SURAT NOMOR : SR-876/PW09/5/2014, TANGGAL 22 AGUSTUS 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuanga Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Kota Serang-Batas Kota Tangerang Tahun 2012, yang dikeluarkan oleh BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA;10.

Hal 72 dari 111 Hal (Putusan No 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb)Temuan itu bisa temuan administratif murni tidak ada kerugian keuanganNegara bisa administratif dengan kerugian keuangan Negara bisakesalahan yang didalamnya ada perbuatan pidana yang menimbulkankerugian keuanga Negara maka rekomendasi BPK ini mengikat untukdiikuti sesuai dengan Undang Undang 15 tahun 2004 ;Kalau kembali kepada filosofi hukum administrasi yang sifatnya restoratifPP Nomor 105 tahun 2000 itu maka pengembalian kerugian keuanganNegara

Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Bungo menindaklanjuti dengan menerbitkan SP2DNomor : 0377/4.04.01.02/SP2DLS/2018 senilai Rp. 440.034.554,00 (EmpatRatus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima PuluhEmpat Rupiah) sehingga Rekening Pemerintah Dusun Air Gemuruh denganNomor Rekening : 3001426108 yang memiliki Saldo awal sebesar Rp.151.362,75 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh DuaRupiah Tujuh Puluh Lima Sen), menerima pembayaran dana bagi hasil danbantuan keuanga

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuanga Desa Pasal 63 ayat (4), (5) dan (6) yangmenyataka bahwa : ayat (4) : Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlahtertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa; ayat (5) : Jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)paling banyak sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ; ayat (6) : Dalam hal kaur kKeuangan menyimpan uang tunai lebihdari Jumlah Uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 TAhun 2018 tentangPengelolaan Keuanga Desa yaitu pada Pasal 63, 64 dan Pasal 67 .

Uang Negara yang dikembalikan 27.552.000,00Jumlah 511.961.543,00 Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 219.198.457,00, (dua ratus sembilanbelas juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah)yang merupakan kerugian keuanga negara sebagaimana tersebut pada LaporanBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau NomorSR451/PW04/5/2017 tanggal 18 Desember 2017;Menimbang, bahwa kemudian pada bulan April 2014 (tanpa tanggal) saksiNOVIAR INDRA PUTRA NASUTION

Senapati agar menyelenggarakan RUPS dan selanjutnyamengembalikan komposisi kepemilikan saham Haminanto Adinugraha semulasahamnya 12.500.000 saham menjadi sebanyak 4.500.000 lembarsebagaimana tertuang dalam Akta No. 5 tanggal 10 Agustus 2016 dalam waktu1 (Satu) minggu);Bahwa terkait surat Bukti P9/ T8 PenggugatII diundang oleh OtoritaJasa Keuangan Bukti P10 (Surat dari Otorita Jasa Keuanga tertanggal 31 JuliHalaman 108 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.JktSel2017 ditujukan kepada

Perubahan Anggaran (RKAP) danDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Memverifikasi Dokumen Pengajuan Anggaran untuk membiayai /membayar suatu kegiatan keBadan Keuangan Daerah" Bahwa selain sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangansaksi jugasebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan OPD" Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Penata Usahaan KeuanganOPD di Dinas Sosial Kota Pagar Alam berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam, tugas dan tanggung jawabsebagai Pejabat Penatausahaan Keuanga

Abd. 16 lag ,awaban4 Rah D b 3,500,000.anman, seme Keuanga 3,500,000.00 SKM 2014 . 00ndiPuskesmasSondosondoMonevPenyusunan Lap.PertanggLainyo 16 ung5 Lanunu, Desember Jawaban 3,500,000. 3500,000.00S.Kep 2014 Keuanga 00ndiPuskesmas NusaJayaJumlah 17,500,00000 3,500,000.00 14,000,000.00 Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUANDY BAEMA yang membayarkan biayaperjalanan dinas untuk Triwulan I, Triwulan III, dan Triwulan IV, terdapat selisihpembayaran Dinas sebesar Rp. 82.300.000, (seratus tiga juta tiga ratus

YA DAPAT MERUGIKA KEUANGA EGARA ATAPEREKONOMIAN NEGARA; Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal ini, kata dapat di depan kalimatmerugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidanakorupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengandipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnyaakibat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah menjadi rugi atauberkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan atau

lima puluhRupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR610/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus DugaanTindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Kegiatan PembangunanTPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;Berdasarkan keterangan ahli Himawan, Ak.CA (BPKP perwakilan PropinsiJawa Barat) dari hasil audit penghitungan kerugian keuanga

MPA Peraturan Daerah KabupatenTolikara Nomor : 4 Tahun 2016Tentang Perubahan AnggaranPendapatan Dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2016, Tanggal12 Oktober 2016 BesertaLampiran1 (Satu)Bundel Surat Bupati Kab Tolikara No :900/78/Bup/2016, TanggalMei 2016, Perihal MenyapaikanLaporan Realisasi DanKonsolidasi Dana Desa Ta. 2015,Dan Peraturan Bupati Ttg, DanaDesa Yang Di Sampaikan KepadaKemeterian Keuanga Ri C.Q.Dirjen Perimbangan Keuangan DiJakarta Beserta Lampiran1 (Satu)Bundel Laporan Realisasi PenyaluranDana

Nilai kekuatanpembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahlimempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "vrijbewiskracht" .j nne nnnHalaman 105 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.2) Bahwa faktanya Penyidik sebelum meminta bantuan Tergugat(BPKP) untuk melakukan audit dalam rangka penghitungankerugian keuanga negara telah menemukan dan mengetahulfakta adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidanakorupsi dan nilai kerugian keuangan negara berdasarkan hasilPenyidikan

para Penggugat informasikanbahwasanya ditariknya turut tercugat IV dalam casu quo adalah atas permintaanlisan dari KPK ITU sendiri pada saat memberikan materi pelatihnan bagi tenagapada lembagalembaga bantuan hukum yang diadakan atas prakarsa DPCPERADI Tasikmalaya dalam program MAJU yang diselenggarakan di motelGrand Metro Kota Tasikmalaya agar dapat diikutsertakan sebagai pihak dalamHalaman 116 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Tsmperkara perdata yang ada potensi merugikan keuanga

Pemberdayaan Masyarakat Desa,tanggal 29 Maret 2018;30.1 (Satu) berkas Dokumen Asli Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 3Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DanaDesa Setiap Desa Dalama Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan keuanga

bantuan yang tercantum dalam APBD Propsu TahunAnggaran 2011 dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dan tidak dapatditerima berdasarkan hukum karena Terdakwa sebagai Kuasa PenggunaAnggaran Pada Biro Binkemsos telah tertuang dalam Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/18/KPTS/2011 tentang PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangmenandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuanga

tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.Namun terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalammelaksanakan tugasnya telah dengan sengaja tidak melaksanakan sesuaidengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 dan PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuanga

Keuangan Provinsi KalimantanTimur TA 2015 adalah : Melakukan pendataan sekolah; Menetapkan alokasi BOSDA Bantuan Keuangan PropinsiKalimantan Timur tiap sekolah; Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada sekolah; Mendistribusikan anggaran melalui rekening sekolah; Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi; Melaporkan pelaksanaan program BOSDA Bantuan KeuanganPropinsi Kalimantan Timur kepada penanggung jawab;Bahwa saksi menerangkan mekanisme Bantuan OperasionalSekolah Daerah Bantuan Keuanga

Reky Posumah sebagai Sekda, Kepala BadanPengelolaan Keuanga Daerah, Drs. Leopold Dalope, ME, Assisten Il,Asripan Nani, M.Si, dan Wakil Bupati, H. Depri Pontoh, Saksimenyampaikan Rencana Pembuatan TPA tersebut, dan pada saat itudiinformasikan bahwa untuk pengadaan tanah untuk TPA belum masukdalam penganggaran tahun 2009, akan tetapi dalam pertemuan tersebutdiinformasikan kepada Saksi, Kepala Dinas Pengelolaan KeuanganDaerah, Drs.

FAHMI RIZAL LUBIS, EDWARD SILITONGA, dandiketahui oleh Manajer Bidang keuanga IRWANDI dan disetujui olen GeneralManager ALBERT PANGARIBUAN untuk melaksanakan Pengadaan FlameTube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBU.Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007,ALBERT PANGARIBUAN selaku GeneralManager PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utaramenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GMKITSU/2007 tentang PanitiaPengadaan barang Jasa TA 2007 PT.

SURAT NOMOR : SR-876/PW09/5/2014, TANGGAL 22 AGUSTUS 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuanga Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Kota Serang-Batas Kota Tangerang Tahun 2012, yang dikeluarkan oleh BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA;23.

(dilegalisir).LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN AHLI TERKAIT PAKETPENINGKATAN JALAN BATAS KOTA TANGERANG, YANGDIKELUARKAN DARI AHLI MENEJEMEN KONSTRUKSI LPJKN,TERTANGGAL 21 APRIL 2014.SURAT NOMOR : SR876/PW09/5/2014, TANGGAL 22 AGUSTUS2014, Perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuanga Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPekerjaan Peningkatan Jalan Batas Kota SerangBatas Kota TangerangTahun 2012, yang dikeluarkan oleh BADAN PENGAWAS KEUANGANDAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI