Ditemukan 315 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 140/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Quabi Solago Diwakili Oleh : PT Quabi Solago
Terbanding/Tergugat I : PT. ZTE Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT Smartfren Telecom TBK
247134
  • Bahwa menurut article 20.8 pada Kontrak Framework subcontractagreement S11D2017092701WBF1: This agreement may not be altered,modified, amended, changed, rescinded or discharge in whole or in part,except by a written agreement by both parties. Bahwa Perjanjian ini tidak dapat diubah, diganti, diamandemen, dibatalkan baik sebagian ataupunseluruhnya, kecuali dengan persetujuan tertulis diantara para Pihak.
    Dalam Pasal 20.8 diatur sebagai berikut:This Agreement may not be altered, modified, amended, changed,rescinded, discharged in whole or in part, except by a written Agreementexecuted by both PartiesAdapun terjemahan bebasnya sebagai berikut:Perjanjian ini tidak boleh diganti, dimodifikasi, diamandemen, diubah,dibatalkan, diberhentikan seluruhnya atau sebagian, kecuali melaluiPerjanjian tertulis yang diadakan oleh kedua belah Pihak.Hal. 51 dari 98 hal.
Register : 26-10-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 605/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : Tuan MUHAMMAD AMIR INGRATUBUN
Terbanding/Tergugat I : Bapak Takehiko Nakao
Terbanding/Tergugat II : Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank ADB dan semua komponennya
Terbanding/Turut Tergugat : Keuangan Republik Indonesia
137101
  • Nilai tukar $1 =Rp14,000).DECISIONFor the above reasons, the Tribunal unanimously decides that;O 1) The 28 August 2017 decision of the President isrescinded;1 2) The Applicant shall be reinstated to his position and bemade whole for all lost earnings minus the separationpackage he received, with the Bank to pay interest at the rateof 6% per annum;2 3) Pursuant to ArticleX, paragraph 1 of the Statute of theTribunal, should the President of the Bank decide that theApplicant shall be compensated without
Putus : 13-01-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210 K/Pid/2014
Tanggal 13 Januari 2015 — Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh, DKK
5229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas Dakwaan Primer yaitu Pasal 63 ayat(1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (vide hal 48) menyangkut unsurunsurnya disampaikan tanggapan sebagai berikut :Sebelum sampai kepada pembuktian daripada unsurunsur Pasal 263 ayat 1KUHP perlu disampaikan Azas Hukum Pidana bahwa semua peristiwa Pidanadalah dihubungkan kepada Azas Causalitas yaitu sebab dan akibat terjadinyaperistiwa Pidana sebagaimana dinyatakan oleh John Stuart Mill dalam bukunyaSystem Of Logic berpendapat bahwa sebab itu adalah " The whole
Putus : 21-12-2011 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/PDT/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — Ir. MINNARNO HADIWIBOWO, vs DIREKTUR UTAMA PT. PELAYARAN AMANUSA PERSADA,dkk
9170 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlampir adalah fotokopi Termsand Conditions (syaratsyarat dan ketentuanketentuan) tersebut (karenayang asli ada pada Penggugat) dan terjemahan resminya hanya padabagian yang relevan saja (Bukti T23);Pasal 27 paragraf 3 dari Terms and Conditions dari Bill of Lading(Konosemen) tersebut berbunyi sebagai berikut:Notwthstanding SubCaluse 27 (2) above, where COGSA, COGWA, theHague Rules of HagueVisby apply by incorporation or by force of lawand/or if the whole of the carriage undertaken by the Carrier
Putus : 17-04-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 17 April 2012 — TENGKU HARUN MALIKA, BA
4034 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dean Pon dalammenunjuk perkara Reynold V Austin Desons (1951) menyatakan antaralain such statutes are not meant to punish the vicious will, but to putpressure uppon the thoughtless and inefficient to do their whole duty inthe interest of public health or safety or moral ;Pembuktian mens rea (sikap batin sipembuat) terhadap delikdelik sangatsulit. Suatu tingkat tinggi bahaya social dapat membenarkan penafsiransuatu delik yang menyangkut strict leibility (perkara R.V. St.
Register : 03-07-2012 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 388/Pdt.G/2012PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Nopember 2013 —
212100
  • ECE and/or FIFA may terminate this Broadcast Agreement (in whole or inpart) with immediate effect by written notice to Broadcast and ECE shall beentitled to retain and/or claim the total consideration due under clause 3.1. ifBroadcaster :a)...b) fails to observe or perform any of its others obligations hereunder and,where such failure is capable of remedy, does not remedy such failureafter being called upon to do so by written notice either:Hal 87 Putusan No. 388/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel(i) ...
    ECE may terminate this Broadcast Agreement (in whole or in part) withimmediate effect by written notice to Broadcaster if there is any direct orindirect change of control of the majority of the voting right of Broadcasteror the right to direct Broadcaster to comply with its obligations, warrantiesand representations under this Broadcast Agreement.Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :11 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN1 ECE dan/atau FIFA dapat mengakhiri Perjanjian Penyiaran (seluruhnya atausebagian
Putus : 22-04-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 22 April 2014 — PT. JAYA LESTARI VS PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
309229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • provision contained in Article6.1, the Lender reserves the right at any time itdeems necessary in its absolute discretion toterminate the Facilities and/or request repayment ondemand without any obligation to give the reasonsthereof and the Borrower shall wthin 5 (five)Business Days after receipt of such demand repaythe entire amount of the Facilities together wth allinterests, costs and expenses due and payable bythe Borrower to the Lender under this Agreement ;6.3 The Borrower may prepay the whole
Putus : 14-08-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 14 Agustus 2013 — Drs. AGUS SANTOSO, MM
7433
  • bulan;e Bahwa saksi tidak tahu kapan dilaksanakan pelelangan, karena saksisaat itu ada di Semarang sebagai Analis Kredit, yang tahu adalah RM;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan danmenyatakan tidak keberatan;Saksi TRI HAPSARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa jabatan terakhir saksi selaku mantan Wakil Pimpinan Wilayah05, dan terdakwa selaku Pengelola Pemasaran Kanwil 05 Semarang;e Bahwa mengenai mekanisme pengajuan kredit diatur di dlam BukuPedoman Whole
    Didalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Whole Saletentang Tanggung Jawab dan Wewenang Pemasaran Bisnis,disebutkan bahwa verifikasi seharusnya tidak hanya formalitas tapijuga secara material untuk mengecek kebenaran dokumen tersebut;Bahwa bentuk penyimpangan yang dilakukan terdakwa selaku RMadalah terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumendokumen yang menyertai permohonan kredit tersebut;Bahwa dari dokumen yang Ahli baca, secara formal RM telahmelakukan verifikasi, namun
    B.2658/F.2/FB.1/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 danSurat No.: B.838/F.2/FB.1/04/2011 tanggal 6 April 2011 tentangBantuan Perhitungan Kerugian Negara;Bahwa pedoman Ahli dalam melakukan audit perhitungan adalah:Page 77 of 146 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Whole Sale, Buku tanggal 7 Juni 2007; Keputusan Komite Kebijakan Kredit CVC tanggal 1 April 2004;Bahwa kerugian negara adalah seluruh hakhak kewajiban Negarayang dapat dinilai dengan uang, sehingga dalam perkara ini, negaradinyatakan rugi
Putus : 20-03-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1818 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Maret 2013 — Hanum Tanjung vs Netty Millah
3216 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PutusanMahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 22 Mei 2007 Nomor: 151 K/Pdt/2003, yaitu:Majelis Kasasi belum memeriksa secara keseluruhan dan belum memberikanalasanalasan hukum yang jelas (repal van het objective recht) serta belummencukupkan alasan hukum yang sempurna sebagaimana diatur Pasal 182, 183 danPasal 184 HIR;bLaw enforcement is a part of a whole legal system.
Register : 15-06-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
Ny. Mediana Sipahutar
Tergugat:
1.PT. Astra Sedaya Finance
2.PT. Astra Aviva Life
7245
  • Meskipun Tertanggung meninggal dunia dalam masa kepesertaan,setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen klaim yang diajukanPenggugat, ternyata pada tanggal 26 November 2018 (atau sebelum masaberlakunya masa kepesertaan yang dimulai tanggal 28 November 2018)Tertanggung pernah menjalani Ultrasonografi whole abdomen (USG) diRS Hermina Depok dengan diagnosa Chronic parenchymal liver diseaseatau lebih dikenal dengan penyakit liver/hati kronis.44, Artinya, benar terbukti bahwa Tertanggung sudah menderitapenyakit
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
669210875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • UndangUndang 1999 Section 49Under the provision of paragraph one of section 48,in the case where there is evidence to believe that anasset is related to the commission of an offense, theSecretarygeneral shall forward the case to theprosecutor for consideration to file a petition to theCourt to order the forfeiture of such asset for thebenefit of the State without delay.In a case where the prosecutor deems that theevidence is inadequate to file a petition to the Court 55 for the forfeiture of the asset, in whole
    Should theprosecutor deem that the evidence is still inadequateto file a petition to the Court for the forfeiture of anasset in whole or in part, the prosecutor shall informthe Secretarygeneral in order to forward the matterto Arbitrary Committee for consideration. TheArbitrary Committee shall deliver the decision withinthirty days as from the date of receipt from theSecretarygeneral.The prosecutor and the Secretarygeneral shall followthe decision of Arbitrary Committee.
Putus : 03-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/PDT/2009
Tanggal 3 Nopember 2010 — H. SUWARNA A.F dkk ; VS HANS W. VRIENS, dkk ;
7655 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 271K/PDT/200918reaching provincial authorities whose parochialmindsets aren't in line with the interest of the stateas a whole" ;Terjemahan resminya"Presiden Megawati telah memperlihatkan bahwaPemerintah Pusat bersedia untuk berdiri dan berhadapandengan otoritas provinsi yang menjangkau~ secaraberlebihan dengan pola pikirnya yang picik, yang tidaksesuai dengan kepentingan negara secara keseluruhan" ;Para Tergugat menyatakan bahwa "Menurut hemat PARATERGUGAT, kata kata "parochial mindsets lebih
Register : 24-06-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Tpg
Tanggal 27 Desember 2016 — NICHOLAS MARK OGDEN( Penggugat) PT. BINTAN LAGOON RESOR ( Tergugat)
10233
  • Kutipan Pasal Tata Tertib Vila Terjemahannya dalamBahasa IndonesiaArticle 3.13.1: Pasal 3.13.1:A Resident shall not lease, sublease, Penghuni vila in casu,let or sublet the whole or any part of Penggugatl tidak dapathis/her Villa other than through the menyewakan, menyewakanPool Rental Scheme provided by the ulang, mengontrakan atauManagement Company and withoutprior written consent from theManagement Company. mengontrakan ulang seluruhatau sebagian dari Vilanya,selain melalui Skema PoolRental yang
Putus : 22-01-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 PK/Pdt/2013
Tanggal 22 Januari 2014 —
6143 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 30 April 2012 tersebut;Law enforcement is a whole legal system.The material recht will become"een paperen muur" without the law enforcement. Therefore, we need a53accountable legal system to support the effort of law enforcement. Thus,a legal system must be independent and be supported by professionallawyer;(Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum. Tanpa penegakhukum, maka kaidahkaidah hukum materiil niscaya menjadi tumpukankertas saja.
Register : 15-06-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
Ny. Mediana Sipahutar
Tergugat:
1.PT. Astra Sedaya Finance
2.PT. Astra Aviva Life
7648
  • Meskipun Tertanggung meninggal dunia dalam masa kepesertaan,setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen klaim yang diajukanPenggugat, ternyata pada tanggal 26 November 2018 (atau sebelum masaberlakunya masa kepesertaan yang dimulai tanggal 28 November 2018)Tertanggung pernah menjalani Ultrasonografi whole abdomen (USG) diRS Hermina Depok dengan diagnosa Chronic parenchymal liver diseaseatau lebih dikenal dengan penyakit liver/hati kronis.44, Artinya, benar terbukti bahwa Tertanggung sudah menderitapenyakit
Putus : 07-03-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2681 K/Pdt/2010
Tanggal 7 Maret 2011 —
526465 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyerahkan.Kegagalan suatu pihak untuk melakukan, ketika jatun tempo,pembayaran apapun menurut Perjanjian ini atau penyerahan menurutPasal 2(a)(i) atau Q9(h)(i)(2)atau (4) yang disyaratkan olehnya jikakegagalan semacam itu tidak diperbaiki pada atau sebelum Hari KerjaLokal pertama untuk setiap pembayaran, setelah, dalam setiap kasus,pemberitahuan mengenai kegagalan itu diberikan kepada pihaklainnya";Breach of Agreement; Repudiation of Agreement ... (2) the partydisaffirms, disclaims, repudiates or rejects, in whole
Register : 21-08-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 68/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 8 Oktober 2015 — Nyonya Suhartinah melawan Nyonya Nora Laksono dkk
14169
  • yang ada pada Turut Tergugat , maka dengan iniTurut Tergugat dengan tegas menolak dalildalil yang dikemukakanoleh Penggugat dalam Gugatannya terkecuali atas apa yang kamianggap benar dan kami akui dengan tegas dalam jawaban TurutTergugat ini;Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat memang adahubungan kerja sebagai rekan bisnis sejak lama, karena Turut Tergugat pekerjaannya adalah seorang pedagang yang menjadi matapencahariannya dengan menjual sembako (Sembilan bahan pokok)dengan partai besar (whole
Register : 08-08-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 2316/Pid.B/2015/PN.Tng
Tanggal 21 Maret 2016 — H. ROYADIN ALS H. RASYADIN BIN (ALM) MAHASAN
9424
  • MARLINA,SE Binti SALEH KARLENA,dibawah = sumpahmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan istri terdakwa yang bernama Siti Sofingatun alias AtunAlias Fina Ferlita karena pernah mengajukan kredit di Bank Mega cabangPembantu Kopo Plaza Bandung ;Bahwa saksi bekerja di Bank Mega, Tbk bagian Whole Sale Funding berkedudukandi Bank Mega Jalan Gatot Subroto No.283 Bandung;Bahwa pada saat istri terdakwa Fina Ferlita mengajukan pinjaman saya sebagaipimpinan cabang;Bahwa wewenang
Putus : 19-10-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2180 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — LITA AURELIA DEWI SCHULZ vs Ny. MAULI REGINA SCHULZ boru SIAHAAN, dkk
328217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mauli ReginaSchulz Siahaan, vide Singapore title Automated Registration System(Stars) PSSRS100A Land Register Search Printout (Print whole landregister) SVR 2008 02/05/2002, 15:38:35 page 3 subsidiary stratacertificate of title volume 45 follio 84.
Putus : 26-03-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 26 Maret 2013 — ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V, dkk ; PT. AYUNDA PRIMA MITRA, dkk
13351096 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Having regard to the fact that the Claimants have wholly or largely succeeded ateach stage of the reference, the Tribunal conclude that the Respondents should paythe whole of the costs of the arbitration.Legal costs17.Rule 31.1 provides that the tribunal shall have the authority to order in its awardthat all or part of the legal or other costs of a party (apart form the costs of thearbitration) be paid by the other party As before the Tribunal considers that itshould assess those costs now than refer