, dan dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj.Kamaliah : = +100 Meter; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suwilah:=+100 Meter; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Inalum Otorita: = + 50Meter; Sebelah Barat berbatas dengan Paret:=+ 50 Meter5.

Timur berbatas dengan Inalum Otorita Asahan : + 50Meter. Sebelah Barat berbatas dengan Paret: +50 Meter.2. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran uang muka kepadaTergugat sebesar Rp. 966.150.000, (Sembilan ratus enam puluhenam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah keseluruhanharga sebesar Rp. 3.864.600.000, (tiga milyar delapan ratus enampuluh empat juta enam ratus ribu rupiah);.

Kamaliah : + 100 Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suwilah : + 100Meter; Timur berbatas dengan Inalum Otorita Asahan : +50 Meter; Sebelah Barat berbatas dengan Paret: + 50 Meter.2.

Kamaliah : + 100Meter; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suwilah : + 100 Meter; Timur berbatas dengan Inalum Otorita Asahan : +50 Meter;3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi mengembalikan seluruh uangmuka pembayaran sejumlah Rp. 966.150.000, (sembilan ratus enampuluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PenggugatRekonvensi secara tunai dan seketika serta tanpa beban apapun;4.

Kamaliah: + 100 Meter.Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suwilah: + 100 Meter.Timur berbatas dengan Inalum Otorita Asahan:+ 50 Meter.Sebelah Barat berbatas dengan Paret: +50 Meter.Batal dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatasn mengikat3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi mengembalikan seluruh uang mukapembayaran sejumlah Rp. 966.150.000, (sembilan ratus enam puluh enamjuta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;4.

Selanjutnya Penggugat mendapatkan persetujuanberdasarkan Surat Persetujuan Otorita Batam No. 1171/PL/II/2005tanggal 28 Maret 2005, yang mana melandaskan juga pada PetikanRisalah Lelang No. 80/2003 tanggal 29 Agustus 2003 di atas;.

Bahwa selanjutnya antara Tergugat (dahulu bernama OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam) dengan Penggugatmelanjutkan pada Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan danPengurusan Tanah atas BagianBagian Tertentu daripada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No.1079/SPJ/KDAT/L/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005 dan jugamuncul Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam No. 5306/KPTS/KDAT/L/XII/2005 tanggal 26 Desember2005, yang pada prinsipnya

Cipta Restu Sarana Svaha yang telahdibalik nama kepada : Jauw Lie Ming berdasarkan SuratPersetujuan Otorita Batam Nomor : 1171/PL/III/2005 tanggal28032005, (sesuai dengan aslinya);Surat Perjanjian No. 1079/SPJ/KDAT/L/XII/2005 tanggal 22Desember 2005 Tentang Pengalokasian, Penggunaan DanPengurusan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, (Sesuai dengan aslinya);Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor

Bukti P16:Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, (Sesuai dengan aslinya);Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 268/Tanjung Pinggir,Tanggal 30112011, Surat Ukur No. 00202/2006, Tanggal 22Maret 2006, Luas 19994 M?

Bukti T18:Persetujuan Otorita Batam Nomor : 1171/PL/III/2005 tanggal28 Maret 2005, (sesuai dengan fotokopi Stempel Cap Basah);Surat Penyerahan tertanggal 15 Maret 2005, (sesuai denganfotokopi);Surat Direktur PT.

Saksi Erman bin Abdul Muis :bahwa saksi bekerja di Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang disingkat dengan BP Batam,saksi sudah bekerja sejak tahun 1983 dengan jabatan saksi saat inisebagai Staf Subdit Pengadaan Tanah Direktorat Pengelolaan Lahan ;Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 269/Pid.B/2016/PN Btm.bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasi Prosedur) dalammengajukan lahan kepada Otorita Batam / BP Batam adalah : a.

Apabila pemohon badan hukum melampirkan Akta Pendirian perseroan/PT, SIUP, NPWP, Domisili, Form Isian permohonan lahan dan rekeningKOVAN 5 == n 2 nn enn nnn nnn nn nnn nein nnn nn nn cen nnn nn cee cen nnn nn cece nnnSurat tersebut diajukan kepada Kepala BP Batam (Ketua Otorita Batam)selanjutnya Kepala BP mendisposisikan untuk dibahas oleh Tim evaluasipengalokasian lahan yang diketuai oleh Deputi Operasi.

Surat keputusan Ketua Otorita Batam tentang pengalokasian,penggunaan dan pengurusan tanah atas bagianbagian tertentudaripada tanah hak pengelolaan Otorita pengembangan daerah industriPulau Batam nomor : 364/KPTS/KDAT/VIII/1999 tanggal 27 Agustus1999 atas namaPT. Pratama Dwiniaga Sejati seluas 33.908 m2 ; g. Perubahan Surat perjanjian nomor : 9621/SPJ/KD AT/VII/1999tanggal 30 Juli 1999 ; 5 2202 bahwa saksi sudah tidak ingat siapa yang melakukan pengukuran lahanPT.

BlokAA5/H.A di daerah Penampungan Kawikawi Sentiong sesuai Surat TandaBukti Sementara Hak Membangun Atas Kaveling No. 0200 tanggal 8Nopember 1965 dari Otorita Pembangunan Proyek Senen, yang sekaranglokasi tanah dan rumah ini dikenal dengan Jalan Kramat Jaya Baru BlokH/IV No. 445, Rt. 13 / Rw. 010, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan JoharBaru, Jakarta Pusat ; 20020Bahwa semasa hidup Andreas Leopardi dahulu bernama Lauw Tian Hok(suami Penggugat) pernah meminjam uang/berhutang tahun 1986 dansisa hutangnya

Blok AA5/H.A daerah Penampungan Kawikawi Sentiongsesuai Surat Tanda Bukti Sementara Hak Membangun Atas Kaveling No.0200 tanggal 8 Nopember 1965 dari Otorita Pembangunan Proyek Senen,sekarang lokasi tanah dan rumah ini dikenal dengan alamat Jin. KramatJaya Baru Blok H/IV No. 445, Rt. 013/ Rw. 010, Kel. Johar Baru, Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat, atas nama Lauw Tian Pie ; 6.

perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :e SYAHRUNSYAH, SH, Umur 52 tahun, Perkerjaan Advokat/Penasehat Hukum,beralamat di Jalan Imam Bonjol No.315, Kelurahan Teladan, Kecamatan KisaranTimur, Kabupaten Asahan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, untuk semuladisebut PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ; MELAWAN:e Haji RAMLI Bin H.MAWARDI, Umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Dagang,bertempat tinggal di Jalan Access Road Otorita

Tobasatanggal 20 Desember 2018 dimana pada awalnya lahan tersebut adalahKawasan Hutan Negara kemudian berdasarkan Perpres No. 49 Tahun 2016tentang Pembentukan Otorita Danau Toba selanjutnya terbit PermenPariwisata No. 13 Tahun 2016 tentang Mengatur Struktur Badan PelaksanaOtorita Danau Toba selanjutnya Kementrian Pariwisata mengusulkan lahantersebut menjadi Otorita Danau Toba selanjutnya terbit SK MenteriHalaman 3 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN BIgLingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan

new west berwarna orange dilengkapidengan Bar Chainsaw;2. 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisi oli kotor;3. 1 (Satu) buah botol aqua plastik ukuran 1,5 liter berisi pertalite setengahdari ukuran botol;4. 1 (Satu) buah kayu yang sudah terbakar dengan panjang lebih kurang 1meter;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa terjadi peristiwa pembakaran pada tanggal 8 Agustus 2020 dilahan Zona Otoritas Badan Pelaksana Otorita

Toba; Bahwa lahan yang terbakar tersebut berbatasan langsung dengan lahanmasyarakat, tidak hanya di lahan bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yangdikelola Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) saja yang terbakar,melainkan ada juga lahan masyarakat yang rusak dan terbakar; Bahwa kronologis peristiwa pembakaran terjadi pada tanggal 8 Agustus2020, pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II berada di Dusun II SileangLeang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Taba.

Besar BahasaIndonesia (KBBI) versi dalam jaringan (online), pembakaran adalah proses,cara, perbuatan membakar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lahan tidak dijelaskandalam UU Lingkungan Hidup, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) versi dalam jaringan (online), lahan adalah tanah terbuka; tanahgarapan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, ternyata benar bahwa terjadi peristiwa pembakaran pada tanggal8 Agustus 2020 di lahan Zona Otoritas Badan Pelaksana Otorita

Toba;Menimbang, bahwa lahan yang terbakar tersebut berbatasan langsungdengan lahan masyarakat, tidak hanya di lahan bersertifikat Hak Pengelolaan(HPL) yang dikelola Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) saja yangterbakar, melainkan ada juga lahan masyarakat yang rusak dan terbakar;Menimbang, bahwa kronologis peristiwa pembakaran terjadi padatanggal 8 Agustus 2020, pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II berada diDusun II Sileang Leang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba.Sejak pukul

Bukti Saksi.Saksi 1, Ikhsan bin Abdul Karim, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikanS1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Otorita Batam RT. 001RW. 002, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, diHal. 4 dari 12 Put. No.681/Pdt.G/2021/PA.Btmbawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahteman Penggugat sejak tahun 2007.

tempat tinggal sejak bulanAgustus tahun 2017 ;Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah TergugatBahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugattidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakandamai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidakmau rukun lagi;Saksi 2, Umi Kulsum binti Rahman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Otorita

hari.Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Otorita Batam Nomor : R/19/RSBP/4/2014 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dan ditanda tanganioleh dr. M.Rozi telah melakukan pemeriksaan secara klinis terhadap SdrISHAK JUNIOR pada tanggal 6 Maret 2014 :Pemeriksaan Yang Didapat :Pasien datang dalam keadaan Sadare Pemeriksaan Fisik. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa.4 Denyut nadi delapan puluh depan kali per menit. Pernafasan delapan belas kali per menit.

tiba terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilangcelurit membacok saksi ISHAK JUNIOR di bagian lengan sebelah kanan.Kemudian saksi ISHAK JUNIOR melakukan perlawanan terhadapterdakwa hingga akhirnya saksi ISHAK JUNIOR bersama denganterdakwa terjatuh ke tanah.Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Otorita Batam Nomor : R/19/RSBP/4/2014 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dan ditanda tanganioleh dr.

Batam, tanggal 28 Januari 2011 dan Edric Filbert jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 28 November 2012, untuk melakukan tindakan hukum menjual 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen terletak dia Komplek Perumahan Tembesi Centre Blok C.3 No. 10 Kelurahan Kibing Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Kepulauan Riauberdasarkan Penetepan Lokasi No. 25.23040280.178 Kelurahan Kibing Kecamatan Batuaji, Kota Batam,Kepulauan Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Otorita

Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Kuasa dari tergugat Ill pada tanggal21 April 2009, untuk mengurus Semua Dokumen Tanah/Alokasi tanah ataslokasi tanah milik Pemberi Kuasa yang terletak di Perumahan Lucky Viewpada kantor Otorita Batam sesuai dengan penetapan lokasi (PL) No.BTA/PL/438/85 tanggal 24 Desember 1985 atas nama PT. PembangunanBatam ; 22+ n= n nnn eon nnn nn nn nn nner nnn ce nn en nee ne en cence.

Surat keputusan kepala badan pelaksanaan Otorita BatamNo. 464/BKAP/KA/XIV1986 tanggal 31 Desember 1985 ;2. Gambar penetapan lokasi tahun 1990, Nomor lokasi tanahBTA.PL/438/85;3. Faktur UWTO No. 4651/F/Asum/BHP/XI/88 tanggal 24111988 ;4. Ketentuan Perencanaan Bangunan No. 352/FP/DITREN/XII/1989 ;5. Patwa Planologi No. 352/FP/DITREN/XI/1989 tanggal 1 Desember1989 ;6. Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan No.50/SKEP/KA/IMB/IV/1990 tanggal 19 April 1990 ;7.

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Banten untuk mencatat hilangnya Surat Ukur Kapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4 dan Menerbitkan kembali Surat Ukur Kapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4 ; 7.

Departemen Perhubungan Jakarta di JakartaTelah Hilang ; 5 Memerintahkan kepada pejabat Pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal padaDerektorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakartauntuk mencatat tentang hilangnya SURAT LAUT dan GROSSE AKTE PendaftaranKapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4 danmenerbitkan kembali Surat Laut dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal Tongkang787ELNUSA SAMUDRA 3. dan ELNUSA SAMUDRA 4 ;Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita

Departemen Perhubungan Jakarta di JakartaTelah Hilang ; Memerintahkan kepada pejabat Pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal padaDerektorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakartauntuk mencatat tentang hilangnya SURAT LAUT dan GROSSE AKTE PendaftaranKapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4 danmenerbitkan kembali Surat Laut dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal TongkangELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4; Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita

41 Tahun 1973tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kalidirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan PresidenNomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam;Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:a) Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batamdiserahkan dengan Hak Pengelolaan kepada Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita

DaerahIndustri Pulau Batam dialinkan menjadi aset BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telahdiserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai denganPeraturan Perundangundangan:Pasal 4: Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadikewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadikewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada diKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam sebagaimana dimaksud pada Pasal

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kalidirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam;Pasal 6 ayat (2) Keppres yang berbunyi sebagai berikut:Hal 45 Putusan No. 30/G/2019/PTUN.TPISeluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri

Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut :Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamdialinkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telahdiserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai denganPeraturan Perundangundangan sebagaimana tersebut dalam Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentangKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batan?

Kencana Bumi Sukses)mulai tinggal di lokasi a quo,Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada pihak dari Otorita Batamyang pernah datang kelokasi tersebut;Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca tentang plang yangtertulis dilarang mengelola lahan oleh Otorita Batam di lokasi a quo;Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama kali membuka jalan setapakatas lahan di lokasi adalah warga bersama Wahyudi, Kimli dan Alaydimana alatalat kerjanya dari Asiong;Bahwa Saksi mengetahui kalau Wahyudi Firdaus ada membebaskanlahan

Foto copy Situasi tanah yang dibebaskan oleh PT.Timmurama, yang diberi tandabukti P13 ;14.Foto copy Surat Sekretariat Otorita Panakkukang Plan Kotamadya UjungPandang, Nomor 6/RL/VI/1975, tanggal 6 Juni 1975 perihal Ralat, yang diberitanda bukti P14: , ; .15.Foto copy Petal (gambar) lokasi obyek sengketa yang dibebaskan oleh PT Timurama yang diberi tanda bukti P15 ;16. Foto copy Keterangan Situasi Bangunan atas nama pemohon Drs.llham AndiGasaling, yang diberi tanda bukti P16 ; 417.

yang menguasai fanah obyek sengketa adalah Antonius Liwang ; Bahwa pada tahun 1999, saksi pernah mengajukan permohonan dibuat peningkatan sertifikat namun belum dikembalikan ; Bahwa pada tahun 2002, belum ada pengukuran ulang ;Bahwa pada tahun 1999 dikuasai atas nama Penggugat ; Bahwa sebelum tahun 1999 dan sesudahnya ada penjaganya ; Saksi keempat AKBAR MADJID,SH, dibawah sumpah menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa benar saksi tahu riwayat tanah yang dibebaskan dan dibentuk badan otorita

Timurama atau berpindah ke Andi Gasaiing; Bahwa benar saksi tahu kalau tanah dikuasai oleh PT.Timurama dan sudah dikapling ; Bahwa benar saksi tahu kalau luas tanah Antonius Liwang adalah 512 M2; Bahwa saksi tidak tahu apa alas haknya Karaeng Tuda ; Bahwa benar saksi tahu tanah tersebut sudah dikapling dan dibebaskan olehPT.Timurama dan langsung dikuasai pemilik tanah tersebut ; Bahwa dengan adanya Badan Otorita Daerah atau PT.Timurama, belum lahirsertifikainya ;Bahwa menurut saksi tanah yang dibebaskan

oleh PT.Timurama sudah dikapling; Bahwa benar saksi tahu kalau yang hadir atas dibentuknya Badan Oitorita adalahTim dari Kelurahan, Camat, BPN dan PT.Timurama: Bahwa saksi tidak tahu untuk pembayaran tanah yang dibebaskan ; Bahwa pada tahun 1992, pihak otorita atau PT.Timurama pada saat ini belumdijawab ; 19 aBahwa setelah dibebaskan oleh Badan Otoritta Daerah atau PT.Timurama, langsung dikuasai oleh pemilik tanah tersebut ;Saksi kelima ANDI SULTAN RAMLI, dibawah sumpah menerangkan yang padapokoknya

Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Yahya, tanggal 16Juni 2007, yang diberi tanda bukti TIi.inv20 ;21.Foio copy dari foto copy Badan Otorita atau PT.Timurama dan namanama pembebasan tanah (bukti Til.Inv.ad. Informandum 1) ; .22. Foto copy dari foto copy Surat Tanah/Buku C (bukti T.1LInv..ad. informandurn 2) ; 23. Foto copy dari foto copy Gambar Peta Lokasi (bukti TI Inv..ad: Informandum 3) ; 24. Foto copy dari foto copy Peta Blok (bukti Tl lnv..ad.

SEMEN PADANG yakni COOPERSLAG ex otorita Batam dan saksi sendiri yang membawa kwitansi tersebutdari Padang menuju Batam untuk diberikan kepada terdakwa AHMADSAFWI:;Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi 1 ROSMANMUCHTAR melalui tranfer ke rekening J.

FALAHINDOsekira bulan Februari 2017 telah menutup perjanjian kerjasama pembelianCOOPER SLAG Ex Otorita Batam dari terdakwa AHMAD SAFWI yangdibantu pengurusannya oleh Saksi 3 ZULKIFLI, atas pembelian tersebutSaksi 1 selaku direktur utama P.T.

FALAHINDO untuk melakukan kerjasama pengadaanHalaman 47 dari 68 Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN Pdgbarang berupa COOPER SLAG Ex. otorita Batam yang berada di Batamuntuk nantinya akan dijual kepada P.T. SEMEN PADANG sesuai dengan POyang diberikan oleh P.T.

FALAHINDO untuk melakukan kerjasama pengadaanbarang berupa COOPER SLAG Ex. otorita Batam yang berada di Batam untuknantinya akan dijual kepada P.T. SEMEN PADANG sesuai dengan PO yangdiberikan oleh P.T.

FALAHINDO untuk melakukan kerjasama pengadaanbarang berupa COOPER SLAG Ex. otorita Batam yang berada di Batamuntuk nantinya akan dijual kepada P.T. SEMEN PADANG sesuai dengan POyang diberikan oleh P.T.

UPT Pengalokasian Lahan dan Agraria dansatu (1) lembar gambar Penetapan Lokasi Lahan Pecahan Nomor :94.91030051.005, tanggal lima belas Desember seriou sembilan ratussembilan puluh empat (15121994), yang dikeluarkan oleh KepalaHalaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 623/Pdt.G/2020/PN Jkt.UtrSatuan Pelaksana Otorita Batam Nomor : B/258/KAUPT.L&A/IV/1995tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (13041995) atas nama Budi Kartawijaya ;Surat Nomor B/408/KAUPT.L&A/V/95,

UPT Pengalokasian Lahan dan Agraria dansatu(1) lembar gambar Penetapan Lokasi Lahan Pecahan Nomor :94.91030051.006, tanggal lima belas Desember seriou sembilan ratussembilan puluh empat (15121994), yang dikeluarkan oleh KepalaSatuan Pelaksana Otorita Batam Nomor : B/258/KAUPT.L&A/IV/1995tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (13041995) atas nama Wijayanti Citra;8.

Surat Nomor B/407/KAUPT.L&A/V/95, tanggal tujun belas Meisembilan ratus sembilan puluh lima (17051995), yang dibuat danditanda tangani Kepala Ka.UPT Pengalokasian Lahan dan Agrariadan satu (1) lembar gambar Penetapan Lokasi Lahan PecahanNomor : 94.91030051.005, tanggal lima belas Desember seribusembilan ratus sembilan puluh empat (15121994), yangdikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Otorita Batam Nomor :B/258/KAUPT.L&A/IV/1995 tanggal tiga belas April seribu sembilanratus sembilan puluh lima (

Surat Nomor B/408/KAUPT.L&A/V/95, tanggal tujun belas Meisembilan ratus sembilan puluh lima ( 17051995), yang dibuat danditanda tangani Kepala Ka.UPT Pengalokasian Lahan dan Agrariadan satu (1) lembar gambar Penetapan Lokasi Lahan PecahanNomor : 94.91030051.006, tanggal lima belas Desember seribusembilan ratus sembilan puluh empat (15121994), yangdikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Otorita Batam Nomor :Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 623/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr11.12.13.14.15.16

Batam Nomor : B/258/KAUPT.L&A/IV/1995tanggal 13 April 1994 atas nama BUDI KARTAWIJAYA in casuTERGUGAT I;Surat Nomor : B/408/KAUPT.L&A/V/95, tanggal 17 Mei 1995,yang dibuat dan ditandatangani' oleh Kepala Ka.UPTPengalokasian Lahan Dan Agraria dan 1 (satu) lembar gambarPenetapan Lokasi Lahan pecahan Nomor : 94.91030051.006,tanggal 15 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala SatuanPelaksana Otorita Batam Nomor : B/258/KAUPT.L&A/IV/1995tanggal 13 April 1994 atas nama WIJAYANTI CITRA in casuTERGUGAT

Pembanding/Tergugat III : PT.TIARA MANTANG (AHMAD MIPON sebagai DIREKTUR)
Terbanding/Penggugat : HADISLANI
Turut Terbanding/Tergugat I : KEPALA BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam No.1098/KPTS/KAAT/VI/2001 Tanggal 21 Juni 2001Tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;3. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Tergugat II berupa:A.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam No.1098/KPTS/KAAT/VI/2001 Tanggal 21 Juni 2001Tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban menerbitkan KeputusanTata Usaha Negara berupa:6.a.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam (sekarang Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam) TentangPenggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari Pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atasnama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) PimpinanPenggugat;Memerintahkan Tergugat II dengan kewajiban mencabut KeputusanTata Usaha Negara berupa sertipikatsertipikat sebagaimana tercantumdalam amar nomor 3

LahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: TAWA SEMBIRING alias TAWA;: Otorita;: 25 tahun;: 10 Oktober 1988;: Lakilaki;: Indonesia;: Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Sawit Seberang KecamatanSawit Seberang Kabupaten Langkat;: Islam;: Tani;: SD;Penahanan Terdakwa di Rutan :Penyidik sejak 19 Desember 2013 s/d 08 Januari 2014;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 09 Januari 2014 s/d 28 Januari 2014;Penuntut Umum sejak 13 Pebruari 2014 s/d 04 Maret 2014;Hakim Pengadilan Negeri

atas nama Sebih Bin Kemon, Desa Jatiasih sebelum dimekarkandengan Jatirasa (hasil rincikan Tahun 1948 atas nama Sebih Bin Kemon),Surat Perum Otorita Jatilunur Divisi Pengairan Barat No. 701/Air/031/JITB.II/1992 tanggal 11 Februari 1992,Surat Perum Otorita Jatilunur Divisi Pengairan Barat No. 701/Air/063/SITB:1992 tertanggal 10 Maret 1992 Perihal : Hasil Pengukuran TanahUntuk Pengairan, yang menerangkan bahwa Tanah Milik Sebih BinKemon adalah Tanah yang Tidak Termasuk Milik DepartemenPekerjaan Umum

/Dirjend Pengairan,Surat Pernyataan Perum Otorita Jatiluhur No. 01/Air/719/1993 tanggal 15Juli 1993, menerangkan bahwa dalam Pembebasan Tanah Tahun 1959Tidak Termasuk Dalam Ganti Rugi Genangan.

Menjelaskan bahwaTanah Milik Atas Nama Sebih Bin Kemon Adalah Diluar Tanah PengairanSesuai Dengan Aset Yang Ada,Halaman 45 dari 84 Putusan 347/Pdt.Plw/PN.Bksk)Surat Keterangan Kronologis Penjelasan Status Tanah di Bojong Mentengtanggal 1 September 2003, yang menjelaskan sebagai berikut : Tahun 1992 Perum Otorita Jatilunur memberikan Penjelasan TentangStatus Tanah Sebih Bin Kemon.

Jatiluhur Divisi Pengairan Barat No. 701/Air/063/SITB:1992 tertanggal 10 Maret 1992 Perihal : Hasil PengukuranTanah Untuk Pengairan, menerangkan bahwa Tanah Milik Sebih BinKemon adalah Tanah yang Tidak Termasuk Milik DepartemenPekerjaan Umum/Dirjend Pengairan, Berdasarkan Surat Pernyataan Perum Otorita Jatiluhur No.01/Air/719/1993 tanggal 15 Juli 19938, menerangkan bahwa dalamPembebasan Tanah Tahun 1959 Tidak Termasuk Dalam Ganti RugiHalaman 48 dari 84 Putusan 347/Pdt.Plw/PN.BksGenangan.

TE, III10 :Foto copy Copy bukti Surat Keterangan Kepala Kantor InspesiIPEDA (luran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 8 Agustus1986.Copy bukti surat dari Kepala Seksi Jarinagan Induk Tarum BaratPerum Otorita Jatiluhur, Divisi Pengairan BaratNo.701/Air/031/JITB.II/1992 ,tanggal 11 Pebruari 1992.Copy bukti surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan BaratNo.701/Air/063 SITB.II.1992,Bekasi tertanggal 10 Maret 1992.Foto bukti surat keterangan Tanah (SKT)No.186/Reg.22/VII/1992 dari Pemerintah Kabupaten

Surat Keputusan Menteri PekerjaanUmum No. 39/KPTS/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentang PenetapanJumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan IMilik Negara yang Dikelolaoleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur. (vide: Pasal 18 UU No.5 Tahun 5 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria);Bahwa dengan akibat hukum demikian, maka lampiran Peta Ganti Rug!

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNo.39/ KPTSI 1994 tanggal 8 Februari 1994 tentang PenetapanJumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara yangDikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur Jo.

Jatiluhur Jo Surat Keputusan MenteriPekerjaan Umum No.375/ KPTSI 1993 tentang Pedoman administrasiBarang Kekayaan/ Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur;Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2020/PT.BDGBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut, maka terbukti jika dalildalilPENGGUGAT pada posita angka 13 sampai dengan 17 adalah dalildalilyang didasarkan kepada asumsi sepihak dan mengadaada, oleh sebab itumohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNo. 39/KPTS/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentang Penetapan Jumlah danJenis Barang Inventaris Kekayaan /Milik Negara yang Dikelola olehPerusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur.

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.39/ KPTS/ 1994tanggal 8 Februari 1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis BarangInventaris Kekayaan/ Milik Negara yang Dikelola oleh Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur Jo.

Surat Perjanjian antara Otorita Batam dengan penerima hak tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagian - Bagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No: 24/SPJ/KD-AT/L/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008;

h.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam No: 1056/KPTS/KA-AT/L/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008;

5.