pembatalan, jikadikaitkan dengan SK Gubernur yang dalam pertimbangan putusan KTUNdinyatakan cacat yuridis, itu adalah cacat substansi jadi SK GubernurHalaman 51 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGtersebut tidak batal atau batal demi hukum tetapi dalam amar putusantidak batal / pembatalan terhadap SK Gubernur sehingga berlaku asaspraesumptio iustae causa / asas praduga sah jadi SK Gubernur, selamatidak dibatalkan maka tetap sah, kecuali ada gubernur berdasarkan asascontrarius actus

dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukumtidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian, kKecermatan yang hidup dalammasyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti, sehinggatidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adilsebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihat apakahada unsur mens rea(evil mind, niat jahat) dan actus

berlaku, serta perbuatan melawanhokum secara materiil yakni perbuatannya melanggar normanormakepatutan dalam pergaulan;Bahwa unsur pokok yang harus dipenuhi sehingga terhadap perbuatanmelawan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, maka dalammelakukan perbuatan melawan hukum tersebut pelaku harus memilikikesalahan berupa sikap batin untuk berbuat jahat (Mens rea), dima sikapbatin jahatny tersbeut harus diwujudkan dalam suatu perbuatan yangselesai atau masih berupa percobaan tidak pidana (actus

atau mereka ulang kejadian untuk memperoleh alat bukti; Bahwa jika dalam BAP dan Surat Dakwaan mengalami kontradiktifkonstruksi, konsekuensi hukum dan konsekuensi logisnya adalahKonsekuensi logis dan konsekuensi hukum tidak akan menimbulkankeyakinan itu Saja masih diragukan, mencari konsekuensi yuridisnyatidak memenuhi alat bukti dan keyakinan, sehingga Terdakwa dibebaskan karena masih ada keraguan tidak adanya keyakinan; Bahwa letak Mens Rea adalah terdapat di pertanggung jawabanpidana, sedangkan Actus

Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara Jo.Pasal 87 UndangUndang AdministrasiPemerintahan;Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat sebagai ObjekSengketa adalah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1841/Benda, terbittanggal 21 Maret 2012,Surat Ukur Nomor 10.25.06.01.00215/1998 tanggal13 Maret 1998 Luas 1.742 m2 (seriou tujuh ratus empat puluh dua meterpersegi), atas nama Tjitra Bintoro (bukti T1) yang telah bersifat final, makaberdasarkan asas a contrario actus

Didalam ajaran hukum pidana dikenal denganAsas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea, yang dapat diartikan bahwasuatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bila maksudnyatidak bersalah, sehingga maksud dari ajaran hukum pidana ini seseorang tidakhanya dapat dinyatakan bersalah, walaupun semua unsur perbuatanterpenuhi, namun sikap batinnya tidak menghendaki terjadinya kesalahan itu,maka yang terpenting saat ini untuk membuktikan unsurunsur perbuatan yangdirumuskan adalah sangat tergantung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukumdalam kegiatan pengadaan tanah untuk kampus III IAIN Imam Bonjol Padang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan tidakditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskanTerdakwa dari Pertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif (actus

Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Mata Kuliah Hukum Pidana padaFakultas Hukum Universitas Tadulako;Bahwa Ahli memiliki Disiplin IIlmu yakni Doktor dalam Bidang Korupsikarena Disertasi Ahli mengkaji Tindak Pidana Korupsi dan Ahli sudahlebih dari 50 (lima puluh) kali menjadi Ahli dalam Perkara Tindak PidanaKorupsi;Bahwa Abhli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa pengertian Korupsi adalah busuk, tidak jujur;Bahwa Subyek hukum dalam Tindak Pidana Korupsi adalah orang yangmelakukan perbuatan melawan hukum (actus

proses penanganan perkara di KPPU seluruh dokumendokumen yangdihasilkan tidak mencantumkan istilahistilah yang digunakan dalam prosespenegakan hukum pidana, seperti "Pro justitia; "Untuk Keadilan" atau "DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".UndangUndang Nomor 5 memberikan pengaturan yang sangat komprehensifdalam penyelesaian perkara secara administratif dalam Pasal 38 sampaidengan Pasal 46.Dalam hal terbukti pelaku usaha melakukan tindakan anti persaingan yangbersifat melawan hukum (Actus

Komisi menyerahkan putusan tersebutkepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.(5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4)merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukanpenyidikan.Secara legalitas, pengaturan tersebut adalah tepat, yaitu dengan tidakdilaksanakannya putusan KPPU, dapat diduga ada unsur sikap batin dari pelakuusaha yang menunjukkan niat jahat (Mens Rea).Dengan terpenuhinya unsur Actus

bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPenuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut; Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif; Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty atau actus

Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalamPasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat(1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawabdan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / actus

sewa lahan dan tanah yang digunakan untuk tempattinggal yang telah dipungut Terdakwa Asep Sukandar Bin Andang selaku kepaladesa sebesar Rp. 19.990.000, (Sembilan belas juta sembilan ratus sembilanpuluh ribu rupiah) dan pemanfaatan sewa lahan/ tanah yang digunakan untuktanah garapan sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) dimanaTerdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.Bahwa oleh karena itu unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, baikyang berupa perbuatan (actus

No. 618 K /Pid/ 200709.10.11.12.administrasi adalah badan yang membuat atau mengeluarkan aturan ataukeputusan itu (contrarius actus similiter fit) ;Bahwa sesungguhnya dari aspek yuridis dengan adanya putusanMahkamah Agung mengenai yudicial review yang menyatakan PeraturanPemerintah Nomor 110 Tahun 2000 BATAL, berarti Peraturan PemerintahNo. 110 Tahun 2000 adalah TIDAK SAH.

Nomor 7 Tahun 2006 alinea kesatudan ketiga sehingga Penuntut Umum berpendapat penjatuhan hukumanbagi Terdakwa bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukanUndangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidakmencerminkan rasa keadilan masyarakatSeandainya majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan benarbenar mengenaiperan dan ACTUS REUS yang dilakukan terdakwa tersebut makapemidanaan terhadap Terdakwa tentunya lebih berat atau setidaktidaknyasejalan

bahwa Terdakwa sedari awal sudah mengetahui perbuatannyabersama Terdakwa lainnya tersebut menyalahi ketentuan hukum yang adaseperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerahyaitu Pihak Kedua setelah menerima transfer dana hibah dari Pihak Kesatusegera melaksanakan kegiatan sesuai Proposal / RAB dan dilarang melakukanperubahan peruntukkan / kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal yangtelah disetujui Pihak Kesatu sehingga dapat dinilai sebagai adanya etikadburuk Terdakwa (actus

yang menuntutTerdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga)bulan, Majelis Hakim berpendapat tidaklah adil dan bermanfaatkarena dalam diri Terdakwa tidak terdapat niat jahat mens readengan tidak diketemukannya 4 personil TNI AL dan 2 (dua) senjataorganik sampai sekarang dan tindak pidana ini haruslah dihubungkankeberadaan Saksi4 selaku Asops Guspurlatim yang on board dikapal yang dinahkodai Terdakwa saat itu, tetapi Majelis Hakimberpendapat dari segi pertanggungjawaban pidana actus

Islam NegriSyarif Hidayatullah Jakarta, ditentukan bahwa: Rektor sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan Pemimpin dalam menyelenggarakanUniversitas,Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam NegriSyarif Hidayatullah Jakarta ditentukan bahwa:Ayat (2) : Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dandiberhentikan oleh RektorMenimbang, bahwa berdasarkan Asas Contrarius Actus

berlaku, serta perbuatan melawanhokum secara materiil yakni perbuatannya melanggar normanormakepatutan dalam pergaulan;Bahwa unsur pokok yang harus dipenuhi sehingga terhadap perbuatanmelawan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, maka dalammelakukan perbuatan melawan hukum tersebut pelaku harus memilikikesalahan berupa sikap batin untuk berbuat jahat (Mens rea), dima sikapbatin jahatny tersbeut harus diwujudkan dalam suatu perbuatan yangselesai atau masih berupa percobaan tidak pidana (actus

Dengan adanya konfirmasi danvalidasi maka telah memenuhi kewajiban dalam pasal 7 ayat (2) huruf fdan g tersebut; pada hakikatnya pejabat pemerintahan tadi dia tidakhanya pada alas hukum dan alas fakta saja, alas fakta itu apapun alasfakta yang relevan dan valid sampai dia memutuskan keputusan tersebut,makanya kemudian kita dapat linat dalam pasal 63, 64, 65 dan 66terhadap perubahan dan lain sebagainya secara contractius actus tentutidak hanya peraturan perundangundangan sebagai hukum tetapi alasfakta

Asas legalitas tersebutmenjelma dalam beberapa turunan lain dalam hukum administrasi yakni sepertiasas contractius actus dan asas presumptio ius custea, dimana sepanjang tidakdinyatakan sebaliknya secara hukum, maka legalitas institusi Mahkamah Partaiyang disahkan Tergugat (vide Bukti T4 = Bukti T II Intv9) tidak dapat dikatakansudah tidak eksis secara hukum maupun invalid untuk menjalankankewenangannya.

Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan ke OJK ;Menimbang, bahwa tupoksi OJK tersebut dilakukan oleh DewanKomisioner OJK yang merupakan pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektifdan kolegial sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU OJkK;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengankeputusan objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa olehkarena kewenangan Bapepam telah beralih kepada OJK, maka DewanKomisioner OJK (incasu Tergugat) berdasarkan asas a contrario actus