Tergugat I kepada Penggugat,pinjaman mana telah mendapat persetujuan dari Tergugat II sebagai AnakKandung dari Tergugat I, sebagai mana Surat Pernyataan Hutang yang dibuatoleh Tergugat I dan Tergugat II;Bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman/hutang Tergugat I dan Tergugat IIkepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kepadaPenggugat Jaminan Hutang Sertifikat Hak Milik Nomor 417, Terdaftar atasnama Tergugat I (Mahmud Usman) berikut Akta Surat Kuasa untuk menjual danmembeli kembali Notaril

Para Penggugat, bahkan Tergugat maupun Tergugat II mengetahui adanya penjualan saham tersebut kepada ParaPenggugat dengan menerima sejumlah uang dengan membubuhkan tandatangan diatas kwitansi yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Sibarani, SH danisinya telah disepakati oleh kedua belah pihak ;Menimbang, bahwa selain itu Tergugat maupun Tergugat II telahmemberikan Surat Kuasa kepada Para Penggugat untuk antara lain membuatdan menandatangani akta transaksi jual beli saham baik dibawah tanganmaupun Notaril

Menyatakan hukum dokumen maupun suratsurat baik berupa suratperdamian antara TERGUGAT dengan TERGUGAT II dan maupun jual belliantara TERGUGAT II dengan TERGUGAT V serta akta notaril yang dibuatoleh TERGUGAT IV berupa akta jual beli No. 211 / 2015 tertanggal 27 April2015 terhadap obyek sengketa adalah cacat yuridis dan tidak memiliki dayaikat menurut hukum..

Yang mana atas pinjaman ini pihak Penggugat dengan Tergugat telahsepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang notaril dihadapanpejabat notaries PPAT I NYOMAN UDIANA,SHAdapun Akte yang dibuat adalah Akte perjanjian No.23 tanggal 21 April2011 Akte Kuasa No.24 tertanggal 21 April 2011 dan Akte PerjanjianPengosongan No.25 tanggal 21 April 2011;Dari fakta tersebut maka sudah sangat jelas hubungan antara Penggugatdengan Tergugat adalah Hutang piutang bukan jual beli;4 Perlu Tergugat tegaskan dalam

., hanya Akta Penyimpanan Dokumen (Depot), sehingga Akta No. 41 danAkta 42 tahun 1996, tidak dapat dijadikan dasar bahwapengalihan hak tersebut dibuat dengan akta notaril (aktaotentik).Pe Bahwa sesuai dengan PUTUSAN PENGADILAN telah jelasyang menjadi pihakpihak dalam PUTUSAN PENGADILAN, adalahPENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT Il, sehingga secara hukum, apabila quod non,TERGUGAT akan mengajukan Permohonan atas seluruh objekPUTUSAN PENGADILAN, maka PERMOHONAN hanya dapatdiajukan

Memerintahkan Tergugat I atau kuasanya yang ditunjuk khusus untuk itu atau pihak lain karena adanya akusisi atau karena merger perusahaan dengan Tergugat I atau karena pengalihan hak karena jual beli perusahaan (PT) untuk segera melakukan Akta Jual Beli (AJB) dengan Penggugat atas Kios yang terletak di Lantai 5 Blok G 09 Nomor 12 Thamrin City secara Notaril dengan biaya ditanggung oleh Tergugat I;5.

Surat beserta dokumennya yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat pembuat akta;Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE menyatakan:Surat yang menurut undangundang harus dibuat tertulis meliputi tetapitidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yangdigunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, danadministrasi Negara;Bahwa Pasal 1 angka 1, angka 4 dan angka 5 UU ITE mendefinisikanpengertian

alat bukti hukum yang sah;Bahwa Surat Kuasa untuk menandatangani serta mengajukan suratkeberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali bukanlah surat yangmenurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis (seperti suratberharga, surat yang berharga dan surat yang digunakan dalam prosespenegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara)sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE danPenjelasannya atau suatu dokumen yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

Bahwa atas kehendak Tergugat yang menghendaki agar kesepakatansewamenyewa sebagaimana disebut dalam angka (1) dan (2) di atasdituangkan secara dan dalam bentuk formil dan notaril, maka Tergugatmengajak Penggugat menghadap Made Winata, S.H., Notaris di Badunguntuk pembuatan aktanya.

Bahwa dengan menghadap dan menyampaikankehendak agar kesepakatan untuk mengadakan perjanjiansewamenyewasebagaimana disebut dalam angka (1) dan (2) di atasdituangkan secara notaril, halhal mana diterangkan dan disampaikansendiri oleh Tergugat, maka Notaris yang bersangkutan kemudianmenerbitkan Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 dengan titel perjanjiankerjasama, dimana dalam Pasal 2 dan Pasal 4 pada pokoknya ditegaskanbahwa Pihak Pertama, yaitu Penggugat berkewajiban dan bersediamemberikan sebidang

Begitu pula dalam pembuatan aktaakta notaril yangbersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengandiundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentangjabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usiadewasa yaitu menjadi 18 tahun.

Bahwa diawali dengan kesepakatan melalui Turut Tergugat , Penggugat telahmengadakan kesepakatan dengan ahliwaris menyamping aim Syam Sahmadan membuat perjanjian jual beli hak waris atas tanah dan bangunan rumah JI.Dayang Sumbi No. 2 Bandung, yang kemudian dituangkan dalam perjanjiansecara notaril akta, yakni;1) Dengan seluruh ahliwaris Moch Darya (kecuali Sdr. Agung Basuki dan Ny.Popi Ulfah Sopiah) tertuang dalam Akta Notaris Hj.

Bahwa sehubungan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut,Penggugat dengan Tergugat dan II mengukuhkan pula kesepatan tentang jualbeli hak waris dengan membuat akta notaril melalui Akta Notaris Hj. MeryNurmariyah, SH. No.42 tanggal 29 Januari 2014 tentang perjanjian jual beli hakwaris dan Pengikatan Jual Beli atas tanah dan bangunan rumah JI.

G/2017/PN.Bdg;dari membuat perjanjian jual beli hak waris atas tanah dan bangunan rumah JI Dayang SumbiNo 2 Bandung yang Kemudan dituangkan dalam perjanjian secara notaril akta, yakni;1) Dengan seluruh ahliwaris Moch Darya (kecuali Sdr. Agung Basuki dan Ny. Popi Ulfah Sopiah)tertuang dalam Akta Notaris Hj. Mery Nurmariyah, SH.

Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat dan I mengukuhkan pula kesepatan tentang jual belihak waris dengan membuat akta notaril melalui Akta Notaris Hj. Mery Nurmariyah, SH. No.42 tanggal29 Januari 2014 tentang perjanjian jual beli hak waris dan Pengikatan Jual Beli atas tanah danbangunan rumah JI.

penguasaan orang lain,apalagi penguasaan tersebut didukung oleh putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;Halaman 65 dari 100 halaman,Putusan Perdata Gugatan No. 466/Pdt.G/2017/PN.Bdg Bahwa sepatutnya sebelum terjadi transaksi jual beli pihak Penjual dan pihakPembeli melakukan perundingan tentang harga, kondisi dan keadaan tanah danbangunan yang menjadi objek jual beli, jika Pihak Pertama atau Pihak Penjualtidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Pihak Kedua atau Pihak Pembelimaka Akta Notaril

Begitu puladalam pembuatan aktaakta notaril yang bersifat otentik, sejak tanggal 6Oktober 2004 dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasayaitu menjadi 18 tahun, dan kemudian sejak tanggal 26 Januari 2015 MenteriAgraria dan Tata Ruang melalui Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tentang batasHalaman 8 dari 14 Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Lgsusia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan menyatakan bahwa batasusia dewasa dalam

paraSetelah mendengar keterangan Para Saksi ;Setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan oleh Para Pihak ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Pebruari 2012, telah mengajukangugatan kepada Tergugat, dengan mendaftarkan surat gugatan, yang didaftarkan pada Pengadilannegeri Depok pada tanggal 13 Pebruari 2012, dengan nomor register perkara : 24/Pdt.G/2012/PN.DPK, dengan uraian sebagai berikut :1.Bahwa Tergugat telah menerbitkan dengan cara sepihak tanpa Notaril

Bahwa benar pada poin 5 Tergugat telah mengalinkan Piutang cessieterhadap tergugat II sebagaimana perjanjian jual beli piutang tertanggal 30Juni 2020 yang dibuat secara notaril dihadapan notaris adalah sah danbukan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah sesuaisebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata mengatakan:penyerahan akan piutangpiutang atas nama dan kebendaan takbertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah aktaotentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hakhak

bahwa sarat causa yang halal telah terpenuhi karenatindakan hokum yang terjadi antara penggugat dan Tergugat merupakan jualbeli, dan karena obyeknya adalah tanah berikut bangunan yang ada diatasnyamaka sarat obyek tententu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis menilai bahwaikatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalambukti P2 telah memenuhi sarat formal maupun materil oleh karenanya sahsecara hokum;Menimbang, bahwa karena bukti P2 merupakan notaril

pada bukti P3 (kuasa menjual) hanya memberikankuasa khusus untuk menjual, mengalihkan dan memindah tangankan kepadasiapapun termasuk penerima kuasa atas sebidang tanah, sehingga kriteriatersebut pada putusan MA RI dimaksud tidak terpenuhi , oleh karenanya majelisberpendapat bahwa bukti P3 tersebut tidak termasuk sebagai kuasa mutlak yangdilarang;Menimbang, bahwa dari hal hal yang dipertimbangkan diatas, majelisberpendapat bahwa keempat isi akta tersebut ( bukti P2, P3, P4 dan P5) yangmerupakan notaril

sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku diIndonesia;(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sahapabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam Undangundang ini;(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:a. surat yang menurut Undangundang harus dibuat dalam bentuktertulis; danb. surat beserta dokumennya yang menurut Undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

alat buktihukum yang sah;Bahwa Surat Kuasa untuk menandatangani serta mengajukan Surat Keberatankepada Termohon Peninjauan Kembali bukanlah surat yang menurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis (seperti surat berharga, surat yangberharga dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata,pidana dan administrasi negara) sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) hurufa UU ITE dan Penjelasannya atau suatu dokumen yang menurut Undangundangharus dibuat dalam bentuk akta notaril

Penyelenggaraan Sistem DanTransaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk Informasi Elektronik, sehinggaberdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Informasi Teknologimerupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yangsah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang InformasiElektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurut UU ITEdan bukan alat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat di dalambentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril

atau akta yang dibuatoleh pejabat pembuat akta:Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dibantah olehPemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan alat buktitersebut sebagai informasi elektronik yang berkedudukan sebagai alat buktiyang sah tidak perlu lagi diperiksa lebih lanjut, apalagi bukti tersebut bukanlahalat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulisatau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabatpembuat akta, sehingga

objektersebut tidak pernah diangkat sehingga terhadap tanah danbangunan di Jalan Sawo No. 37 Kelurahan Gondangdia JakartaPusat seluas 522 M2 Jakarta Pusat tersebut masih tercatat di KantorPertanahan Jakarta Pusat sebagai objek yang diletakkan sitajaminan dan sedianya akan dilakukan lelang eksekusi melaluiperantara Turut Terbantah II ;15.Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo seharusnya adapihak lain yang ditarik oleh Pembantah sebagai Turut Terbantahdalam hal membuktikan keabsahan jual beli notaril

Pihak yang ditarik sebagai Terbantah tidak lengkap/kurang pihak (pluriumlitis consortium).Bahwa dalam perkara a quo seharusnya ada pihak lain yang ditarik olehPembantah sebagai Turut Terbantah dalam hal membuktikan keabsahanjual beli notaril yang dilakukan oleh Pembantah yaitu pihak Notaris/PPATyang memproses akta jual beli Pembantah tertanggal 15 September 2011serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaipihak yang senyatanya mencatat sita terhadap tanah dan bangunan diJalan

SURYANA MEGAH LESTARI) tertanggal23 Juni 1995 dan yang pengikatannya sebagai agunan ataskredit debitur kepada pihak bank secara notaril akan dibuatoleh / dihadapan notaris yang berwenang setelahditerbitkannya sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanahtanah keveling dimaksud serta di tandatanganinya Akta JualBeli antara pihakpihak di hadapana PPAT yang berwenang ; Rp. 8.300.000.000,00 ( 8 milyar tiga ratus juta Rupiah),berupa surat obligasi atas berturutturut1) Obligasi PT.

, B.97, C.1, C.2, C.4, C.5, C.8, C.10,C.12, C.14, C.17, dengan luas berturutturut 476 m2, 415 m2,314 m2, 301 m2, 308 m2, 321 m2, 307 m2, 330 m2, 317 m2,300 m2, 300 m2, 327 m2, 461 m2, 328 m2, 327 m2, 310 m2,300 m2, 304 m2, 305 m2, 300 m2, 333 m2, 315t m2, 313 m2,430 m2, 586 m2, milik debitur berdasarkan Surat Perjanjianpengikatan jual beli dengan pemilik asal oleh (PT.SURYANA MEGAH LESTARI) tertanggal 23 Juni 1995 danyang pengikatannya sebagai agunan atas kredit debiturkepada pihak bank, secara notaril

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor.17, tertanggal 12Desember 2010, yang dibuat secara Notaril, dihadapan MariaFrancisca Jenny Setiawati Yosgiarso, Sarjana Hukum, Notaris diYogyakarta;c. Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas PerobankanNomor: KK/11/114/AMD/YGY/SME, tertanggal 21 Oktober 2011,yang dibuat secara di bawah tangan;d.

Nomor13/Pdt.Eks.HT/2014/PN.YK dan surat penetepan lelang dari KPKNLPurwakarta Nomor : Spen 353/WKN.O08/KNI.04/2016 tertanggal 10Nopember 2016, dan perlu kami sampaikan tentang pihak yang didalamPerjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Perjanjian PemberianFasilitas Perbankan Nomor.17 tanggal 12 Desember 2010, yang dibuatsecara Notaril, dihadapan Maria Francisca Jenny Setiawati Yosgiarso,Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta, Perubahan Pertama PerjanjianPemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/11/114

Surat beserta dokumennya yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat pembuat akta;Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE menyatakan:Surat yang menurut undangundang harus dibuat tertulis meliputi tetapitidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yangdigunakan dalam proses penegakkan hukum acara perdata, pidana, danadministrasi negara;Bahwa Pasal 1 angka 1, angka 4 dan angka 5 UU ITE mendefinisikanpengertian

alat bukti hukum yang sah;Bahwa Surat Kuasa untuk menandatangani serta mengajukan suratkeberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali bukanlah surat yangmenurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis (seperti suratberharga, surat yang berharga dan surat yang digunakan dalam prosespenegakkan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara)sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE danPenjelasannya atau suatu dokumen yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril