,M.H. masingmasing adalah Staf Bidang HukumPolda Bali, berdasarkan Surat Perintah tertanggal 18Juli 2017 Nomor : Sprin /1498/VII/2017 dan SuratHal 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2017/PN DpsKuasa Khusus untuk mewakili Wadir Resnarkoba PoldaBali tertanggal 18 Juli 2017, yang selanjutnya disebutsebagai : TERMOHON $:Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca : 1.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juli2017, Nomor 11/Pid.Pra/2017/ PNDps Tentang penunjukan2.Surat Panitera

Ruswan bin Sain tanggal29 Maret 2017, diketahui Kepala Desa Pinang Banjar (sesuaidengan aslinya);Tanda Terima Surat tanggal 18 Januari 2021 Perihal: MohonDibatalkan SHM (Sertifikat Hal Milik) No. 00715/2011 atas nama.Tedy Kurniawan (sesuai dengan aslinya);Surat Wadir atas nama Direktur Reserse Kriminal Umum PoldaSumatera Selatan Nomor: Ban/770a/I/2021/Ditreskrimum tanggal22 Januari 2021, Perihal : Jadwal rekontruksi batas Sertipikat HakMilik No. 0715/2011 an.

Kalimantan Selatan11yang ditujukan kepada Wadir Ditreskrimsus Polda Kal Sel (vide bukti T31) dan bukti berita acara peninjauan lokasi HGU PT.

Pembayaran Termin sebesar 66,80% Nomor : kosong/3.26.04/11/2011 tanggal dikosongkan Desember 2011.1(satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Lansung (SPPLS) RingkasanNomor : 213/SPPLS/BPBD/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.1 (satu) Surat Nota Dinas Kepala Biro Adiministrasi pembangunan Setda PropBengkulu Nomor : 388 /B.5/BAP/ 2011 tanggal 30 Desember 2011.Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKl..10. 1 (satu) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban KPA dan ABDUL KARIMselaku Wadir

930/513/SPPLS/BPBD/XII/2011 tanggal 30Desember 2011.1 (satu) Kwitansi Pembayaran Termin sebesar 66,80% Nomor : kosong/3.26.04/11/2011 tanggal dikosongkan Desember 2011.1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Lansung (SPPLS)Ringkasan Nomor : 213/SPPLS/BPBD/XII/2011 tanggal 30 Desember2011.1 (satu) Surat Nota Dinas Kepala Biro Adiministrasi pembangunanSetda Prop Bengkulu Nomor : 388 /B.5/BAP/ 2011 tanggal 30Desember 2011.1 (satu) Surat Peryataan Pertanggungjawaban KPA dan ABDULKARIM selaku Wadir

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Wadir, SelakuPenyidik kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas A Cipinang Nomor : B/3581/X/RES.1.24/2020/Ditreskrimum,tanggal 19 Oktober 2020, Perihal : Ijin Pemeriksaan Saksian. H. Supendi. (Fotokopi sesuai legalisir);Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor: 232/G/2020/PTUNJKT.5. Bukti P3 C6. Bukti P3 D7. Bukti P48. Bukti P59. Bukti P610. Bukti P7Surat dari Kuasa dari H. Supendi (H. Abd. RahimHasibuan, S.H., M.H. dan H.

kemudian berjanji akan mengembalikan uang milik korbanpada tanggal 31 Januari 2015;e Bahwa setiap saksi bertemu Ernani, jumlah uang yang diterima selalu disebutkanberubahubah;e Bahwa Saksi Ernani Rahayu kemudian punya itikad balk kemudian menyerahkan uangsejumlah Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi pada saat di PoldaJatim;e Bahwa saksi kemudian membawa uang tersebut namun tidak lama berselang uangsejumlah Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) dikembalikan dikarenakan dimintaoleh Wadir

atau mengumpulkansampahsampah yang ada pada ruangan maupun instalasi lalu dibawa ke TPSe Bahwa benar untk sampah cair dari ruangan maupun instalasi yang ada diRSUD dialirkan melalui parit maupun selokan ke bak penampungan yangmana bak penampungan berfungsi untuk mengendapkan kotoran pada airselain itu juga dilakukan kaporisasi pada bak penampungan setelah itu airdialirkan ke kolam yang mana proses terakhir dumping ke sungai;e Bahwa Kabid Penunjang Medik RSUD Kota Langsa pernah membuat suratkepada Wadir

penandatanganan Akta di Notaris (Kantor Tergugat IV) tahun2012, Para Penggugat menunggu nunggu proses balik nama Sertifikat HakMilik Nomor 88 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 89 menjadi milik ParaPenggugat sampai pertengahan tahun 2014, namun ternyata tidak adakejelasannya sehingga Para Penggugat mulai meragukan itikad baik dariPara Tergugat I, Il, III dan IV;Bahwa kemudian pada 26 September 2014, Para Penggugat mendapatundangan mediasi dari Tim Mediasi Direktorat Binmas Polda Jambi yangdipimpin oleh Wadir

ADHISATYA PERKASA, S.IK, MH, WADIR RESKRIMSUS POLDA MALUKUUTARA selaku Penyidik;Bahwa penetapan tersangka atas diri PEMOHON dilakukan olehTERMOHON hanya berdasarkan asumsi TERMOHON tanpa didasari olehbukti permulaan yang cukup sebagai syarat minimal untuk menjadikanseseorang sebagai tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14KUHAP, tanpa didasari dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimanaketentuan Pasal 184 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstritusi Nomor21/PUUX1II/2014.

ADHI SATYA PERKASA, S.IK, MH, WADIR RESKRIMSUS POLDAMALUKU UTARA selaku Penyidik;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti suratsurat berupa fotokopi masingmasing diberi tanda: P.1sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang Ahli yang nama dan keterangannya sepertitersebut di atas;Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyangkal dalildalilPermohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut :Bahwa berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri

Put Nomor 1296 K/Pdt/201524.25.26.27.P14);Bahwa Tergugat IV, V, VI dan VII mengirimkan surat bantahan Nomor260/Pemred/VII/2009 tertanggal 10 Juli 2009, intinya dalam surat tersebutpoin Nomor 3 "...9emberitaan sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik,dan penyebutan nama Raymond berdasarkan fakta keterangan resmi darinara sumber yang merupakan pejabat yang berwenang dari instansipenegak hukum resmi Republik Indonesia, yaitu Turut Tergugat yangdiwakili oleh Wadir Badan Reserse Kriminal Polri Kombes

Si, dibawah Sumpah dipersidanganmenerangkan sebagai berikut :e Bahwa Saksi adalah Wadir Administrasi UmumRSUDZA Banda Aceh diangkat berdasarkan SKGubernur pada tahun 2008;;e Bahwa sebagai Wadir saksi juga sebagai KuasaPnenggunas Anggaran;e Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran saksi tidakdifungsikan, selama Pengguna Anggaran berada ditempat:;76e Terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan MRI 3Tesla pada RSUDZA Banda Aceh saksi mengetahuikarena tertulis dalam DPA, tetapi saksi tidak dilibatkansama

.); MEITTY GIMON alias METTY (mantan karyawan NotarisJEANE JOLANDA UNSULANGI, S.H.).e) Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 22 Juli 2019;f) Melaksanakan Gelar Perkara di Ruang RapatDit.Reskrimum Polda Sulut pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2019,yang dipimpin oleh Wadir Reskrimum Polda Sulut;g) Membuat Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 26 Juli 2019.2.

(Notaris), dan malahan yang lebih parah lagiternyata Penyelidik belum memiliki dokumen yang diduga dipalsukan.Dengan demikian, maka PEMOHON berkeyakinan bahwa Hasil GelarPerkara atas nama PEMOHON dalam rangka meningkatkanpenyelidikan ke tahap penyidikan yang dilaksanakan olehTERMOHON di Ruang Rapat Dit Reskrimum Polda Sulut pada hariKamis, tanggal 26 Juli2019, yang dipimpin oleh Wadir Reskrimum Polda Sulut, adalahTIDAK BENAR sebab TIDAKBERDASAR HUKUM sama sekali dan sangat DIPAKSAKAN danoleh karenanya

Bahwa Pelapor mengaku jumlah uang sewa sebesarRp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) tersebut hanya didasarkanpada ASUMSI/PERKIRAAN Pelapor saja.Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020, PENGGUGAT telah diperiksa sebagaitersangka dan baru menerima SPDP dari penyidik pada tanggal 25 Juni2020 pukul 17.04 WIB, padahal SPDP tersebut dibuat dan ditandatanganoleh Wadir Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas nama Dedy Murti Haryadipada tanggal 24 Januari 2020;Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020, ternyata berkas perkaraPENGGUGAT

historiskronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuanbertanggung jawab, kecuali secara tegas undangundang menentukan lain;Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini makakemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikanlagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penahanandari Wadir

Reskrim Polres Banyuasin NomorB/240/IV/RES.1.9/2018 tanggal 01 April 2018 Perihal Permintaan Keterangan,diberi tanda (T22);Foto copy surat dari Kasat Reskrim Polres Banyuasin Nomor : B/102/III/2020/Reskrim tanggal 09 Maret 2020 Perihal Undangan Klarifikasi, diberitanda (T23);Foto copy surat tanggal 27 April 2020 Perihal : Permohonan foto copy hasillaboratories kriminalistik dari Mujono Johamsa yang ditujukan kepada DirekturReserse Kriminal Umum Polda Sumsel, diberi tanda (T24);Foto copy surat dari Wadir

. /2021/Dittipideksus tanggal 1 Maret 2021,telah dilakukan penyitaan sebanyak 21 (dua puluh satu) bundeldokumen/surat.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi didukungoleh barang bukti berupa dokumen, Termohon melaksanakan gelarperkara pada tanggal 27 April 2021 di Dittipideksus Bareskrim Polridipimpin oleh WADIR DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI denganhasil gelar dengan telah terpenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti yaituketerangan Saksi, Ahli, Surat dan persesuaian antara keterangan saksi

(Wadir Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya).Dengan ditariknya berkas perkara tersebut jelas akan menimbulkan ketidakobyektifan ketika menangani suatu perkara, karena bagaimana mungkinHendra Subrata melaporkan Penyidik Polda Metro Jaya Bagian DirektoratReserse Kriminal Umum kepada Mabes RI, akan tetapi Penyidik yangkemudian memeriksa laporannya tersebut adalah Penyidik Polda Metro Jayajuga, yang dalam hal ini adalah Penyidik Divisi Keamanan Negara PoldaMetro Jaya, yang secara struktural berada

PSJyang berada di Banjarmasin;Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, dimana salah satunya yaitu terkaitbiaya koordinasi, Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonanbesaran biaya koordinasi kepada Tergugat untuk diberikan kepada pihakpihakyang memberikan jasa pengamanan sehubungan dengan operasional kapalkapalmilik Tergugat;Bahwa biaya koodinasi yang merukapan jasa pengamanan itu antara laindiberikan Penggugat atas perintah Tergugat diantaranya kepada Dir Airud, WaDir Airud, Kasi Gakum Airud

MagelangSurat a.n Kepala Kepolisian Resor Magelang, KasatReskrim Nomor : B/54/Il/2020/Reskrim, tertanggal26 Februari 2020, Perihal : PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukankepada Kantor Advokat dan Konsultan HukumSuryono Basuki & Partners ; Surat a.n Direktur Reserse Kriminal Umum, Wadir,Polisi Daerah Jawa Tengah, NomorB/36/IV/RES.7.5./2020/Reskrimum, tertanggal21 April 2020, Perihal : surat pemberitahuanperkembangan hasil pengawasan penyelidikan(SP2HP2), yang ditujukan kepada

Bahwa apa yangdidalilkan Penggugat adalah sama sekali tidak benar.Bahwa benar Yarusi pada tanggal 6 Januari 2006 mengadakan rapatdan salah satu yang diputuskan pada rapat saat itu adalah merubahAnggaran Dasar untuk disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2001 tentang Yayasan, dengan memberikanKuasa khusus kepada H ISKANDAR (Wadir Rumah Sakit IslamFatimah Cilacap) untuk menindaklanjuti putusan rapat.