Ditemukan 2768 data
306 — 118
Sehingga sudah sepatutnya apabiia Majeiis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata a quo menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterimaHalaman 19 Putusan Nomor: 424/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst(niet ontvankelyk verklaard);B.
166 — 105
TURUT TERGUGAT(Nathania Edgina) kepada PENGGUGAT tertanggal 19 Juli 2013 :ucapan terimakasih dari TURUT TERGUGAT (Nathania Edgina) kepadaPENGGUGAT yang tidak melaporkannya kepihak yang berwajib,demikian pula pada saat ditanya Majelis BPSK Kota Bandung,PENGGUGAT menyatakan benar ada pertemuan dengan TURUT58TERGUGAT (Nathania Edgina) dan ketika ditanya Majelis kenapa tidakditangkap, TERGUGAT mengatakan bahwa ia bukan Polisi sehinggatidak bisa menangkap TURUT TERGUGAT (Nathania Eddgina),selanjutnya Majeiis
220 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi sampai somasi dan gugatan ini diajukan, Para Tergugat/ParaTermohon Kasasi tidak melakukan pembayaran angsuran faslitas kredittersebut, sehingga beralasan hukum dan sesuai pertimbangan Majeiis HakimPengadilan Tingkat Pertama bagi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi telahdapat dikategorikan melakukan wanprestasi;Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum yang telah Para Pemohon Kasasiuraikan di atas, maka pertimbangan Judex Facti yang mempertimbangkan ParaPenggugat/Para Pemohon Kasasi tidak membuktikan
103 — 33
atau melanggar disiplin adalah jalanterakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu.Menimbang31Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah tidak patut dan tidakadil jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Medan masihmemberikan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap diriTerdakwa dengan tidak memberikan kesempatan dan kepercayaankepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepadaTerdakwa karena hai ini sesuai dengan permohonannya tersebut diatas.PERTIMBANGANSebelum Ketua Majeiis
61 — 40
Put .No.591/PdLG/2014/PNJkLSelt sehubungarr dengan kerjasama usaha tersebut sehingga menurut hukum eksepsi dariTergugat dapat dikalbuikan dengan mengatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.PENYEBUTAN IDENTITAS TERGUGAT TERBUKTITIDAK TEGAS SEHINGGATIDAK JELASBahwa sebagaimana bentuk surat gugatan dari Penggugat yang menyebutkan nama dariTergugat yaitu Deddy Widjaya juga dituKs Steve Widjaya dan untuk ini Tergugat memohonkepada Majeiis Hakim kiranya berkenan untuk meminta identitas Tergugat t
Terbanding/Penggugat : SHAMAD ZALDY
Turut Terbanding/Tergugat I : ABBAS BASARI
Turut Terbanding/Tergugat II : AHMAD ARIEF MASYHURI
Turut Terbanding/Tergugat III : SULISTINI
Turut Terbanding/Tergugat IV : UMMI NAFIAH BINTI MACHBUB USMAN
Turut Terbanding/Tergugat V : DZAWIL IYAMUZAYYANATI BINTI MACHBUB USMAN
Turut Terbanding/Tergugat VI : TUTI ALAWIYAH BINTI MACHBUB USMAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : YOPPI KAMARURUNG
Turut Terbanding/Tergugat VIII : FAISAH.S
Turut Terbanding/Tergugat X : JOHNYY SIMON LEFRAN,SH
Turut Terbanding/Tergugat XI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Balikpapan
45 — 34
Bahwa Turut Terbanding tidak dapat menerima seluruh pertimbanganhukum dari Majeiis Hakim Tingkat Pertama, karena menurut hemat TurutTerbanding bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskanperkara ini kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta dan asas hukumyang berlaku, serta tidak berdasarkan rasa keadilan kedua belah pihakyang dikemukakan oleh Para Tergugat / Para Pembanding maupun TurutTerbanding saat di persidangan (audi et alteram partem) dan ada kekhilafanHal 103 dari 108 hal Putusan
337 — 715
Membebankan biaya perkara kepada negara.SUBSIDAIR:Atau apabila Majeiis Hakim Yang Mulia berdasarkan pertimbangan hukumnyaberpendapat lain, kami sclaku Penasihat Hukum Terdakwa KOSTRABALADHIKA, SE, MBA memohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Terdakwa dan PenasihatHukum Terdakwa tersebut, setelah Penuntut Umum memberikan pendapatsecara tertulis, tanggal 2 Desember 2019, Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sela pada tanggal 9 Desember 2019 sebagai
129 — 82
162 Rbg, Eksepsiyang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalahmengenai masalah tidak berwenangnya jembaga peradilan (incasuPengadilan Negeri Gianyar) untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo (kompetensi absolute) oleh karena itu kami mohon kepada yangterhormat Majeiis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksadan mengadili perkara aquo agar terlebin dahulu, memutus eksepsitentang Kewenangan Mengadili sebelum pemeriksan berlanjut padapokok perkara.Berdasarkan uraian tersebut
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Negara Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Menteri Dalam Negeri R.I.
Terbanding/Tergugat III : Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat IV : Walikotamadya Jakarta Timur
Terbanding/Tergugat V : Kepala Wilayah Kecamatan Makasar
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Wilayah Kelurahan Lurah Cipinang Melayu
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kelurahan Halim Perdana Kusuma
Terbanding/Tergugat VIII : Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN
Terbanding/Tergugat IX : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan DKI Jakarta Raya
Terbanding/Tergugat X : Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur
Terbanding/Tergugat XI : Menteri Keuangan Republik Indoensia
Terbanding/Tergugat XII : Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia BUMN
Terbanding/Tergugat XIII : PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI
Terbanding/Tergugat XIV : PT. Kereta Cepat Indoensia China KCIC
Terbanding/Tergugat XV : PT. Adhi Karya
Terbanding/Tergugat XVI : PT. Waskita Karya
Terbanding/Tergugat XVII : Panglima TNI AU
Terbanding/Tergugat XVIII : Komandan Pangkalan TNI AU
248 — 241
Mengukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.SubsidairAtau apabila Majeiis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, TerbandingXVII semula Tergugat XVII telah mengajukan jawaban sebagai berikut:Dalam Provisi:Tergugat XVII membantah, menyangkal dan menolak seluruh dalilPenggugat dalam gugatannya, kecuali tentang halhal yang secara tegasdiakui kebenarannya;Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 mendalilkan
154 — 40
. ; 279222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa Majeiis berpendapat sepanjang yang dilakukan Garna Komaruddintermasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang yang diberikan dan telah dilakukan sesuaidengan ketentuan dan prosedur (SOP) yang berlaku di Bank BNI (Tergugat), maka sesuai186dengan teori aanprakelijkheid atau teori tanggung gugat, kepada Tergugat dapat dimintakanpertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata.
181 — 39
YangMulia Majeiis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agarberkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikutDALAM PROVISI : Mengabulkan Provisi Penggugat; Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat (Ill untukmenghentikan segala macam bentuk kegiatan penambangan diatas tanahHGB milik Penggugat mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan,11pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan biji bouksit dan/ataukegiatan lainnya terhitung sejak putusan provisi ini dikabulkanhingga
101 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
,tertanggal 20 Februari 2012 halaman 5 paragraf 2 yangberbunyi: Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggimeneliti dan mempelajari dengan seksama pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriTangerang sebagaimana diuraikan dalam putusannyatersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbanganpertimbangan hukum Majeiis Hakim Pengadilan NegeriTangerang tersebut sudah tepat dan benar, karena telahterbukti bahwa jual beli dilakukan di depan PPAT dan menurutbukti T 2 dan T 3 ada pembayaran
209 — 42
(Ketua Hakim Majeiis); (ll) Agung Raharjo, SH (Hakim Anggota); dan H. LeksiMamonto, S.H., M.H. (Hakim Anggota). Majelis Hakim tersebut menetapkanPutusan Sela No. 258/PDTG/2007/PN.JKTPST tanggal 6 Pebruari 2008, yangpada pokoknya MENGADILI:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugat!
1.Slamet Waldi
2.David Sandi Saputra
Tergugat:
1.BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu
3.Ketua DPRD Cq Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hulu
4.Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Inhu
356 — 114
Sanling Sawit Sejahtera;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Majeiis Hakim yangharus didahulukan adalah kelestarian dan kondisi lingkungan selama pendirian PT.Sanling Sawit Sejahtera tersebut tidak bertentangan dengan undangundang danperaturan sehingga terhadap keterangan saksi tersebut dikesampingkan olehMajelis Hakim;Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dikabulkansehingga terhadap buktibukti Surat dan saksisaksi yang telah diajukan oleh parapihak dipersidangan tidak
196 — 24
praktek hukum yang berfaku;Menimbang, bahwa berdasarkan prakiek hukum yang telah berlaku selama ini, Suatusural gugatan yang tengkap, jeias dan terang harus dapat menjelaskan dengan jeias dan terangmengenai identtas para pihak, menguraikan apa lindakan alau peroualan hukum yang tetahdilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan secara materimaupun imateril, apa latar belakang Tergugat melakukan tindakan atau perouatan tersebutternadap Penggugat*Menimbang, bahwa setelah Majeiis
261 — 36
Atas halhal sebagaimana dikemukakan diatassehingga patut menurut hukum Majeiis Hakim menyatakan gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard) ; Bahwa dari jumlah Para Penggugat sebanyak 339 orang ternyata ada 1(satu) orang pemberi kuasa yang sudah meninggal namun masuksebagai pihak yang mengajukan gugatan perkara a quo atas nama YETISUHAYATI tercantum pada No.323, yang meninggal pada tanggal 20Oktober 2015 dan Tergugat telah memenuhi kewajiban untukmembayarkan segala hakhak
109 — 94
bilamana kepada ParaTergugat I dan II Rekonpensi dikenakan untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesarRp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan/kelalaian untukmelaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini rmempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada buktibukti yang kuat yang didukung denganketerangan saksisaksi dan telah pula memenuhi syaratsyarat agar putusan ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu maka cukup beralasan bagi Majeiis
232 — 68
Pstrugi kepada Nasabah (Pasal 46.(1), maka mohon kepada Majeiis Hakimuntuk memerintahkan Tergugat Il mengeiuarkan/mencairkan danakompensasi dimaksud untuk membayar kerugian Para Penggugat;31. Bahwa sebagaimana Pasal 46 ayat (1) UU No. 32/1997, mengatur sebagaiberikut! Dana Kompensasi digunakan oieh Bursa Berjangka untukmembayar tuntutan ganti rugi kepada Nasabah yang bukan AnggotaBursa Berjangka yang timbul akibat cedera janji atau kesaiahan yangdilakukan oieh Piaiang Berjangka.
1.Dr.Ir. Frans Bambang Siswanto, MM
2.PT Bali Paradise Resort
Tergugat:
I Made Sumantra
356 — 516
juga memohon kepadaMajeiis Hakim Yang Terhormat agar putusan atas perkara ini dapat dijalankanterlebih dahulu walupun terdapat upaya hukum perlawanan, banding ataukasasi clari Tergugat Rekonvensi Intervensi (Uitvoerbaar Bij Voorad),Permohonan ini adalah sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) RBG dan PedomanTekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata KhususMahkamah Agung RI (Buku II, edisi 2007), halaman 86 butir 4 huruf a dan b.Berdasarkan seluruh uraian di atas, dimohonkan kepada Majeiis
245 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majeiis Hakim untukmenghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, danTergugat XI, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum danmenghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, danTergugat XI, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugimateriil secara tunai kepada Penggugat sebesar US$5.000.000,00(lima juta dolar Amerika Serikat);33.