No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 4 dari 27atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat diPerairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) LautSulawesi pada posisi koordinat 03 47.205 LU 122 58.302 BT atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung padaPengadilan Negeri Bitung, yang berwewenang memeriksa dan mengadilinya,setiap orang yang dengan sengaja

BT yang merupakan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI). Kemudian saksi RONNY PAULUSdan saksi ROBERT MANGENDE melakukan pengejaran menggunakankapal KP ORCA 04 kemudian melakukan penghentian terhadap kapal FULLBLAST 4 hingga pada posisi 03 47.205 LU 122 58.302 BT pukul 17.50WITA kemudian dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaanPut.

BT yang merupakan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI).

Eksklusif Indonesia (ZEEI) WPPRI nomor 716:Bahwa ketika dilakukan Pemeriksaan, diatas kapal Full Blast telahada ikan hasil tangkapan sebanyak 3 ekor ikan Tuna berat sekita1015 kg/ekor;Bahwa sesuai prosedur, kapal yang ditangkap dan diduga pelakuIllegal Fishing dibawa ke pangkalan PSDKP Bitung untuk diperiksalebih lanjut oleh PPNS KKP;Menimbang bahwa, atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa SaddamNor Baluan membenarkannya;5. ROBERT MANGENDEBahwa Saksi adalah PNS KKP bertugas di atas kapal KP.

Orca 4 yaitu di : posisi 03 47.205 LU 122 58.302 BT, laludilakukan pemeriksaan kemudian ditangkap; Bahwa kedua koordinat dibaringkan di atas peta Laut Nomor 356ADinas Hidrooceanografi TNI AL, ke dua koordinat tersebutmenunjukan wilayah Perairan Indonesia laut sulawesi ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEIl) Wilayah Pengelolaanperikanan Republik Indoneisa (WPPRI) 716; Bahwa lokasi pendeteksian 3.5 Nm dan penangkapan berjaraksekitar 3.0 Nm dari garis perbatasan Indonesia Philipina;Put.

Terbukti adanya alat tangkap purse seine dan ikan hasiltangkapan sebanyak kurang lebih 100 (seratus) ton pada saat ditangkap pada posisikordinat 06 LS135 BT laut arafuru Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI) ke arah pulau Dobo ;Menimbang, dengan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan unsur initelah terpenuhimenurut hukum ;Ad.4.

yangberlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, danair diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garispangkal laut teritorial Indonesia ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penangkap, KM.Barokah 99tertangkap sesuai dengan GPS pada posisi 0622000 LS 13507300 BT, padahari Sabtu Tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIT yaitu pada perairanLaut Arafuru WPPRI;Menimbang, yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia

, yang selanjutnya disebut WPPRI dalam PERMEN Nonor.1 Tahun 2009,merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaanikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairanpedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomieksklusif Indonesia (Pasal 1 ayat ( 1 ), selanjutnya ayat ( 2 ) WPPRI sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikananyaitu yang salah satunya merupakan Fishing

Ground dari KM.Barokah99 yaitu :WPPRI 718 meliputi perairan , Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian timur.Nama perairan yang tidak tersebut dalam pembagian WPP RI sebagaimanadimaksud pada ayat (2), tetapi berada di dalam suatu WPP RI, merupakan bagiandari WPP RI tersebut pasal (3) ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menuruthukum;Ad.5.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ;Menimbang, bahwa ketiga suratsurat tersebut diatas adalah dokumen yangharus ada diatas kapal penangkap ikan, dan itu dimiliki oleh KM.Barokah99 saatberangkat menuju ke Fishing ground untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 718 Laut Arafura, LautAru, dan Laut Seram ;Menimbang, bahwa clearing dokumen bagi kapal penangkap ikan dilakukanmelalui beberapa tahapan mulai dari diterbitkannya Surat Laik Operasi (

Perkara : PDM 64/P.1.14/Eku.1/09/2019, tanggal 2 Oktober 2019 . yang dibacakan pada hariKamis tanggal : 17 Oktober 2019, isinya sebagai berikut:DAKWAANKESATU :Bahwa terdakwa WARLITO LUNA ABELLA selaku Nahkoda Kapal M/BCA.AIRA berbendera Philipina, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 jam 14.30Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019bertempat di Perairan WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIKINDONESIA (WPPRI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03 05.797 LU 124 07.164

Hiu 14, pertama kali mendeteksi ada kapal laindi Radar pada Koordinat 03 12.334 LU 124 08.823. kemudiankordinat di GPS ini di dekati ternyata kapal Perikanan dandilakukan pemeriksaan awal pada koordinat 03 05.797 LU 12407.164 ;Bahwa jika kedua koordinat tersebut di baringkan di atas pea LautNomor 356A Dinas Hidro Oceanografi TNI AL akan menunjukkanposisi koordinat tersebut di Laut Sulawesi, Zona EkonomiWksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPRI) 716;Bahwa jika

No: 11/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 9 dari 22Bahwa sejak adanya Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun2014, segala kapal asing, kapal eks asing maupun Nelayan asingdilarang melakkan usaha perikanan Tangkap di WPPRI;Bahwa permen KKP Nomor 30 Tahun 20112. Untuk terbitnya izinperikanan bagi kapal asing ABK asing dan yang menggunakanModal asing harus ada persetujuan Kemenerian KKP barulahDirjen angkaap memberi Izin;Bahwa kapal M/Bca.

AIRA hingga pada posisi 03 05.797LU 124 07.164Bahwa jika kedua koordinat tersebut di baringkan di atas pea LautNomor 356A Dinas Hidro Oceanografi TNI AL akan menunjukkanposisi koordinat tersebut di Laut Sulawesi, Zona EkonomiWksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPRI) 716;Bahwa jika posisi diatas dihubingkan denga Undang UnfangNomor 4 Tahun 2017 tentang pengesahan perbatan Indnesia danPhilipina, kapal M/Bca.

No: 11/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 17 dari 22berlaku bagi tindak pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesiadengan Pemerintah negara yang bersangkutan dan sesuai pendapat dari AhliHukum Perikanan Indonesia yakni : DR.

faktafakta yang terungkap di dalam persidanganyakni dakwaan Kesatu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Jo pasal 35A ayat (1) UndangundangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagai berikut:Unsur NakhodaUnsur Kapal PerikananUnsur Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);= fw NeUnsur Melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublic Indonesia (WPPRI

Unsur Melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublic Indonesia (WPPRI)Menimbang, bahwa pengertian penangkapan ikan menurut Pasal 1 angka 5Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun,termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau

Hiu 02 di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI), tepatnya posisi koordinat : 0105.960 LU 12543.532 BT sesuai GPS kapal KP.

Hiu 02 jika posisi koordinat ini dilukiskan padapeta Laut Nomor 357 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi TNI AL tahun2005, berada di Perairan Kepulauan Indonesia Laut Maluku, berada di WPPRI nomor715;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengandemikian unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesiamelakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum ;5.

Alkatik, perbuatan Terdakwa terbuktibertentangan dengan kewajiban hukum dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)sebagai ABK untuk mengoperasikan kapal Perikanan di WPPRI, telah terbukti secarasah dan menyakinkan;Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dalam pasal 98 jo pasal 42 ayat(3) jo pasal 35A ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum maka, Majelis Hakim berkesimpulan

berdasarkan surat Dakwaan tertanggal 29 Juni 2018 denganNomor Register Perkara: PDM Ill 26/Sangihe/06/2018, yang dibacakan padatanggal : 9 Juli 2018, isinya sebagai berikut:DAKWAANKESATU :Bahwa Terdakwa ZALDY NERI ABIDEJOS berkewarganegaraan Philipina selakuNahkoda yang mengemudikan Kapal jenis Pumboat CRV 02 berbenderaPhilipina yang terbuat dari kayu dengan kapasitas 6 (enam) GT, pada hari Kamistanggal 17 Mei 2018, atau setidak tidaknya di waktu waktu tertentu pada bulanMei 2018, bertempat di WPPRI

No: 24/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 4 dari 18tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan,ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa ZALDY NERI ABIDEJOS berkewarganegaraan Philipina selakuNahkoda yang mengemudikan Kapal CRV 02 berbendera Philipina yang terbuatdari kayu dengan kapasitas 6 (enam) GT, pada had Kamis tanggal 17 Mei 2018,atau setidak tidaknya di waktu waktu tertentu pada bulan Mei 2018, bertempatdi WPPRI (Wilayah Pengelolan Perikanan Republik Indonesia), tepatnya

CRV 02 ditangkap oleh kapal pengawas KP.Hiu 015 karena, memasuki perairan Indonesia tidak mempunyaiIzin Perikanan dari Pemerintah Indonesia; Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Mei2018 dilaut Sulawesi Koordianat 03 18.484' LU 120 55.628' BT,jika posisi ini dilukiskan di atas peta Laut Nomor 356 A akanmenunjukkan lokasi berada di Laut Sulawesi Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI), WPPRI 716; Bahwa Kapal dan semua peralatan ada di pangkalan StasiunPSDKP Tahuna; Bahwa Terdakwa dan

Hanadoria Five, oleh KP.Hiu 015 pada koordinat : 03 18.484' LU 120 55.628' BT Koordinat ini beradadi Laut Sulawesi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perhitungan AhliNautika dari garis perbatasan dengan Philipina sejauh 3 mill memasuki perairanZEE Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 716;Menimbang bahwa, posisi penangkapan yang dibaringkan diatas petalaut Nomor 356 A, telah diperlihatkan oleh Ahli Nautika di persidangan danTerdakwa membenarkan koordinat tersebut

bahwa, perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwajuga haruslah dipidana atas perbuatannya, dengan mempertimbangkan konvensiInternational tentang laut yakni pasal 73 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 danmempertimbangkan pasal 102 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahanatas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yakni Ketentuan tentang pidana Penjara dalam Undang Undang ini tidak berlaku bagitindak pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

PEACHIT CHAY WANG Alias SONGWANG telah melakukan penangkapan ikan WPPRI yaitu) ZEEI Laut CinaSelatan menggunakan alat penangkap ikan jenis Pukat Harimau(Trawl) yang dilarang, dan melakukan penangkapan dengan tidakmemiliki SIPI, dan atas perbuatannya tersebut maka Terdakwaditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan KP HIU MACAN O1, = danselanjutnya Terdakwa (Nakhoda), ABK beserta Kapal danperlengkapannya digiring ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) PelabuhanPerikanan Pantai Sungai Rengas milik Dinas Perikanana

RAJA Ol telah berada di WPPRI selama 7(tujuh) hari dan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2007 sekitar pukul14.45 WIB di perairan Laut Natuna pada posisi koordinat 05 O7' 37"'LU 108 54' 91'' BT, kapal KM. RAJA O1 tersebut dengan nakhoda3031Mr.

RAJA Ol berangkat dari Thailand dan telahmelakukan penangkapan ikan di WPPRI tidak dilengkapi dengan SIPI(Surat Izin Penangkapan' Ikan) yang dikeluarkan oleh DirektoratJenderal Perikanan Tangkap.Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkanbahwa terdakwa telah menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarangyaitu.

Pukat Harimau (Trawl) dioperasikan di WPPRI, dan perbuatantersebut telah memenuhi unsur kesengajaan akan maksud dan kesengajaandengan kepastian, sebab Nakhoda sudah bekerja di kapal KM.RAJA O1selama 1 (satu) bulan dan alat penangkap ikan jenis Trawl tersebutsudah dipergunakan di WPPRI serta sudah mendapatkan ikan sebanyak 200kg (dua ratus kilogram).Menimbang bahwa dengan demikian unsur' dengan sengaja telahterpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.Ad.3.

PEACHIT CHAY WANG Alias SONG WANG, telah melakukanpenangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) yaitu perairan Laut Natuna yang termasuk dalam ZEEI Laut CinaSelatan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis Pukat MHarimau(Trawl) dan telah mendapatkan hasil tangkapan berupa ikan campuransebanyak 200 kg (dua ratus' kilogram).

Jo PermenKP No.71/PERMEN.KP/2016 tanggal 31 Desember 2016, tentang pelaranganpenggunaan alat penangkapan ikan pukat Hela (Trawl) di seluruh WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kesalahan KM Suryati Jaya adalah membawaalat tanggkap yang dilarang beroperasi di WPPRI dan tidak dilengkapi denganSurat Persetujuan Berlayar (SPB).Bahwa menurut ahli bahwa posisi 0310500U dan 10002500 T, biladilinat di Peta Laut di konversikan ke GPS, termasuk wilayah perairan TeritorialIndonesia.Atas

Bahwa Posisi 0310500U dan 10002500 adalah termasuk PerairanTeritorial Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Bahwa selanjutnya Kapal KM. Suryati Jaya di ad hoc/ ditarik ke DermagaLantamal Belawan.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, IWAN EFENDI selakuNakhoda kapal ikan KM Suryati Jaya dan dokumen kapal SIUP dan SIPI bahwapemilik kapal dan alat penangkap ikan pukat hela ( Trawl) adalah ANTON alamat Jl.lr. H.

tetap mengacu pada Pasal 9Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor: 71/PERMENKP/2016.Menimbang, bahwa alat Penangkap ikan yang dibawa di atas kapal berupaPukat Hela (Trawl) yang akan dipergunakan' terdakwa untuk menangkap ikantergolong alat penangkap ikan yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemuajalur penangkapan ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

terdakwaIWAN EFENDI, tertangkap tangan oleh kapal patroli KRI SIGUROT864 pada hariJumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 WIB pada posisi 03 10 500 U dan100 02 600 T, di Perairan Teritorial Indonesia ketika sedang melakukan perjalananmenuju daerah penangkapan ikan dengan membawa 4 (empat) set Alat penangkapikan Jaring Trawl .Menimbang, bahwa posisi 03 10 500 U dan 100 02 600 T adalahmerupakan perairan territorial Indonesia, yang merupakan wilayah pengelaolaanperikanan Republik Indonesia ( WPPRI

tentang Perikanan ,adalah berupa pidana penjara dan dendapembayaran sejumlah uang dan apabila denda tersebut tidak dibayar, makadikenakan pidana kurungan pengganti denda yang akan ditetapkan dalam amarputusan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa sebagai berikut:Halhal yang memberatkan: Terdakwa membawa alat penangkap ikan jenis Jaring Trawl yang dilarangdioperasikan di selurun WPPRI

pada saat melakukan penerangan terhadap rumpontidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) namun setelah ditanyakan SIUP(Surat Ijin Usah Perikanan) terdakwa menjawab ada memiliki surat tersebut danmeyerahkan Foto Copy yang aslinya ada di Philipina tersimpan di Perusahan danKapal FB.LUKE VII, bersamasama dengan isinya dikawal menuju PangkalanAngkatan Laut Tarakan untuk pemeriksaan selanjutnya;Menimbang, bahwa tempat dimana terdakwa ditangkap tersebut berada diWilayah Pengelolaan Perikanan (WPPRI

Unsur Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/ataulaut lepas/Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia (ZEEI);Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal1angka 7 Peraturan MenteriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 tentangUsaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara KesatuanRepublik Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan wilayah pengelolaanPerikanan RI, disingkat WPPRI adalah, wilayah pengelolaan perikanan untukpenangkapan ikan yang meliputi

perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusifIndonesia, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang potensialuntuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwatelah mengoperasikan kapal penangkap ikan sebagaimana dinyatakan terbuktidalam pertimbangan hukum unsur ke2 tersebut di atas benar dilakukan olehterdakwa di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia(WPPRI) ?

melakukan Patroli, kemudian setelah dilakukanpemeriksaan terhadap kapal dan terdakwa selaku Nahkoda Kapal FB .LUKE VIItersebut, ternyata pada saat melakukan penangkapan ikan tidak memiliki SIPI(Surat Ijin Penangkapan Ikan) sehingga FB.LUKE VII bersamasama dengan isinyadikawal menuju Pangkalan Angkatan Laut Tarakan untuk pemeriksaanselanjutnya; 29 = 22 = noe nnn nnn nnn non nnn nn nnn nen renee eeeMenimbang, bahwa tempat dimana terdakwa ditangkap tersebut berada diWilayah Pengelolaan Perikanan (WPPRI

Kelautan Nomor: 1 Tahun 2009 tersebut diatas maka nama perairan yang tidak tersebut dalam pembagian WPPRIsebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi berada di dalam suatu WPP RImerupakan bagian dari WPPRI tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makamenurut Majelis Unsur Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiadan/atau laut lepas telah terpenuhi secara sah menurut hukumA.d.4.

Aceh timur ProvinsiAceh atau pada titik koordinat 04 56 231 N 097 56 369 E termasukdalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)termasuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) 571 sebagaimana diatur dalam WPPRI menurut PermenKP No. 1Tahun 2009 tentang WPPRI.SANS oS weMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehatjasmani dan rohani dan saksi

Aceh timur Provinsi Acehatau pada titik koordinat 04 56 231 N 097 56 369 E termasuk dalamWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) termasuk dalamwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 571 sebagaimanadiatur dalam WPPRI menurut PermenKP No. 1 Tahun 2009 tentang WPPRIMenimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsurmelakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan perikanan republicIndonesia tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu ;Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN SbwBahwa Terdakwa Saparuddin pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021sekira pukul 14.20 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Februari2021, bertempat di antara perairan Pulau Namo (Range) dan Gili Kalong,Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat pada koordinat 8,519120,116,853459 (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia/WPPRI

Bahwa setelah terdakwa menjemput saksi Sandi yang rumahnya jugaberada di Pulau Bungin dengan menggunakan perahu motor Sikaasemilik terdakwa selanjutnya menjemput saksi Alimuddin yang bertempattinggal di Pulau Kaung dimana terdakwa dan para saksi denganmenggunakan perahu motor Sikaase yang di nahkodai oleh terdakwamenuju ke perairan Gili Kalong untuk mencari ikan dan karang,sesampainya di perairan Gili Kalong dan Gili Range yang merupakanWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI 573)

Pasal 100 B UU RI Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;AtauKedua :Bahwa Terdakwa Saparuddin pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021sekira pukul 14.20 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Februari2021, bertempat di antara perairan Pulau Namo (Range) dan Gili Kalong,Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat pada koordinat 8,519120,116,853459 (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia/WPPRI 573 )berhubung di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar belum dibentuk PengadilanPerikanan maka

karang; Bahwa setelah terdakwa menjemput saksi Sandi yang rumahnya jugaberada di Pulau Bungin dengan menggunakan perahu motor Sikaasemilik terdakwa selanjutnya menjemput saksi Alimuddin yang bertempattinggal di Pulau Kaung dimana terdakwa dan para saksi denganmenggunakan perahu motor Sikaase yang di nahkodai oleh terdakwamenuju ke perairan Gili Kalong untuk mencari ikan dan karang,sesampainya di perairan Gili Kalong dan Gili Range yang merupakanWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

hitam;2 (dua) buah botol semprotan;1 (Satu) ekor ikan Clownfish;2 (dua) karang hidup berwarna hijau dan merah;5 (lima) kerang;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 14.20 Witabertempat di antara perairan Pulau Namo (Range) dan Gili Kalong,Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat pada koordinat8,519120, 116,853459 (Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia/WPPRI

Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 15/Pid.Prkn/2012/PN.Rni tanggal 24 Oktober 2012 yang membebaskan Terdakwa FONG XI tersebut,Ketua Majelis Hakim berbeda pendapat (Decenting Opinion) dengan HakimHakim Anggota (putusan Hal 2025), yakni pada pokoknya Ketua Majelis Hakimberpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana " mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing,melakukan kegiatan terkait pengangkutan ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI

melakukanpengangkutan ikan, padahal ada unsur atau kegiatan terkait ;Bahwa Unsur " melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan terkait"terdiri dari dua Sub Unsur yang telah disusun alternative yaitu Sub Unsur "melakukan pengangkutan ikan" dan Sub Unsur " kegiatan yang terkait",sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi atau terbukti maka sub unsuryang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi, dan benarpada saat Kapal KIA LNF 338 yang dinahkodai oleh Terdakwa berhenti danmengapung di WPPRI

Pid.Sus/2013merupakan ABK Kapal KIA LNF 338 telah memberikan keterangan bahwa kapalKIA LNF338 berangkat dari Pelabuhan Xiang Kang ChaiHongkong denganTujuan Malaysia Barat dikarenakan adanya perjanjian perikanan antara Lo WeiChien yang merupakan Pemilik Kapal KIA LNF338 dengan PemerintahMalaysia Barat dan kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2012, kapal KAILNF 338 tersebut berhenti dan mengampung pada posisi 0438'48" U107 04'37" T yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI

Keterangan Terdakwa;Dan berdasarkan fakta persidangan telah memperoleh petunjuk tentangadanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa yang bersumber darikesesuaian antara keterangan saksi penangkap Zainul Arif Akbar danHermansyah serta saksi Zhou Xixi dan saksi Tien Ma Zhen yang tidak dibantaholeh Terdakwa yaitu pada saat kapal KIA LNF 338 yang dinahkodai olehTerdakwa berhenti dan mengampung pada posisi 04"38'48" U107 04' 37Tyang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)

Surat Keterangan Penahanan atas KM.LNF 338 (KIA LNF 388) olehPemerintah Malaysia tertanggal 17 Juli 2010;Bahwa berdasarkan uraian petunjukpetunjuk tersebut di atas makaPenuntut Umum berkeyakinan berhenti/mengampungnya kapal KIA LNF 338yang di nahkodai oleh Terdakwa di WPPRI tanpa dilengkapi dengan dokumenresmi seperti SIKPI, adalah terkait dengan kegiatan pengangkutan ikan, olehkarena itu unsur melakukan kegiatan terkait pengangkutan ikan yang tidakmemiliki SIKPI" telah di terpenuhi ;Bahwa dengan

WPPRI 716;Menimbang bahwa, atas keterangan Ahli Nautikan tersebut, Terdakwamembenarkan,;Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, atas seizin dan PersetujuanTerdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi saksi, dan Ahli Perikananyang keterangannya di bawah sumpah sebagimana diatur dalam pasal 76 jo pasal162 KUHAP yang dibacakan dipersidangan sesual agama yang saksisaksi anut,pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :Put. No: 7/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 8 dari 224.

Roger di perairan ZEEILaut Sulawesi WPPRI nomor 716;Bahwa penangkapan FB. Roger pada hari Minggu tanggal 28 juli2019 jam 01.25 Wita.. karena kapal Ikan asing melakukanpenangkapan ikan di Perairan ZEE Indonesia tanpa mempunyaiIzin Usaha Perikanan dari Pemerintah Indonesia;Bahwa kapal FB. Roger adalah kapal ikan Asing asal Philipinaberbendera Philipina.

Roger dan FB. di perairanZEEI Laut Sulawesi WPPRI nomor 716;Bahwa penangkapan FB. Roger pada hari Minggu tanggal 28 juli2019 jam 01.25 Wita.. karena kapal Ikan asing melakukanpenangkapan ikan di Perairan ZEE Indonesia tanpa mempunyaiIzin Usaha Perikanan dari Pemerintah Indonesia;Bahwa kapal FB. Roger adalah kapal ikan Asing asal Philipinaberbendera Philipina. Nakhoda dan 5 (lima) orang ABK warganegara Philipina, menggunakan alat tangkap Pancing jenis HandLine;Bahwa di atas kapal FB.

Benar bahwa jika koordinat penangkapan dibaringkan di atas peta LautNomor 356A Dinas Hidrologi TNI AL akan menunjukkan posisi koordinatdi Laut Sulawesi, Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl)WPPRI 716;8. Benar bahwa tedakwa telah berhasil menangkap ikan Tuna sebanya 2ekor berat per ekornya sekitar 30 sampai 50 kg/ekor, rencana ikan hasiltangkapan akan dijual ke Philipina;9.

Jika kedua koordinat ini dibaringkan di ataspeta laut Nomor 356A maka Koordinat ini posisinya berada di Laut Sulawesi ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perhitungan Ahli Nautika dari garis perbatasandengan Philipina sejauh 70 Nautical mill memasuki perairan ZEE Indonesia, LautSulawesi, Wilayah Pengelolaan perikanan republik Indonesia (WPPRI) 716;Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makadengan demikian unsur mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asingmelakukan penangkapan

Unsur Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/ataulautlepas;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan MentriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilalayah Pengelolaan PerikananNegara Kesatuan Republik Indonesia menjelaskan yang dimaksud denganwilayah pengelolaan Perikanan RI, disingkat WPPRI adalah, wilayahpengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairanIndonesia, zona ekonomi eksklusif

Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa dangenangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwatelah mengoperasikan kapal penangkap ikan sebagaimana dinyatakan terbuktidalam pertimbangan hukum unsure ke 2 tersebut di atas benar dilakukan olehterdakwa di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan RepublikIndonesia (WPPRI) ?

Bahwa selanjutnya Kapal danNahkoda dibawa ke Kantor SAT POLAIR RUD Polres Tarakan untuk proses lebihlanjut;Menimbang, bahwa tempat dimana terdakwa ditangkap tersebut berada diWilayah Pengelolaan Perikanan (WPPRI) 751 yang meliputi perairan teluk Tomini, Laut15Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan teluk Berau, hal ini sesuai dengan PeraturanMenteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor : PER.1/MEN/2009 Tentang WilayahPengololaan Perikanan RI Pasal 1 angka 8.

Kelautan Nomor : 1 Tahun 2009 tersebut di atas maka nama perairanyang tidak tersebut dalam pembagian WPPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tetapi berada di dalam suatu WPP RI merupakan bagian dari WPPRI tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurutMajelis Unsur Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/ataulaut lepas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;4.