Ditemukan 2998 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : siahaan simpan satuan silaban siaman sihaan sitana siatan sitian sitwan
Penelusuran terkait : Mengambil barang sitaan Menjual barang sitaan Menarik barang sitaan Menyembunyikan barang bukti sitaan Barang sitaan perkara tipikor bukan milik terdakwa Gugatan perdata terhadap barang sitaan perkara tipikor Sengketa surat paksa perintah penjualan barang sitaan Hutang Barang.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 12-01-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Bks
Tanggal 19 Oktober 2015 — SUPRAPTO TJIOE sebagai Penggugat Melawan 1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., dahulu BANK BUMI DAYA sebagai Tergugat I 2. MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTUR PIUTANG KEKAYAAN NEGARA DAN KEKAYAAN-KEKAYAAN LAIN-LAIN sebagai Tergugat II 3. MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA sebagai Tergugat III 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BEKASI sebagai Turut Tergugat
69 — 13
  • SPP02/PUPNC.10.05/201 1tanggal 1 Maret 2011, diberi tanda T.II.III8;Foto copy Berita Acara Penyitaan No.BA03/WKN.08/KNL.02/201 1tanggal 5 April 2011, diberi tanda T.II.III9;Foto copy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS09/PUPNC.10.05/2011 tanggal 19 April 2011, , diberi tanda T.II.III10;Foto copy Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara DanLelang Jakarta V kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraDan Lelang Bekasi No.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Khusus
Putus : 08-11-2017 — Upload : 26-06-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 19/Pdt.Plw/2017/PN. Mgl
Tanggal 8 Nopember 2017 — T I L A N O dkk Melawan KEPALA DESA BRASAN MAKMUR
164 — 59
  • Nomor 528 K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di NKRI. oleh karenaPara Pelawan telah melakukan rekayasa dokumen dalam prosespenerbitan SHM atas nama Para Pelawan dalam objek tanah eksekusimerupakan perbuatan melawan hukum yaitu telah melanggar pasal 199ayat (1) HIR yang dengan tegas melarang memindahkan, membebaniatau menyewakan barang sitaan, hal ini para pelawan dengan sengajamenyembunyikan akta Sita Jaminan Pengadilan Negeri Kota Buminomor : 05/PDT.G/2004
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-07-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 683 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — PT PAKEMA INDAH ASRI, dk VS Dra. ENDAYANTI, dk
64 — 350 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jalan Lingkungan; Timur, Tanah Kosong; Selatan, Ruko;Keduanya terletak di Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan,Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;Bahwa selain itu pula permohonan penetapan sita jaminan (conservatoirbeslag) sudah sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR yang diajukansebelum putusan dalam perkara a quo dengan tujuan agar barang tersebuttidak dipindahtangankan kepada pihak lain, sehingga pada saat putusandilaksanakan tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dipenuhi dengan jalanmenjual barang
    sitaan;Bahwa Dipl.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 09-08-2012 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 203/Pid.B/2012/PN JBI
Tanggal 9 Agustus 2012 — SUNHOT P.SILALAHI,Sik Bin KR.SILALAHI
81 — 25
  • dijadikan barang buktiin casu, narkotika mana bersumber dari tindakan pembelian terselubung (undercover buy) yang sebenarnya dimaksudkan akan dipergunakan sebagai alatpancingan untuk menangkap para pengguna/pengedar narkotika secara illegal;Menimbang, bahwa beranjak dari pemahaman pasal 1 angka 16KUHAP tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 89 dan pasal 87Undangundang Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwa dalam kapasitasnyasebagai Penyidik adalah bertanggung jawab atas penyimpanan danpengamanan barang
    sitaan yang berada dibawah penguasaannya,pertanggungjawaban mana harus dilakukan Terdakwa adalah guna memenuhikewajibannya, antara lain melakukan penyegelan dan membuat berita acarapada hari penyitaan (in casu tindakan penyimpanan) dilakukan, Berita acaramana sekurangkurangnya memuat:Halaman 105a.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 26-03-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 12-12-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 10 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 28 Oktober 2014 — H.KALLA HALIM BIN SAKA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTA BARU BAMBANG IRAWAN BAMBANG TRIYANA PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
105 — 48
  • BuktiP23 : Fotocopy sesuai denganaslinya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan NomorSPP65179/PUPNC/III08/1994 dari Panitia Urusan PiutangNegara Cabang Banjarmasin.24. BuktiP24 : Fotocopy sesuai dengan aslinya SuratSurat pemberitahuan lelang nomor : S488/WPN.03/KP.03/1997 dari Departemen Keuangan RI kantor pelayananpengurusan piutang negara banjarmasin pada tanggal 15maret 1997.25.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pemohon:
KONSTANTINUS LALU,S.H
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI BARAT
156 — 187
  • Tindakan lainyang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagaiTersangka adalah Cacat yuridis,d) Bahwa tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon yaitupenyitaan barang milik Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yangbenar dan tempat penyimpanan barang sitaan tidak sesuai dengansebagaimana yang diatur dalam KUHAP, sehinggga penyitaan danpenyimpanan barang bukti tersebut Cacat Yuridise) Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohonsecara sewenangwenang kepada Pemohon telah mengakibatkankerugian
Pengadilan PN CIREBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-12-2013 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 81/PDT.G/2013/PN.CN
Tanggal 14 Oktober 2014 — Perdata: Pengugat: - Ny. Lily Mulyono Tergugat: - Tn. Andi Liem Alias Acien - PT. Bank Mega Kantor Pusat Jakarta Cq.PT.Bank Mega Cabang Cirebon - Pemerintah R.I Cq.Menteri Keuangan R.I Cq.Direktur Jenmdral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq, Badan Pertanah Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka
92 — 11
  • pembayaran hutanghutangnya (surseance vanbetaling);ili. meninggal dunia (bagi debitur perorangan);iv. tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidakmemenuhi kewajibannya menurut Perjanjian MEGA UKM = atauperjanjian lainnya dengan BANK; v) dinyatakan lala/wanprestasi atautidak memenuhi kewajiban menurut perjanjian lainnya dengankreditur/pihak ketiga lainnya ;v. terlibat dalam suatu perkara pengadilan dan/atau lembaga peradilanlainnya ;Bahwa berdasarkan Pasal 200 HIR (1) Penjualan barang
    sitaan dilakukandengan perantaraan kantor lelang atau, menurut pertimbangan ketua ataskeadaan, oleh juru sita itu atau orang yang cakap dan dapat dipercaya,ditunjuk oleh ketua dan tinggal di tempat penjualan itu atau di sekitar tempatitu serta berdasarkan Pasal 224 HIR menyebutkan Grosse dari akta hipotekdan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yangkepalanya berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"berkekuatan sama dengan keputusan Hakim ;Bahwa pelelangan
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 18-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN STABAT Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Stb
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
Hamrajul
Tergugat:
1.Rahmah Nasution
2.Muhammad Khazali
3.M. Khardiansyah
4.M. Nur
5.Anita
6.Umi Kalsum
7.Abdullah. K
8.Salamudin
9.Sulianto
10.Mira
11.Husni K
12.Irwansyah
13.Ngationo
14.Amir
15.Dara Indira
16.M. Yusuf
148 — 100
  • menjelaskan sita jaminan atauconservatoir beslag sebagai berikut: bahwa sita jaminan atau conservatoirbeslag diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg atau Pasal720 Rv: Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkaratersebut; Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugatselama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusandilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapatdipenuhi, dengan jalan menjual barang
    sitaan itu;Menimbang, pada awalnya sita jaminan hanya ditetapkan terhadapsengketa perkara utangpiutang yang ditimbulkan wanprestasi, yang kemudiandiperluas termasuk kepada sengketa kepemilikan hak, dalam perkara a quoyakni tanah atau benda tidak bergerak, tujuan dilakukannya sita jaminan yaknimenempatkan atau menahan harta kekayaan tergugat yang berkedudukansebagai debitur dibawah penjagaan pengadilan, tujuannya yakni agar keutuhanbarang tersebut tetap terjaga, dan apabila Penggugat dimenangkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-02-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Desember 2016 — GUSTAAF YANI NOENOEHITOE dan/atau Ir. GUSTAAF YANI NUNUHITU MERUKH, lahir di Pangkal Pinang, 28 Agustus 1959, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemang Anyelir 3 Blok AC No. 35 Rt. 004/035, Kel. Bojong Rawa Lumbu, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : LAW FIRM CHAIRIL ADJIS & PARTNERS, beralamat di Perkantoran Villa Gading Indah, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Blok A2 No. 8, Jakarta, 14240-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 101/SK/CAP-01/01/II/2016 tanggal 04 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT
197 — 118
  • Bahwa, penyitaan atau bes/ag ini merupakan tindakan persiapan,berupa pembekuan sahamsaham yang berada dalam kekuasaanTergugat Asal dan Tergugat Il Asal sementara waktu untukmenjamin agar putusan sidang pengadilan perdata dapatdilaksanakan dan penyitaan bertujuan untuk menjamin kepentinganPenggugat Asal, yaitu agar haknya yang dikabulkan dalam putusanhakim dapat dilaksanakan setidaknya melalui barang sitaan yangdikenal dengan nama sita jaminan sebagai sita conservatoir.Hal ini adalah sesuai dengan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-09-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1111/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
JAWI UDIN alias SAFIUDIN alias UDIN Bin LA NUNA
45 — 18
  • dalam menetapkan Narkotika dan Prekusor Narkotika yangdirampas untuk Negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam prosespenyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika;Menimbang, bahwa dalam Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009ditentukan Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuantentang penyitaan barang Narkotika dan Prekusor Narkotika dari penyidikKepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu palinglama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang
    sitaan Narkotika dan PrekusorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan danpelatihan, dan/atau dimusnahkan.Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 11111/Pid.Sus/2020/PN Jkt.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2012 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 394/PDT/G/2012/PN.BDG.,
Tanggal 5 Maret 2015 — YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) Lawan ARIE ACHMAD, Cs
65 — 19
  • Muslimin haruslah dihukum untuk membayarkerugian baik kepada Tergugat.I sebesar Rp. 3.000.000,000 ,o (tiga milyarrupiah).Bahwa perbuatan Penggugat yang telah menerima pelepasan hak atas tanahdan bangunan yang telah dan sedang disita oleh Pengadilan Negeri Bandungbilamana dilihat dari sudut pandang hukum perdata adalah perbuatanmelawan hukum, karena tanah dan bangunan tersebut sedang dalam sitaanPN.Kls.1.A Bandung dimana hak Penggugat yang dijamin oleh sita jaminanNo. 43 PN.Bandung tahun 2006 terhadap barang
    sitaan tersebutmenjadi tidakjelas, sehingga timbul keinginan Tergugat.I untuk mendapat kepastian hukum,apakah Penggugat harus menagih kepada Yayasan Pembangunan PendidikanMuslimin atau harus menagih kepada Yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin, dimana Penggugat dalam aktanya berpegang teguh bahwa YayasanPembangunan Pendidikan Muslimin akta Notaris Obing tahun 1990 telahdibubarkan, dan kewajiban beserta asset tanah dan bangunan yang disitaa0.tersebut beralih kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Umum Pencurian
Register : 07-04-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN SINGKEL Nomor 31/Pid.B/2017/PN SKL
Tanggal 22 Agustus 2017 — -Faisal Syah bin Alm H. Awaluddin,;
89 — 17
  • dalam putusan ini, maka Majelis Hakimmenyatakan terhadap bukti surat dan bukti lainnya yang tidak ikutHalaman 70 dari 73 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Skldipertimbangkan dalam putusan ini hal mana dianggap tidak ada kaitan dantidak ada relefansinya dengan perkara ini, maka untuk itu terhadap buktibuktitersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;Menimbang, bahwa menyangkut penetapan status benda ataubarang untuk ditetapkan sebagai barang sitaa, untuk dapat ditetapkan suatubarang/benda sebagai barang
    sitaan maka pejabat yang mengeluarkan izinpenyitaan harus memperhatikan segala sesuatu hal apakah telah memenuhisyarat dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dikemudian hari tidakseenaknya masyarakat mendirikan atas asumsi yang sifatnya mencederaiorang lain.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 04-07-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 722/Pid.B/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
1.ACHMAD SUGANDI
2.SYAIHUL ARIFIN
124 — 65
  • Memerintahkan seluruh barang sitaan yang disita dari Terdakwa Achmad Sugandhi dan Terdakwa II Syaihul Arifin dikembalikan kepadaTerdakwa;5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-12-2011 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 13 Desember 2011 — MU’MIN, Spdi Bin (Alm) MANSUR ; CECE SURYANA Bin H. EMAN SULAEMAN
58 — 21
  • terbuktinya Dakwaan Subsidair dalam Surat Dakwaan PenuntutUmum a quo, maka secara prosesual dakwaan Lebih subsider tidak perlu lagi dipertimbangkanmenurut hukum ;Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa telahdipertimbangkan dalam pembahasan unsurunsur dakwaan Subsidair perkara ini, akan tetapiMajelis tidak sependapat, sehingga oleh karenanya nota pembelaan dari Penasihat Hukum ParaTerdakwa haruslah ditolak ;Menimbang bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa dalamhal barang
    sitaan berupa uang sebesar Rp. 100.800.000, (Seratus juta delapan ratus ribu rupiah)agar dikembalikan kepada Negara, dengan pertimbangan bahwa dana tersebut adalah hak daripara anggota kelompok masyarakat (Pokmas Campaka 3 dan Campaka 12) yang telah menjadikorban gempa bumi, sehingga harus dikembalikan kepada mereka dan tercapailah tujuan dansesuai dengan rencana Pemerintah RI;Bahwa besaran jumlah pembagian Dana BLMP, Lauk Pauk/Jadup dan Dana Family Kit kepada34 (tiga puluh empat) harus dikembalikan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 25-08-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 981/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 11 Desember 2017 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
SUJONO KUSNI ALIAS BENI
135 — 100
  • Memerintahkan seluruh barang sitaan yang disita dari terdakwa SujonoKusni alias Beni dikembalikan kepada terdakwa;hal 8 dari 81 hal Putusan No. 981/Pid.Sus/2017/PN Jkt./Utr.6.
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata Tanah
Register : 02-05-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PN ATAMBUA Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Atb
Tanggal 30 Oktober 2017 — CYPRIANUS RIWU MAU Lawan MATILDA BETE - DKK
94 — 44
  • Pasal 720 Rvmengandung pengertian:% Menyita barang Debitur selama sebelum dijatuhkan putusan dalam perkaratersebut;% Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau tidak diasingkan Tergugatselama proses persidangan berlangsung,sehingga pada saat putusandilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapatterpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1)HIR/R.Bg, penerapan sita jaminan hanya terbatas pada perkara
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 21-05-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN MANADO Nomor 192/PDT.G/2013/PN.Mdo
Tanggal 3 Februari 2014 — - JOHN HAMENDA melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA (PERSERO) Tbk di Jakarta, Dkk
101 — 46
  • Disatu sisi kedua sertifikat tanah tersebutmerupakan aset jaminan hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT I,dan disisi lain merupakan barang sitaan yang dirampas untuk Negaracq. TERGUGAT Ill sebagai akibat dari putusan tindak pidana korupsiterhadap PENGGUGAT. Namun demikian, perlu diketahui bahwa baikTERGUGAT maupun TERGUGAT Ill merupakan pihak yangdirugikan akibat perbuatan PENGGUGAT.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 24-05-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 26-08-2022
Putusan PT KUPANG Nomor 94/PDT/2022/PT KPG
Tanggal 10 Agustus 2022 — Pembanding/Penggugat I : Rosalina Leo Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat II : Ruben Samuel, SH Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat III : Ribka Adriana Bessy Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat IV : Yublina Sara Boeky Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat V : Naomi Leitji Chiara Heo Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat VI : Ice Imelda Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat VII : Oci Wahyuni Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Terbanding/Tergugat I : Herry Pattipeilohy Isteri Ahli Waris Dari Ernest Pattipeilohy, Alm. Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat II : Irsan Gerson Zakarias P Anak Ahli Waris Dari Ernest Pattipeilohy, Alm. Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat III : Richard Bernhard P Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat IV : Yohanes Harsoyo Diwakili Oleh : INDRAKUSUMA YULIANTO, SH.M.Hum dkk
Terbanding/Tergugat V : Herry Pattipeilohy Direktur PT Golo Perdana Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat VI : Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang Labuan Bajo
Terbanding/Tergugat VII : Kementerian Keuangan Republik Indonesia d.h. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara d.h. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Bali Dan Nusa Tenggara Cq. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Timur Diwakili Oleh : Sugeng Widodo, S.H., L.L.M, Tio Serepina Siahaan, S.H.,L.L.M., Dkk.
Terbanding/Tergugat VIII : Kementerian Keuangan Republik Indonesia d.h. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara d.h. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Bali Dan Nusa Tenggara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang d.h. Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Kupang Diwakili Oleh : Kementerian Keuangan Republik Indonesia d.h. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara d.h. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Bali Dan Nusa Tenggara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang d.h. Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Kupang
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Negera Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq. Kepala Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
208 — 49
  • Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor SPPBS-58/PUPNC.22/2005 tanggal 14 Nopember 2005;

    termasuk semua atau setiap dokumen atau surat lain yang diterbitkan oleh Terbanding VII semula Tergugat VII yang berhubungan atau terkait dengan perbuatan lelang atas Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

    8.

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-09-2009 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 2155/PID.B/2009/PN. SBY
Tanggal 16 September 2009 — SISMINARDI, SH H A R T O N O. PUDJIARTO MOHAMMAD SYAIFUL HARJONO, SH. ITONG ENDRO SWANDONO, ST
77 — 11
  • Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sah, sebab barangyang disita tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan uang tersebut secara keperdataanmurni sebagai hak milik Para Terdakwa oleh karenanya barang sitaan tersebut harusdikembalikan kepada Para Terdakwa ;19202.
    Mengembalikan Barang Sitaan yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum berupauang milik pribadi Para Terdakwa kepada Para terdakwa sendiri seluruhnya ;4.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-10-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1304/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 3 Desember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ALASEN KABAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JULITA S. NABABAN, SH
28 — 42
  • karena tidak ada ditampilkan pada barang sitaan dari saya ??!!Dan karena bantahan saya tentang kebenaran yang saya permasalahkanini, Majelis Hakim menuduh saya BERBELITBELIT di persidangan, yangselanjutnya jaksa penuntut umum mengatakan saya menyulitkan jalannyapersidangan serta keterangan saksi telah ber sesuaian!