setrusnya, akan tetapi upaya hukum perdata (eksekusiputusan) tersebut, mengalami kendala dengan adanya ketentuan Pasal 50UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yangpada pokoknya melarang adanya penyitaan atas kekayaan (asset) Negara,sehingga langkahlangkah eksekusi (in casu pembayaran sejumlah uang/ gantirugi) terhenti karena tidak dapat dilakukan sita atas kekayaan (asset) Negara,dengan demikian maka pembayaran sejumlah uang (ganti rugi) yang akandibayarkan dari penjualan umum barang

sitaan juga tidak akan terwujud sampaikapanpun;Menimbang, bahwa seluruh pengelolaan keuangan Negara baik dalambentuk pendapatan maupun belanja Negara diwujudkan dalam APBN, makaHalaman 79 dari 86Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pdt.G/2016/PN.Kpgsegala pengeluaran Negara (Pemerintah) harus tertuang dalam APBN, tidakkecuali termasuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang dikenakankepada para Tergugat (in casu Tergugat VI dan VIl) dan para turut Tergugat (incasu Tergugat VIll dan IX);Menimbang

SPS02/PUPNC.10.5/2015, tanggal23 April 2015 (bukti T.III9);15.Foto copy Surat Perintah Penjulaan Barang Sitaan No. SPPBS07/PUPNC.10.5/2016, tanggal 30 Mei 2016 (bukti T.III10);16.Foto copy Surat No. S1019/WKN.07/KNL.05/2017, tanggal 27 April 2017(bukti T.III11.a);17.Foto copy Laporan Penilaian No. 0163/1/1/WKN.08/KNL.03/04.02/2017,tanggal 5 Juli 2017 (bukti T.III11.b);18.Foto copy Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan LelangJakarta V No.

BUKAN kesalahan asabah, tetapi Karyawan Bank BNI/TergugatBNI yang bertanggung jawab ;10.Bahwa seluruh isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.5/PidSusTPK/2020/PN.Amb = tanggal 11 Agustus 2020 mulai dari identitasterdakwa, fakta sidang dan analisa yuridis dan pertimbangan hukumTERBUKTI, terjadi Kelalaian, ketidak hati hatian sesuai prinsipPerbankan, Pengawasan yang lemah dan rusaknya administrasiBank/Tergugat telah menghukum Para Karyawan BNI Ambon/TergugatFarrahdhiba Yusuf, Cs ;11.Sebagian besar barang

SITAAN yang disita untuk keuntungan danmasuk sebagai Hak Tergugat. dalam Perkara Pidana a Quo yang NYATANYATA berasal dari uang para Nasabah, menjadi hak Tergugat kenapauang nasabah yang masuk ke BNI/Tergugat diakui oleh tergugat ,sedangkan yang lain tidak ;12.

Untuk Nomor Kontrak VIl 4505/13 : Jaminan Utama yaitu berupa seluruh produksi tebu yang dalamperjanjian ini dikelola oleh Pihak Kesatu seluas 6.284 Hadengan taksasi 5,027 ku ; Jaminan tambahan yaitu menyerahkan tambahan agunan yangnilainya minimal 60 % terhadap plafon berupa SHM Nomor179/568577 seluas 865 m2, Kabupaten Jombang, tercatat atasnama H.M Miskan ;e Pihak Kesatu dan atau Pihak Ketiga menjamin bahwa obyek jaminantidak dalam keadaan sengketa maupun barang sitaan pihak yangberwenang dan diperoleh

Apabila Tergugat tidak memenuhi pembayaransecara sukarela; pelunasan utang atau ganti rugi itu, diambil secara paksadari barang sitaan melalui pelelangan. (M.

PK/PDT/2012 hari kamistanggal 08 Oktoer 2015, dimana barang sitaan tersebut dititipbkankepada Sdr. Darmawan selaku Plh.

sehingggakarena kewenagan negara sebagai upaya paksa maka karakter peradilanpidana lebih tinggi dari Karkter hukum perdata untuk kepastian hukum danuntuk kepentingan umum; Keberatan penyittan oleh pihak ketiga terhadap penyitaaan pidana adalahdalam ranah praperadilan sesuai dengan pasal 95 KUHAP sebgai kontrolapakah bertentangan hukum atau tidak; Bahwa Negara mempunyai kKewenangan memaksa sehingga karakterhukum pidana harus didahulukan karena untuk kepentingan umum,karena apabila tindak pidana tidak terbukti barang

sitaan akandikembalikan; Kedudukan Penetapan sita dan Putusan Kepailitan sifatnya sama ,bedanya Penetapan hanya menetapkan sah atau tidak kalua putusanterkait dengan pembuktian apa ditolak atau dikabulkan Dalam karakter hukum pidana sita pidana bisa mengenyampingkan sitaumum dalam kepailitan ; Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat secaraumum yang tidak mengikatkan sedangkan perdata mengikatkan dengankesepakatan;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat , Tergugat dan TurutTergugat

Nurhayati;

16) 1 (satu) iembar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Bukungan Nomor 011/Q.4.16/Euh.1/02/2019 tanggal 14 Pebruari 2019;

17) 1 (satu) lembar foto Terdakwa saat mengambil barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu di bawah kolong rumah Terdakwa;

18) 1 (satu) lembar foto Saksi Adik alis Midun;

19) 1 (satu) lembar slip transfer an Koptu Agus Riyadi kepada Adik alis Midun;

20)

Nurhayati;1 (Satu) iembar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan NarkotikaKepala Kejaksaan Negeri Bukungan Nomor011/Q.4.16/Euh.1/02/2019 tanggal 14 Pebruari 2019;1 (satu) lembar foto Terdakwa saat mengambil barang buktiNarkoba jenis sabusabu di bawah kolong rumah Terdakwa;1 (Satu) lembar foto Saksi Adik alis Midun;1 (Satu) lembar slip transfer an Koptu Agus Riyadi kepada Adikalis Midun;1 (satu) buah foto hand phone merk VIVO type Y 71 warnahitam;2 (dua) lembar Laporan Polisi Ditresnarkoba Polda KaltaraNomor

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan PrekusorNarkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepala kejaksaan negerisetempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotikadan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesiaatau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajid menetapkanstatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untukkepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/ataudimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkandengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika

bungkus plastik klip bening kode B6 berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja berat brutto sekitar 5 (lima) gram ;

Sitaan Narkotika Nomor : B- 32/M.6.15/Euh.1/06/2020, tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ANDI MIRNAWATY, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon yang menetapkan Barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak brutto sekitar 75 (tujuh puluh lima) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya untuk dimusnahkan sebanyak brutto sekitar 14,925 (empat belas koma sembilan ratus dua puluh lima) gram, dan telah melalui penimbangan labratorium sehingga diperoleh berat netto dengan

Meskipun dalamkeadaan yang kata pepatah sudah jatuh tertimpatangga, namun Terdakwa selaku leader bintang delapanberusaha mengembalikan dana investasi dari para saksisebagai downline dalam perkara ini dengan caramenjual aset kendaraan dan rumah/tanah yang telahmenjadi barang sitaan oleh Oditur Militer Tinggi Jakarta.Bahwa disamping itu Terdakwa masih layak untukmenjadi Perwira TNI AL mengingat Terdakwa telahmenunjukkan sikap dan prilaku yang baik, tenaganyamasih dibutunkan dan masih dapat dibina serta

beserta Simcard0838.0751.1765. 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna Hitam dengan nomor sim card085385309206 dan nomor WA 085328902869. 1 (Satu) buah HP merek Nokia warna Hitam dengan nomor Sim card10857.7121.6504 dan Sim card2 0818.0927.9635 Kartu ATM Debit BCA atas nama SINTIA MULYA RAHMA denganNomor Rek:5310.757.928 Kartu) Mastercard Paspor BCA Nomor5379.4120.4783.4618.terungkap fakta bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, oleh KepalaKejaksaan Negeri Jakarta Utara telah ditetapkan status barang

sitaan Narkotika,Nomor : Tap86/M.1.11/Enz.1/03/2021, tanggal 1 Maret 2021 tentangHalaman 81 dari 84 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Jkt.

., atau Pasal 720 Rv bahwa menyita barangdebitur selama belum jatuhkan putusan dalam perkara tersebut.tujuanya agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan olehTergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga padasaat putusan dilaksanakan, pelunasan atau tuntutan oleh Penggugatdapat dipenuhi dengan jalan menjual barang sitaan itu. bahwa yangdidalilkan Tergugat mengenai harta milik orang lain adalah suatukebohongan dan penipuan terhadap Penggugat selama ini, denganMajelis Hakim agar dapat

bersifat alternatif yang saling mengecualikanyang dapat diketahui dengan dengan menggunakan frasa atau, yaituunsur menjauhkan sesuatu barang yang disita berdasarkan peraturanundangundang, atau menjauhkan sesuatu barang yang disimpan atasperintah hakim atau menyembunyikan barang itu dimana jika salah satusub unsur terbukti, maka unsur obyektif ini telah dapat dibuktikan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan terminologi hukum, yangdimaksud dengan barang yang telah disita menurut peraturan undangundang, atau barang

sitaan adalah barang/bendabenda yang dengancaracara yang telah ditentukan oleh undangundang/ketentuan hukumyang berlaku berada dalam keadaan tersimpan (status quo) hinggaterdapat putusan Hakim/Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yangmemberikan status hukum terhadap benda tersebut;Menimbang, bahwa yang diartikan dengan mensita (membeslah)ialah semua perbuatan mensita dalam perkara perdata, dan menurutjurisprudensi termasuk pula dalam pengertian ini pembeslahan barangbarang bukti dalam perkara

memerintahkan menangguhkan rencana pelaksanaan SitaEksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, No.018/Pdt.Eks/2015/PA.JS, tanggal 05 Pebruari 2016, sampai dengan putusanperkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa penyitaan atau beslag merupakan tindakan yangbertujuan untuk menjamin kepentingan kreditur/Bank (Pemohon sita), agarhaknya yang dikabulkan dalam putusan, atau dalam hal ini barangbarangyang menjadi objek hak tanggungan dapat dilaksanakan setidaktidaknyamelalui barang

sitaan;Menimbang, bahwa makna sita eksekusi yang dapat dirangkum dariPasal 197 dengan Pasal 200 ayat (1) HIR, adalah Penyitaan harta kekayaanTermohon/debitur setelah dilampaui tenggang masa peringatan (aanmaning).Penyitaan sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yangharus dibayarkan kepada pihak pemohon (Kreditur/oank).

meyakinkanmelakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orangyang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaanya ataujJabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum denganpenjara selamalamanya 5 (lima) tahun sebagaimana diatur Pasal374 KUHPMenyatakan Terdakwa bebas dari tuntutan hukum (Vrijspraak)karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidanaMengembalikan harkat dan martabat para Terdakwa SimsonLopoMelakukan rehabilitasi atau pemulihan nama baik bagi paraTerdakwa.Mengembalikan Barang

Sitaan yang disita oleh Jaksa PenuntutUmum Kepada Yang BerhakMenetapkan negara membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini.Setelah mendengar Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan sendiri dipersidangan tanggal 10 Nopember 2016 yang isinya sebagai berikut ; Bahwa setelah membaca dan mempelajari Nota Pembelaan dariPenasehat Hukum terdakwa, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa secarasubtansi sebenarnya dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwaHalaman 36 dari 186 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016

Kekhususan itu, terutamaterletak kepada Objek barang sitaan dan kedudukan Penggugatatas barang itu. Yaitu :a) Objek sita hanya terbatas terhadap barang bergerak yang adaditangan orang lain ( Tergugat )b) Barang itu a ditangan orang lain tanpa hak dan melawan hukumc) Permintaan barang diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agardikembalikan kepadanya.Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PN Dpsb)Pendapat M.

hanyaterbatas pada barang yang disengketakan, tidak boleh melebihi barangitu, sekiranya penggugat dalam permintaan sita mengajukan barang laindi luar objek yang disengketakan, hakim hanya boleh mengabulkansepanjang barang sengketa, dan menolak untuk selebihnya.Mengabulkan sita di luar barang yang disengketakan, tidak mempunyaliurgensi dan relevansi, malah merupakan pemerkosaan terhadap hartakekayaan tergugat;"Pasal 197 ayat (9) HIR/Pasal 212 Rbg dalam ketentuan tersebutditegakan prinsip penjagaan barang

sitaan tetap berada ditangantergugat atau tersita, prinsip ini ditegaskan juga dalam SEMA No. 5Tahun 1975 yang melarang penyerahan barang yang disita kepadapenggugat atau pemohon sita.

ketidak hati hatian sesuai prinsip Perbankan,Pengawasan yang lemah dan rusaknya administrasi Bank/Tergugat telahmenghukum Para Karyawan BNI Ambon/Tergugat Farrahdhiba Yusuf, CsHalaman 6 dari 110 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMBdan karena itu jika Tergugat BNI Ambon harus dihukum untuk membayar /mencairkan uang para nasabah dan Apabila Tergugat terlambat / Lalai makaTergugat harus membayar uang paksa Rp100.000.000,00(seratus juta)setiap hari kepada masing masing Penggugat;12.Sebagian besar barang

SITAAN yang disita untuk keuntungan danmasuk sebagai Hak Tergugat.

kebenaran permohonan sita tersebut;Bahwa Hakim tidak perlu persetujuan pihak Tergugat untuk melakukanpenyitaan dan Tergugat tidak bisa menghentikan penyitaan tersebut;Bahwa jelas Tergugat tidak melakukan PMH, karena yang berkewajibanmenunjuk barang yang akan disita adalah Penggugat sebagai PemohonSita, dan Penggugat harus merinci dengan jelas keberadaan barang yangakan disita tersebut, dan untuk terkabulkannya permohonan Sita tersebutjuga berdasarkan Penilaian dan Pertimbangan Hakim;Bahwa apabila barang

sitaan dirusak atau dihilangkan oleh sitersita, makasitersita dapat dipidanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 HIR, dankalau barang disita telah diumumkan, maka tidak boleh dijualbelikan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya TergugatIl, telah mengajukan bukti berupa suratsurat sebagai berikut:Foto copy Surat Keterangan Domisili PT.Grahalestari Ciptakencana No.177/GLCK/10/2009, tertanggal 1 Oktober 2009, (bukti T.II.1);Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemerintah