Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 24 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa ALNOFERTA GINTING Als Nover telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindakpidana TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN BUKANTANAMAN sebagaimana dalam dakwan Alternatif Pertama ;2.

Pertama, MajelisHakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertamadimana putusan tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwadan telah mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan atas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara inHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDNdengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahne Nomor45

maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalamtingkat banding;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima Permintaan Banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum tersebut; Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor45

belah pihak yang berperkara danpara saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dalam surat Permohonan nyatertanggal 03 Januari 2011 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor:0048/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonannceraitalak terhadap Termohon dengan uraian/alasansebagai berikut1.Bahwa pada tanggal O01 Februari 2005, Pemohon menikahdengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan,Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor45

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban Nomor45/02/11/2005 Tanggal Ol Februari 2005; (P.1.)Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohontidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor45/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 23 Januari 2020;5.

Tigaratus tiga puluh satu ribu ); Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal23 Januari 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan tanpa dihadirioleh Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya dan Penggugat maupunkuasanya;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telahmengajukan surat permohonan banding yang diterima oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor45

SUMIYATI, beralamat di Jalan Komplek Keuangan Nomor45 RT 001/RW 005,Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding IV semulaTergugat Konpensi IV/Penggugat Rekonpensi III;e.

NURJANAH, beralamat di Jalan Komplek Keuangan Nomor45 RT 001/RW 005,Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding V semulaTergugat Konpensi V/Penggugat Rekonpensi IV;f.MULYADI, beralamat di Jalan Komplek Keuangan Nomor 45 RT001/RW 005,Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, KotaHalaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 676/PDT/2014/PT.DKI.Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding VI semula TergugatKonpensi VI/Penggugat Rekonpensi V;g.

Soreang, Kab.Bandung, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa,kewarganegaraan WNA / Warga Negara Jepang, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara serta SuratSurat yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telan mengajukan Surat Permohonannyatertanggal 3 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri BaleBandung Kelas IA pada tanggal 8 Februari 2021 dalam register Nomor45/Pdt.P/2021/PN.BIb;Menimbang, bahwa

karena Para Tergugat telah menyatakanpersetujuannya terhadap permohonan pencabutan gugatan, maka secaranormatif pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas makapermohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan;Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 45/Padt.G.S/2020/PN JapMenimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatanPenggugat cukup beralasan, maka permohonan pencabutan tersebut dapatdikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor45

No 45/Padt.P/2021/PA.Ut;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17Februari 2021 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah didaftardiKepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor45/Pdt.P/2021/PA.Utj, tanggal 19 Februari 2021, mengajukan dailildalil sebagaiberikut:1.Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 24 Oktober 2017 di Alamat Simpang Buntal RT. 002, RW.003, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan,

No 45/Pdt.P/2021/PA.Ut;Nikah para Pemohon sesuai dengan dengan surat pengumumannya Nomor45/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 22 Februari 2021;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan para Pemohon diwakiliKuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan suratkuasa khusus tertanggal 17 Februari yang terdaftar pada register surat kuasaPengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 128/SK/2/2020 tanggal 18 Februari2021, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 13 April 1999,tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor45/45/1V/1999, tanggal 13 April 1999, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Kuningan;2.

SURAT : Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor45/45/1V/1999, tanggal 13. April 1999, yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan, yang telahdinazegellen dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya (diberi tanda P.1) ;2.

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26Februari 2005, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor45/15/1I/2005 tanggal 26 Februari 2005 dengan status Penggugat perawandan Tergugat jejaka;2.

Surat:a) Fotocopy Surat Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkanoleh Pemerintah xxxXxxXxXXxXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Nomor IndukKependudukan 3516015302850011 tanggal 11 Agustus 2020, buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P1;b) Fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama (KUA) XXXXXXXXxX = XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Nomor45/15/1I/2005 tanggal 26 Februari 2005, bukti surat tersebut

permohonan Pemohon:Doni Putra, tempat lahir Kuala Enok Riau, tanggal 01 Januari 1978, pekerjaan:Wiraswasta, jenis kelamin: Lakilaki, Kebangsaan: Indonesia, Agama:Islam, bertempat tinggal di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya,Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal26 Agustus 2020, Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Wmn tentang penetapan Hakim;Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 26 Agustus 2020, Nomor45

/Pdt.P/2020/PN Wmn tentang hari sidang;Telah membaca surat permohonan Pemohon;Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksisaksi dariPemohon di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan NegeriWamena, pada tanggal 26 Agustus 2020 dibawah Register Perkara Nomor45/Pdt.P/2020/PN Wmn, mengemukakan halhal sebagai berikut:1.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.Membaca akte pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan bahwapada tanggal 21 Juni 2019 kuasa hukum kuasa hukum Para Pembandingsemula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor45/Pdt.G/2018/PN Plp, tanggal 13 Juni 2019, dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukumPara

Pertama haruslah dikuatkan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum ParaPembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan olehUndangundang, karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa setelan Pengadilan Tinggi Makassarmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkarabeserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor45

pertimbangan hukum Pengadilan TingkatPertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkangugatan, jawaban serta faktafakta hukum yang telah terungkap dalampersidangan berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh para pihak, olehkarena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama di ambil alihsebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutusperkara ini pada tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut maka putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor45

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor45/Pdt.G/2018/PN Plp, tanggal 13 Juni 2019 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon danTermohon telah hadir di persidangan;Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidakberhasil;Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi aturanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 bellum mendapat Surat Keterangan/rekomendasi dariatasannya

tetap ingin rukundengan Pemohon dan berkeberatan bercerai dengan Pemohon; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhalyang tertera pada berita acara sidang di mana merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas ;wonnn Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memenuhi aturanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor45

Penggugat untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp1.486.000,00 (satu juta empatratus delapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan PengadilanNegeri Lamongan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabayadengan Putusan Nomor 366/PDT/2018/PT.SBY tanggal 26 Juli 2018 yangamarnya berbunyi sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;Dalam Eksepsi: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor45

Nomor 1108 K/Pdt/2019 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor45/Pdt.G/2017/PN Lmg, tanggal 2 Mei 2018;Dengan Mengadili Sendiri: Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untukseluruhnya; Menetapkan obyek sengketa adalah harta peninggalan Ngarminah BSamadi yang menjadi hak Para Penggugat/Para Pembanding sebagaiahli waris; Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding menguasai tanahobjek sengketa secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum; Menghukum kepada Para Tergugat

ESAPengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasinikah yang diajukan oleh :Erpina Ahmad binti Kadir Ahmad, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikantidak tamat SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman diDusun Mutiara, Desa Dimito, Kecamatan Wonosari,Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Juni 2018yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor45

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor45/PID.Sus/2016/PN.Krgtanggal1 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU, S.Pd. Binti W. SURONO, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenggadaikan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpapersetujuan tertulis dari Penerima Gadai;2.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor223/Pid.Sus/2016/PT.SMG. tanggal 14 September 2016 yang amarlengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor45/Pid.Sus/2016/PN.Krg, tanggal 1 Juli 2016, yang dimintakan bandingtersebut sekedar mengenai lamanya masa percobaan yang harus dijalanioleh Terdakwa dan syarat khusus

Mesin: DP93931 atas nama SRIRAHAYU, DRA;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalamberkas perkara; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam duatingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor45/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Krg., yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Karanganyaryang menerangkan, bahwa pada tanggal 11Oktober2016Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bahwa Pemohon dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor : 45/PDT.G/2015/PNJKT.SEL, yang putusannya sudah berkekuatanhukum tetap, adalah sebagai pihak Penggugat ;oa Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor45/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL, yang telah berkekuatan hukum tetap,amarnya sebagai berikut :Mengadili:1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidakhadir ;2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;3.

Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan melalui surattertanggal 1 Juni 2015 kepada Termohon, agar Termohon menetapkankeputusan mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor : 45/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL, yang telah berkekuatanhukum tetap, sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;Bahwa keputusan dari Termohon yang Pemohon mohonkan, untukmelaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor45

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor45/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 27 April 2015 tidak ada yangmenyatakan agar Termohon menerbitkan Surat Keputusan yang dimohonoleh Pemohon, namun Amar Putusan Nomor 8 tersebut hanya MenyatakanPenggugat berhak untuk mencatatkan putusan perkara ini dalam bukutanah Hak Milik Nomor : 114/Petukangan Selatan dan Penggugat berhakuntuk mendapatkan Sertipikat Pengganti atas Hak Milik Nomor114/Petukangan Selatan yang merupakan kewenangan Kepala KantorPertanahan

yang bersangkutan, adalah merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telahmengajukan jawaban tertanggal 2 November 2015;Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknyamemohon agar diwajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan keputusantentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor45

PilubangNagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angke Kabupaten Agam(0 kS> 0) 0) PEMOHON:Dimana Pemohon pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Senintanggal 8 Oktober 2018 lalu mencabut secara lisan Permohonannya tertanggal 8Oktoberi 2018;PENGADILAN NEGERI tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonantertanggal 25 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Lubuk Basung pada tanggal 28 September 2018 dibawah register nomor45

1KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatam tanggal 11 Oktober 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa LA VAN GIANG bersalah melakukan tindakpidana mereka yang melakukan memiliki dan/atau mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikandi ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan),sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggarPasal 93 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor45

Sus/2018Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 85 Juncto Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan Juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf b

Lagenang, RT. 002 RW.011, Desa Langam, Kecamatan Lopok,Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebutsebagai : Pemohon II;Pemohon dan Pemohon II dalam perkara ini secara bersamasamadisebut sebagai Para PemohonPengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat terkait dengan perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il serta memeriksabuktibukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor45

Berdasar kepada Surat Keputusan Kuasa PenggunaPentapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 7 dari 9 halamanAnggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor45/Pdt.P/2022/PA.Sub, tanggal 07 Februari 2022, selanjutnya biaya perkaraa quo dibebankan kepada Negara Republik Indonesia melalui DIPAPengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2022;Mengingat, Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembalidengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Nomor45/Pdt.G/2015/PN.Lbp, yang diputus secara Verstek;3. Mengadili sendiri dan menolak seluruh Gugatan Para Terlawan/Penggugatatau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Para Terlawan/Penggugat TidakDapat diterima;Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum dan undangundang yang berlaku.

Bahwa jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriMakassar telah memberitahukan pernyataan banding dari kuasa HukumPembanding semula Penggugat/Terlawan VI kepada Lidya Lisanna (Lie TjaeJun) sebagai Terlawan IV pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018sebagaimana dalam Risalahn Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor45/Pdt.G/vzt/2015/PN Lbp tanggal 30 Agustus 2018;Menimbang.

Dengan kata lainsecara formal Gugatan adalah sah diajukan ke Pengadilan Negeri tempatmana benda tak bergerak tersebut terletak, sekalipun pihak tergugatnyadiketahul tempat tinggalnya, di wilayah Pengadilan Negeri Lain Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil yang diajukan Pembandingadalah dalil yang mengadaada sehingga patut demi hukum untuk ditolak.Tentang Keberatan Pembanding Kedelapan Bahwa tidak benar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor45/Pdt.G/2015/PN.Lbp telah dilakukan Eksekusi,

Bahwa tidak benar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor45/Pdt.G/2015/PN.Lbp telah dieksekusi dengan adanya proses balik nama,sebab jika ada proses balik nama dilakukan, maka secara hukum tidakdapat dibenarkan, dan pihakpihak yang terkait dengan proses balik namatersebut dapat dikualifisir melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMh),sebab bertentangan dengan hukum.Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, sangat beralasan hukum bagiPengadilan Tinggi Sumatera Utara (PTMedan) atau Bapak Ketua dan

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor45/Pdt.G/vzt/2015/PN.Lbp Tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan bandingtersebut;3.