Ditemukan 4251 data
1.Peter John Sullivan
2.Tracey Dianne Bennett
3.Robin Sandra Bower
4.Elaine Helen King
5.Hansen Raymond John
6.Erik Versavel
7.Sai Hung Zelda Shum
8.Koen Carel Kruijtbosch
9.Wayne Leighton Thomas
Tergugat:
1.Ni Wayan Santiani
2.Carmine Adrean Boriello
3.Danvy Sekartaji Indri Haryanti Rukmana
Turut Tergugat:
1.Dr. I Nyoman Alit Puspadma, SH, M.Kn
2.Eddy Nyoman Winarta, S.H
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
182 — 120
Perdata disebut bahwa semuaperjanjian itu harus dilaksanakan dengan etikad baik (teqoedertrouw)Yuris Prudensi Putusan Mahkamah Agung No. 568 K/Sip/1983 tgl12 September 1983 dinyatakan perjanjian tersebut mengikat keduabelah pihak sebagai UndangUndang.Bahwa oleh karena Penggugat I, Pengggugat II, Penggugat III, PenggugatIV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, PenggugatIX sudah memiliki perjanjian sewa menyewa jangka panjang yang sah danmengikat maka sesuai dengan Peraturan PerUndangundangan
Terbanding/Penggugat : Ir. MIKAEL KAMBUAYA alias MAIKEL KAMBUAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : H. SYAMSUNAR RASYID
Turut Terbanding/Tergugat III : DANIEL HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
118 — 21
dijelaskan pada angka 7 diatas.Bahwa terhadap angka 21 tentang pembayaran uang paksa(Dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000, setiap hariketerlambatan terhitung dari putusan dalam perkara ini telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsele) patut ditolak olehMajelis Hakim, karena permohonan pembayaran uang paksa dapatdikabulkan apabila kepemilikan sertifikat Tergugat II yang telahdialinkan kepada Tergugat tidak mempunyai alas hak yang sah(Sanyoto, Antonus Sidik Maryono dan Desi Perdani Yuris
1.KARLIN ROTU
2.ARNOLD ROTU
3.MELTJI ROTU
4.ETMI LENGKEY
5.JERRY ROTU
6.FERRY ROTU
7.FRANGKY ROTU
8.SEMY ROTU
9.SELVIE FLORTJE EKEL
10.FRILIA ANASTASIA ROTU
11.RIVAL ALFIAN ROTU
12.JUSOP ROTU
13.Karlin Rotu, dkk. (Andree Rotu & Partners)
Tergugat:
1.SAM PARENGKUAN
2.TIMA PARENGKUAN
3.FRANGKY PARENGKUAN
4.HELDY PARENGKUAN
5.LUSYE PARENGKUAN
6.ESTEFIEN RORINGKON
7.DJOIS M. SENGKEY, SE
8.DONALD SENGKEY, ST
9.RONNY SENGKEY
10.BILLON DAMO
11.AAN DAMO
12.LIAN DAMO
13.LIS DAMO
14.EVELIN SENGKEY
15.MARDIN DAMO
16.ARLIANI DAMO
17.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KELURAHAN BUHA
18.Pemerintah RI cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara cq. Pemerintah Kota Manado cq. Pemerintah Kecamatan Mapanget cq. Pemerintah Kelurahan Buha.
42 — 16
Dengan demikian,perbuatan tersebut telah melanggar Asas Nemo Plus Yuris dan mengacuPasal 1471 KUHPerdata, Surat Penukaran tanggal 11 Januari tahun 1981adalah batal demi hukum;24. Bahwa Surat Penukaran tanggal 11 Januari tahun 1981, hanyaditandatangani alm. Noldy Parengkuan (salah satu ahli warisPADENGKUAN), tanpa ada persetujuan PARA PENGGUGAT ataukeseluruhan ahli waris PADENGKUAN. Dalam hal salah satu ahli warisbertindak secara sepihak (i.c.
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : TITI KUSWATI Diwakili Oleh : Jubaedah, SH
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat III : PT. BANK MANDIRI Persero Tbk CABANG CIREBON
Terbanding/Penggugat : PT. SIANTAR HARUM SUKSES
Terbanding/Tergugat I : DENI Alias DENI DAMORA
Terbanding/Turut Tergugat II : MOH.MAMNUN
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk CABANG CIREBON
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. BANK BNI SYARIAH CABANG CIREBON
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOTARIS dan PPAT ACHMAD NAWAWI, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat VII : BPN KABUPATEN CIREBON
140 — 72
Yuris Nauli Tambunan dimana darihasil audit tersebut ditemukan pembayaran dari Toko Pantura Jaya, TokoPutra Jaya, dan Toko Puri Makmur yang oleh TERGUGAT tidak disetorkankepada PENGGUGAT, namun uang pembayaran tersebut digunakan olehTERGUGAT untuk kepentingan pribadi dengan rincian dari Toko PanturaJaya sebesar Rp. 1.422.126.929,(satu milyar empat ratus dua puluh duaJuta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), Toko Puri Makmur sebesar Rp. 1.782.125.035, (satu milyar
Terbanding/Tergugat I : Muhamad Haniv
Terbanding/Tergugat II : Daren
151 — 70
daliPENGGUGAT pada angka 4, 5 dan 6 Gugatannya yang pada pokoknyamenyatakan bahwa sebelum Penggugat membeli tanah objek sengketa,Penggugat telah mengecek kepada pejabat yang berwenang sehinggakesepakatan Jual Beli dengan Budiyoso adalah sah menurut hukum.Adapun dasar dan alasan penolakan TERGUGATI dan TERGUGATIIatas dalil tersebut adalah sebagai berikut:a.Bahwa sebagaimana uraian pada angka 23 dan 24 diatas makajelaslah Budiyoso bukanlah pemilik atas Tanah Objek Sengketasehingga berdasarkan azas nemo plus yuris
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yuris proudensi putusan Mahkamah agung RI tanggal 13 Juli 1976 Nomor588 K/SIP/1975, yaitu:Membatalkan putusan pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karenapertimbangannya kurang tepat dan tidak terperinci (Onvoldoendegemotiveerd)Atas alasanalasan tersebut di atas, maka para Pemohon Kasasi akanmengajukan keberatan keberatan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya 67/G/2014/PHI.
Pembanding/Penggugat II : Azizah Binti Idrus Diwakili Oleh : Ismail Simbong Patadungan,SH
Pembanding/Penggugat III : Hasmawati Binti Genda Diwakili Oleh : Ismail Simbong Patadungan,SH
Pembanding/Penggugat IV : Sumiati Binti Genda Diwakili Oleh : Ismail Simbong Patadungan,SH
Pembanding/Penggugat V : Hajrah Binti Genda Diwakili Oleh : Ismail Simbong Patadungan,SH
Pembanding/Penggugat VI : Abdul Salam Bin Genda Diwakili Oleh : Ismail Simbong Patadungan,SH
Pembanding/Penggugat VII : Saharuddin Bin Genda Diwakili Oleh : Ismail Simbong Patadungan,SH
Pembanding/Penggugat VIII : Asriani Binti Genda Diwakili Oleh : Ismail Simbong Patadungan,SH
Pembanding/Penggugat IX : Samsidar Bin Genda Diwakili Oleh : Ismail Simbong Patadungan,SH
Pembanding/Penggugat X : Hj.Siti Juleha Binti Kadir Diwakili Oleh : Ismail Simbong Patadungan,SH
Pembanding/Penggugat XI : Syamsul alam Kadir Bin Kadir Diwakili Oleh : Ismail Simbong Patadungan,SH
Pembanding/Penggugat XII : Abd Khalik Kadir,SH.Bin Kadir Diwakili Oleh : Ismail Simbong Patadungan,SH
Pembanding/Penggugat XIII : Hj.Mardiana Kadir, SH.Bin Kadir Diwakili Oleh : Ismail Simbong Patadungan,SH
Pembanding/Penggugat XIV : Fadhillah Kadir, SH.M.KnBinti Kadir Diwakili Oleh : Ismail Simbong Patadungan,SH
Terbanding/Tergugat I : Bupati Berau
Terbanding/Tergugat II : Kepala Bandara Kalimarau Berau.
Terbanding/Tergugat III : SYARIFAH Binti SARAH (Alm).
Terbanding/Tergugat IV : Andriani
Terbanding/Tergugat V : Arbaiah
Terbanding/Tergugat VI : Fitri
Terbanding/Tergugat VII : Marjuniansyah
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Badan Meteorologi Stasiun Tanjung redeb,Kabupaten Berau.
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Berau.
90 — 45
Hal ini juga sesuai dengan Yuris Prodensi Mahkamah Agung RINo. 1149/K/Sip/1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang menyatakan bahwa terhadapobjek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.B.
367 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
Exceptio non yuris vinculum.Sebagaimana telah Tergugat Ill urai dan jelaskan pada eksepsi angka 3(3.1) dan angka 4 diatas, bahwa Tergugat III bukan dan tidak sebagai pihakdalam Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Mei 2006 maupun PerjanjianPerdamaian tanggal 13 Mei 2009, dan oleh karena itu tidak ada hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat III;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 Nomor294 K/Sip/1971 yang abstrak hukumnya :Hal. 28 dari 79 hal. Put.
ANTONIUS MEKO
Tergugat:
1.ANDRE MANDALA
2.VINSENSIA WATO
3.YULIANUS WATO
4.YANTO WATO
5.OKTOVIANUS WATO
96 — 37
Putusan MA nomor 432K/Sip/1973);Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salahsatu ahli hukum dengan aliran Sociological Jurisprudence memberikanpandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (/aw as toolof social engineering) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentinganmasyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagaiupaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepadaperubahanperubahan yang dikendakinya.
96 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 135 PK/Pdt/2016Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut dapatdibenarkan karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembaliyang diterima pada tanggal 30 Juli 2015 dan jawaban atas memori peninjauankembali yang diterima pada tanggal 28 Agustus 2015 dan tanggal 4 September2015, Majelis berpendapat bahwa dalam putusan Judex Yuris a quo terdapatkekhilafan Hakim dengan pertimbangan
Pembanding/Penggugat II : Hj. SITTI DARNA
Pembanding/Penggugat III : MUH. ARMI, SH, M.Si
Terbanding/Tergugat I : YUSUF MUKHTAR
Terbanding/Tergugat II : TANGSA
Terbanding/Tergugat III : MAIMUNAH
Terbanding/Tergugat IV : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat V : BABA Alias ROSDIANA
Terbanding/Tergugat VI : LISA
Terbanding/Tergugat VII : SARA
Terbanding/Tergugat VIII : SUMARNI
Terbanding/Tergugat IX : BORAK
Terbanding/Tergugat X : Dra. RAHMINI
36 — 19
diwarisi oleh enam belas (16)orang anakanaknya dari dua orang istri, selanjurnya tanah sengketa kelima(5) adalah tanah warisan dari BOLONG LASO B AMANG yang berhakdiwarisi dan secara fisik dikuasai bersama oleh anakanaknya yaitu:SUHARNI, BURHANUDDIN, JUMADI, JUARNI, HARMOKO yang jusitrutidak dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkar aini, sehingga gugatan ParaPenggugat mengalami PLURIUM LITIS CONSORTIUM sebab kurangpihaknya yang nyatanyata ikut menguasai objek sengketa secara fisiksebagaimana ketentuan Yuris
78 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp16.830.000.000,00 (enam belas miliar delapanratus tiga puluh juta rupiah);Bahwa pertimbangan hukum lainnya pada halaman 54 Hakim padatingkat Kasasi berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkankerugian Negara cukup besar yaitu Rp16.830.000.000,00 (enam belas miliardelapan ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan perhitungan dari BadanPemeriksa Keuangan (BPK) RI No. 648/S/XVIII.LBPL/12/2012 tanggal 16Agustus 2011;Bahwa dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara a quonyatanyata Judex Yuris
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : SABRI SALAHUDDIN, SH., MH.
Terbanding/Penuntut Umum II : MUHAEMIN, SH
567 — 354
Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (Satu) rangkap surat Nomor. 660.1/24/DLH/III/2019, tanggal 6 Maret2019, perihal Teguran yang ditujukan kepada Jamal Tajuddin,dikembalikan kepada Jamal Tajuddin.e 1 (Satu) rangkap foto copy warkah tanah pada seksi pengukuran danpemetaan kantor Pertanahan Kab Barru, karena tidak pernah ada aslinyadiperlinatkan didepan persidangan dan mendasari yuris frudensiMahkamah Agung RI No. 112K/Pdt/1996, foto copy warkah tanahtersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti
102 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1945 K/Pdt/2016menurut Pasal 1870 KUHPerdata maupun Pasal 285 Rbg mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi Pasal 32ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukansebagai berikut:(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuris tersebut sesuai dengan datayang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang
I WAYAN KETEL
Tergugat:
1.I KETUT SUDARTAMA
2.I NYOMAN SUKERTA
3.I WAYAN SUTAPA
61 — 71
ditolak untuk seluruhnya, sudah sepatutnya menuruthukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untukmembayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagaisalah satu ahli hukum dengan aliran Sociological Jurisprudence memberikanpandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (law as toolof social engineering) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentinganmasyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding telahmempertimbangkan dalildalil Temohon Peninjauan Kembali/TemohonKasasi/Pembanding/Penggugat saja yang pada intinya menyatakan batalHak Milik Nomor 1919/Grogol Selatan tidak sah, namun tidak mengujikeabsahan terbitnya Hak Milik Nomor 1919/Grogol Selatan, yang dalamprosedur dalam penerbitannya haruslah memenuhi syarat yuris dansyarat fisik sebagaimana diatur dalam dengan ketentuan hukum yangberlaku diantaranya diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960
62 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasan Permohonan Peninjauan kembali tidak ternyata ada kekhilafanatau kekeliruan yang menyatakan dalam putusan Judex Yuris Nomor 136K/Pid.Sus/2013, karena halhal yang relevan secara yuridis telahHal. 83 dari 85 hal. Put. Nomor 102 PK/Pid.Sus/2016dipertimbangkan dengan benar.
1.Warsono Bin Tawiardi
2.Sutarjo Bin Warsono
3.Suhartini Binti Warsono
4.Sunardi Binti Warsono
5.Sutarni Binti Warsono
6.Suharmi Binti Warsono
7.Sulastri Binti Warsono
8.Susi Mandasari Binti Warsono
9.Aisyah Lubis Binti Buyung Lubis Selaku istri Alm.Sumardi
10.Muhammad Ayyub Bin Sumardi
11.Nur Ainun Binti Sumardi
12.Nur Ropi Binti Sumardi
Tergugat:
Ngaliyem Binti Wono Kromo
69 — 17
yaitu Ngaliyem ( Tergugat ) dan Misnem ( lou kandungpara Penggugat Il s/d/ Penggugat VIII ) ;Menimbang, bahwa walaupun ahli waris Wono Kromo dan Sarikemadalah 2 (dua) anak perempuan, maka kedudukannya menghabisi seluruhharta karena pengertian walad dalam hukum faraidh dimaknakan sebagaianak tanpa membedakan jenis kelamin (baca Yurisprudensui MARI Nomor.184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996), dengan demikian harta yangditinggalkan Wono Kromo dan Sarikem dibagi dua antara Ngaliyem danMisnem (baca Yuris
100 — 34
bersertifikat hak milik nomor 560/1998 tersebut antara lainkepada Pembanding Il semula Tergugat IV dan Pembanding Ill semulaTergugat VII sehingga sertifikat induk Nomor 560/1998 dipecah menjadisertifikat hak milik nomor 781 atas nama Pembanding Il semula Tergugat NV(T.IV.I) dan sertifikat hak milik nomor 802 atas nama Pembanding Ill semulaTergugat Ill ( T.VIL).Menimbang, bahwa dengan demikian maka kedudukanPembanding semula Tergugat Il patut disetarakan dengan Pembeli yangberitikad baik yang oleh berbagai Yuris
91 — 26
Asas nemo plus yuris, yaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkan hakmelebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungipemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yangterdaftar atas nama siapapun.7.