Ditemukan 4497 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
704 — 792
704 — 792
Putusan Nomor 15/G/LH/2016/PTUNJKT.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, memeriksa sertamempertimbangkan, merujuk pada Anggaran Dasar KNTI sebagaimana dalampasalpasal tersebut diatas telah secara tegas menyatakan untuk membelakeberlanjutan lingkungan hidup khususnya keadilan kelautan dan perikanan jugamelindungi ekositem laut.Menimbang, bahwa oleh karenan KNTI telah secara tegas membela danmempertahankan perlindungan lingkungan hidup, maka Pengadilan berpendapatbahwa KNITI telah memenuhi
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
797 — 528
797 — 528
276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKTstruktur Organisasi sebagaimana yang disebutkan pasal 6 dalam AktaPendirian perkum pulan Kesatuan Nelayan Tradisional IndonesiaMenimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti, memeriksa sertamempertimbangkan merujuk pada anggaran dasar KNTI sebagaimana dalampasalpasal tersebut diatas telah secara tegas menyatakan bahwa untukmembela keberlanjutan lingkungan hidup khususnya keadilan kelautan danperikanan juga melindungi ekositem laut ;Menimbang, bahwa oleh karenan
Register : 07-02-2019 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 139/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL Tanggal 13 Agustus 2020 — MUSTAKIM, lahir di Seoul pada tanggal 04 September 1954, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Apartemen Essence Dharmawangsa South 21 Unit 2105, RT. 007/008 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Dahmar, SH., Achmad Yarus,SH.,MH., Andi Wijaya,SH.,MH., Fajar Lesmana, SH.,MH., Jiffy Ngawiat Prananto,SH., Risal Manan, SH.,MH., dan Aji, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Yaskum Indonesia Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut .................................. PENGGUGAT ;
M E L A W A N :
1. SEUNG EUN HO, Warga Negara Republik Korea,berkantor di Wisma Korindo lantai 12, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 62,DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut .................................................TERGUGAT 1 ;
2. PT. ASPEX KUMBONG, suatu perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Raya Narogong KM. 26, Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820, untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 2 ;
3. PT. BADE MAKMUR ORISSA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Korindo, Jalan Letjen MT. Haryono Kav.62, RT. 2/RW.2 Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut ...........................TERGUGAT 3 ;
4. PT. TUNAS SAWA ERMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Korindo, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 62, RT. 2/RW.2 Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut ...........................TERGUGAT 4 ;
5. PT. BINTAN MAKMUR, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat/dengan alamat PT.Korindo Abadi Kija, Jalan Sei Lekop Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 5 ;
6. KIM JONG MAN, Warga Negara Republik Indonesia, lahir di Seoul, Karea Selatan, pada tanggal 04 Oktober 1970, beralamat di Apt. Taman Raja C404, Jl Warung Jati I No. 83, RT. 011 RW. 009 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik untuk dan atas nama pribadi maupun mewakili perusahaan,untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 6 ;
7. Dr. LIMARAN DWI HARTADI, beralamat di Jalan Wiratno No. 5, RT. 002 RW.002 Kampung Baru, Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut ..........................TURUT TERGUGAT 1 ;
8. KEPALA KANTORWILAYAH PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DITANJUNGPINANG,Jl. MT. Haryono KM 3.5, Kota Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 2 ;
9. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, beralamat di Jalan Ceruk Ijuk, Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, di Kabupaten Bintan,untuk selanjutnya disebut ..............TURUT TERGUGAT 3 ;
10. KEPALA DESA TELUK BAKAU, Jalan Trikora, Desa Teluk Bakau, Kec. Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut ....................................................................TURUT TERGUGAT 4 ;
11. CAMAT GUNUNG KIJANG, Jalan Gesek KM 23, Desa Tuapaya, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut ..............TURUT TERGUGAT 5 ;
12. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, Jalan Gatot Subroto No. 44, RT. 5/RW.4 Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut .......................................................TURUT TERGUGAT 6 ;
13. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12940, untuk selanjutnya disebut ....................................................................TURUT TERGUGAT 7 ;
14. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK REPUBLIK INDONESIA, untuk selanjutnya disebut .......................................................TURUT TERGUGAT 8 ;
15. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, RT. 2/RW.3 Gambir, Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 9 ;
16. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 10 ;
391 — 186
391 — 186
Tergugat6 kepada Tergugat 2 yang dalam proses peralihannya berdasarkan kuasaTurut Tergugat 1 dengan Tergugat 6 tidak dilakukan pembayaran, karenasesungguhnya tanah yang 16 persil adalah milik Penggugat, sementaraTergugat 1 s/d Tergugat 6 mengatakan uang miliknya adalah keliru karenaPenggugat meminjarn uang pada Tergugat 1 dan uang itu oleh Penggugatbelikan tanah bukan berarti tanah itu milik Tergugat 1 s/d Tergugat 6.Bahwa pemberian kuasa Turut Tergugat 1 kepada Korindo Grup dilakukansecara paksa karenan
Register : 17-04-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 28/PID.SUS/TPK/2014/PN.BKL Tanggal 19 Nopember 2014 — HADI SUNSANTO, S.IP
148 — 46
148 — 46
Dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 74 Tahun 2008, Tentang Guru yang mengatur danmenjelaskan bahwa beban kerja guru sekurangkurang 24 jam (Duapuluh empat) Jam tatap muka dan sebanyakbanyak 40 (empat puluh)jam tatap muka dalam 1 (satu) Minggu yang semesti guru terima,saksi tidak bisa menjelaskan beban kerja Guru berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru DanDosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74Tahun 2008, Tentang Guru karenan
Register : 23-11-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 47/Pid.Sus/2012/PN.PBR. Tanggal 15 April 2013 — Drs. BUCHARI ARAHIM, MM
88 — 21
88 — 21
adalah anggota yang senior yaitu Biro Dana yang pada saat itujuga ada hadir, tetapi waktu itu rapat langsung diambil alin oleh Dirut ;Bahwa pengaturan tentang kalau Devisi berhalangan diganti oleh Devisi yangsenior adalah di dalam SK Nomor 48/KEPDIR/2001 tanggal 20 Agustus 2001tentang Komite Kredit ;Bahwa pada waktu itu SK Nomor 48/KEPDIR/2001 tanggal 20 Agustus 2001masih berlaku dan belum dicabut ;Bahwa di dalam rapat komite tersebut Yumadris selaku Pimpinan cabangmeneruskan permohonan kredit karenan
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG. Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
127 — 26
127 — 26
Op.cit h. 53);Menimbang, bahwa terdakwa TEDDY JUMENA, ST secara umummemiliki kewenangan sepenuhnya dan kesempatan karenan jabatan dankedudukannya selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dimanatugas dan tanggungjawabnya adalah :1) Mengawasi dan mengendalikan serta memberikan petunjuk danbimbingan baik teknis maupun administrasi kepada pelaksanakegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan syaratsyaratyang telah ditentukan.2) Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Kemajuan
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012 K/PID.SUS/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D.
185 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan untukmenguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atastanah, karenan sifatnya sematamata Hukum Publik, sebagai yangdirumuskan dalam Pasal 2 UUPA. Jika Negara sebagai penyelenggaramemerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutaakan diberikan kepadanya oleh Negara selaku Badan Penguasa, melaluiLembaga Pemerintah yang berwenang.
Register : 07-09-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 73 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg. Tanggal 30 Januari 2017 — ARIS RUSLAN bin JUNAIDI
151 — 272
151 — 272
untuk keperluan lain merupakan bentuk penyalahgunaankewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan terdakwa selaku Manager Operasional Koperasi HimpunanPengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Kota Sukabumi dalam kegiatanpenyaluran dana pinjaman yang berasal dari Lembaga Pengelola DanaBergulir Koperasi dan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (LPDBKUMK) ;Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya Karenan"jJabatan
Register : 01-04-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 457/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 16 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 33
31 — 33
telahdikaruniai 2 (dua) orang anak ;Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisin danbertengkar;Bahwa penyebab terjadinya perselisinan saksi tidak tahu;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejaktahun 2013 dan Pemohon yang meninggalkan kediamanbersama;Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehatioleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas benar, dan bantahsebagian lainnya, karenan
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 996 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — R. IRWAN GUMELAR, S.STP
126 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak menguasai dariNegara tidak memberi kewenangan untukmenguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atastanah, karenan sifatnya sematamata Hukum Publik, sebagai yang dirumuskanHal. 235 dari 294 hal. Put. No. 996 K/Pid.Sus/2017dalam Pasal 2 UUPA. Jika Negara sebagai penyelenggara memerlukan tanahuntuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkuta n akan diberikankepadanya oleh Negara selaku Badan Penguasa, melalui Lembaga Pemerintahyang berwenang.
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 994 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H
113 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan untukmenguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atastanah, karenan sifatnya sematamata Hukum Publik, sebagai yangdirumuskan dalam Pasal 2 U ndangUndang Pokok Agraria. Jika Negarasebagai penyelenggara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya,tanah yang bersangkuta n akan diberikan kepadanya oleh Negara selakuBadan Penguasa, melalui Lembaga Pemerintah yang berwenang.
Register : 14-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG Tanggal 26 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
296 — 423
296 — 423
benar dan tidak sesuai dengankaidah hukum yang sebenarnya; Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum didalam unsur Perbuatan SecaraMelawan Hukum, Majelis Hakim telah memperoleh alat bukti yang cukup dankeyakinann hakim atas fakta fakta hukum yang relevan sehingga kemudianmeyaini bahwa penjualan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Baratoleh terdakwa kepada RUDIANTO SULIAWAN melalui Kuasanya SANIATMAADINOTO adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengajadengan tujuan; Bahwa oleh karenan
Register : 15-02-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 16 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 10
17 — 10
Penggugat dan Tergugat karena saksibertetangga;e Bahwa Penggugat bernama Aminah binti Hasan dan Tergugat bernamaHasan bin Abdulah Idris ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikahpada tanggal 22 Juli 2015;e Bahwa Penggugat dan Tergugat setelan menikah beberapa hari,langsung berangkat ke Jakarta dan disana kontrak;e Bahwa setelah 4 bulan di Jakarta Penggugat dan Tergugat kembali keBima sampai sekarang ini;e Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonislagi karenan
Putus : 01-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 1 Agustus 2013 — JUJUN AHMAD SOLIHAT
94 — 31
94 — 31
Op.cit h. 53) ;Menimbang, bahwa terdakwa Jujun Ahmad Solihat secara umum memilikikewenangan dan kesempatan sepenuhnya karenan jabatan dan kedudukannya selaku Analis /Sub Bagian Kredit PD.BPR Cabang Banjaran ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, biladihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan yang antara lain :1) Bahwa terdakwa selaku Sub Bagian Analisa Kredit PD.BPR Cabang Banjaran dalammelakukan proses, mekanisme dan persyaratan terkait dengan pengajuan
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 11 Desember 2014 — ANNE SARI PUTRI Binti SYARIP HIDAYAT
91 — 42
91 — 42
Op.cit h. 53);Menimbang, bahwa terdakwa ANNE SARI PUTRI secara umum memilikikewenangan sepenuhnya dan kesempatan karenan jabatan dan kedudukannya selakuPengelola Cabang PT. Nusa Niaga Raya (PT. NNR) di Bandung dan selaku Direktur PT.Karya Cahaya Anue (PT.
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
353 — 273
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
353 — 273
pada saat ituada ibu marintan, suaminya, haris PPTK dan Kepala Dinda (Kuswendi) sebelumnyaada undangan terlebih dahulu kepada Pihak Ke tiga tersebut;Dan mengaku bahwa jamlaknya belum ada dan berjanji besok akan segeradiserahkan;Kemudian pencairan tersebut masuk ke meja saya sekitar pukul 15.00 WIB dankemudian setelah itu saya sholat dan setelah sholat ternyatra dokumen yang barusaya tanda tangan satu lembar karena dokumen sudah tidak ada;Kemudian terkait blacklist acuannya kepada putus kontrak karenan
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
506 — 203
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
506 — 203
Due Diligence dibentuk Kepmen53 tanggal 14 Mei 2020, Terdakwa menjelaskan bahwa Tim DueDiligence sebenarnya sudah terbentuk beberapa hari sebelum bermenkeluar dan sudah menjalankan tugastugas Tim Due Diligence.Bahwa ijin budidaya dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya halkarena secara administratif dirjen budidaya yang bolehmenandatangani dan mengeluarkan ijin tersebut.Bahwa Surat jin Calon Eksportir yang mengeluarkan adalah DirjenPerikanan Tangkap, dan SKWP juga dari Dirjen Perikanan Tangkap,karenan