berdasarkan surat Dakwaan tertanggal 29 Juni 2018 denganNomor Register Perkara: PDM Ill 26/Sangihe/06/2018, yang dibacakan padatanggal : 9 Juli 2018, isinya sebagai berikut:DAKWAANKESATU :Bahwa Terdakwa ZALDY NERI ABIDEJOS berkewarganegaraan Philipina selakuNahkoda yang mengemudikan Kapal jenis Pumboat CRV 02 berbenderaPhilipina yang terbuat dari kayu dengan kapasitas 6 (enam) GT, pada hari Kamistanggal 17 Mei 2018, atau setidak tidaknya di waktu waktu tertentu pada bulanMei 2018, bertempat di WPPRI

No: 24/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 4 dari 18tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan,ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa ZALDY NERI ABIDEJOS berkewarganegaraan Philipina selakuNahkoda yang mengemudikan Kapal CRV 02 berbendera Philipina yang terbuatdari kayu dengan kapasitas 6 (enam) GT, pada had Kamis tanggal 17 Mei 2018,atau setidak tidaknya di waktu waktu tertentu pada bulan Mei 2018, bertempatdi WPPRI (Wilayah Pengelolan Perikanan Republik Indonesia), tepatnya

CRV 02 ditangkap oleh kapal pengawas KP.Hiu 015 karena, memasuki perairan Indonesia tidak mempunyaiIzin Perikanan dari Pemerintah Indonesia; Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Mei2018 dilaut Sulawesi Koordianat 03 18.484' LU 120 55.628' BT,jika posisi ini dilukiskan di atas peta Laut Nomor 356 A akanmenunjukkan lokasi berada di Laut Sulawesi Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI), WPPRI 716; Bahwa Kapal dan semua peralatan ada di pangkalan StasiunPSDKP Tahuna; Bahwa Terdakwa dan

Hanadoria Five, oleh KP.Hiu 015 pada koordinat : 03 18.484' LU 120 55.628' BT Koordinat ini beradadi Laut Sulawesi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perhitungan AhliNautika dari garis perbatasan dengan Philipina sejauh 3 mill memasuki perairanZEE Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 716;Menimbang bahwa, posisi penangkapan yang dibaringkan diatas petalaut Nomor 356 A, telah diperlihatkan oleh Ahli Nautika di persidangan danTerdakwa membenarkan koordinat tersebut

bahwa, perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwajuga haruslah dipidana atas perbuatannya, dengan mempertimbangkan konvensiInternational tentang laut yakni pasal 73 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 danmempertimbangkan pasal 102 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahanatas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yakni Ketentuan tentang pidana Penjara dalam Undang Undang ini tidak berlaku bagitindak pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

pada saat melakukan penerangan terhadap rumpontidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) namun setelah ditanyakan SIUP(Surat Ijin Usah Perikanan) terdakwa menjawab ada memiliki surat tersebut danmeyerahkan Foto Copy yang aslinya ada di Philipina tersimpan di Perusahan danKapal FB.LUKE VII, bersamasama dengan isinya dikawal menuju PangkalanAngkatan Laut Tarakan untuk pemeriksaan selanjutnya;Menimbang, bahwa tempat dimana terdakwa ditangkap tersebut berada diWilayah Pengelolaan Perikanan (WPPRI

Unsur Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/ataulaut lepas/Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia (ZEEI);Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal1angka 7 Peraturan MenteriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 tentangUsaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara KesatuanRepublik Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan wilayah pengelolaanPerikanan RI, disingkat WPPRI adalah, wilayah pengelolaan perikanan untukpenangkapan ikan yang meliputi

perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusifIndonesia, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang potensialuntuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwatelah mengoperasikan kapal penangkap ikan sebagaimana dinyatakan terbuktidalam pertimbangan hukum unsur ke2 tersebut di atas benar dilakukan olehterdakwa di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia(WPPRI) ?

melakukan Patroli, kemudian setelah dilakukanpemeriksaan terhadap kapal dan terdakwa selaku Nahkoda Kapal FB .LUKE VIItersebut, ternyata pada saat melakukan penangkapan ikan tidak memiliki SIPI(Surat Ijin Penangkapan Ikan) sehingga FB.LUKE VII bersamasama dengan isinyadikawal menuju Pangkalan Angkatan Laut Tarakan untuk pemeriksaanselanjutnya; 29 = 22 = noe nnn nnn nnn non nnn nn nnn nen renee eeeMenimbang, bahwa tempat dimana terdakwa ditangkap tersebut berada diWilayah Pengelolaan Perikanan (WPPRI

Kelautan Nomor: 1 Tahun 2009 tersebut diatas maka nama perairan yang tidak tersebut dalam pembagian WPPRIsebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi berada di dalam suatu WPP RImerupakan bagian dari WPPRI tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makamenurut Majelis Unsur Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiadan/atau laut lepas telah terpenuhi secara sah menurut hukumA.d.4.

PEACHIT CHAY WANG Alias SONGWANG telah melakukan penangkapan ikan WPPRI yaitu) ZEEI Laut CinaSelatan menggunakan alat penangkap ikan jenis Pukat Harimau(Trawl) yang dilarang, dan melakukan penangkapan dengan tidakmemiliki SIPI, dan atas perbuatannya tersebut maka Terdakwaditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan KP HIU MACAN O1, = danselanjutnya Terdakwa (Nakhoda), ABK beserta Kapal danperlengkapannya digiring ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) PelabuhanPerikanan Pantai Sungai Rengas milik Dinas Perikanana

RAJA Ol telah berada di WPPRI selama 7(tujuh) hari dan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2007 sekitar pukul14.45 WIB di perairan Laut Natuna pada posisi koordinat 05 O7' 37"'LU 108 54' 91'' BT, kapal KM. RAJA O1 tersebut dengan nakhoda3031Mr.

RAJA Ol berangkat dari Thailand dan telahmelakukan penangkapan ikan di WPPRI tidak dilengkapi dengan SIPI(Surat Izin Penangkapan' Ikan) yang dikeluarkan oleh DirektoratJenderal Perikanan Tangkap.Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkanbahwa terdakwa telah menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarangyaitu.

Pukat Harimau (Trawl) dioperasikan di WPPRI, dan perbuatantersebut telah memenuhi unsur kesengajaan akan maksud dan kesengajaandengan kepastian, sebab Nakhoda sudah bekerja di kapal KM.RAJA O1selama 1 (satu) bulan dan alat penangkap ikan jenis Trawl tersebutsudah dipergunakan di WPPRI serta sudah mendapatkan ikan sebanyak 200kg (dua ratus kilogram).Menimbang bahwa dengan demikian unsur' dengan sengaja telahterpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.Ad.3.

PEACHIT CHAY WANG Alias SONG WANG, telah melakukanpenangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) yaitu perairan Laut Natuna yang termasuk dalam ZEEI Laut CinaSelatan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis Pukat MHarimau(Trawl) dan telah mendapatkan hasil tangkapan berupa ikan campuransebanyak 200 kg (dua ratus' kilogram).

Memasuki WPPRI adalahpernbuatan Illegal Fishing dan dipidana, tapi karena WNA danditangkap di ZEEI maka ada aturan tertentu yang harus dipatuhioleh Indonesia;Bahwa kapal F/BCA.

Al Rafi 02 berada diposisi : 03 13.217 LU 120 25.648 BT jika posisi ini dibaringkan diatas peta laut Nomor 356 A terbitan Dinas HidrologiTNI AL, koordinat ini menunjukkan posisi di Laut Sulawesiperairan WPPRI 716.

Orca 03adalah di koordinata : 03 13.217 LU 120 25.648 BT; Jika Koordinat 03 13.217 LU 120 25.648 BT dibaringakan di ataspeta Laut Nomor 356 A Dinas Hidrologi TNI AL akan menunjukkanlokasi di Laut Sulawesi, Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI) 716;Put.

Unsur Ketentuan pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan perikananRepublik Indonesia (WPPRI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintahIndonesia dengan Pemerintah yang bersangkutan ;5.

Ketentuan pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana di bidangPerikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan perikanan RepublikIndonesia (WPPRI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) hurufb, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia denganPemerintah yang bersangkutan;Menimbang bahwa, WPPRI dalam pasal 5 ayat 1 huruf b, menunjukkantempat Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia salah satunya beradadi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);Menimbang bahwa, Zona Ekonomi

Unsur Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau lautlepas;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan MentriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 TentangUsaha Perikanan Tangkap di Wilalayah Pengelolaan Perikanan Negara KesatuanRepublik Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan wilayah pengelolaanPerikanan RI, disingkat WPPRI adalah, wilayah pengelolaan perikanan untukpenangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusifIndonesia

, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang potensial untukdiusahakan di wilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa telahmengoperasikan kapal penangkap ikan sebagaimana dinyatakan terbukti dalampertimbangan hukum unsure ke 2 tersebut di atas benar dilakukan oleh terdakwa diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (WPPRI) ?

Bahwa Kapal tersebut dinahkodai terdakwa dengan ABK 3 orangyaitu saudara JUFRI, saudara TASLAN dan saudara ARIF;Menimbang, , sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperolehdari keretangan saksi serta keterangan terdakwa, menggambarkan bahwa,;Menimbang, bahwa tempat dimana terdakwa ditangkap tersebut berada di WilayahPengelolaan Perikanan (WPPRI) 751 yang meliputi perairan teluk Tomini, Laut Maluku, LautHalmahera, Laut Seram dan teluk Berau, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri

Kelautan Nomor : 1 Tahun 2009 tersebut di atasmaka nama perairan yang tidak tersebut dalam pembagian WPPRI sebagaimana dimaksud padaayat (2) tetapi berada di dalam suatu WPP RI merupakan bagian dari WPPRI tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut MajelisUnsur Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepastelah terpenuhi secara sah menurut hukum;4.

Jo PermenKP No.71/PERMEN.KP/2016 tanggal 31 Desember 2016, tentang pelaranganpenggunaan alat penangkapan ikan pukat Hela (Trawl) di seluruh WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kesalahan KM Suryati Jaya adalah membawaalat tanggkap yang dilarang beroperasi di WPPRI dan tidak dilengkapi denganSurat Persetujuan Berlayar (SPB).Bahwa menurut ahli bahwa posisi 0310500U dan 10002500 T, biladilinat di Peta Laut di konversikan ke GPS, termasuk wilayah perairan TeritorialIndonesia.Atas

Bahwa Posisi 0310500U dan 10002500 adalah termasuk PerairanTeritorial Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Bahwa selanjutnya Kapal KM. Suryati Jaya di ad hoc/ ditarik ke DermagaLantamal Belawan.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, IWAN EFENDI selakuNakhoda kapal ikan KM Suryati Jaya dan dokumen kapal SIUP dan SIPI bahwapemilik kapal dan alat penangkap ikan pukat hela ( Trawl) adalah ANTON alamat Jl.lr. H.

tetap mengacu pada Pasal 9Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor: 71/PERMENKP/2016.Menimbang, bahwa alat Penangkap ikan yang dibawa di atas kapal berupaPukat Hela (Trawl) yang akan dipergunakan' terdakwa untuk menangkap ikantergolong alat penangkap ikan yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemuajalur penangkapan ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

terdakwaIWAN EFENDI, tertangkap tangan oleh kapal patroli KRI SIGUROT864 pada hariJumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 WIB pada posisi 03 10 500 U dan100 02 600 T, di Perairan Teritorial Indonesia ketika sedang melakukan perjalananmenuju daerah penangkapan ikan dengan membawa 4 (empat) set Alat penangkapikan Jaring Trawl .Menimbang, bahwa posisi 03 10 500 U dan 100 02 600 T adalahmerupakan perairan territorial Indonesia, yang merupakan wilayah pengelaolaanperikanan Republik Indonesia ( WPPRI

tentang Perikanan ,adalah berupa pidana penjara dan dendapembayaran sejumlah uang dan apabila denda tersebut tidak dibayar, makadikenakan pidana kurungan pengganti denda yang akan ditetapkan dalam amarputusan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa sebagai berikut:Halhal yang memberatkan: Terdakwa membawa alat penangkap ikan jenis Jaring Trawl yang dilarangdioperasikan di selurun WPPRI

II Faisal Damogalad melanggar Pasal 93 juncto Pasal 27 Ayat (1)Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan juncto Pasal 55 Ayat (1)ke KUHP merupakan Tindak Pidana Kejahatan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 103 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.Bahwa penangkapan ikan secara legal adalah siapa saja yangmelakukan kegiatan usaha perikanan tangkap di WPPRI

Tiberias2 menangkap ikan di WPPRI 716menggunakan jaring purse seine menggunakan SIPI telah habis masaberlakunya atas sepengetahuan Pemilik Kapal, termasuk perbuatan menangkapikan secara "ilegal fishing", walaupun pemilik kapal dan nakhoda dan seluruhABK WNI dan menangkap ikan di WPPRI;Bahwa perbuatan penangkapan ikan oleh KM.

No. 1620 K/PID.SUS/2016Nakhoda bisa menangkap ikan ke Laut Sulawesi WPPRI 716 adalah atassepengetahuan dan se izin Pemilik Kapal, ini bisa diketahui dari fakta yangterungkap di persidangan bahwa semua logistik kapal dan perbekalanmenangkap ikan adalah di pasok oleh Terdakwa 1 (satu) Jeane Wuisan.Dengan alasan tersebut sangat tidak pantas jika Pemilik kapal dihukumpercobaan sedang Nakhoda dihukum masuk penjara;Bahwa ditinjau dari aspek ekonomi negara dari sektor perikanan negarasangat menggenjot pendapatan

di bidangPerikanan Tangkap tidak mendukung kebijakan negara untuk memperbesarpendapatan negara dari sektor perikanan;Bahwa tujuan pemidanaan khususnya Pidana Penjara itu sendiri,disamping untuk membuat efek Jera terhadap Pelaku illegal fishing baik olehNakhoda maupun pemilik kapal yang mengizinkan kapalnya beroperasimenangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen Perikanan yang Sah dan masihberlaku, juga untuk memberi contoh kepada setiap orang maupun korporasiyang melakukan usaha perikanan tangkap di WPPRI

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu ;Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN SbwBahwa Terdakwa Saparuddin pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021sekira pukul 14.20 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Februari2021, bertempat di antara perairan Pulau Namo (Range) dan Gili Kalong,Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat pada koordinat 8,519120,116,853459 (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia/WPPRI

Bahwa setelah terdakwa menjemput saksi Sandi yang rumahnya jugaberada di Pulau Bungin dengan menggunakan perahu motor Sikaasemilik terdakwa selanjutnya menjemput saksi Alimuddin yang bertempattinggal di Pulau Kaung dimana terdakwa dan para saksi denganmenggunakan perahu motor Sikaase yang di nahkodai oleh terdakwamenuju ke perairan Gili Kalong untuk mencari ikan dan karang,sesampainya di perairan Gili Kalong dan Gili Range yang merupakanWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI 573)

Pasal 100 B UU RI Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;AtauKedua :Bahwa Terdakwa Saparuddin pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021sekira pukul 14.20 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Februari2021, bertempat di antara perairan Pulau Namo (Range) dan Gili Kalong,Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat pada koordinat 8,519120,116,853459 (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia/WPPRI 573 )berhubung di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar belum dibentuk PengadilanPerikanan maka

karang; Bahwa setelah terdakwa menjemput saksi Sandi yang rumahnya jugaberada di Pulau Bungin dengan menggunakan perahu motor Sikaasemilik terdakwa selanjutnya menjemput saksi Alimuddin yang bertempattinggal di Pulau Kaung dimana terdakwa dan para saksi denganmenggunakan perahu motor Sikaase yang di nahkodai oleh terdakwamenuju ke perairan Gili Kalong untuk mencari ikan dan karang,sesampainya di perairan Gili Kalong dan Gili Range yang merupakanWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

hitam;2 (dua) buah botol semprotan;1 (Satu) ekor ikan Clownfish;2 (dua) karang hidup berwarna hijau dan merah;5 (lima) kerang;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 14.20 Witabertempat di antara perairan Pulau Namo (Range) dan Gili Kalong,Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat pada koordinat8,519120, 116,853459 (Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia/WPPRI

Aceh timur ProvinsiAceh atau pada titik koordinat 04 56 231 N 097 56 369 E termasukdalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)termasuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) 571 sebagaimana diatur dalam WPPRI menurut PermenKP No. 1Tahun 2009 tentang WPPRI.SANS oS weMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehatjasmani dan rohani dan saksi

Aceh timur Provinsi Acehatau pada titik koordinat 04 56 231 N 097 56 369 E termasuk dalamWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) termasuk dalamwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 571 sebagaimanadiatur dalam WPPRI menurut PermenKP No. 1 Tahun 2009 tentang WPPRIMenimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsurmelakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan perikanan republicIndonesia tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut

Perkara : PDM 64/P.1.14/Eku.1/09/2019, tanggal 2 Oktober 2019 . yang dibacakan pada hariKamis tanggal : 17 Oktober 2019, isinya sebagai berikut:DAKWAANKESATU :Bahwa terdakwa WARLITO LUNA ABELLA selaku Nahkoda Kapal M/BCA.AIRA berbendera Philipina, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 jam 14.30Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019bertempat di Perairan WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIKINDONESIA (WPPRI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03 05.797 LU 124 07.164

Hiu 14, pertama kali mendeteksi ada kapal laindi Radar pada Koordinat 03 12.334 LU 124 08.823. kemudiankordinat di GPS ini di dekati ternyata kapal Perikanan dandilakukan pemeriksaan awal pada koordinat 03 05.797 LU 12407.164 ;Bahwa jika kedua koordinat tersebut di baringkan di atas pea LautNomor 356A Dinas Hidro Oceanografi TNI AL akan menunjukkanposisi koordinat tersebut di Laut Sulawesi, Zona EkonomiWksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPRI) 716;Bahwa jika

No: 11/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 9 dari 22Bahwa sejak adanya Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun2014, segala kapal asing, kapal eks asing maupun Nelayan asingdilarang melakkan usaha perikanan Tangkap di WPPRI;Bahwa permen KKP Nomor 30 Tahun 20112. Untuk terbitnya izinperikanan bagi kapal asing ABK asing dan yang menggunakanModal asing harus ada persetujuan Kemenerian KKP barulahDirjen angkaap memberi Izin;Bahwa kapal M/Bca.

AIRA hingga pada posisi 03 05.797LU 124 07.164Bahwa jika kedua koordinat tersebut di baringkan di atas pea LautNomor 356A Dinas Hidro Oceanografi TNI AL akan menunjukkanposisi koordinat tersebut di Laut Sulawesi, Zona EkonomiWksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPRI) 716;Bahwa jika posisi diatas dihubingkan denga Undang UnfangNomor 4 Tahun 2017 tentang pengesahan perbatan Indnesia danPhilipina, kapal M/Bca.

No: 11/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 17 dari 22berlaku bagi tindak pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesiadengan Pemerintah negara yang bersangkutan dan sesuai pendapat dari AhliHukum Perikanan Indonesia yakni : DR.

Penuntut Umumkepersidangan berdasarkan surat Dakwaan tertanggal 9 September 2019dengan Nomor Register Perkara: PDM 63/P.1.14/Eku.1/10/2019, dibacakanpada tanggal 17 Oktober 2019 ; isinya sebagai berikut:DAKWAANKESATU :Bahwa terdakwa ROMNIK DELVO CANOPIN selaku Nahkoda Kapal ICEBREAKIR 3 03 berbendera Philipina , pada hari Minggu tanggal 21 Agustus2019 jam 09.45 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulanAgustus 2019 bertempat di Perairan WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIA (WPPRI

) Laut Sulawesi pada posisi koordinat 0307.050 LU 124 20.283 BT atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain diPerairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yangberwewenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang memilikidan/atau. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIA (WPPRI) yang tidak memiliki Surat Ijin UsahaPerikanan

STBahwa Ahli Perikanan adalah Syahbandar Pelabuhan perikananSamudera Besar Bitung, sarjana Teknik Kelautan;Bahwa kapal Ice Breakir 3 dari bentuknya adalah kapalperikanan asal Philipina, dikuatkan degn adanya dukumen kapalyang dierbitkan oleh Philipina, ABK sSemuanya berasl dariPhilipina dan Terdakwa juga warga negara Philipina;Bahwa dokumen Perikanan dari Negara lain seperti Philipinatidak berlaku jika digunakan di Wilayah Pengelolaan perikananRepublik Indonesia (WPPRI);Put.

BT, kemudin dilakukanpenangkapan pada koodinat 0307.050 LU 124 20.283 BT;Bahwa objek deteksi Radar adalah kapal perikanan Ice Breakir 3berbendera Philipina;Bahwa jka kedua posisi Koordinat ini di baringkan di atas peta Lautnomor 356A Dinas Hidro Oceanografi TNI AL, akan menunjukkantempat lokasi di Laut Sulawesi Perairan Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) WPPRI 716;Jika posisi penangkapan diukur dari pulau Terdekat (p.

Wilayah Pengelolaan perikanan republik Indonesia (WPPRI) 716;Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makadengan demikian unsur mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asingmelakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;3.

faktafakta yang terungkap di dalam persidanganyakni dakwaan Kesatu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Jo pasal 35A ayat (1) UndangundangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagai berikut:Unsur NakhodaUnsur Kapal PerikananUnsur Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);= fw NeUnsur Melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublic Indonesia (WPPRI

Unsur Melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublic Indonesia (WPPRI)Menimbang, bahwa pengertian penangkapan ikan menurut Pasal 1 angka 5Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun,termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau

Hiu 02 di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI), tepatnya posisi koordinat : 0105.960 LU 12543.532 BT sesuai GPS kapal KP.

Hiu 02 jika posisi koordinat ini dilukiskan padapeta Laut Nomor 357 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi TNI AL tahun2005, berada di Perairan Kepulauan Indonesia Laut Maluku, berada di WPPRI nomor715;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengandemikian unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesiamelakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum ;5.

Alkatik, perbuatan Terdakwa terbuktibertentangan dengan kewajiban hukum dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)sebagai ABK untuk mengoperasikan kapal Perikanan di WPPRI, telah terbukti secarasah dan menyakinkan;Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dalam pasal 98 jo pasal 42 ayat(3) jo pasal 35A ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum maka, Majelis Hakim berkesimpulan