September 2018,Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris Desayaitu membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan,dan mempunyai fungsi:Bahwa seingat saksi total dana DD Tahun Anggaran 2018 Rp.727.869.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enampuluh sembilan ribu rupiah), masuk ke kas desa mulai tanggal 20 April2018 (tahap I) masuk Rp. 145.573.800, 13 Juli 2018 (tahap II) masuk Rp.291.147.600, 31 Oktober 2018 (tahap III) masuk Rp. 291.147.600 dariDinas DPKAD

mengajukanpermohonan pencairan dana ke Dinas DPMD (Dinas Pemberdayaanmasyarakat dan Desa) Kabupaten Sukabumi melalui Kecamatan untukdiverifikasi dengan 3 (tahap) tahap pencairanBahwa untuk total dana DD Tahun Anggaran 2018 Rp. 727.869.000 (tujuhratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan riburupiah), masuk ke kas desa mulai tanggal 20 April 2018 (tahap I) masukRp. 145.573.800, 13 Juli 2018 (tahap II) masuk Rp. 291.147.600, 31Oktober 2018 (tahap Ill) masuk Rp. 291.147.600 dari Dinas DPKAD

Putusan Perkara Nomor 31Pid.SusTPK/2021/PN.BdgBahwatotal dana DD Tahun Anggaran 2019 Rp. 831.845.000 , masuk kekas desa mulai tanggal 04 April 2019 (tahap I) masuk Rp. 166.369.000, 24April 2019 (tahap II) masuk Rp. 332.738.000, 06 September 2019 (tahapIll) masuk Rp. 332.738.000 (40 %) dari Dinas DPKAD (Dinas Pengelolaandan Keuangan dan Asset Daerah) Kab.Sukabumi, dengan 3 (tiga) kalitahap pencairan.Bahwa pencairan dilaksanakan bersama kepala desa dan SekertarisDesa.Bahwa setiap pencairan telah dilakukan

sebelumnyamengajukan permohonan pencairan dana ke Dinas DPMD (DinasPemberdayaan masyarakat dan Desa) Kabupaten Sukabumi melaluiKecamatan untuk diverifikasi dengan 3 (tahap) tahap pencairan.Bahwa untuk total dana DD Tahun Anggaran 2018 Rp. 727.869.000 (tujuhratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah),masuk ke kas desa mulai tanggal 20 April 2018 (tahap I) masuk Rp.145.573.800, 13 Juli 2018 (tahap II) masuk Rp. 291.147.600, 31 Oktober 2018(tahap III) masuk Rp. 291.147.600 dari Dinas DPKAD

Desember 2019 (tahap III) masukRp. 58.893.840, dengan sebelumnya mengajukan permohonan pencairandana ke Dinas DPMD (Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa)Kabupaten Sukabumi melalui Kecamatan untuk diverifikasi dengan 3 (tahap)tahap pencairan.Bahwa untuk total dana DD Tahun Anggaran 2019 Rp. 831.845.000 , masukke kas desa mulai tanggal 04 April 2019 (tahap 1) masuk Rp. 166.369.000, 24April 2019 (tahap Il) masuk Rp. 332.738.000, 06 September 2019 (tahap III)masuk Rp. 332.738.000 (40 %) dari Dinas DPKAD

menerima telpon ada sendiri,saya tidak bertugas menerima telepon.Bahwa saksi tidak tahu secara pasti tetapi karena adanyapermasalahan dengan pembayaran pajak jual belli.Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran pajak SSp kebank BPD dari kantor notaris Sukmto, SH.M.Hum, tugas saksi hanyamemvalidasi saja.Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untukpembayaran pajak, saya hanya minta untuk memvalidasi dan isinyaadalah berkas berkas blangko pembayaran pajak.Bahwa saksi memvalidasi ke DPKAD

Yulianto Chandra belum tervalidasi tetapi sudahtervalidasi di DPKAD / Pemda berarti sudah dibayar, Berkas a.n.

Yulianto Chandra belumtervalidasi tetapi sudah tervalidasi di DPKAD / Pemda berarti sudah dibayar,Berkas a.n.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :0053/NPHD/02/2014 tanggal O05 Pebruari1.000.000.000, (satu milyar rupiah),penggunaan sebagai berikut:2014 sebesar Rp.denganketentuanPihak Kedua (Ricsa Mangkulla selaku Ketua Koni) setelahmenerima dana hibah dari Pihak Pertama (Bambang Nurdiyatman,SH selaku Kepala Dinas DPKAD Kota Pekalongan) segeramelaksanakan kegiatan dengan beroedoman pada proposal dan ketentuan perundangan yang berlaku (Vide pasal 2 ayat (3);Berdasarkan kuitansi penerimaan

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :0053/NPHD/02/2014 tanggal O05 Pebruari 2014 sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuanpenggunaan sebagai berikut:Pihak Kedua (Ricsa Mangkulla selaku Ketua Koni) setelahmenerima dana hibah dari Pihak Pertama (Bambang Nurdiyatman,SH selaku Kepala Dinas DPKAD Kota Pekalongan) segeramelaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada proposal danketentuan perundangan yang berlaku (Vide pasal 2 ayat (3)) Berdasarkan kuitansi penerimaan

KoniKota Pekalongan ;Bahwa sebelum dana tersebut diterimakan, terlebih dahulu dilakukanpenandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KetuaKoni dan Kepala Dinas DPKAD Kota Pekalongan, dimana dalam NPHDtersebut memuat ketentuan penggunaan dana hibah tersebut ;Bahwa pencairan dilakukan dalam tiga tahap sebagai berikut :v Tahap I, pada tanggal 06 Pebruari 2014 telah dicairkan sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah) dengan bukti sebagai berikut :1.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Nomor0053/NPHD/02/2014 tanggal 05 Pebruari 2014, Rp. 1.000.000.000,(Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan penggunaan sebagaiberikut :Pihak Kedua (Ricsa Mangkulla selaku Ketua Koni) setelahmenerima dana hibah dari Pihak Pertama (BambangNurdiyatman, SH selaku Kepala Dinas DPKAD Kota Pekalongan)segera melaksanakankegiatan dengan berpedoman pada proposal dan ketentuan perundangan yang berlaku (Vide pasal2 ayat (3));2.

Koni Kota Pekalongan,Menimbang bahwa sebelum dana tersebut diterimakan, terlebih dahuludilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antaraKetua Koni dan Kepala Dinas DPKAD Kota Pekalongan, dimana dalam NPHDtersebut memuat ketentuan penggunaan dana hibah tersebut ;Menimbang bahwa pencairan dilakukan dalam tiga tahap sebagaiberikut : Tahap I, pada tanggal 06 Pebruari 2014 telah dicairkan sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah) ; Tahap II pada tanggal 02 September 2014 sebesar

Setelah SPM ditanda tangani oleh KADIS selanjutnya saksi memintarekomendasi ke Bagian Administrasi Pembangunan (AP) dengan melampirkan : Foto Kopi SPP Foto Kopi K witansi Foto Kopi SPM Foto Kopi Faktur Pajak (PPh/PPn) Foto Kopi KontrakKemudian selelah lengkap maka AP wmenerbitkan Rekomendasi dan suratrekomendasi AP tersebut dibawa ke DPKAD untuk menerbitkan SP2D dan18setelah terbit SP2D maka tugas saksi Nasirwan sebagai bendahara telah selesai,selanjutnya yang bertugas mengantarkan SP2D ke Bank adalah

pihak DPKAD.

Setelah SPM ditanda tangani oleh KADIS selanjutnya saksi memintarekomendasi ke Bagian Administrasi Pembangunan (AP) dengan melampirkan : Foto Kopi SPP Foto Kopi K witansi Foto Kopi SPM Foto Kopi Faktur Pajak (PPh/PPn) Foto Kopi KontrakKemudian selelah lengkap maka AP menerbitkan Rekomendasi dan suratrekomendasi AP tersebut dibawa ke DPKAD untuk menerbitkan SP2D dan46setelah terbit SP2D maka tugas saksi Nasirwan sebagai bendahara telah selesai,selanjutnya yang bertugas mengantarkan SP2D ke Bank adalah

Disamping ituBudiardi juga pernah mengatakan pak Bahar ada bonuslah, hasil kita kampanye;Bahwa pada tanggal 23 terakhir rapat pembahasan APBD tahun 2014, dimana ada2 mitra SKPD yang cukup alot pembahasan yakni DPU dan DPKAD, dimanapembicaraan yang alot ini hanya mengenai masalah pointpoint yang dibicarakanseperti usulanusulan dari daerah belum tertampung, tapi hal ini bisa diselesaikansehingga tidak ada masalah cuma waktunya mepet dan rapat berakhir sekitar jam17.00 sore; Bahwa pada tanggal 23 Desember

denganterdakwa ada hubungan pekerjaan akan tetapi saksi tidak menerima gaji dariterdakwa dan sebaliknya terdakwa tidak menerima gaji dari saksi melainkansamasama digaji pemerintah/Negara dan tidak ada hubungan darah maupunhubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa memang pada tanggal 18,19,20 dan 23 Desember 2013 di DPRD sedangada pembahasan anggaran tahun 2014 termasuk di Komisi II, dimana pembahasandi Komisi II ada terjadi kealotan pembahasan yakni ketika membahas anggaranSKPD Dinas Pekerjaan Umum dan DPKAD

Komisi II membidangi Ekonomi dan Pembangunan dengan mitra kerjanya adalahBapeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindagkop, Distanak, Dishutbun,Dislutkan, Dispenda, Dishubkominfo, Distamben, DPKAD, dengan susunanaNggota; $2 $= ooo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nanan nnna. Ketua Hardianto,SE; b. Wakil Ketua Evigh Santoso; c. Sekretaris Dra. Masfuatun; d. Anggota Ery Anshoti; e. Anggota H. Tunik Johan; f. Anggota H. Syamsuddin AM;; g. Anggota Arbain; h. Totok, SH. S.Sos; i. Anggota Pujiantoro; C.

Komisi IT membidangi Ekonomi dan Pembangunan dengan mitra kerjanya adalahBapeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindagkop, Distanak, Dishutbun,Dislutkan, Dispenda, Dishubkominfo, Distamben, DPKAD, dengan susunanaNggota; 22 nnn nnn n nn nnn nanana. Ketua Hardianto,SE; b. Wakil Ketua Evigh Santoso; c. Sekretaris Dra. Masfuatun; d. Anggota Ery Anshori; e. Anggota H. Tunik Johan; f. Anggota H. Syamsuddin AM;; g. Anggota Arbain, h. Totok, SH. S.S08s; 222222 nn nnn nn nnn nnn nni.

tahun 2015 pada hari dan tanggal yang saksi sudahlupa terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.000.000,, dengan alasan untukusaha batu split yang saksi serahkan dikantor DPPKAD Kebumen ;Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 pada hari dan tanggal yang saksi sudahlupa terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.000.000, ketika di kantor DPPKADKebumen dan uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dengan alasanuntuk usaha batu split ;Bahwa pada tanggal 22 April 2015 terdakwa meminta uang sebesarRp.3.000.000, di kantor DPKAD

permohonanpencairan Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp. 267.085.604, (dua ratus enampuluh tujuh juta delapan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) kepadaPemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Kantor Kecamatan PataniTimur untuk diverifikasi dan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)Kabupaten Halmahera Tengah untuk dievaluasi, setelah dilakukan evaluasiselanjutnya disampaikan kepada Bupati Halmahera Tengah dan apabila sudahmemenuhi syarat maka didisposisi ke Dinas Pendapatan dan Aset Daerah(DPKAD

Lima Ratus empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribuseratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dilampiri APBDes Desa Masure TA.2017 ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Kantor KecamatanPatani Timur untuk diverifikasi dan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa(BPMD) Kabupaten Halmahera Tengah untuk dievaluasi, setelah dilakukanevaluasi selanjutnya disampaikan kepada Bupati Halmahera Tengah dan apabilasudah memenuhi syarat maka didisposisi ke Dinas Pendapatan dan Aset Daerah(DPKAD

Desa (DD) Tahap sebesar Rp. 504.948.178,(Lima Ratus empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuhpuluh delapan juta rupiah) ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melaluiKantor Kecamatan Patani Timur untuk diverifikasi dan ke Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Halmahera Tengah untuk dievaluasi,setelah dilakukan evaluasi selanjuinya disampaikan kepada Bupati HalmaheraTengah dan apabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi ke DinasPendapatan dan Aset Daerah (DPKAD

ribuseratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dilampiri APBDes Desa Masure TA.2017 ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Kantor KecamatanPatani Timur untuk diverifikasi dan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat DesaHalaman 27 dar 163 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN Tte(BPMD) Kabupaten Halmahera Tengah untuk dievaluasi, setelah dilakukanevaluasi selanjutnya disampaikan kepada Bupati Halmahera Tengah dan apabilasudah memenuhi syarat maka didisposisi ke Dinas Pendapatan dan Aset Daerah(DPKAD

juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuhpuluh delapan juta rupiah) ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melaluiHalaman 30 dar 163 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN TteKantor Kecamatan Patani Timur untuk diverifikasi dan ke Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Halmahera Tengah untuk dievaluasi,setelah dilakukan evaluasi selanjuinya disampaikan kepada Bupati HalmaheraTengah dan apabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi ke DinasPendapatan dan Aset Daerah (DPKAD

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2011, No. 33.74.080.004.0070134.0, tertanggal 10 Januari 2011dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Semarang, diberi tanda :Bukti P27,).37.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2012, No. 33.74.080.004.0070134.0, tertanggal 15 Pebruari 2012dikeluarkan oleh Kepala DPKAD Kota Semarang, diberi tanda : Bukti P27.K.;38.Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11Hal 13 dari

SIP.MM (almarhum) selesai Cuti Sakit menjalani Cangkok Ginjal sejak BulanApril 2011 s/d bulan Oktober 2014 usulan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikanyang mendapatkan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan ObjektifLainnya oleh Terdakwa disesuaikan dengan jumlah Anggaran yang tercantumdalam Dokumen Pelaksaan Anggaran.Bahwa sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 Terdakwa dengan sengajamenggelembungkan jumlah pegawai pada waktu Pengajuan TambahanPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD

M.Si usulan Tunjangan Penghasilan BerdasarkanPertimbangan Objektif Lainnya yang disampaikan ke DPKAD dalam jangkawaktu 1 (satu) hari sudah jadi SP2D.Bahwa apabila SP2D sudah diproses di Bank BJB dan masuk ke rekeningDinas Pendidikan, saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si memberikankepada H.

,SIP.MM (almarhum) selesai Cuti Sakit menjalani Cangkok Ginjal sejak BulanApril 2011 s/d bulan Oktober 2014 usulan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikanyang mendapatkan Tunjangan PenghasilanBerdasarkan Pertimbangan ObjektifLainnya oleh Terdakwa disesuaikan dengan jumlah Anggaran yang tercantumdalam Dokumen Pelaksaan Anggaran.Bahwa sejak tahun 2012 s/d tahun 2014 Terdakwa dengan sengajamenggelembungkan jumlah pegawai pada waktu Pengajuan TambahanPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD

M.Si usulan Tunjangan Penghasilan BerdasarkanPertimbangan Objektif Lainnya yang disampaikan ke DPKAD dalam jangkawaktu 1 (satu) hari sudah jadi SP2D.Hal. 42 dari 154 Putusan No. 7/PID.SUSTPK/2018/PT BTNBahwa apabila SP2D sudah diproses di Bank BJB dan masuk ke rekeningDinas Pendidikan, saksi RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE. M.Si memberikankepada H.

Bahwa Saksi rnenjabat sebagai kepala DPKAD Kab. Cianjur sejak tanggal05 April 2012, atas dasar surat keputusan Bupati Cianjur Nornor : 820/Kep.58/BKKPD/2012 tentang Alih Tugas/Pengangkatan dalam JabatanDi Lingkungan Pernerintahan Kab.

Cianjur, tanggal 04 April 2012, tugasdan fungsi saksi selaku Kepala DPKAD adalah rnelaksanakan sebagianurusan pernerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan,Administrasi pendapatan, Anggfaran pendapatan belanja Daerah,perbendaharaan, Akutansi serta penilaian Aset Berdasarkan AzasOtonorni dan tugas pembantuan. Bahwa Saksi setiap tahun Pernda Kab. Cianjur rnemberikan dana bantuankepada KONI Kab.

Cianjur saat ini tidak lengkap, dan pad a saat penyaluran danabantuan Hibah tahun 1996 dan 2008 tersebut saya belum menjabat sebagaiKepala DPKAD Kab. Cianjur. Dan perlu saya jelaskan perihal penggunaandana hibah yang diberikan kepada KONI tersebut untuk penggunaannyadikembalukan menjadi hak KONI sendiri yang kemudian KONImelaporkan penggunaan atas bantuan Hibah yang diterimanya kepadaBupati Cianjur melalui bagian Keuangan Setda Kab.

dalam Berita AcaraPenyidikan adalah benar;Bahwa BPSD itu adalah program Pemda Kab Batang dalam kaitannyapercepatan pembangunan Desa tertinggal;Bahwa Program itu adalah Programnya Pemda Kabupaten Batang yang carapencairan dan permohonan diatur melalu Perda Bupati;Bahwa beiul ada tata cara dan aturannya dalam pengunaannya danpermohonannya;Bahwa benar untuk pengajuaannya itu harus dari Kelompok Masyarakat yangmengajukan proposal dilengkapi dengan RAB, ada sususan Penguruslengkap lalu diajukan kepada DPKAD

;Bahwa DPKAD lah yang menyeleksi adminstrasi atas semua proposal yangmasuk kemudian Bupati yang menetapkan;Bahwa program BPSD ini pengajuannya bisa lewat Bupati langsung dan bisadiajukan melalui DPRD akan tetapi pengajuannya tetap kepada Bupati walaupengajuannya lewat DPRD;Bahwa untuk perorangan tidak bisa karena ada ketentuan bantuan ini untukkelompok masyarakat dan penggunaannya bisa pembangunanphisikmaupun untuk modal usaha;Bahwa semua proposal yang masuk dari wilayah Kecamatan Limpung harusdimintakan

jadiyang mengajukan atas nama kelompok masyarakat bukan atas namapribadi, Pengajuan proposal BP3D melalui DPRD merupakan dana aspirasiAnggota Dewan;Bahwa persyaratan untuk mendapatkan dana BP3D adalah dengan caramembuat proposal yang diketahui oleh Kepala Desa, Camat, kemudianproposal yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan Camat diserahkankepada DPRD sebagai aspirasi dewan namun DPRD tidak berwenanguntuk mengoreksi atas proposal yang masuk karena wewenang penuh adadi tangan Bupati yang dilaksanakan DPKAD

keterangan ahliyang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan pendapat dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:69KETERANGAN AHLI BAMBANG SUPRIYANTO bin DJADUAN;Bahwa BP3D adalah program sosial guna percepatan pemerataanpembangunan seingat saksi tahun 2011;Bahwa saksi adalah Kabag Hukum Setda Batang sebagai penyusunRegulasi;Bahwa program BPSD itu diperuntukan untuk kelompok masyarakatKelurahan dan Desa;Bahwa cara mengajukan proposal harus lengkap dengan programkerjanya diajukan melalui DPKAD

suratP15 dan bukti surat P18 adalah daftarhadirnya ;= Bahwa dari pertemuan tersebut, Saksi selaku notulismerangkum dan menyimpulkan bahwa Lurah dapat memberikan atautidak memberikan setelah mendapatkan jawaban dari instansi yangdituju secara tertulis, kemudian pada dasarnya Lurah telah melayanimasyarakat namun karena menunggu persyaratan lainnyamenyebabkan keterangan yang diminta Ibu Siti Rokayah belum bisa diberikan ;: Bahwa Instansi yang dituju secara tertulis, seingat Saksiantara lain Distaru, DPKAD

, DenPom IV Diponegoro, DetasemenTNI AU kalau tidak salah karena disitu kebetulan dekatbandara ;= Bahwa setelah pertemuan tanggal 31 Mei 2018 itu, seingatSaksi Bu Lurah menyampaikan suratsurat kepada beberapa instansiyang dituju, kalau Saksi lihat karena Saksi dapat tembusan, kepadaBPN, Detasemen TNI AU, Den Pom IV, Distaru, DPKAD KotaSemarang;= Bahwa setahu Saksi dari suratsurat yang disampaikan BuLurah kepada beberapa instansi ini termasuk bukti T2 dan T3,belum ada tanggapan satupun secara tertulis

ini;Halaman 62 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.KdiBahwa atas keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan;4.Saksi GINA LOLO BRIGINA PIDANI,SE dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik kejaksaan terkaitperkara atas nama terdakwa Aswad Sulaiman P.M.Si;Bahwa saat ini saksi bekerja di kantor Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kab.Konawe Utara;Bahwa saksi bekerja sebagai kuasa BUD pada Dinas DPKAD

Bahwa berkas yang telah diverifikasi kemudiandibawa ke bagian keuangan dan disana ada pak Alimuddin selaku BUD,terus pak Muslimin selaku Kabid Anggaran, Asmara kabid Akuntansi,pak Marthen Minggu selaku Sekertaris DPKAD, saksi sendiri selakukuasa BUD dan Siodinar selaku rekanan serta Agus Susanto yangmembuat SPP;Bahwa Agus Susanto adalah staf di DPKAD dan dia mengambil alihtugas untuk membuat SPP;Bahwa saksi hanyalah juru bayar dan saksi tidak bertandatangan dalamSP2D tersebut;Bahwa kelengkapan berkas

;Bahwa sebagai bendahara pengeluaran, saksi bertugas untukmenerima, mengeluarkan dana kas dan menata usahakan;Bahwa pembangunan kantor Bupati Konawe dilaksanakan secarabertahap;Bahwa saksi hanya terlibat dalam pencairan yang 95 % saja;Bahwa setahu saksi, dokumen yang diajukan untuk pencairan 95 %adalah SPP, pengantar dengan SPM;Bahwa secara teknis yang membuat administrasi SPP dan SPM adalahPPTK bersamasama dengan bendahara tetapi pada saat kejadianbukan saksi yang membuat akan tetapi dari SKPD DPKAD

yaitu pakAgus Susanto;Bahwa saksi juga tidak tahu siapa pak Agus Susanto namun setahusaksi bahwa pak Agus bekerja dibagian Keuangan Dinas DPKAD;Bahwa seharusnya membuat SPP dan SPM adalah tugas saksi namunpada saat itu yang saksi sudah membuatnya kemudian diajukan kebagian keuangan di Dinas DPKAD akan tetapi usulan dari saksi selaluHalaman 69 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdisalah di dinas DPKAD sehingga dari DPKAD lah yang membuatnyadalam hal ini pak Agus Susanto;Bahwa pencairan

Akta Jual Beli Nomor 61 dan Akta Jual Beli Nomor 62 masingmasingtertanggal 30 Juli 2012 (Bukti P96) yang dipergunakan dalampembayaran pajak BPHTB di DPKAD Semarang, dengan nilai: Akta Jual Beli Nomor 61/2012 dengannilai transaksi sebesar Rp5.727.498.000,00; Akta Jual Beli Nomor 62/2012 dengannilai transaksi sebesar Rp3.303.808.000,00;Total Rp9.031.306.000,00;5).

Lainlain Rp 60.000.000,Jumlah Rp 1.000.000.000 HIm6 Putusan No 23/Pid SusTPK/2016/PT SMG Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :0053/NPHD/02/2014 tanggal O5 Pebruari 2014 sebesarRp. 1.000.000.000, (satu) milyar rupiah), dengan ketentuanpenggunaan sebagai berikut:Pihak Kedua (Ricsa Mangkulla selaku Ketua Koni) setelahmenerima dana hibah dari Pihak Pertama (Bambang Nurdiyatman,SH selaku Kepala Dinas DPKAD Kota Pekalongan) segeramelaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada proposal

Lainlain Rp 60.000.000 Him20 Putusan No 23/Pid SusTPK/2016/PT SMG Jumlah Rp 1.000.000.000 Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :0053/NPHD/02/2014 tanggal O05 Pebruari 2014 sebesarRp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuanpenggunaan sebagai berikut:Pihak Kedua (Ricsa Mangkulla selaku Ketua Koni) setelahmenerima dana hibah dari Pihak Pertama (Bambang Nurdiyatman,SH selaku Kepala Dinas DPKAD Kota Pekalongan) segeramelaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada proposal

Itjang dan Asep; Bahwa yang menerbitkan SP2D adalah BUD; Bahwa yang menerbitkan DPKAD ke BUD pada tahun 2009 adalah PakHafid; Bahwa yang menerbitkan DPKAD ke BUD pada tahun 2010 adalah PakAsep Mulyana; Bahwa saksi tidak tahu penerbitan SP2D itu harus ada DPKAD ; Bahwa saksi seruangan dengan terdakwa dengan Pak Firman; Bahwa saksi tidak tahu diantara terdakwa dan yang lainnya ada yang sukamain Valas ; Bahwa yang menentukan dana adalah KPA; Bahwa saksi pernah menerima THR sebesar Rp. 200.000, (dua

Itjang dan Asep; Bahwa yang menerbitkan SP2D adalah BUD; Bahwa yang menerbitkan DPKAD ke BUD pada tahun 2009 adalah PakHafid; Bahwa yang menerbitkan DPKAD ke BUD pada tahun 2010 adalah PakAsep Mulyana; Bahwa saksi tidak tahu apakah penerbitan SP2D itu harus ada DPKAD ; Bahwa saksi seruangan dengan terdakwa dengan Pak Firman; Bahwa saksi tidak tahu diantara terdakwa dan yang lainnya ada yang sukamain Valas ; Bahwa yang menentukan dana adalah KPA; Bahwa saksi pernah menerima THR sebesar Rp. 200.000

GAJALI HASIM (TERGUGAT VIII) yangditanda tangani bendahara pengeluaran DPKAD An. BOCY JAHRAISKANDAR ALAM mengetahui pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran An. BAMBANG HERMAWAN, S.EBahwa berdasarkan bukti surat jual beli tertanggal 8 September 2018antara SAMAD K. MAL AN (TERGUGAT 1!)

tanahbersama dengan Samad Malan dan Petugas;Bahwa pengukuran danpembayaran tanah milik Samad Malan dilakukan pada pengukuran padabulan Desember 2012 dan pembayaran di lakukan pada tahun 2013; Bahwa saat pengukuran tidak ada orang lain yang komplain pada saat itu; Bahwa setahu saksi tanah dibelakang bandara di bayar kepada GajaliHasyim pada saat itu; Bahwa yang melakukan pembayaran tanah ke Gajali Hasyim pada saat ituyaitu Bocy Jahra Iskandar Alam selaku bendahara dimana pembayaran dilakukan di kantor DPKAD

Asset, Tanggal 9 Juni 2009, tanpa memperlihatkan aslinya, telah dibubuhimaterai cukup, diberi tanda P47.Foto Copy Surat Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah KotaHalaman 23 dari 53 Putusan No. 387/Pat/G/2015/PN.Bdg49.50.31.D2.53.54.59.56.57.58.Bandung, Nomor: 593/059/DPKAD, tanggal 15 Januari 2015, tanpamemperlihatkan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P48.Foto Copy Surat Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah KotaBandung, Nomor: 593/059/DPKAD, tanggal

penetapan dan atau pelaksanaan surat keputusan tersebut,karena Penggugat tidak pernah sekalipun mendapatkan surat panggilanpemeriksaan atau diminta keterangan oleh atasan sebagaimana tata carapemanggilan bagi PNS yang akan dijatuhi disiplin (PP no 53 tahun 2010) danterkait proyek pengadaan lahan agrowisata Dinas Pertanian dan peternakankabupaten sukamara yang dianggap ada korupsi yang dilakukan olehPenggugat, lahan agrowisata yang dipermasalahkan tersebut fakta ada dantelah masuk dan terdaftar di DPKAD

P4 : Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP, Tertanggal14 Juli 2015 (foto copy sesuai dengan asli); 5.P5 : Surat Keterangan No. 181.1/726/DPKAD/XIV/2014, Tertanggal07 November 2014 (foto copy sesuai dengan asli);6. P6 : Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah (foto copy dari foto copy); 7.

;Bahwa benar setelah dana sebesar Rp. 78.907.877.152,00 (tujuh puluhdelapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuhribu seratus lima puluh dua rupiah) tersebut masuk ke Rekening KasUmum Daerah (RKUD)pada Dinas DPKAD Propinsi Papua Barat diBank BNI Cabang Manokwari Nomor 0084285953, Pejabat Propinsi Ir.Marthen L.

;Bahwa setelah dana sebesar Rp. 78.907.877.152,00 (tujuh puluhdelapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuhribu seratus lima puluh dua rupiah) tersebut masuk ke Rekening KasUmum Daerah (RKUD)pada Dinas DPKAD Propinsi Papua Barat diBank BNI Cabang Manokwari Nomor 0084285953, Pejabat Propinsi Ir.Marthen L.

PutraPapua Perkasa dan tidak pernah pula ada pengakuan resmi sisa kurang bayarsolar yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas PekerjaanUmum Propinsi Papua Barat;Menimbang, bahwa setelah dana sebesar Rp. 78.907.877.152,00 (tujuhpuluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuhribu seratus lima puluh dua rupiah) tersebut masuk ke Rekening Kas UmumDaerah (RKUD)pada Dinas DPKAD Propinsi Papua Barat di Bank BNI CabangManokwari Nomor 0084285953, Pejabat Propinsi

Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatanyang sifatnya menolong atau membantu saja;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, setelah dana sebesar Rp. 78.907.877.152,00 (tujuh puluhdelapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribuseratus lima puluh dua rupiah) tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah(RKUD)pada Dinas DPKAD Propinsi Papua Barat di Bank BNI CabangManokwari Nomor 0084285953, Pejabat Propinsi Ir.