;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena sengketa aquo merupakan penilaian atas penerapan hukum, kesalahan Tergugatyang tidak memenuhi kewajiban membuat risalah pembahasan akhirberdasarkan Surat Tanggapan atas SPHP dari Penggugat sebagaimanadiatur pada Pasal 44 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2015tidak boleh merugikan kepentingan Penggugat untuk mengajukangugatan

mencari pinjaman tidak cukup kuat dan meyakinkan Terbanding karena halhal sebagaiberikut: a. bahwa Surat Tanggapan Pemohon Banding Nomor: 026/SKDK/I/2009 atasSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Surat Pembahasan AkhirHasil Pemeriksaan Nomor: 033/SKDK/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009Pemohon Banding mengakui adanya proyekproyek sebagaimana tersebutdalam laporan keuangan hasil pemeriksaan;b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dengan data pendukungcatatan hutang piutang dalam

Buku Besar yang dipinjamkan olehPB sebelumnya Jurnal atas AC 17.03 dan AC 20.33 tidak ada (halaman ke 2 dariRisalah Pembahasan Akhir)Bahwa menurut Pemohon Banding pernyataan Terbanding adalah Tidak Benarkarena sebagai fakta adalah sebagai berikut:Bahwa dalam proses pemeriksaan dimana masih terdapat tenggang waktu 1(satu) bulan sebelum jatuh tempo Pemeriksaan, yaitu terhitung dari tanggalditerbitkannya SP3 pada tanggal 21 Juli 2011, pelaksanaan di lapangan baru dimulaitanggal 2 Agustus 2011, dan SPHP

Selisih487.869.588,00 Total Pembelian Pemohon Banding seharusnya *)Tercatat di GL95.146.304.052,0048.736.613.967,00(ac 1702 Debet) Biaya EMKL (583.921.780,00)Pembelian Tahun 2007 (2.656.387.970,00)Murni Pembelian kertas Tahun 2008 A 45.496.304.217,00Selisih Pembelian vs GL Persediaan =====B 49.649.999.835,00 Pembelian yang dibayarkan oleh Pemegang Saham49.649.999.835,00 Selisih0,00 *) ==== 9 A+B= Rp 95.146.304.052,00 Pembelian yang dibayar Pemegang Saham49.649.999.835,00 Pembelian yang dibayar Pemegang Saham SPHP

Adapun selisih tersebut adalahsebesar Rp 1.121.377,00 dengan perhitungan sebagai berikut :Cfm surat tanggapan atas SPHP Rp 49.651.121.212,00Seharusnya adalah Rp 49.649.999.835,00Selisih Rp 1.121.377,00Bahwa selisih tersebut disebabkan adanya kesalahanketik didalam jumlah pembayaran pada tanggal 31 Desember 2008 atasPembelian dalam Faktur Pajak atas nama PT MagowanayaDayasentosa Nomor FP 2596 sebesar Rp 200.337.580,00seharusnya adalah sebesar Rp 199.216.368,00 yang telahPemohon Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah menyampaikan kepada pihakTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwaterdapat selisin pembelian yang merupakan pembelian yangdilakukan pembayaran oleh Pemegang Saham langsung tanpamelalui rekening Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yaitu sebesar Rp 49.651.121.212,00 sebagaimanatercantum dalam Surat Tanggapan atas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan Nomor 0001/TAX/GFP/IX/2011 tanggal 29September 2011 yang merupakan sanggahan atas SPHP

NomorPem 235/WPJ.04/KP.1100/2011 tanggal 22 September 2011;(bukti surat sanggahan atas SPHP Nomor 0001/TAX/GFP/IX/201 1tanggal 29 September 2011 terlampir ======= Lampiran P 6)Bahwa di dalam surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyampaikan sebagai berikut :a.

Pajak NomorKEP00902/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor00149/107/17/051/19 tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Pemohon Banding menerimaSurat (SPHP) PHP128/WPJ.07/ KP.0505/2008 tertanggal 20 Februari 2008;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, yang merupakan keberatanPemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomordan menjadi banding atas sengketa pajak Pemohon Banding yaitumengenai PPN DN atas Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Januari2006 diRp2.251.687.713,00 dengan perincian sebagai berikut:s.d.

Pengurangan persediaan ini dikoreksikarena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan adanya BeritaAcara Pemeriksaan dari Bea dan Cukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003;Bahwa dalam surat tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummelampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenaPemohon Banding berada dalam kawasan berikat. Hal inilah yangmenjadi dasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding.

Olehkarena itu, Pemohon Banding melakukan penghapusan (write off)atau pemusnahan atas persediaan bahan kimia tersebut sehinggasaldo akhir 31 Desember 2006 adalah nihil;Bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Beadan Cukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003karena Pemohon Banding berada dalam kawasan berikat sertatidak dapat menunjukkan dokumen pendukung lainnya

Perlu kiranya Pemohon Banding jelaskan bahwapada saat pemeriksaan hingga penyampaian tanggapan atasSPHP, dokumen atas Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai dan Berita Acara Pemusnahan Barang Rusak (Broken Stock)belum dapat Pemohon Banding temukan mengingat kondisiperusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi sehingga pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, dokumen tersebut belumdapat Pemohon Banding lampirkan;Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan/Stock Opname dariBea dan Cukai dengan Nomor

Oleh karena itu, Pemohon Banding melakukan penghapusan(write off) atau pemusnahan atas persediaan bahan bakar tersebutsehingga saldo akhir 31 Desember 2006 adalah nihil;Bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Beadan Cukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003telah Pemohon Banding jelaskan pada butir 1.1. di atas.

Pajak PenghasilanNomor 36 Tahun 2008 Pasal 6, biaya tersebut merupakan pengurang dalammenghitung penghasilan kena pajak;Bahwa mengenai koreksi Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa koreksidilakukan karena tidak dengan ketentuan di dalam Pasal 6 ayat 1 sampai 5 dariPeraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 02/PMK.03/2010 tanggal 8 Januari 2010,Pemohon Banding ingin menanggapi bahwa daftar nominatif biaya promosi telahPemohon Banding sampaikan pada saat Pemohon Banding menyampaikan surattanggapan atas SPHP

eSPT tersebut;Pemohon Banding telah melaporkan SPT Tahunan PPh Badantahun 2009 kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2010 danPemohon Banding tidak pernah menerima surat yangmenyatakan adanya kekurangan dokumen dalam penyampaianSPT dari pihak Terbanding;Pemohon Banding juga telah memberikan daftar nominatif ataspengeluaran Biaya Promosi pada saat pemeriksaan berlangsungsebagai bagian dari dokumen yang diminta pada saatpemeriksaan, sebagaimana Pemohon Banding sampaikan padasurat tanggapan atas SPHP

Putusan Nomor 595/B/PK/PJK/2016pengeluaran Biaya Promosi pada saat pemeriksaanberlangsung sebagai bagian dari dokumen yang dimintapada saat pemeriksaan, sebagaimana TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sampaikan pada surat tanggapan atas SPHP.

PPh BadanTahun Pajak 2009 Wajib Pajak adalah tidak termasuk SPTyang tidak lengkap atas hal ini dikutip dalam putusanPengadilan Pajak halaman 17, dengan demikian pendapatMajelis Hakim tidak ada hubungannya dengan pokoksengketa;Bahwa terkait dengan pendapat Pemohon Banding jugatelah memberikan daftar nominatif atas pengeluaran BiayaPromosi pada saat pemeriksaan berlangsung sebagai bagiandari dokumen yang diminta pada saat pemeriksaan,sebagaimana Pemohon Banding sampaikan pada surattanggapan atas SPHP

dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu tanggapan Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali atas SPHP

Putusan Nomor 2828/B/PK/Pjk/201923/26, Nomor: 00019/545/16/073/18, tanggal 24 April 2018, Masa PajakAgustus 2016, yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankanoleh Majelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenanganhukum yang merupakan diskresi Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP.

:bahwa hal ini tidak diakomodir oleh Terbanding dengan alasan sebagaimana tertuang dalamSurat Pemberitahuan Hasil Penelitian (SPHP) Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa,yaitu:a.

Pada tanggal 24 Juni 2011, Terbanding menerbitkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: PHP130/WPuJ.19/KP.03/2011 yang diterima oleh Pemohon Banding tanggal 1 Juli 2011;Halaman 3 dari 65 halaman. Putusan Nomor 642/B/PK/Pjk/2017d.

Selanjutnya, atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Nomor: PHP130/WPJ.19/KP.03/2011 Pemohon Banding membertanggapan melalui Surat tanggapan atas SPHP dari wajib pajak nomor017/UMDir/TAJ/VII/2011SO tanggal 30 Juni 2011 (diterima KPP TanahAbang dengan nomor tanda terima PEM:01005885/051/jul/2011. Dalampenyampaian surat tanggapan tersebut disertai dengan Surat HimbauanMenandatangani Pakta Integritas yang telah ditandatangani Direksi TAd;e.

Pada tanggal 24 Oktober 2011 SKPKB untuk PPh Badan dan PPN,yang Pemohon Banding terima tanggal 2 November 2011;Bahwa kronologis Penerbitan SKPKB di atas, dapat digambarkan sebagaiberikut:17 September 2009 Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN223/WPu.19/KP.0305/2009 17 September 2009 24 Juni 2011 Vv Pelaksanaan pemeriksaan lapangan 24 Juni 2011 (Diterima Pemohon Banding pada tanggal 1 Juli 2011) Surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) Nomor: PHP130/WPJ.19/KP.03/201 1 30 Juni 2011 (Diterima

Sebaliknya, bagi PemohonBanding menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangkawaktu yang telah ditentukan merupakan salah satu hak Pemohon Bandingsebagai Wajib Pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1)huruf f;Bahwa sebagaimana kronologis penerbitan SKPKB PPN yang PemohonBanding uraikan sebelumnya, atas SPHP Nomor PHP130/WPJ.19/KP.03/2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 1 Juli 2011telah Pemohon Banding beri tanggapan melalui Surat tanggapanNomor 017/UMDir/TAJ/V11/201150

Dengandemikian, Pemohon Banding telah mengirimkan surat tanggapan sesuaibatas waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat 7 hari kerja sejaktanggal diterimanya SPHP tersebut;Bahwa selain meminta tanggapan ttertulis atas hasilpemeriksaan, SPHP Nomor PHP130/WPJ.19/KP.03/2011 yangPemohon Banding terima pada tanggal 1 Juli 2011 juga menyebutkanbahwa Pemohon Banding diberi kesempatan dalam jangka waktu palinglambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat untuk hadir dalam rangkamelakukan pembahasan

Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi UndanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP (pada tanggal 26 Maret 2019).Selanjutnya hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada hariRabu tanggal 10 April 2019 yang bertempat di KPP Wajib Pajak BesarTiga, dan terakhir hadir untuk menandatangani Berita AcaraPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil PembahasanHalaman

Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor: PER19/PJ/2008 tanggal 02 Mei 2008, mengatur bahwa :Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak WajibPajak menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak berhak hadiruntuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan .Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal14 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER19/PJ/2008,yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak Wajib Pajak menerima SPHP

Wajib Pajakyang bersangkutan tidak meresponnya dengan baik (copy SPHP) dan tandaterima SPHP terlampir).Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.

dalam Pasal 14 ayat(4) tersebut Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tidakhadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Pemeriksa dapatmembuat dan menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajakdalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajakdianggap telah menyetujui seluruh hasil pemeriksaan berdasarkan SPHP.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER19/PJ/2008 Wajib Pajak dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaanberdasarkan SPHP

Menurut Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui secara jelas atastambahan PPh Pasal 21 ini, karena di dalam SPHP tidak pernahada, Terbanding memunculkan koreksi ini ke dalam pengurangpenghasilan bruto berdasarkan pendapat Terbanding. Sehingga haltersebut memunculkan ketidakpastian hukum, untuk itu PemohonBanding tidak setuju dengan alasan yang diajukan oleh Terbanding;4.

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP), Pemeriksa Pajak melakukan koreksiPeredaran Usaha sebesar Rp8.020.332.272,00 kemudianWajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)) memberikan tanggapan dan buktibuktipendukung;7.2.2.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP), Pemeriksa Pajak melakukankoreksi Biaya Pembelian barang Jadi sebesarRp497.109.347,00. Alasan yang digunakan olehPemeriksa adalah karena biaya ini tidak didukungdengan bukti yang memadai;5.1.2. Menanggapi SPHP tersebut, Wajib Pajak(Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) memberikan tanggapan dan buktibuktipendukung.

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP), Pemeriksa Pajak (PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukanekualisasi Objek PPh Pasal 21 dengan biayabiaya.Salah satu pos biaya yang dijadikan objek ekualisasiadalah Biaya Asuransi sebesar Rp4.199.338.202,00;4.2.

risalah pembahasan akhir PPh Pasal21 sebagai koreksi biaya asuransi yang menjadi bebantahun pajak 2008;Menanggapi alasan keberatan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa permasalahan tersebut sudahdiungkap dalam SPHP dan sudah dibahas dalampembahasan hasil akhir pemeriksaan.

NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPh Final Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf d karena Permohonan Wajib Pajak terkait PPh Final Pasal 4 ayat(2) Nomor 00019/240/17/051/19 tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

Pajak telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terbukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (dalam halini Kanwil DJP Wajib Pajak Besar) telah melakukan prosedur penelitian ataskegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, terutamaberkaitan dengan Wajib Pajak in casu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah diundang pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaandan telah disampaikannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Manaf Lubissudut Jalan Jongkong, yang dikeluarkan oleh Tergugat, baru diketahuiPenggugat tanggal 22 November 2011 dari Penyidik berdasarkan SPHP(Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan) dengan Nomor B/1780/XI/2011/Reskrim, disampaikan kepada Penggugat tanggal 22 November2011, maka pengajuan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktusebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;9

mencobacoba, sebab berdasarkan AktaPembagian Warisan Nomor 20/1988 tanggal 19 Oktober 1988 hakkeperdataan Penggugat terhadap tanah Sertipikat a quo telah beralih kepadaEndang Tety Christina Boru Pasaribu, sehingga tidak layak dijadikansebagai dasar gugatan dan harus ditolak dengan tegas;2 Tentang Tenggang Waktu;Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara lain bahwaPenggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 1885/HelvetiaTimur tanggal 22 November 2011 dari penyidik berdasarkan SPHP

Kenyataannya Penggugat tidakpernah diundang untuk hadir dalam acara Pembahasan Hasil Pemeriksaantersebut;Bahwa sesuai dengan ketentuan, Surat Laporan Hasil Pemeriksaan (SPHP)seharusnya disampaikan kepada Penggugat, pada kenyataannya SPHPtersebut tidak pernah Penggugat terima;Bahwa sesuai dengan ketentuan, sebelum SKPKB dikeluarkan, Penggugatseharusnya diundang dalam final conference untuk membicarakan hasilpemeriksaan secara final.

merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti dipersidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh JudexFactie, sehingga diambil alin dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, denganpertimbangan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah melakukanpenelitian atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksauntuk memastikan Wajib Pajak telah diundang untuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan dan memastikan apakah telahdisampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Putusan Nomor 2830/B/PK/Pjk/2019atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal23/26, Nomor: 00016/545/16/073/18, tanggal 24 April 2018, Masa PajakMei 2016, yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan olehMajelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenanganhukum yang merupakan diskresi Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP

KEP00878/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26 September2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 23Nomor 00059/203/17/051/19 tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP