Ditemukan 3758 data
162 — 47
Tanggamus tersebut malahan memberikan rekomendasi untu2424melakukan pembayaran termin kedua yang telah disetujui dan dilakukan saksi Ir.Darul jalal Anwar, MM sebagai pengguna barang/jasa walapun padakenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penilaiaanterhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.
227 — 231
Bennatin Surya Cipta, walapun pekerjaan tersebut belum selesaidikerjakan oleh PT. Bennatin Surya Cipta, maka menurut hemat Majelis Hakimdana pekerjaan Study Pembangunan Bandar Udara Arara tahun 2015 sebesarRp 670.800.000, (enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yangditerima oleh PT. Bennatin Surya Cipta tersebut adalah merupakan keuntungan;Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh PT.
128 — 75
;Bahwa saksi selaku Kadis Kebudayaan Prov.Bali juga sebagai PenggunaAnggaran selama jangka waktu 2(dua) tahun menjabat sebagai Kadismaupun sebagai PA tidak pernah menunjuk KPA karena tidak adapengadaan barang/jasa, walapun ada kegiatan hanya bersekala kecil yangnilainya tidak lebih 50 juta rupiah ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapandan pertanyaan ;51Saksi 2.
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
167 — 35
Pertama, Mei 2005, him. 45);Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun1999 telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui PutusannyaNo. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawanhukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
196 — 108
FYMBAY Alias WIM FYMBAY walapun saat itu tidak ada laporanprogres dari konsultan pengawas.;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai kosultanpengawas dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Bintuni TA 2012 dan jugatidak mengetahui apakah terhapan jasa konsultan pengawas ada dilakukanpembayaran atau tidak karena Saksi tidak pernah melihat ada tagihan daripihak konsultan pengawas terkait pembayaran kosultan pengawas tersebut.
,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel ;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1655 — 3236
berikut:Gugatan tidak menunda atau = menghalangi dilaksanakannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.Asas tersebut diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaraagar untuk melancarkan kegiatankegiatan tata usaha negara tanpa hambatan.Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarasecara langsung dapat dilaksanakan walapun
- a.Bahwa untuk ancaman pidanadi bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajibdiupayakan Diversi.b.Bahwawalapun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidakberhasilc.Bahwa karena ... [Selengkapnya]
Bahwawalapun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidakberhasil
c.
621 — 246
Pusaka Jaya Palu Power tidak memiliki izinpemanfaatan atau pengolahan limbah B3 fly ash dan bottom ash;Menimbang, bahwa walapun demikian sebelum perkara ini diputus ternyatapada tanggal 14 Desember 2015 PT. Pusaka Jaya Palu Power telah menerima Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
183 — 399
,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel ;Halaman 178 dari 206 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah
140 — 22
PrimaPutra Kinerja Lestari Mandiri, Pengajuan KUR kepada BNI 46 SKC Parepare tetapdilaksanakan walapun diketahui bahwa adalah 27 diantaranya adalah karyawan PT.PN XIV Maroangin dan 3 karyawan PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
325 — 196
UmbuHalaman 71 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUSTPK/2020/PTKPGNdakunau walapun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kreditUD.
UmbuNdakunau walapun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kreditUD. Makmur Jaya Prima/Muhammad Ruslan tersebut dilakukanoleh Terdakwa termasuk agunan yang dijadikan jaminan diperolehdari Terdakwa dan mengetahui Terdakwa memiliki kepentinganatas kredit tersebut, namun berdasarkan arahan Didakus Leba danatas permintaan Terdakwa yang telah memberikan uang kepadaUmbu Ndakunau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit (LAK) ataspermohonan UD.
90 — 52
dalam brangkas, saksi lebih lanjut menerangkan tujuan Penggugatmembawa sSertifikatsertifikat tersebut keluar dari toko, saksi Sandi tidak tahu ; Bahwa mengenai surat pernyataan yakni Bukti T.32 adalah adalah bentukpengakuan Tergugat terhadap Penggugat, dimana dalam bukti tersebutNampak jelas Tergugat dan Penggugat akur dimana Penggugat dan Tergugat membicarakan tentang pembagian harta sebagaimana saksi Tergugat , Il, IIIdan IV yang bernama SAKSI Bin Mappangara memberikan keterangandipersidangan, walapun
PIRLY M. MOMONGAN, S.H
Terdakwa:
1.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.
2.FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA.
3.MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA.
91 — 54
sorong yang Saksi proses tetapi saat ituSaksi hanya menghubungi Terdakwa dan setelah TERDAKWA menyatakanbahwa debitur tersebut adalah Pegawai keuskupan sehingga Saksimemproses pengajuan kredit tersebut dengan cara melakukan analisa kredityang kemudian analisa kredit dan berkas kelengkapannya Saksi serahkankepada ADk untuk ADK proses dan tindaklanjuti kepada Pejabat pemutus; Bahwa Menurut keterangan TERDAKWA dan sdri.SISILA RENDOmengatakan bahwa TERDAKWA adalah Bendahara keusukupan manokwarisorong walapun
36 — 12
menerimanya tetapi kalau dalam kwitansi memang benar saksi pernah tandatangan ; Bahwa saksi pada tahun 2008 dalam 1 (satu) minggu mengajar 8 (delapan) jam, tahun2009 dalam 1 (satu) minggu mengajar 4 (empat) jam dan tahun 2010 dalam 1 (satu)minggu mengajar 4 (empat) jam ; Bahwa untuk bulan Januari 2008 saksi terima honor walaupun saksi tidak tanda tangan,demikian juga pada bulanbulan yang lainnya dan honornya sebesar Rp.70.000, ; Bahwa untuk tahun 2009 saksi juga terima honor sebesar Rp.70.000, walapun
96 — 72
Bintang Hoe sebagai pemenang cadangan II;= Bahwa benar walapun PT. Pusaka Amsal Farma tidak lulus sebagaipemenang, namun Saksi Ruslim Sembiring selaku Direktur PT. Pusaka AmsalFarma tetap berkeinginan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut denganmemakai CV. Fahyusma Sakti dengan cara kerjasama, sehingga atas usulanpanitia pengadaan Terdakwa telah menetapkan CV. Fahyusma Sakti sebagaipemenang;= Bahwa benar setelah CV.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIZAL ALIAS AHMAD GONDRONG
144 — 95
,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel ;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
183 — 28
;Hlm. 170 Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SbyMenimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun1999 telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui PutusannyaNo. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.1. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawanhukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YUSRAN ALIAS IWAN
157 — 97
,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel ;Halaman 178 dari 205 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos Bin SUYITNO Alm
174 — 31
itu di sahkan dan menjadi produk hukum, yakniPeraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang PenambahanPenyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke Perusahaan DaerahAneka Usaha dan Jasa; Bahwa dana penyertaan modal yang diatur dalam PeraturanDaerah Nomor 11 Tahun 2014 telah memenuhi legalitas secara hukumdikarenakan perda tersebut merupakan payung hukum dalampelaksanaan penyertaan modal kepada Perusda AUJ yangdikategorikan sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBDKota Bontang Tahun 2014, dan walapun
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
AMAS KUSDIANA Bin DUDUN
110 — 45
Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, yangmendapatkan dana/uang ganti rugi.Bahwa tidak benar kalau ada uang sebesar Rp. 22.000.000, (dua puluh jutarupiah) tersebut yang dibayarkan dari rekening tabungan Terdakwa, gunamembayar hutang milik Saksi terdahulu kepada Saksi UJANG SAMA ASAD,dikarenakan Saksi hanya merasa berhutang dari Saksi UJANG SAMA ASADdari dana talangnya dan itupun hanya sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh jutarupiah) dan akan dibayar sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)walapun