tindakpidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah danmeyakinkan;Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidanaterdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertamaunsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batinatau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (mensrea = criminal responsibility), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitusemua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (actus

menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana ;Bahwa, dari kedua pernyataan Terdakwa tersebut dapat kita lihat mengenaikenyataan hukum bahwa nyatanyata Terdakwa tidak memiliki maksud untukmendukung ataupun untuk mempermudah dilakukannya suatu kejahatan,dan juga Terdakwa memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dapatmempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.Bahwa, terkait dengan permasalahan tersebut di atas, sebagaimana kitaketahui bersama bahwa terdapat asas hukum yang mengatakan Actus

Mens rea, a person's awareness of the factthat his or her conduct is criminal, is the mental element, and actus reus, theact itself, is the physical element. Seseorg baru bisa dikenakanpertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yg dilakukan memiliki mensrea, guilty mind, kehendak jahat.Menimbang, bahwa berdasarkan teori dalam ilmu hukum pidana,Unsur pidana itu terdiri dari (1) actus reus, ada perbuatan, (2) mens rea,kehendak jahat, guilty mind.

berdampak bagaimana akhirnyayang didasarkan pada fakta hukum yang ada dan adanya kesepakatan awalataupun kerjasama fisik;Bahwa harusnya ketika ada pihakpihak tersebut yang menikmatinya tidakdikualifikasikan pada Pasal 55 saja namun dapat juga dikualifikasikankepada Pasal 56 dimana pasal yang tercantum dalam surat dakwaan sangatberpengaruh dalam pembuktian yang tentunya harus didasarkan kepadaPasal 184 KUHAP;Bahwa terkait pertanggungjawaban pidana Pasal 55 dengan Pasal 56 jelasada perbedaan dimana dalam actus

pembunuhannyajadi jangan sampai turut serta tersebut hanya menyasar orangorang yangseharusnya bukan dia saja yang dipertanggungjawabkan pidana sedangkanuitlokken harus ada upaya atau cara janji yang secara limitatif diatur dalamPasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;Bahwa terkait ilustrasi kalau ada beberapa pelaku yang mana masingmasing pelaku memenuhi kualifikasi dadeer, intelektual dadeer itu bentukkerjasamanya turut serta atau bukan, terkait ilustrasi tersebut abhllberpendapat kembali lagi kepada riil atau actus

yang diperolehnya yaitu sangat penting Terdakwa harus bisamenerangkan darimana kekayaan tersebut diperoleh Terdakwa hal initerkait dengan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa tersebut; Bahwa terkait dengan unsur memperkaya atau menguntungkan oranglain dimana ada pihakpihak tertentu yang diuntungkan atau diperkayajadi kita harus melihat terlebih dahulu apakah orang lain yangmemperoleh keuntungan tersebut atas perbuatan dari Terdakwa atautidak, konsekuensi pasal 2 atau pasal 3 harus ada peranan/actus

pembunuhannya jadi jangan sampai turut serta tersebuthanya menyasar orangorang yang seharusnya bukan dia saja yangdipertanggungjawabkan pidana sedangkan uitlokken harus ada upayaatau cara janji yang secara limitatif diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke 2KUHP;Bahwa terkait ilustrasi kalau ada beberapa pelaku yang mana masingmasing pelaku memenuhi kualifikasi dadeer, intelektual dadeer itubentuk kerjasamanya turut serta atau bukan, terkait ilustrasi tersebutahli berpendapat kembali lagi kepada riil atau actus

yang diperolehnya yaitu sangat penting Terdakwa harusbisa menerangkan darimana kekayaan tersebut diperolehTerdakwa hal ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana dariTerdakwa tersebut;Bahwa terkait dengan unsur memperkaya atau menguntungkanorang lain dimana ada pihakpihak tertentu yang diuntungkanatau diperkaya jadi kita harus melihat terlebih dahulu apakahorang lain yang memperoleh keuntungan tersebut atas perbuatandari Terdakwa atau tidak, konsekuensi pasal 2 atau pasal 3 harusada peranani/actus

sebagai dasar pejabat untuk memberhentikanseorang ASN/PNS;Bahwa ahli menyatakan dalam sistim pidana satu perbuatan pidana harusdiupload secara detail unsurunsur perbuatan mana yang ambil sebagaisebuah perbuatan pidana, dalam UU tipikor tidak disebutkan sama sekalikalimat tentang tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan atau kejahatan jabatan, kalimat ini sama sekali tidak memilikipenjelasan secara UU;Bahwa ahli menyatakan tidak bisa digunakan karena merujuk kepada asascontrarius actus

Perlu Ahli sampaikan bahwa khusus untuk yangberkaitan dengan praperadilan, kalau dikontekskan dengan khusus yangpraperadilan, praperadilan itu sebenarnya masuk di dalam KUHAP itubukan asli dari Indonesia karena dia dimasukkan dari sistem hukum yanglain yaitu sistemnya ada berasal dari Anglo Saxon yang mengambil dariprinsipprinsip habeas actus corpus act.

yang menguntungkan tidak dapat dicabut setelahjangka waktu tertentu kalau dengan pencabutan itu menyebabkan suatukeadaan yang semula sah menjadi tidak sah; (v) Jika akibat keputusan yangtidak benar terjadi keadaan yang tidak sah dan keadaan tidak sah ini tidak bolehditiadakan dengan mencabut keputusan kalau Pihak yang terkena akibatpencabutan akan dirugikan; dan (vi) Pencabutan suatu keputusan harus pulamemenuhi persyaratan yang sama seperti pada waktu keputusan tersebutdibuat (asas contrarius actus

Jadi itulan profesionalitas yang dituntut bagi seluruh pejabat TUNsebelum dia mengambil keputusan ;e Bahwa, dalam asas contrarius actus perijinan dibidang Hukum TataNegara siapa yang menerbitkan maka dialah yang boleh membatalkan,jadi sebagaimana Mahkamah Agung juga membentuk daripada Perdae Bahwa, sesuatu yang dilarang itu karena memang ada kekawatiran halitu. akan merugikan kepentingan pihakpihak tertentu, munculnyalarangan tidak bolehnya itu ada beberapa sebab sehingga muncullahperijinan, ini

mendukunglegalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakanHalaman 20 dari 86 hal putusan 44/G/2020/PTUNSBY2)3)sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkandengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkandan/atau dilakukan;Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan Tata UsahaNegara in litis Nomor : 6/PAN/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala DesaYang Berhak Dipilih Desa Prasung tanggal 19 Pebruari 2020, telah sesuaiAsas Contrarius Actus

Ajaran dualistis mengadakan pemisahanantara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidanaHalaman 31 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst(criminal act, actus reus) dan dapat dipertanggungjawabkannya sipelaku (criminal responsibility, mens rea). Dengan demikian ajaran inimemisahkan unsur kesalahan dari segi perbuatan danmemasukkannya ke dalam segi si pelaku;Bahwa menurut Prof.

Artinya harus ada hubungan kesengajaan antara perbuatanmemperkaya (actus reus) diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sebagaiwujud dari niat atau kehendak (mens rea) dari terdakwa.Bahwa selama jalannya persidangan pada pengadilan tingkat pertamadalam pemeriksaan alatalat bukti berupa keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barangbarang bukti di persidangan, Majelis Hakim tingkatpertama tidak membuktikan hubungan antara niat terdakwa terhadapbertambahnya kekayaan, dan tidak dibuktikan

Putusan tersebut sudah tidak berlaku lagikarena telah dicabut sendiri oleh Tergugat V (berdasarkan asascontrarus actus).

PencantumanPerppu dalam diktum Mengingat pada objek sengketa dimaksudkan untukmendukung dan mempertegas kewenangan Tergugat untuk mencabut ataumembatalkan Surat Keputusan yang telah diterbitkannya, berdasarkan asascontractus actus yang dianut dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017;DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;20. Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan terhadap permohonan penundaanpelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat,denganalasansebagai berikut :a.

Sedangkanmenurut teori pengetahuan, sengaja adalah si pembuatmengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat dan risiko yangtidak dikehendaki, tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat,dapat dikatakan bahwa kesengajannya diarahkan kepada akibat yang mungkinterjadi itu.Menimbang, bahwa Actus Reus menyangkut perbuatan yang melawanhukum dalam perkara ini adalah yang menerima atau menguasai penempatan,pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran ataumenggunakan

FUAD FEBRIANSYAH untukmencarikan orang yang sanggup melakukan verifikasi uang dollar Amerikatersebut di BI, yang kemudian akhirnya Terdakwa diketahui bahwa uangdollar Amerika tersebut adalah palsu sehingga perbuatan tersebut telahbertentangan dengan hukum dan actus reus (perbuatan) dalam perkara aquo telah terbukti dalam fakta persidangan, dengan demikian unsur padabutir ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan tidakmengetahui uang dollar tersebut palsu, menurut Majelis

Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalamPasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat(1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawabdan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / actus

dan Pengawasan Pilkades KabupatenSitubondo, bahwa Berita Acara Nomor: 188/09/431.517.8.3/X/2013,tanggal 02 Oktober 2013 tersebut tidak untuk mencabut/membatalkanSurat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SumberanyarNomor : 188/08/431.517.8.3/X/2013, Tanggal 02 Oktober 2013,Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin Dalam PemilihanKepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih KabupatenSitubondo, tapi hanya demi keselamatan bersama yang sifatnyahanya sementara; Apalagi berdasarkan asas contrarius actus

rekayasa dari pelaksana kegiatan subsidiangkutan tersebut, Terdakwa meloloskan pencairan anggaran kegiatan tersebut,padahal semestinya Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana,dan kemudian terbukti pula bahwa Terdakwa memperoleh aliran uang secara tidaksah dari anggaran yang dicairkannya secara menyimpang tersebut;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas terbukti bahwaperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak saja memenuhi unsur lahiriahperbuatan yang melanggar hukum (actus

Tapi di luar itu misalnya salah prosedur, salahwewenang, salah substansi objek keputusan maka sesuai denganPasal 17, 18 undangundang Nomor 30 Tahun 2014 maka harusnyadiperiksa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 undangundang Nomor30 Tahun 2014 sehingga Apipnya yang didorong untuk melakukanpemeriksaan terlebih dahulu; Bahwa asas contrarius actus akan ranah hukum pidana berjalanseiring dan saling melengkapi dan menambahi jadi sejalan saja.

dengan memberikan makna tersebut, maka ketentuanPasal 2 ayat (1) UUTPK, khususnya unsur ke 2 : secara melawan hukum adalahperbuatan bersifat sengaja (dolus) namun dalam Pasal 2 ayat (1) UUTPK sengajasebagai suatu tujuan (oogmerk) yaitu perbuatan sengaja yang dilakukan karenamendasarkan suatu motivasi yang dikehendaki;Menimbang, bahwa tentu amat sulit untuk mengetahui dengan pasti yangtersembunyi pada niat batin seseorang, hal yang mungkin dapat dijadikan petunjukadalah realita yang terdakwa lakukan (actus