Selaku PPAT di KabupatenTemanggungSelanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.Bahwa merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri karena Objek Sengketa dimaksud telah dibebani hak tanggunganmaka memberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen kepadaTergugat sebagai pihak yang beritikad baik tee goeder trouw sehinggakarenanya secara hukum harus dilindungi dan atau didahulukan hakhakdan kepentingannya;Bahwa kemudian, juga benar dan tidak dibantah serta diakui olehPenggugat

dilakukanmelalui perantaraan Tergugat Il adalah perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat.Bahwa perlu Tergugat Il tegaskan bahwa lelang eksekusi hak tanggunganyang dilakukan oleh Tergugat Il atas permohonan Tergugat dilaksanakanberdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda YangBerkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) yang merupakanketentuan khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen

sebagaimana SHT No.01633/2013tanggal 10/06/2013.Halaman 7 Putusan Nomor 324/Pdt/2019/PT.SMGBahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud pada JAWABAN angka 4 diatas telah sesuai denganprosedur yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atasSertifikat sehingga dapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dandibuktikan dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminantersebut pada JAWABAN angka 4 diatas maka Tergugat mempunyalhak preferen

Separatis yang didahulukan dari KrediturKreditur lain sebagaimana diatur dengan Pasal 1 ayat (1) UndangUndangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah besertaBendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah dan Pasal 1133 KUHPeradalah kurang lengkap, sehingga dapat menimbulkan kesesatan berpikirjika dalam menerapkan pasalpasal dimaksud tidak dilengkapi denganPasal 1134 KUHPer yang telah dengan sangat tegas mengaturkedudukan Kreditur Separatis jika berjumpa dengan Kreditur lain yangmemiliki hak preferen

Daftar Kreditor Preferen Nilai Tagihan (Rp)2.302.517.987,001.552.773.344,007.206.311.779,222.719.912.540,00959.315.250,00 kKPP Penanaman Modal Asing Dua KPP Pratama Bandung BojonagaraPT. Bank Mandiri (Persero) TbkDana Pensiun PT. Baninusa IndonesiaEks Direksi, Eks Komisaris, dan Eks TimLikuidasiTotal Tagihan Preferen oy B) &) 14.740.830.900,22 Hal 39 dari 51 hal.Put.No. 939 K/PDT.SUS/2010 Total Tagihan Konkruen 3.345.171.582,69 3. Daftar Pembagian Budel Pailit PT.

Terhadap petitum angka 4 tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 (Surat Keterangan No.89/DS/III/2015) dan Bukti P8 (Surat Keterangan 72/DS/III/2014) sertamemperhatikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata jo PP No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaraan Tanah, oleh karena jaminan hutang yangdisertakan dalam perjanjian tersebut masih berupa Letter C dan pastinya tidakdibebankan Hak Tanggungan di atasnya, maka kedudukan kreditur tidakdilindungi hak preferen

telah dibebani HakTanggungan Pertama senilai Rp.62.500.000, (enam puluh dua juta lima ratus riburupiah) berdasarkan sertipikat Hak Tanggungan No.791/2011 tertanggal 28Februari 2011 dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.05/2011tertanggal 13 Januari 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Enny RatmawatiSarjana Hukum, selaku PPAT dikabupaten Karanganyar oleh karenanya merupakansuatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri terhadapnyamemberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen

13januari2011 atas fasilitas kredit DP 200 sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)dimana untuk menjamin hutangnya telah diserahkan jaminan hutang berupa ObyekSengketa milik Terlawan II dalam Rekonpensi / Pelawan II dalam konpensi yangterhadapnya telah dibebani hak tanggungan, sehingga oleh karenanya merupakansuatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri atas agunan kreditdimaksud senyatanya telah dibebani hak tanggungan yang terhadapnyamemberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen

Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor00001/PK.ADD/ 03764/0112 tertanggal 10 Januari 2012 atas fas DP200 sebesar Rp.239.959.574,56 (dua ratus tiga puluh sembilan jutasembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh pulunh empatirupiah lima puluh enam sen) sehingga oleh karenanya merupakansuatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri karenadahulu atas Obyek Sengketa dimaksud telah dibebani haktanggungan maka terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen

Tergugat IV yang mana untuk menjamin hutangnyadahulu pernah diserahkan Obyek Sengketa sehingga merupakan suatukebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika Penggugat sangatpaham dan mengerti atas resiko dan atau akibat hukum dari penjaminan danatau pembebanan hak tanggungan atas Obyek Sengketa dimana karenadahulu atas Obyek Sengketa telah dibebani hak tanggungan maka TergugatIV selaku Kreditur sebagai pihak yang beritikad baik te goeder trouwmempunyai hak didahulukan atau diutamakan hak preferen

dengan jaminan sertifikat tanah atas namaPenggugat sesuai dengan Foto copy Bukti serah terima jaminan Tanah /Tanah & Bangunan No. 0000069/PK/03764/0211 tertanggal 16 Pebruari2011, bukti diberi tanda T.IV3;Menimbang bahwa sertifikat tanah atas nama Penggugat tersebuttelah di bebani hak tanggungan peringkat pertama sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) yang dibuat dan dilakukan sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga diberikan hak preferen

Rp131.250.000,00(seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 692tertanggal 12 Februari 2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 530/2008 tertanggal 26 Nopember 2008 yang dibuat olehdan di hadapan Damar Susilowati Sarjana Hukum, PPAT di Semarang,sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri atas agunan kredit senyatanya telah dibebani haktanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakan"hak preferen

Maybank Syariah Cabang BandaAceh, dimana pemegang hak kebendaan tersebut berdasarkan ketentuanhukum memegang hak privilege (Hak Istimewa) sebagai Kreditur Preferen,yang harus diutamakan haknya atas harta yang dijadikan jaminan tersebut ;Menimbang, bahwa untuk memutuskan sengketa pembagian hartadengan keadaan sebagaimana tersebut, haruslan melibatkan pihak ketigasebagai pemegang hak kebendaan di atas, yaitu PT. Bank InternasionalIndonesia (Tbk) sekarang PT.

Membebankan HakTanggungan (SKMHT) Nomor 3202/2007 tertanggal 21 Nopember 2007 yangdibuat oleh dan dihadapan Imam Supingi Sarjana Hukum, PPAT di Purworejo;Sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri karena dahulu atas Agunan Kredit dimaksud telah dibebani hak tanggunganmaka terhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen kepadaTergugat III sebagai kreditur yang beritikad baik yang telah memberikan kredit kepadaTerguugat I selaku Debitur

Bank Lippo sendiri sebagai pemohon lelang atas objekjaminan Nomor : 78 yang terletak di Desa/Kelurahan Kadilangu,Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo dalam kapasitasnya sebagaikreditur pemenang Hak Konkuren dan Preferen sebagai pemenangHak Tanggungan (HT) tunggal atas pemohonan lelangnya menurutSaya juga sudah melalui persyaratan hukum.4. Secara de facto obyek sengketa SHM No 78 sejak duludulusekali sampai sekarang masih dikuasai dan didayagunakan olehprinsipal.

Bank Lippo dalam kapasitasnyasebagai kreditur pemenang Hak Konkuren dan Preferen sebagaipemenang Hak Tanggungan (HT) ketika itu penyelenggaraannya sesuaidengan payung hukum yang berlaku; Bahwa secara de facto SHM No. 78 sejak dulu sampai sekarangmasih dikuasai dan didayagunakan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IImembantah secara tegas yang pada pokoknya bahwa : Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surakarta baru berdiri pada tahun

Nomor 39/Pdt-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 November 2017;
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui Kreditur Preferen Khusus Karyawan;
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui Kreditur Khusus Leasing;
2 (dua) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui Kreditur Separatis;
13 (tiga belas) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui Konkuren;
1 (satu) lembar fotocopy Daftar Piutang Sementara Diakui Kreditur Preferen.

Nomor TITIK39/PdtPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 IKIRANAWATINovember 2017; SOEBAGJO. 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Piutang Diakui jpada tanggal 30Kreditur Preferen Khusus Karyawan; Juli 2018. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Piutang DiakuiKreditur Khusus Leasing;. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Piutang DiakuiKreditur Separatis;. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Daftar PiutangDiakui Konkuren;. 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Piutang SementaraDiakui Kreditur Preferen.28. 1(satu) bidang tanah

Bahwa dengan telah dilekatkannya hak tangungan maka sesuai UUNo. 4 tahun 1996 TERLAWAN mempunyai hak preferen jika SriRahmawatun dan PELAWAN dikemudian hari terbukti wanprestasi.5.

DalamKonvensi/Terlawan Dalam Rekonvensi beserta istrinya selaku Debiturtelah tidak dapat memenuhi kewajibannya selaku Debitur terhadapTerlawan Dalam Konvensi/Pelawan Dalam Rekonvensi selaku Kreditursesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga jaminanatas sebidang tanah dan bangunan pada Sertifikat Hak Milik No. 7772 atasnama Pelawan Dalam Konvensi/Terlawan Dalam Rekonvensi danSertifikat Hak Milik No. 742 atas nama istri Pelawan DalamKonvensi/Terlawan Dalam Rekonvensi menjadi hak preferen

Insinyur Supriyadi (in casu Penggugat I) yangtelah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan(SHT) Nomor 4214/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dan oleh karenanyamemiliki hak preferen/ hak untuk mendapatkan pelunasan terlebihdahulu dari hasil penjualan obyek hak tanggungan dan memiliki hakuntuk melakukan eksekusi sendiri berdasarkan parate exekutie yangdemi hukum melekat pemegang hak tanggungan;.

Insinyur Supriyadi (in casuPenggugat I) dan oleh karenanya memiliki hak preferen / hak untukmendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan obyek haktanggungan dan memiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiriberdasarkan parate eksekusi yang demi hukum melekat padapemegang hak tanggungan;.

Bahwa fakta yang ada, Tergugat II adalah pemegang hak tanggunganyang sah atas sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor 352 seluas + 3.520 M* yang terletak di Desapelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen atasnama Insinyur Supriyadi (Para Penggugat) yang telah diikat denganSertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 4214/2012 tanggal 08 Oktober2012 oleh karenanya memiliki hak preferen / hak untuk mendapatkanpelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan obyek hak tanggungandan

Terhadap petitumkeempat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sSuratsurat yang diajukanPenggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdatajo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaraan Tanah, oleh karena jaminanhutang yang disertakan dalam perjanjian tersebut berupa Sertipikat Hak Milikdan tidak dibebankan Hak Tanggungan di atasnya, maka kedudukan krediturtidak dilindungi hak preferen atau hak didahulukan (recht van voorang) dan hakseparatis

disepakati :a Pembayaran kembali akan dilakukan secara sekaligus dan seketika termasuk pokok,bunga, dendadenda dan biayabiaya lainnya pada tanggal jatuh tempo perjanjian ini(pertama) No. 2330/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat berdasarkan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 249/2011 tanggal 12 September 2011.4 Bahwa merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika karena atasAgunan Kredit telah dibebani Hak Tanggunan maka terhadapnya memberikan hakdidahulukan atau diutamakan hak preferen

Penggugat berkalikali mengatakan bahwa SHM No.123/karombasan utara/2010 dan SHM No. 177/karombasan utara/2014 memintadikembalikan dengan dasar Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 21 Desember 2012,namun pada faktanya SHM No. 177/karombasan utara/2014 dijadikan jaminanberdasar pada Addendum Perjanjian Kredit dan Suplesi Kredit No. 7 tanggal 4Desember 2014 bukan dari Perjanjian Kredit No 91 tangal 21 Desember 2012.Apakah Penggugat berniat dengan sengaja untuk mengaburkan fakta danBahwa untuk memberikan hak preferen

Tendean (almh) juga menandatanganiperjanjian tersebut.Didalam gugatan Terbanding berkalikali mengatakan bahwa SHMNo. 123/karombasan utara/2010 dan SHM No. 177/karombasanutara/2014 meminta dikembalikan dengan dasar Perjanjian KreditNo. 91 tanggal 21 Desember 2012, namun pada faktanya SHM No.177/karombasan utara/2014 dijadikan jaminan berdasar padaAddendum Perjanjian Kredit dan Suplesi Kredit No. 7 tanggal 4Desember 2014 bukan dari Perjanjian Kredit No. 91 tangal 21Desember 2012.untuk memberikan hak preferen

tanggal 21Desember 2012 yang menerima fasilitas Kredit Modal Kerja sebesarRp.700.000.000, sesuai Akta No.91 tanggal 21 Desember 2012 dengan jaminanSHM No.123/Karombasan a.n Debby Janty Tendean dan selanjutnya dilakukanSuplesi Kredit berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit dan Suplesi KreditNo.7 tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp.250.000.000, dengan jaminan SHMNo.177/Karombasan a.n.Debby Janty Tendean, sehingga total plafon kredit yangdiperoleh adalah Rp.850.000.000,Bahwa untuk memberikan hak preferen

point 5, terhadapnya telah dibebani haktanggungan yang mempunyai irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sehingga mempunyai kekuatan hukumeksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap sesuai UndangUndang No. 4 tahun1996, oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri bahwa atas Obyek Jaminan dimaksudsenyatanya telah dibebani hak tanggungan yang terhadapnyamemberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen

Sertipikat Hak Tanggungan ( SHT) No. 1671/2013 tanggal10 Juni 2013.Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan, maka TERGUGAT1 menurut hukum memiliki hak preferen untuk memperoleh pelunasanatas hutang PENGGUGAT, jika PENGGUGAT dikemudian hari terbuktiWanprestasi.4.

Sertipikat Hak Tanggungan ( SHT) No.1671/2013 tanggal 10 Juni 2013.Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut, makaPENGGUGAT REKONPENSI memiliki hak preferen untuk memperolehpelunasan atas hutang TERGUGAT REKONPENSI, jika TERGUGATREKONPENSI dikemudian hari terbukti Wanprestasi.Hal. 20 Putusan No.266 /Pdt/2017/PT SMG5.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG ATAU KABUR (OBSCUURLIBEL) Kualifikasi Gugatan dari PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR1.Bahwa, PENGGUGAT dalam dalil gugatannya telah menyatakan TERGUGATIl telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengajukanpermohonan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kepadaTERGUGAT ;Perlu diketahui dasar pengajuan lelang eksekusi hak tanggungan olehTERGUGAT Il (memiliki hak preferen) kepada TERGUGAT adalah merujukkepada pasal 6 jo. 20 ayait 1 UU No. 4 tahun 1996

Akta Pengikatan Hak Tanggungan(APHT) No. 331/PGL/II/2014 oleh Notaris/ PPAT Fransiskus Bektiono, SH; Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut, makaTERGUGAT Il memiliki hak preferen untuk mendapatkan/ memperolehpelunasan atas seluruh hutang PENGGUGAT, jika PENGGUGAT dikemudianhari teroukti Wanprestasi;Bahwa dalil PENGGUGAT poin 5 s.d 7 adalah keliru dan haruslah ditolakdengan tegas, karena itu hanyalah alasan dari PENGGUGAT belaka dalammencari alasan pembenar atas keterpurukan dalam

tanah obyek sengketa yang dijadikan agunan untuk menjaminpengembalian hutang PT Gigantica Trigano adalah milik dari Terlawan I.Dengan demikian Terlawan adalah sebagai penjamin hutang PT GiganticaTrigano kepada Terlawan Il;Bahwa, dalam perkara a quo Pelawan merasa memiliki hak atas tanahobyek sengketa tersebut walaupun tidak merupakan jaminan yang diserahkankepada Pelawan dan belum diikat secara hak tanggungan/hipotik;Bahwa, Terlawan Il adalah sebagai pemegang hak tanggungan dansebagai kreditur preferen