Bahwa pada Tahun 2011 berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang kesejahteraanRakyat Nomor : B.210/MENKO/KESRA/X1/2010, tanggal 5 nopember 2010, programPNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur dijadwalkanmendapatkan alokasi dana BLM untuk Tahun 2011 sebesar Rp. 600.000.000.

Setelah tahu adapembayaran tidak ada, mengadu ke Menko Polkam dan sudah ditindaklanjutioleh Kejatisu. Bahwa Kelompok 7179 mempunyai anggota 400 KK lebih dan masingmenunggu keputusan pelepasan asset dari Menteri BUMN. Bahwa benar terdapat 6 Kopel rumah karyawan pada kanan dan Kiri,jalan di dusun I, pada umumnya karyawan, ada disana sejak 1957, rumahnyasatu model, ada nomor register, kodekode rumahnya. Bahwa penghuninya masing tinggal disana sampai sekarang.

Bukti TIl Intv 35 : Surat dari Staf Khusus Menko Bidang Maritim R.I.selaku Wakil Ketua Pokja IV Satgas KementerianKoordinasi Bidang Perekonomian RepublikIndonesia No.

HKI/2015, adapun surat tersebut di tujukan antara lain adalah :Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesi, Ketua DPR RI, KetuaMahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Ketua Komisi Yudisial RI,Ombudsman RI, Komnas Ham RI, Menko Polhukam Menteri KetenagakerjaanRI, Menteri Hukum & HAM RI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dll.Keterkaitannya dengan Tergugat adalahbahwa dengan keluarnya objek sengketaTergugat melanggar :1.

:Fotokopi Tabungan BRI atas nama Penggugat/Tergugat Rekonpensitertanggal 23 Nopmeber 2012 yang diterima dari KK Menko Kesrasebagai penerima bantuan masuk KDRt untuk modal usaha, alat buktitersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan;aslinya, diberi kode TR1Fotokopi Daftar Riwayat Kredit di BRI Unit Daleman tertanggal 14Oktober 2019, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah;dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode TR2Fotokopi print out rekening koran dari

Sourching)tahun 2010 pada Bank NTT, yang menggunakan Metode EvaluasiPenawaran Sistem Nilai (Merit Point System) denganperbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 60 : 40;16.Photo Copy Surat Keputusan Menteri Pemukiman danPengembangan Wilayah Nomor: 40/KPTS/M/VI/200 tanggal 26Juni 2000 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumendokumen Pelelangan Nasional dan Dalam Negeri untukPengadaan Jasa Pemborongan di Lingkungan DepartemenPemukiman dan Pengembangan Wilayah;17.Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Menko

Sanusi WiradinataTANGA oes eccecceeccecceecenscsssssssscccecccecssssnsacceceeecesssssstceeceecesensssntaceseeeeeeeess bukti T , selanjutnya diberi50.Foto copy surat Menko Polhukam Nomor : B90/polhukam /Delll/HK.04.2/1/2014 tertanggal 24 Januari 2014 kepada Jaksa Agung RIberjudul : Permohonan Perlindungan Hukum , selanjutnya diberige: er buktiT 50 ;51.Foto copy Email yang dikirimkan pada tanggal 9 April 2013 olehpengacara Lucas ,SH. dengan menggunakan alamat email resmi kantorLucas ,SH & Partners

.2.000.000.000,Sebagaimana surat Depdagri nomor : 414.2/645/PMD, tgl.13 Pebruari 2009,perihal Juknis pencairan dan penggunaan dana program / kegiatan tugaspembantuan lingkup Dirjen PMD Depdagri Th.2009, APBN memperoleh sebesarRp.16.720.000.000,Sebagaimana surat Depdagri nomor : 414.2/0012/PMD, tgl.05 Januari 2010,perihal penetapan lokasi & alokasi serta Juklak PNPMMP TA 2010, APBNmemperoleh sebesar Rp.26.400.000.000, dan APBD ~~ memperolehRp.6.600.000.000,Sebagaimana surat Menkokesra nomor : B.210/MENKO

Rp.2.000.000.000,Sebagaimana surat Depdagri nomor : 414.2/645/PMD, tgl.13 Pebruari 2009,perihal Juknis pencairan dan penggunaan dana program/kegiatan tugaspembantuan lingkup Dirjen PMD Depdagri Th.2009, APBN memperoleh sebesarRp.16.720.000.000,Sebagaimana surat Depdagri nomor : 414.2/0012/PMD, tgl.05 Januari 2010,perihal penetapan lokasi & alokasi serta Juklak PNPMMP TA 2010, APBNmemperoleh sebesar Rp.26.400.000.000, dan APBD memperolehRp.6.600.000.000,Sebagaimana surat Menkokesra nomor : B.210/MENKO

Sri Mulyani Indrawati,SE, tanggal 11 September2009, No,043/WH/ARBITRASE/IX/2009 ;Surat PTPI tanggal 15 September 2009, No.994/WHTA/PI/KEPTARBTRS/IX/2009 ;Surat kepada Menko Perekonomian RI, tanggal 9 November2009, No.87/WH/PENGUMUMAN/XI/2009;hal55 dari 76 Putusan No.02/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.12.Bukti P 12:13. Bukti P 13:14. Bukti P 14;15. Bukti P 15:16. Bukti P 16:17. Bukti P 17;18.Bukti P 18:19. Bukti P 19:20.

Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat – MENKO KESRA RI Diwakili Oleh : ELRIKA ROSANTI, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Sosial RI Cq Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial RI Diwakili Oleh : YUANITA PRASASTI, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Gubernur Propinsi Maluku Diwakili Oleh : FRANGKY SAPARDI, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Gubernur Maluku Utara Diwakili Oleh : MUHDI SOAMOLE, SH.

FUADAMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada Perwakilan BPMIGASWilayah Jawa Timur, Papua dan Maluku ;6 (enam) lembar copy Surat Nomor B044/Kalakhar/ Bakorkamla/ II/2009,tanggal 27 Februari 2009 perihal Hasil Rakortas Pembahasan PGBA PTKodeco di APBS dari BUDI HARDJO selaku Kepala Pelaksana HarianBadan Koordinasi Keamanan Laut kepada Menko Polhukham selaku KetuaBakorkamla (termasuk lampiran)2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 188.1/ /433.013/2010, tanggal 12Maret 2010 perihal Telaahan Staf Mengenai

/Kota, mengusulkan pejabat terkait sebagaiPPK, dan pejabatpejabat yang membantu PPK,menyediakan lokasi dalam keadaan clear & clean,penentuan penerima manfaat dan pembagian kewenangantersebut telah disepakati pada saat rapat koordinasi yangdipimpin oleh Menko Kesra di Hotel Kristal Kupang pada81awal tahun 2011, yang dihadiri oleh Menko Kesra, Menpera,Pemprov NTT, Pemkab/Pemkot penerima program ;Bahwa jumlah keseluruhan Rumah Khusus Cetak adalah 7.762unit yang tersebar di 8 Kab.

antaraMenteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan dan MenegBUMN, dimana Menteri Keuangan menyetujui pemindahan tanah PTPN IX(sekarang PTPN II) kepada PT KIM; e Bahwa PT.KIM mendapatkan tanah dari PTPNII Berdasarkan Surat MenteriKoordinator Bidang Industri dan Perdagangan kepada Menteri Pertanian RI danMenteri Keuangan RI No. 199/MK.Indag/10/1993 tanggal 12 Oktober 1993, yaitumengenai kerja sama PTPNIX sekarang PTPNII dengan PT.KIM dan dilanjutkandengan Surat Menteri Pertanian RI kepada Menko

/2009) Selanjutnya disebut (Bukti P 68);69.Foto copy Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(untuk selanjutnya disebut Permendagri No.1/2014)Selanjutnya disebut ( Bukti P 69);70.Foto copy UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintah (UU No.30/2014)Selanjutnya disebut ( Bukti P 70);71.Foto copy Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum, danKeamanan Republik Indonesia kepada TergugatNo.B2150/Menko

Daeng Rusnadi, MBA ;1 (satu) lembar Nota Dinas No.015/NOTA DINASDPRD/IX/2004,tanggal 1 September 2004, perihal Kegiatan Ketua DPRD KabupatenNatuna Mengikuti Seminar Sehari Menko Ekuin Dan Rombongan DiRanai, yang ditandatangani oleh Drs. Daeng Rusnadi, MBA ;Hal. 60 dari 173 hal. Put. No.148 PK/Pid.Sus/2010380)1 (satu) lembar Kwitansi No.436 sebesar Rp.825.000.000, (delapanratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Desember 2004, yangditerima oleh Drs. H.

No.148 PK/Pid.Sus/2010379)380)381)382)383)384)385)386)1 (satu) lembar Nota Dinas No.015/NOTA DINASDPRD/IX/2004, tanggal 1 September 2004, perihal Kegiatan KetuaDPRD Kabupaten Natuna Mengikuti Seminar Sehari Menko EkuinDan Rombongan Di Ranai, yang ditandatangani oleh Drs. DaengRusnadi, MBA ;1 (satu) lembar Kwitansi No.436 sebesar Rp.825.000.000,(delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Desember2004, yang diterima oleh Drs. H.

menanggapi suratKementerian Keuangan kepada Kementerian ESDM pada tanggal 8Agustus 2011 bahwa pada oprinsipnya tidak dapat memenuhipersyaratan dokumen pendukung sesuai persyaratan yang tercantumdidalam PMK nomor :56 disertai usulan jalan keluarnya terkait dengantarget penyerapan anggaran dan target program pemerintah terhadapproyekproyek Master Plan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E)).Pada tanggal 5 Oktober 2011 Menteri ESDM terkait surat KPA padatanggal 30 September 2011 mengirim surat kepada Menko

Pada tanggal 5 Oktober 2011 Menteri ESDM terkait surat KPA pada tanggal30 September 2011 mengirim surat kepada Menko ekuin merujuk kepadaarahan presiden dalam sidang kabinet paripurna tanggal 6 September 2011sebagaimana surat SekKab nomor :R131/Seskab/IX/2011 tanggal 20September 2011 menyampaikan latar belakang kondisi penyerapanKementerian ESDM dan permasalahan yang dihadapi terkait kondisi izin multiHalaman 55, Putusan Perkara No. :05/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTyears sebagaimana persyaratan dalam

Hakim menilai ParaTergugat, yaitu Presiden RI, Ketua DPR, Wapres RI, Menko Kesra,Menko Perekonomian, Menkeu, Menkum HAM, Menkes, Mensos,Menakertrans dan Menhan telah melakukan perbuatan melawanhukum karena lalai tidak membuat Undang Undang BP4UJS.Mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintahkan kepadaPara Tergugat untuk segera membuat Undang Undang BPSJ;Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/201725.26.27.28.29.d.

Disertakan juga kesimpulan dari Rakertersebut.Subject : Laporan Singkat Raker Komisi VII DPR, tanggal : 18 September2013, dari : Sunandar, ditujukan : Pariatmono.Isinya : Terlampir saya sampaikan Laporan Singkat Raker Komisi VIIDPR dengan Menristek.Terlampir 8 (delapan) lembar.76 1 (Satu) lembar legalisir print out email :Subject : Surat ke Menko Perekonomian, dari : Pariatmono Sukamdo,tanggal : 30 September 2013, ditujukan : Muhammad Samsuri Tembusan :Pariatmono Soekamdo, Eka Gandara, Hari Purwanto

Disertakan juga kesimpulan dari Raker tersebut.Subject : Laporan Singkat Raker Komisi VII DPR, tanggal : 18 September 2013,dari : Sunandar, ditujukan : Pariatmono.Isinya : Terlampir saya sampaikan Laporan Singkat Raker Komisi VIT DPRdengan Menristek.Terlampir 8 (delapan) lembar.76. 1 (Satu) lembar legalisir print out email :Subject : Surat ke Menko Perekonomian, dari : Pariatmono Sukamdo, tanggal :30 September 2013, ditujukan : Muhammad Samsuri Tembusan : PariatmonoSoekamdo, Eka Gandara, Hari Purwanto

PER.02/MEN/2013 TentangPedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriKelautan dan Perikanan Tahun 2013.4 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).Bahwa para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan LangsungMasyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Kelompok Usaha BersamaKementerian Kelautan dan Perikanan sumber dana APBN TA 2013

Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kelautan dan Perikanan ;Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012tentang Rencana Strategis Kementrian Kelautan dan Perikanan Tahun20102014 ;16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2013tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri kelautan dan Perikanan tahun 2013 ;17 Keputusan Menteri Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO

Photo copy Peta sebaran titik panas di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesitanggal 24 Juni 2013 yang diperoleh dari website Resmi Kementrian KehutananRI, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T20.3 ;Photo copy Pernyataan Resmi Menko Kesra berjudul Kabut asap Singapurabukan hanya dari Indonesia tanggal 20 Juni 2013 diambil dari website resmiKementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat www.menkokesra.go.iddan peta sebaran panas di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tanggal

tidak ada aslinya dan tidak adarelevansinya karena itu harus dikesampingkan ;Bukti T2.3 (Photo copy Peta sebaran titik panas di Sumatera,Kalimantan dan Sulawesi tanggal 24 Juni 2013) tidak ada aslinya yangdiperoleh dari website Resmi Kementrian Kehutanan RI, bukti ini dapatdijadikan sebagai alat bukti karena diakses dari badan yang resmi namunbukti tersebut di atas tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugatkarena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;Bukti T21 (Photo copy Pernyataan Resmi Menko