Ditemukan 1152 data
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan
54 — 25
juncto Perubahan Perjanjian kreditno. 49 tertanggal 14 Januari 2013 antara Tergugat Ill dengan Tergugat IVadalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyaikekuatan untuk berlaku, dan perbuatan hukum selebihnya terhadap obyeksengketa adalah cacat hukum ;Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat danTergugat Il atas obyek sengketa, maka turut Tergugat dilibatkan dalamperkara ini agar proses perkara ini berjalan untuk tidak melakukan semuaproses perubahan balik nama ataupun pembenahan
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berbagai pekerjaan pembenahan telah saya lakukan, ada yangmasih dilakukan (on progress) dan ada juga yang akan dilakukan sesuaidengan work plan yang telah saya paparkan kepada bapak Wawan.Semua tugastugas itu ada time schedulenya yang sudah saya buat danakan selesai pada saat PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sayaselesai. Saya bekerja dengan perencanaan yang matang dan sesuaikebutuhan perusahaan.
50 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak lagi dapatmelaksanakan pekerjaan karena terhentinya operasional perusahaan,akan tetapi para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernahmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para TermohonPeninjauan kembali, hal ini disebabkan karena terhentinyaoperasional perusahaan bukanlah atas kehendak para PemohonPeninjauan kembali melainkan karena terjadinya bencana alam yangmemang tidak dapat dihindarkan;Bahwa terhentinya operasional perusahaan hanyalah bersifatsementara dalam rangka untuk melakukan pembenahan
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan
63 — 13
terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan17meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalamdakwaan Jaksa penuntut Umum;Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium ataupenyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukanpemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaanyang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidakhanya menimbulkan perasaan. tidak nyaman terhadap pelaku(rechtguterverletzung), tetapi juga pembenahan
22 — 13
Kemudian atas dasarpemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dankemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga padaakhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, sertatidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
Termohon:
Mahayuddin
158 — 59
Agar BP Batam melakukan pembenahan semua aset BP Batam sehinggabisa menjadi sumber pendapatan yang besar;Halaman 21Putusan No.12/G/KI/2018/PTUNTPI3. Agar pengelolaan aset baik dari segi fisik, administrasi dan status hukumjelas dan pembenahan serius sehingga pengelolaannya sesuai aturanyang telah ditetapkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;4.
CENDRANATA NIKOLAY
Tergugat:
1.Kadis PU Kab. Lembata Cq. PPK Proyek Peningkatan Jalan Tapobaran Balurebong Atanila
2.Direktur CV. Tryparty Tirta Enginering Cq. Konsultan Pengawas
179 — 70
stagnan selama 6 (enam)bulan menunggu ijin penetapan lokasi quary,maka Penggugat minta agarlokasi penetapan quary dipindahkan dari desa merdeka ke lewolein.Bahwa atas permintaan Penggugat untuk pemindahan lokasi quarytersebut disetujui oleh Tergugat satu/PPK, Tergugat dua BersamaPengawas Teknis Pekerja (PTP) dan Dinas Instasi terkait.Bahwa dengan adanya persetujuan tersebut maka Penggugat langsungmobilisasi peralatan Craser dan perlengkapannya dari Desa Merdeka keLewolein dan langsung melakukan pembenahan
Melakukan galian /nembuat stok material sirtu untuk Aggregat kelas Bdan batu serta pasir untuk pekerjaan pasangan.Bahwa semua kegiatan pembenahan tersebut di atas membutuhkan waktuselama 2 (bulan) bulan yang harus diperhitungkan juga sebagai tambahanwaktu. yang diperhitungkan sebagai hak Penggugat yang bisadiperhitungkan sebagai kehilangan waktu pelaksanaan pekerjaan yangmenjadi hak Penggugat.Bahwa sementara pekerjaan Perakitan Peralatan Craser danperlengkapannya dan mengingat pekerjaan harus dipacu
Dan pada positagugatan Penggugat angka 13 yang pada pokoknya menyatakan ...bahwakegiatan pembenahan lokasi quari di Desa Lewolein membutuhkan waktuselama 2 bulan....
89 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengusahakan sebagai berikut:Pasal 151 a (1) "Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh,dan Pemerintah, dengan segala daya upaya harus mengusahakan agarjangan terjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003sebagai berikut:Ayat (1): "yang dimaksud dengan segala daya upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindariterjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja,penghematan, pembenahan
96 — 26
Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di LPKA, maka Hakim berpendapat anak akandijatuhi pidana di
42 — 9
Teriring doa dan salam semoga panjenengan senantiasa diberikankesehatan dalam melaksanakan rutinitas keseharian dengan lancar dan baik, saya Anwar atasnama Tipikor Polres Pamekasan berharap kerjasama dukungan dan partipasi serta kontribusiyang konstruktif dalam acara pembenahan dan pengarahan Tipikor ( Tindak Pidana Korupsi )Polres Pamekasan sekali lagi mohon dibantu , kemudian sekitar jam 16.00 wib terdakwa33kembali mengirim SMS kepada Sdr. H.
48 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1251 K/Pid.Sus/2009 7 21062004 Pembenahan Dawis 75.000,8 22062004 Hak Reproduksi Perempuan & Rmj Ny Inganan 75.000, 9 22062004 Posyandu Lansia Ny Luruh 100.000,10 22062004 TPK Wanita Ny Luruh 75.000, 11 22062004 Bina BKBKMS Ny Inganah 100.000,12 22062004 Diversrfikasi konsumsi bergizi Ny Luruh 75.000, 13. 22062004 Promosi produk desa NV Inganah 75.000,14 22062004 PHBB Ny Luruh 75.000, 15 22062004 Giat Peningkatan Fas dapur Ny Luruh 75 000,16 22062004 Giat Gizi Bumil Ny Luruh 75.000, 17 22062004
tata usaha keuangan desa tersebut olehTerdakwa berdasarkan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukannya tersebut hanya disimpan dan dikuasai sendiri serta langsungdipergunakan sebagaimana dokumen pertanggungjawaban yang ada yangdimiliki Terdakwa yakni untuk ; No Tgl SPJ Kegiatan Penerima Nilai Tenaga kerja 650.000,2 Materialan Umayah 4.550.000, 3 Paving blok Mahmudi 4.800.000,4 22062004 Majalah Nusa Indah PKK 18.000,5 22062004 Pemantapan Tabulin PKK 75.000,6 ATK 32.000,7 21062004 Pembenahan
38 — 13
Hasil pendapatan sewa rumah/bangsalan untuk kebutuhan rumahtangga, untuk bayar pengacara dan pembenahan rumah bangsalan;2. Hasil Tagihnan sebagian sudah dibayar/sebagian belum dan untukkebutuhan rumah tangga juga untuk bongkar pasang pembenahanrumah bangunan bangsalan, buktibukti pendapatan dan pengeluaransebagian dibawa Penggugat dan sebagian dibawa Tergugat Nur Rokhim(keterangan ini dapat dipertanggungjawabkan dan Penggugatmengetahui dengan sebenarnya);3.
enam puluh empat juta rupiah)Putusan Nomor 1512/Pdt:.G/2016/PA:SMd: sesisesesseeeseeworeess eweniess ener wacom een rae ees 92. 3 pintu rumah sewa yang ber AC Rp.1.500.000,x 36 bulan =Rp.54.000.000,(lima puluh empat juta rupiah) total Rp. 118.800.000,(seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) hasil rumah sewatersebut tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama karena rumahsewa rumah tersebut sejak tahun 2013 belum tentu terisi semua dankalaupun terisi hasilnya sewanya dipakai untuk pembenahan
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, baru saja beberapa bulan kerjasama antara Penggugat danTergugat berjalan, pada tanggal 12 September 2015 Tergugat mengirimkanSurat Nomor 036/KPPB/IX/2015 kepada Penggugat, dengan maksud dantujuan surat Tergugat adalah agar Penggugat menghentikan segala aktifitaspenambangan, dengan alasan untuk kepentingan pembenahan administrasidan teknis penambangan dilokasi, surat mana ditanda tangani oleh sdr. KH.Muhammad Faqieh, selaku Ketua, dan sdr. Amir Fawwaz, S.FIL, selakuSekretaris;.
CENDRANATA NIKOLAY
Tergugat:
1.Kadis PU Kab. Lembata Cq. PPK Proyek Peningkatan Jalan Tapobaran Balurebong Atanila
2.Direktur CV. Tryparty Tirta Enginering Cq. Konsultan Pengawas
136 — 38
stagnan selama 6 (enam)bulan menunggu ijin penetapan lokasi quary,maka Penggugat minta agarlokasi penetapan quary dipindahkan dari desa merdeka ke lewolein.Bahwa atas permintaan Penggugat untuk pemindahan lokasi quarytersebut disetujui oleh Tergugat satu/PPK, Tergugat dua BersamaPengawas Teknis Pekerja (PTP) dan Dinas Instasi terkait.Bahwa dengan adanya persetujuan tersebut maka Penggugat langsungmobilisasi peralatan Craser dan perlengkapannya dari Desa Merdeka keLewolein dan langsung melakukan pembenahan
Melakukan galian /nembuat stok material sirtu untuk Aggregat kelas Bdan batu serta pasir untuk pekerjaan pasangan.Bahwa semua kegiatan pembenahan tersebut di atas membutuhkan waktuselama 2 (bulan) bulan yang harus diperhitungkan juga sebagai tambahanwaktu. yang diperhitungkan sebagai hak Penggugat yang bisadiperhitungkan sebagai kehilangan waktu pelaksanaan pekerjaan yangmenjadi hak Penggugat.Bahwa sementara pekerjaan Perakitan Peralatan Craser danperlengkapannya dan mengingat pekerjaan harus dipacu
Dan pada positagugatan Penggugat angka 13 yang pada pokoknya menyatakan ...bahwakegiatan pembenahan lokasi quari di Desa Lewolein membutuhkan waktuselama 2 bulan....
80 — 26
Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat MITRA USAHA MANDIRI Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 35. 1 (satu) buah buku Laporan Pembukuan UPK Tahun 2015 Badan Keswadayaan Masyarakat MITRA USAHA MANDIRI Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 36. 1 (satu) buah buku Laporan Pembukuan UPK Tahun 2016 Badan Keswadayaan Masyarakat MITRA USAHA MANDIRI Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 37. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembenahan
(satu) lembar Berita Acara Pembenahan Kelengkapan KepengurusanAnggota BKM, Sekretariat dan UPK, tanggal 15 Juni 2015.
Ketua: LIKHAYATUN,RT. 2 RW 8.1 (satu) buah buku Kinerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) BadanKeswadayaan Masyarakat MITRA USAHA MANDIRI DesaGondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.1 (satu) buah buku Laporan Pembukuan UPK Tahun 2015 BadanKeswadayaan Masyarakat MITRA USAHA MANDIRI DesaGondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.1 (satu) buah buku Laporan Pembukuan UPK Tahun 2016 BadanKeswadayaan Masyarakat MITRA USAHA MANDIRI DesaGondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.1 (satu) lembar Berita Acara Pembenahan
. 2 RW. 8.34. 1 (satu) buah buku Kinerja Unit Pengelola Keuangan (UPK)Badan Keswadayaan Masyarakat MITRA USAHA MANDIRIDesa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.35. 1 (satu) buah buku Laporan Pembukuan UPK Tahun 2015Badan Keswadayaan Masyarakat MITRA USAHA MANDIRIDesa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.36. 1 (satu) buah buku Laporan Pembukuan UPK Tahun 2016Badan Keswadayaan Masyarakat MITRA USAHA MANDIRIDesa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.37.1 (satu) lembar Berita Acara Pembenahan
66 — 25
=>ll1 (satu) bendel dokumen ILWP : pengacara internasional untuk papuabarat.1 (satu) bendel dokumen parlemen rakyat daerah ( PRD) hubula wilayahfraksi lapago.1 (satu) bendel dokumen komite nasional papua barat ( KNPB) wilayahbaliem papua perihal : undangan kegiatan demontrasi dukungan diluarnegeri.1 (satu) bendel dokumen konferensi rakyat daerah hubula rancanganprogram.1 (satu) bendel komite nasional papua barat (KNPB) wilayahbaliem pembenahan struktur baliem.1 (satu) bendel dokumen rancangan jadwal
69 — 53
Foto copy Surat Permohonan Pembenahan dan Pelebaran Jalansepanjang bukit Pahoda Daerah Wisata Lumban SilintongNomor: 050/2003/03/ LBS/TS.2003, tangal 22 Januari 2003(T.1,U,H1);2. Foto copy Surat Nomor: 591/ 248/ TRANTUB/ 2003, Balige 22Agustus 2003, perihal Penertiban dan Larangan SertifikasiTanah Timbul (Tano Pangeahan) pada kawasan Danau Toba(T.1, 1, HI2 );3.
Fotocopy Surat Permohonan pembenahan dan pelebaranjalan sepanjang bukit pahoda daerah wisata lumban silintongNomor: 050/2030/03/ LBS/TS/ 2003 oleh Liefson SiahaanKapala Desa Lumban Silintong tanggal 22 Januari 2003(TT2);3. Foto copy Surat Edaran Bupati Toba Samosir tentangMenertibkan bangunan tanpa IMB Nomor 294/ Pem / 2003tanggal 13 Mei 2003 (TT3);4.
Lumban Silintong) dan Amos Sembiring AlsAmani Puja (tergugat ), di sebelah utara tanah terperkara terdapatbangunan milik pemerintah berupa shelter (kamar mandi) yangdidirikan atas seizin keturunan Raja Panosor Siahaan, tanahterperkara tidak pernah dikuasai oleh pemerintah;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan buktibukti dari Tergugat , Tergugat II danTergugat Ill;Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telahmengajukan bukti T.I,II,III1 yaitu surat permohonan pembenahan
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan