Ditemukan 2851 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor12 nomor11 nomor1417 nomor1419 nomor1421 nomor102 nomor113 nomor115 nomor172 nomor114
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 27-05-2016 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 17-03-2018
Putusan PA JOMBANG Nomor 1272/Pdt.G/2016/PA.Jbg
Tanggal 16 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 16
  • nomor4, 5, 6 (selain nomor 6.4 dan 6.5 karena sudah dipertimbangkan diatas) danpoin nomor 7 (selain nomor 7.1, 7.2 dan 7.4 karena sudah dipertimbangkandiatas) gugatan mana selain dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya telahternyata dalam pembuktian Penggugat maupun Tergugat hanya menunjukkanfotocopy dan tidak dapat menunjukkan buktibukti yang dibenarkan sedangbuktibukti tertulis bila tidak ditunjukkan aslinya maka berdasarkan putusanMahamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, dan Nomor112
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-09-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2668 K/Pdt/2015
Tanggal 7 September 2016 — TEGOEH AGOES JATONO SELAMET (TJAN KHWAN YANG) VS TSANG FA TAI, DKK
102 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (tiga ratus dua puluh lima meterpersegi) setempat dikenal sebagai persil di Jalan Kapasari Nomor112 Surabaya; Bidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor343/Kel Nginden Jangkungan, atas nama pemegang hak TegoehAgoes Jatono Selamet, seluas 2.124 m?
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-11-2013 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 112/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 2 April 2014 — - RESTU SUBAGIO
49 — 14
  • Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tanggal 28 November 2013 nomor112/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tentang penetapan hari sidang pemeriksaanperkara ini ;3.
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 02-12-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN KALABAHI Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
RUBEN MAARANG
Tergugat:
NATANIEL LANI
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Cq.Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang di Jakarta, Cq. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timor di Kupang, Cq.Kepala Badan Pertanahanan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timor di Kupang, Cq. Bupati Alor di Kalabahi, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
136 — 51
  • Nomor112 K/Pdt/1996.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 7/PDT/2022/PT BTN
Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : FERRY HARYONO Diwakili Oleh : ABDUL BARKAH ABADI, SH., MH., CIL, Dkk
Terbanding/Tergugat I : HANI SURYANDINI
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH atau PPAT, AFRYANTI LATUCONSINA, SH, M.Kn
Terbanding/Tergugat III : BANK BUKOPIN CABANG BSD
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS SUGENG PURNAWAN, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris atau PPAT LILIS ALWIAH, S.H
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
95 — 56
  • pada saat itu PENGGUGAT, melihat dan mengetahui langsungterjadinya peristiwa hukum TERGUGAT I, ~~ sebagai Debitur danTERGUGAT III, sebagai Bank Kreditur menandatangani Perjanjian KreditDengan Memakai Jaminan Nomor 82 tanggal 25 September 2015 (BuktiT.Il12 dan Bukti TT.I12) dan Perjanjian Kredit Dengan MemakaiJaminan Nomor 84 tanggal 25 September 2015 (Bukti T.II13 dan BuktiTT.1I13).Bahwa dengan demikian peristiwa hukum terjadinya TERGUGAT Il,membuat Akta Jual Beli Nomor 111/2015 dan Akta Jual Beli Nomor112
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-07-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852 K/Pdt/2015
Tanggal 10 Juli 2015 — Tuan WANDY GUNAWAN, VS. PT DUTA PERTIWI, Tbk, DKK
71 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 seharusnyaTergugat IV sebagai Kepala Kantor Pertanahan menolak untukmelakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jikasalah satu syarat yaitu syarat sebagaimana Pasal 34 angka 7Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Surat MenteriNegara Agraria/Kepala BPN tanggal 17 September 1998 Nomor630.1 3433, juncto Keputusan Gubernur KDKI Nomor 122 Tahun2001 serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 yangtelah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor112
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-03-2017 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3580 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — PT. FRUIT LAND VS PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, dk
205 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3580 K/Pdt/2016Bahwa Majelis hakim~ telah keliru) dalam memberikanpertimbangannya dengan mengabaikan keberadaan dari PP Nomor112 Tahun 2007 dan Perda Nomor 2 Tahun 2002, yang merupakanpayung hukum bagi siapapun subjek atau badan hukum dalamkegiatan penyelenggaraan usaha dan penyediaan sarana/ tempatusaha yang dilakukan oleh pihak swasta atau perpasaran swasta,kedua aturan tersebut merupakan peraturan produk pemerintah yangharus ditaati dan dilaksanakan oleh pengelola, termasuk dalam hal iniadalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-09-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 PK/Pdt/2017
Tanggal 13 September 2017 — PEMERINTAH KOTA/WALIKOTA SEMARANG VS MEYLIANI YUWONO, dkk
100 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat XXII (Phan Tjeng Hwa) adalah satusatunyapemilik sah atas sebidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan rukoyaitu:Di Komplek Kanjengan Blok A Nomor 30 Semarang yangberdiri di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor112,seluas kurang lebih 105 m?
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata
Register : 12-02-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pli
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat:
YULIANA Alias LIE JAN TJIAN
Tergugat:
1.EMILLIANA
2.EVIRIDAH GUMARUS
Turut Tergugat:
MEKAR HIDAYATI, S.H.
134 — 45
  • Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat AktaTanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah dan lampiran Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor112/KEP4.1/IV/2017 tertanggal 27 April 2017 Tentang Kode EtikIkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebelum proses peralihanhak atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 670
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-03-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
NASRULLOH, S.H
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
595 — 281
  • lain, tidak masalah;Bahwa Panitia Pilkades dibentuk bukan dipilih oleh BPD dari unsur Perangkat Desadan tokoh masyarakat;Bahwa di dalam pelaksanaan Pilkades acuan aturan secara nasional dari mulaiUndangUndang sampai dengan PERDA yang sama PERBUB untukpelaksanaannya;Bahwa peraturan teknis terkait dengan Desa yaitu UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, Permendagri 112 Tahun 2014 sudah diubah Permendagri Nomor65 Tahun 2017;Bahwa dengan berlakunya Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, Permendagri Nomor112
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 21-05-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 112/Pdt.Bth/2019/PN Amb
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
Yayasan Misi Remaja Internasional
Tergugat:
1.POLO SETIAWAN
2.CORNELES SARIMANELLA
3.ERWIN SARIMANELA dan atau MELKIANUS SARIMANELA selaku Ahli Waris dari Alm LEONARD SARIMANELLA
4.IZAAK TAN
5.FREDY SARIMANELA dan atau SONYA SARIMANELA, MARLEN SARIMANELA Ahli Waris dari Alm ESAU SARIMANELLA
6.A.W.B.ABRAHAMS
7.Pemerintah RI Cq Kepala BPN Nasional Cq Kepala BPN Wilayah Maluku Cq Kepala BPN Kota Ambon
106 — 74
  • untuk menggugat Terlawan dalam perkaraini dan bermohon kiranya gugatan Pelawan patut ditolak dan/ataumenyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet OnvanklijkeVerklaard(NO) oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini;2 Gugatan Ne bis in idemBahwa dalam eksepsi ini, Terlawan berdalilpada intinya bahwaPelawan telah menggugat Terlawan I dengan objek sengketa yang Hal. 63 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 112/Pdt.Bth/2019/PN.Amb.sama dimana dalam gugatan perkara dengan Nomor112
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1945 K/Pdt/2017
Tanggal 26 September 2017 — M. IDRUS Alias LADARU VS 1. HARTAE Alias HARTAE, DKK
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Imadia Tija/Hatija, yang terletak diKelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare,terdaftar pada peta blok tanah Kelurahan Galung Maloang denganSPPT Nomor Objek Pajak (NOP) 73.72.010.003.008.0046.0,seluas 25.630 M2, bahwa tersebut berasal dari Persil Nomor112.s.ll. seluas 3,08 Ha, nama Aboe Bin Zakaria/lItija;Bahwa sebagian besar dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat diserahkan penggarapan/pengolahannya kepada orang lain, dansisanya lagi diolah sendiri oleh Tergugat bersamasama denganTergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 06-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 P/HUM/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — RUDI HARTONO, DKK VS 1. BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI., 2. DPRD KABUPATEN BANYUWANGI;
205 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;Ketentuan Pasal 23 ayat (1), 24 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-03-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 179/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 12 April 2016 — YAYASAN PONDOK PESANTREN AL - KAMAL JAKARTA >< YODDY TRI APRIANTO
126 — 237
  • Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagaiakibat dari perkara ini.SUBSIDAI :Dalam peradilan yang baik, yang merupakan citacita pencari keadilan, yangdidasarkan asas kepatutan dan asas kepantasan, maka apabila Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan NegeriJakarta Barat telah diputus tanggal 14 Januari 2015 , Nomor112/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Umum
Register : 14-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 112/Pid.B/2019/PN Llg
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SUMARHERTI,.SH
Terdakwa:
RUDI HARTONO Bin MUHIR
26 — 5
  • Yos Sudarso Rt.07 No.73Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota LubuklinggauProvinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Kusus Tertanggal19 Februari 2019, yang telah didaftarkan dibuku Register KepaniteraanPengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah Nomor 17/P/2019/PN Lg;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor112/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 01-08-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK
Tanggal 14 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : EKO BUDISUSANTO, SH
Terbanding/Terdakwa I : KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
Terbanding/Terdakwa II : AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
Terbanding/Terdakwa III : DENY YULIANSYAH , S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDIN
Terbanding/Terdakwa IV : RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN
179 — 267
  • GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor112/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKAkepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 260/GSMPT/SP/IX/2013,tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);Halaman 32 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PT PTK74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.1 (satu) Iembar permintaan surat dukungan dari PT. YESA CITRANUGRAHA kepada PT.
    GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor112/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKAkepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 260/GSMPT/SP/IX/2013,tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);1 (satu) Iembar permintaan surat dukungan dari PT. YESA CITRANUGRAHA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor077/YCNSK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.
    GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor112/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopylegalisir);1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKAkepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 260/GSMPT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. YESA CITRANUGRAHA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor077/YCNSK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 28 Oktober 2014 — SUNARYO HW., Sip. MM
87 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eddy Yusuf, ST;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diSemarang Nomor 246/ Pid/2007/PT.Smg tanggal 4 Oktober 2007 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor112/Pid.B/2006/PN.Kds, tanggal 2 Juli 2007.MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa I: Drs. H. Abdullah Zaini dan Terdakwa U H.Eddy Yusuf, ST teroukti meUxkukan perbuatan yang didakwakankepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakankejahatan maupun pelanggaran;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 156/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
RIMA PURNAMA SALIM, SH
Tergugat:
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
536 — 322
  • (fotokopi dari fotokopi);Surat Sekretaris Jenderal Komnas HAM kepadaPPK / Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Nomor112/KPA/XI/2016 tanggal 11 November 2016,Perihal Surat Instruksi Penyetoran ke 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2318 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — JAP HOK LIEM DK VS PT DUTA PERTIWI, Tbk DKK
161 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kemudian pada tahun 2000 keluar Peraturan Pemerintah Nomor112 Tahun 2000 Tentang Pajak/Bea Perolehan Hak Atas Tanah DanBangunan dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf bmenyatakan bahwa besarnya pajak/ Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) jika penerima hakpengelolaan adalah perusahaan swasta/non pemerintah (pengganti PPNomor 36 Tahun 1997) (linat Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor21 Tahun 1997 juncto Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 20Tahun
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 21-02-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 136/PDT.G/2012/PN.SBY
Tanggal 21 Februari 2013 — 1. SOEDARSONO SOEGIH SLAMET (PENGGUGAT I) 2. INGGRIT SUDARSONO (PENGGUGAT II) 3. GUNADI SOEGIH SLAMET (PENGGUGAT III) 1. BAMBANG PRAMUKANTORO, S.P. (TERGUGAT I) 2. NURMAWAN HARI WISMONO, (TERGUGAT II)
169 — 82
  • Menolak Permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag ) terhadap bangunankantor Tergugat II yang terletak di jalan D.R.Wahidin Sudirohusodo Nomor112 A. Kabupaten Gresik yang diajukan Para Penggugat ;4. MenghukumPenggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkaraini; Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan buktibuktiSurat berupa sebagai berikut :5. Berupa Akta Pendirian PT.