• DALAM POKOK PERKARA
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
  3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sejumlah Rp49.018.138,00 (empat puluh sembilan juta delapan belas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
  4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat upah

  proses sejumlah Rp13.319.468,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

• Menghukum Tergugat I untuk membayar upah proses kepada Penggugat sejumlah Rp27.405.252,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Membebankan biaya perkara a quo kepada negara;- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

• Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat I/Mukhson sejumlah Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk Penggugat II/Mohammad Romadhon sejumlah Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai;5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

• Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

• Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga batal demi hukum;
• Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
• Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, serta upah

  proses dengan total sebesar Rp.171.985.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pesangon : Rp.5.300.000,00 X 9 X 2 = Rp.95.400.000
2. Uang penghargaan masa kerja : Rp.5.300.000 X 5 = Rp.

   26.500.000 +

= Rp.121.900.000

1. Uang penggantian hak (Rp.121.900.000 X 15 %) = Rp.18.285.000 +

Jumlah sebesar-----------------------------------------------= Rp.140.185.000

1. Upah proses (Rp.5.300.000,00 X 6 bulan) = Rp. 31.800.000

Total sebesar = Rp.171.985.000

(Seratus Tujuh Puluh Satu

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I sebagaimana Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 440/SK-HRD/PHK/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanpa syarat, tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pembayaran upah proses, tanpa pembayaran uang pesangon, dan tanpa pembayaran uang

   penghargaan masa kerja terhitung sejak tanggal 27 Juni 2023;

3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat II sebagaimana Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 392/SK-HRD/PHK/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanpa syarat, tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pembayaran upah proses,tanpa pembayaran uang pesangon, dan tanpa pembayaran uang penghargaan masa kerja terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023

• Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat terhitung mulai bulan Agustus 2016, yaitu sebesar 6 bulan x Rp1.875.000,00= Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

  secara saksama memori kasasi tanggal 30 Maret 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 17 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan judexfacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa PHK oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah karenabertentangan dengan undangundang ketenagakerjaan, maka Penggugatberhak atas hakhaknya sebagaimana telah dipertimbangka oleh Judex Facti;Namun demikian mengenai upah

  proses perlu diperbaiki sesuaiyurisprudensi menjadi 6 bulan yaitu sejak bulan Agustus 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PIMPINAN UD.

  Cuti yang belum diambil 12/25 x 1.875.000,00 =Rp 900.000,00;Total = Rp13.837.000,00;(tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugatterhitung mulai bulan Agustus 2016, yaitu sebesar 6 bulan xRp1.875.000,00= Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluhribu rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.

• Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses setiap bulannya sebesar upah perbulan kepada Para Penggugat sejak bulan Januari 2015 sampai perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;5.

  10,764,000PENGGUGAT V 2th6bl Rp 1,578,000 3 Rp 9,468,000 0 Rp Rp 1,420,200 Rp 10,888,200TOTAL Rp 77,591,404Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja (PHK)Tergugat kepada Para Penggugat adalah batal demi hukum berdasarkan Pasal170 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hak Para Penggugat tentangupah selama proses hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, timbul.Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat berhak atas upahproses dan Tergugat wajidb memberikan upah

  proses setiap bulannya sebesarupah perbulan kepada Para Penggugat sejak bulan Januari 2015 sampai perkaramemperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja (PHkK)Tergugat kepada Para Penggugat adalah batal demi hukum berdasarkan Pasal170 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat berhakpula atas Tunjangan Hari Raya tahun 2015 dan 2016 sebesarRp 15.708.000, (lima belas juta tujun ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagaiberikut

  Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses setiap bulannyasebesar upah perbulan kepada Para Penggugat sejak bulan Januari 2015sampai perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2015dan 2016 kepada Para Penggugat sebesar Rp 15.708.000, (lima belas jutatujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:Halaman 36 dari 38 Putusan No.14/Pdt.SusPH1/2016/PN.Smg.

• Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:Uang Pesangon1 x 5 x Rp.15.750.000,00 = Rp. 78.750.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja2 x Rp. 15.750.000,00 = Rp. 31.500.000,00Uang Penggantian Hak15 % x (Rp78.750.000,00 + Rp.31.500.000,00) = Rp. 16.537.500,00Upah Proses 4 x Rp. 15.750.000,00 = Rp. 63.000.000,00

• Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:- Uang Pesangon : Rp18.445.779,00- Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp20.015.310,00- Uang Ganti Rugi Perumahan dan Kesehatan : Rp 5.769.163,35- Upah proses : Rp 6.148.593,00- Sisa Cuti Tahunan : Rp 819.812,40 +TOTAL : Rp51.198.657,75(lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh

  RP 7.993.171,00e Upah proses 12 bulan upah ..............::ceeeeee Rp24.594.372,00e Uang Cuti tahunan yang belum gugur..................

  Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat daripemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai denganperincian sebagai berikut: Uang Pesangon :Rp18.445.779,00 Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp20.015.310,00 Uang Ganti Rugi Perumahan dan Kesehatan :Rp 5.769.163,35 Upah proses : Rp24.594.372,00 Sisa Cuti Tahunan :Rp 819.812,40 +TOTAL : Rp69.644.436,75(enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu empatratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen);4.

  Telekomunikasi Anuta Pura Kandatel Palu) Nomor16/PENG.KOPAP/VII/2015 tanggal 01 September 2015 yang telahdilakukan oleh Termohon adalah sah;Bahwa Mengenai upah proses yang diputuskan oleh Majelis Hakimsebesar Rp24.018.372,00 (dua puluh empat juta delapan belas ributiga ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dibebankan kepadaPemohon haruslah ditolak, karena Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sahmenurut ketentuan perunndangundangan yang berlaku disebabkanadanya

  A.Karim dan Aco Rasyid sebagai pihak yang mengaku sebagai perwakilanpekerja;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti sepanjangupah proses perlu diperbaiki semula 12 (dua belas) bulan diperbaiki menjadi 3(tiga) bulan dengan pertimbangan perusahaan Tergugat sedang mengalamikerugian sehingga adil upah proses dihitung sampai dengan proses mediasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI PEGAWAI PT.TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA

  Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibatdari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunaidengan perincian sebagai berikut: Uang Pesangon :Rp18.445.779,00 Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp20.015.310,00 Uang Ganti Rugi Perumahan dan Kesehatan :Rp 5.769.163,35 Upah proses :Rp 6.148.593,00 Sisa Cuti Tahunan :Rp 819.812.40 +TOTAL :Rp51.198.657,75(lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilanribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh limasen);4.

• li>Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;

• Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp.43.818.385,- (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut;
1. Uang pesangon : 5 X Rp.3.370.645 X 1 = Rp.16.853.225
2. Uang penghargaan masa kerja Rp.3.370.645 X 2 = Rp.6.741.290
3. Upah

   proses : Rp.3.370.645 X 6 bulan = Rp.20.223.870

1. Membebankan ongkos perkara ini kepada Negara sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

• Hubungan Kerja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;

• Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021;
• Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa :
1. Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp.53.410.418,00
2. Kekurangan upah Penggugat tahun 2019-2020 sebesar Rp.29.933.073,00;
3. Upah

   Proses selama 3 (tiga) bulan Rp.13.248.558,00

• Total keseluruhan Rp.96.592.049,00(Sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah)
1. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp....

• M E N G A D I L I :

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp. 99.498.000,00 (sembilan puluh sembilan juta

• Menghukum Tergugat membayar upah proses secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat total sebesar Rp.31.323.558,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

• Penggugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung Para Penggugat mulai bekerja;

• Menyatakan Putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terhitung putusan ini diucapkan;
• Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan hak hak Para Penggugat berupa uang pesangon, Uang Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011 tentang Upah

  proses sebesar Rp.79.714.825,-, dengan dasar perhitungan upah gaji setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk Penggugat I (i.c.

   Kurnia Syahputra) :

• Uang Pesangon 5 x Rp. 3.188.593,- = Rp. 15.942.965,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 3.188.593,- = Rp. 6.377.186,-

= Rp. 22.320.151,-

• Upah Proses 6 x Rp. 3.188.593,-

  Muhammad Idris) :

• Uang Pesangon 4 x Rp. 3.188.593,- = Rp. 12.754.372,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 3.188.593,- = Rp. 6.377.186,-

= Rp. 19.131.558,-

• Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar= 0
• Upah Proses 6 x Rp. 3.188.593,-

• Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir;

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek (bij verstek);
• Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
• Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak hak Penggugat sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan upah

  proses dengan total sebesar Rp.84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut ;

• Pesangon : 9 bulan x 1 x Rp.4.000.000 = Rp.36.000.000
• Penghargaan masa kerja:6 bulan x Rp.4.000.000 = Rp.24.000.000
• Upah proses 6 bln x Rp.4.000.000 = Rp.