancamansebab jangan sampai menimbulkan hoax, Fitnah maupun ujaran kebencian.Jika Profesi Advokat merupakan Profesi yang Mulia maka Mari kita jagaKemuliaannya;DALAM POKOK

Berita Online dengan Link : https://www.ayosurabaya.com/read/2020/09/18/2975/video-aktivis-antimasker-viral-sebut-corona-di-banyuwangi-bohong;

- Screenshoot Berita Online dengan Link : https://republika.co.id/berita/qgto504922000/viral-video-pria-sebut-covid19-di-banyuwangi-bohong;

- Screenshoot Berita Online dengan Link : https://www.afederasi.com/breaking-news/viral-beredar-video-aktivis-anti-masker-anggap-kematian-karena-corona-di-banyuwangi-hoax

Ternyata tujuan nya hanya untuk MENYEBAR HOAX melaluipernyataan seorang anggota DPRD DKI bernama PrabowoSoenirman. Maka, setelah diklarifikasi dengan semua BUKTI (FOTOdari OBROLAN WA serta Surat kepada Media Online PenyebarHOAX dan Surat Protes kepada MPPN, MPW, Kemenkumham RIterlampir) Prabowo Soenirman juga difitnah melalui sejumlah MediaOnline. Jadi baik Pengurus P3SRS GCM, dan Stephanie MariaLilianty serta Prabowo Soenirman samasama KORBANHOAX. Terlampir T20,T21, T22;3.

Adhlie Kurnia Sirait dan Saksi Sofian TeojuiBuulolo bahwa telah melakukan penyelidikan, penyidikan dan prosespenangkapan terhadap Pemohon yang telah dilaporkan sehubungan dengantelah melakukan pencemaran nama baik atas pemilik Kafe Nagaya yang terletakdidaerah Marendal dimana Pemohon telah mengunggah berita hoax di akunfacebook milik Pemohon;Halaman 109 dari 115Putusan Nomor 27/Pid.Pra/2021/PN MdnMenimbang, bahwa Pemohon ditangkap karena telah melakukan tindakpidana pencemaran atas pemilik Kafe Nagaya

Sehingga bukan merupakan berita bohong dan bukan fitnah.Bahwa, begitu juga dengan press release yang dibuat oleh Tergugat jugamerupakan fakta sebenarnya, bukan merupakan berita bohong/hoax danbukan pula fitnah sehingga tidak dapat dikualifisir sebagai pencemarannama baik.Oleh karena itu, Sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang mengadilidan memutus perkara aquo menolak gugatan aquo atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima karena belum ada proses hukumsecara pidana yang membuktikan

kemedia online www.beritasulsel.com ;Foto copy Surat Pimpinan Redaksi Berita Trans tanggal 26Desember, perihal Pemberitahuan Hak Jawab dan Permintaanmaat ;Foto copy Berita Trans tentang Hak Jawab SPEDI ;Foto copy Surat dari Pimpinan Redaksi online Fajar.co.id tanggal28 Desember 2016 ;Foto copy Surat dari Dewan Perss R.I. tanggal 3 Januari 2017,Perihal Tanggapan ;Foto copy printout dari media online Dream.co.id dan TVone,tentang banyaknya informasi/pemberitaan pada media online yangbersifat fitnah hoax

Sedangkan disisilain Para Pembanding tidak menjelaskan lebih lanjut mengenaikeabsahan informasi tersebut terutama mengenai sumber informasisehingga informasi yang disampaikan oleh Para Pembanding hanyamerupakan hoax yaitu pemberitaan palsu yang tidak dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya yang sudah sepantasnyauntuk diabaikan.

/suara.com//dengan judul Geger Pelecehan di Kolam Renang Citos, Polisi BelumHalaman 56 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.78.79.80.81.82.83.84.85.P22.aDapat Laporan tanggal 02 Desember 2020 (Fotokopi sesuai denganasli);: Perbandingan Penanganan Kasus Viral oleh KPAI Periode 20172022(Fotokopi sesuai dengan asli);P22.b :Unduhan dari internet https://lensabangkabelitung.com/2017//11/kpaiP22.CP22.dP23P24P25P26sebarberitahoaxgubenurbabelmarahbesar dengan judul beritaKPAI Sebar Berita Hoax