Kantor PT Permodalan Nasional Madani .Pnm Ulamm Persero,bertempat tinggal di Perumahan Griya Lestari JlProklamator Kecamatan Terbangi Besar KabupatenLampung Tengah , sebagai Tergugat VIII;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Nomor13/Pdt.G/2020/PN.Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim;e Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas IlNomor 13/Pdt.G/2020/PN.Gns tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;e Berkas perkara dan

suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar Pihak Para Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN GnsGunung Sugih pada tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor13/Pdt.G/2020/PN Gns;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, ParaPenggugat telah datang kuasa hukumnya menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa

Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 01 April 2017 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Register Nomor13/Pdt.G/2017/PN Mme, tanggal 04 April 2017, yang berbunyi sebagai berikut:1.

Pernyataan Banding Kepada TurutTerbanding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, yang dilaksanakan oleh Jurusitapada Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis,tanggal 16 November 2017 telah memberitahukan kepada Turut Terbandingsemula Turut Tergugat bahwa Kuasa Pembanding semua Kuasa Tergugat telahmengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor13/Pdt.G/2017/PN Mme, tanggal 06 November 2017;Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula KuasaTergugat tertanggal

Rabu tanggal 7 Februari 2018;Membaca Relass Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2017/PNMme, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang dilaksanakan olehJurusita Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018;Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, yang diterimaoleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, tanggal 14 Februari2018;Membaca Relass Penyerahan Kontra) Memori Banding Nomor13

13/Pdt.G/2017/PN Mme, yang dilaksanakan oleh Jurusita padaPengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada hari Senin,tanggal 5 Februari 2018, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat,kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semulaTurut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara diKantor Pengadilan Negeri Maumere selama empat belas hari setelahpemberitahuan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor13

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor13/PDT.G/2017/PN.Mme tanggal 6 November 2017 dan mengadili sendiridengan amar putusannya mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembandinguntuk seluruhnya;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/pbembanding untuk seluruhnya;2.

terhadapPenggugat secara sepihak tersebut adalah bertentangan dengan hukum,karena tidak sesuai mekanisme yang telah di atur dalam Pasal 151 ayat(3) undangundang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yangmenyatakan bahwa : Tergugat hanya dapat memutuskan hubungan kerjadengan penggugat setelah memperoleh penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI).Halaman 4 dari27 halaman Putusan No.44/Pdt.SusPHI/2017/PN Pig11.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) UndangUndang nomor13

adanya kesalahan dari Penggugat tersebut, mengakibatkanPenggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk bekerja sepertibiasanya dan berakibat juga pada hilangnya pendapatan bulananPenggugat, yaitu upah berserta HakHak lainnya dalam setiap bulannya;14.Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telahditempuh penyelesaiannya melalui perundingan Bipartit dan penyelesaianmelalui Mediasi, akan tetapi tidak tercapai penyelesaian.15.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) UndangUndang nomor13

baru menghubungi sopirsopir tersebuttermasuk Penggugat, untuk itu Tergugat berpendapat tidak ada hubungan kerjadimana kurangnya unsur upah dikarenakan upah yang dilakukan Tergugatdengan Penggugat adalah presentase yang mana tidak diatur di Undangundangnomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;Menimbang bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangsebagai berikut:Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No.44/Pdt.SusPHI/2017/PN PigMenimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (3) undangundang nomor13

tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan selengkapnya berbunyi Pekerja/ouruhadalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalambentuk lain;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undangundang nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan selengkapnya berbunyi pemberi kerjaadalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badanbadan lainyayang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalambentuk lain;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (80) undangundang

Penggugat yaituPenggugat melakukan pelanggaran perjanjian kerja, dan hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat dinyakan putus sejak tanggal 6 Juni 2016, haltersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan berdasarkan Pasal161 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmenyatakan, Pekerja/ourun yang mengalami pemutusan hubungan kerjadengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undangundang Nomor13

., yangpada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;Bahwa Pemohon telah menikah dengan SERNIDA SIMANJUNTAK padatanggal 28 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor13/72/XIVC SK/U/RK/2006;Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama pada Akta PerkawinanPemohon yaitu.

yang terjadi di persidangansebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagaitermasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang,bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat yang mejadipermasalahan pokok dalam permohonan pemohon adalah ada kesalahanpenulisan nama pemohon dalam akta perkawinannya yang dikeluarkan olehKantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara Nomor13

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor13/G/2018/PTUN.SMG dengan Mengadili Sendiri;3. Mengabulkan gugatan Pembanding/P enggugat;4. Menghukum para Terbanding untuk membayar seluruh perkara ini;5.

hukum tersebut diambil alin menjadi pertimbanganhukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa mengenai alasanalasan dalam Memori Bandingdari Pembanding / Penggugat tidak memuat halhal baru yang dapat melemahkanpertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, oleh karena ituMemori Banding dari Pembanding / Penggugat patut untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor13

POKOK PERKARA/ DUDUK PERKARA : ~2220202eceecorenseceeeneees1.Adapun duduk perkara dari gugatan Para Penggugat adalah perselisihanPemutusan Hubungan Kerja dengan keadaan dan alasan sebagai berikut :Bahwa Para Penggugat hendak menyampaikan pengertian umumsebagai mana dimaksud dalam peraturan perundangundangan danUndangUndang yang berlaku; Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 16, HubunganHal. 3 dari 37 hal. Put.

Industrial adalah suatu sistem yang terbentuk antara para pelaku dalamproses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilainilai Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 22 Jo UndangUndang RI Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Pasal 1 angka 1, bahwa Perselisihan

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 23, bahwaMogok kerja adalah tindakan pekerja/oburuh yag direncanakan dandilaksanakan secara bersamasama dan/atau oleh serikat pekerja/serikatburuh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan; .

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 24, bahwa Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolakpekerja/oburuh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan;.

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 25, bahwapemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karenasuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajibanantara pekerja/oburuh dengan pengusaha;. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor2 tahun 2004 tentang tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Pasal 1 angka 4, bahwa Perselisihan Pemutusan HubunganHal. 4 dari 37 hal.

Nomor13/Kas/G/2019/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal10 April 2019;Halaman 3 dari 7 hal. Put.

Nomor 810 K/Pat.SusPHI/2019kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003, karena hubungan kerja sudah tidak dapat dipertahankanlagi;Bahwa namun demikian putusan judex facti sepanjang mengenaibesarnya uang pesangon dan upah proses perlu diperbaiki denganpertimbangan:o Uang pesangon semula 2 (dua) kali diperbaiki menjadi 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, karenamutasi sesuai Perjanjian Kerja Bersama merupakan kewenanganTergugat, jika Penggugat

tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang di ajukan oleh:LIM KUI SUAN, Tempat/ tanggal lahir, Karang 25 Januari 1974, Jenis kelaminPerempuan, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komp Phk GG.Cendana Rt. 009/011 Desa Sungai Rengas, KecamatanSungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi KalimantanBarat, selanjutnya di sebut Pemohon.PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor13

/ Pdt.P/2018/PN Mpw, tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor13/Pdt.P/2018/PN Mpw, tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakimtentang penetapan hari sidang;Telah mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan permohonan ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohonhadir dipersidangan dan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal18 Januari

Maka dengan demikian, gugatan a quo yangmerupakan upaya untuk melawan putusan dalam perkaraGugatan Sederhana merupakan upaya yang salah prosedurdan terlebin upaya hukum~ atas putusan nomor13/Pdt.GS/2018/PN Jmb telah lewat waktu sehingga gugatana quo sudah seharusnya ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima.Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PN JmbB. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain2. Bahwa3. Bahwa4. Bahwa5. Bahwa6.

Bahwa Perkara Gugatan Sederhana (GS) Nomor13/Pdt.GS/2018/PN.Jmb adalah gugatan terkait hutangpiutang antaraPara Penggugat dengan Tergugat yang sama halnya dengan perkaragugatan a quo yaitu. masalah hutangpiutang sesuai perjanjianberdasarkan Surat Pengakuan Hutang No : B.96/5634/12/2015, Tanggal14 Desember 2015 (pada gugatan aquo tertulis 2105).

Gugatan Penggugat Salsh Prosedural Dan DaluarsaMenimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugatjuga harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karenagugatan Penggugat salah prosedural dan daluarsa, berdasarkan bukti, faktadan dasar hukum sebagai berikut: Bahwa setelah Tergugat teliti secara mendalam, gugatan a quo sangatberkaitan erat dengan perkara Gugatan Sederhana (GS) nomor13/Pdt.GS/2018/PN.Jmb sebagaimana terurai dalam eksepsi diatas dangugatan a quo jelasjelas

Tuntutan untukmemberikan Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) kepada Para Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti surat Tergugatyaitu bukti T1, berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor13/Pdt.GS/2018/PN Jmb tanggal 27 September 2018, Majelis Hakimmemperoleh fakta :Pihaknya: dahulu sebagai Penggugat adalah Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok.

20 Mei 2002 dalamkaidah hukumnya menjelaskan Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapiobjeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatanhukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem;Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PN JmbMenimbang, bahwa terhadap putusan yang tetap (pasti), tidak bisadiubah, kecuali dengan upaya hukum luar biasa dengan upaya hukumPeninjauan Kembali atau perlawanan pihak ketiga ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor13

Pengadilan NegeriBanjarbaru tanggal 7 Nopember 2019, Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Bjb,tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 7 Nopember2019, Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05Nopember 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarbaru pada tanggal 7 Nopember 2019 dengan register Nomor13

Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2019/ PN Bjb dicabut;Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Bjb3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp256.000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini ditetapbkan pada hari Rabu, tanggal 13Nopember 2019, oleh kami WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Bahwa Penggugat mohon kepada yang terhormat ketua PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis HakimHal. 1 dari 7 hal.Put.Nomor 792 K/Pdt.SusPHI/2019pemeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sela denganmemerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya yang biasaditerima Penggugat sesuai Pasal 93 ayat (2) Huruf f Undang Undang Nomor13

adalahsah sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 10 ayat (1) dan (2)Kepmenakertrans Nomor 100/Men/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan atas Pemutusan HubunganKerja (PHK) tersebut Penggugat tidak berhak memperoleh uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hakHal. 4 dari 7 hal.Put.Nomor 792 K/Pdt.SusPHI/2019sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor13

Nomor 679 K/Pdt.SusPHI/20196.Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TergugatRekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi melanggar ketentuanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan danmelanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU1/2003tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materil UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE13.MEN/SJHK/1/2015 tanggal 7 Januari 2005;Menyatakan

Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TergugatRekonvensi terhnadap Penggugat Rekonvensi melanggar ketentuanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan danmelanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU1/2003tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materil UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE13.MEN/SJHK/1/2015 tanggal 7 Januari 2005;3.

., tanggal 12 Februari2019 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaPelawan; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor13/Pdt.Plw/2018/PN Slw., tanggal 13 September 2018, yang dimohonkanbanding tersebut;Mengadili Sendiri:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian; Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;Halaman 3 dari 7

Terbanding semula Para Terlawan untuk membayarseluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkatbanding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Maret 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi padatanggal 18 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kasasi/Pdt/2019/PN Slw., juncto Nomor13

Eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor13/G/2018/PTUNTPI, tanggal 13 Februari 2019, kemudian di tingkatHalaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMerdan Nomor 119/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 26 Juni 2019 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor13/G/2018/PTUN.TPI., tanggal 13 Februari 2019:3.

dan tanggal lahir Talang Berangin, 07 Juni 1952, agamaIslam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempatkediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti para Pemohon.DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhanpada tanggal 18 Februari 2021 dengan register perkara Nomor13

Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.BhnPengadilan Agama Bintuhan telah mengumumkan adanya perkara a quo padapapan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor13/Pdt.P/2021/PA.Bhn tanggal 19 Februari 2021;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir sendiri di persidangan;Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yangisinya tetap dipertahankan, dengan perubahan pada posita angka 2 semulasaksi nikah saat itu adalah Sirno Efendi dan Yanto yang sebenarnya saksinikah

Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.BhnMenimbang, bahwa sebelum dilaksanakan persidangan perkara ini,Jurusita Pengadilan Agama Bintuhan telah mengumumkan adanya perkara aquo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor13/Pdt.P/2021/PA.Bhn tanggal 19 Februari 2021, dengan demikian tata carapelaksanaan perkara pengesahan nikah/isbat nikah sebagaimana yang diaturdalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agamahalaman 156 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi

rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor2658 K/PDT/2017 tanggal 11 Desember 2017, yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 2 Agustus 2018, kemudian terhadapnyaoleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2018, diajukanpermohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2018,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor13

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor13/Pdt.G/2016/PN SGM, tanggal Senin, 25 Juli 2016, juncto SalinanPutusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 264/PDT/2016/PT MKSjuncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2658 K/PDT/2017;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 927 PK/Pdt/2019Dan Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali, gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya;2.

Penggugat ;Lawan :Ery Dian Risyanti, bertempat tinggal di Perum Puri Permata Blok No.47 RT.02 RW.06~ Kelurahan Sembung,Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagun ,sebagai Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan permohonan pencabutan gugatansecara tertulis dari Kuasa Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28Pebruari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tulungagung pada tanggal 6 Maret 2019 dalam Register Nomor13

dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tig.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan padahari Selasa tanggal 2 April 2019 Kuasa Penggugat maupun Tergugat datangmenghadap dipersidangan dan berdasarkan pernyataan Kuasa Penggugat danjuga Surat permohonan secara tertulis dari Kuasa Penggugat bahwa KuasaPenggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor13

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor13/G/2017/PTUN.SGR Tanggal 11 Juli 2017;MENGADILI SENDIRIHalaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 212 K/TUN/2018membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor13/G/2017/PTUN.SRG., tanggal 11 Juli 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 526/Desa Babakan,tanggal 20 November 1978, Gambar Situasi Nomor 2341 tanggal 20November 1978, luas 4.500 m2, atas nama Kusnadi Indra;3.

berat dan tingkatkejahatannya;Dengan alasanalasan tersebut di atas, maka kami mohon PengadilanTinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan mengabulkan semuaHalaman 4 Perkara Pidana Nomor 78/Pid/2017/PTBNAMenimbang,tuntutan kami sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umumtertanggal 02 Maret 2017.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta PutusanPengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 30 Maret 2017, Nomor13

Pengadilan tingkatpertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwatelah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenganiayaan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilantingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbanganPengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 30 Maret 2017, Nomor13

Bahwasetelahpernikahantersebutpadatanggal 24 Januari 2004DewiFirstikaNingsihdanEriSuryantotelahmenerimakutipanAktaNikahdariKantor Urusan Agama KecamatanKlojen Kota Malang Nomor13/13//2004tanggal 24 Januari 2004;Him.1dari9 hlm. Penetapan No. 0160/Pat.P/2017/PA.Mlg3. Bahwasetelahpernikahantersebut,PemohondanEriSuryantobertempattinggal di JI.A.R.

Bahwa, nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahtersebut tidak sesuai dengan dokumen lain yang telah Pemohon miliki;Menimbang, bahwapetitumpokok yangdimohonkanolehP emohonmengubahbiodataPemohonyangtercatatdalambukuKutipanAktaNikahyang dikeluarkan KUA Kecamatan KlojenKotaMalang dengan Nomor13/13//2004tanggal 24 Januari 2004,semulanamaPemohonDewi Frestiksningsih bintiMuljonomenjadiDewiFirstikaNingsihbinti A.Moeljono;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut akandipertimbangkan dari