Ditemukan 4899 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus antus attus agtus aptus artus ahtus
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
H. DEDI WAHYUDI, S.Sos ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI.
349 — 215
  • UtrBahwa menurut ahli bukibukti permulaan yang terkait dengan actus reapertama kali visum dari situ karena ada point untuk mencari tahukematiannya karena benda apa kalau sudah tau benda apa itu katakanlahsenpi begitukan polisi menelusuri siapa yang menggunakannya siapapemiliknya dan seterusnyaBahwa berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana itu artinya kalau tidakada kausalitanya ya tidak bisa dikatakan mens rea nya sama jadi mens reaitu artinya punya kesepahaman yang bersama untuk melakukan tindakpidana
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 29 April 2015 — DRS. Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
123 — 71
  • jo PP Nomor : 105 tahun2000 tidak dapat di jadikan sebagai dasar dakwaan;Bahwa jika Terdakwa adalah salah satu penerima dengan bertolak darisatu prinsip bahwa ini adalah kesalahan administrasi harus ahli penuhioleh karena itu jika kita perhatikan mekanisme untuk dinyatakan atautidaknya adanya kerugian Negara berdasarkan Undang Undang tentangBPK, bahwa ahli berpendapat bahwa dengan menerapkan asas contrariesactus kewenangan untuk menentukan kerugian Negara ada pada BPK ituberarti asas contraries actus
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus ITE
Register : 01-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Nopember 2021 — VINCENT ALIAS VINCENT LIM
568 — 830
  • dianut di Indonesia maka menurut ajarandualistis maka prose pembuktian unsur mens rea atau unsur subjectifitu ada pada persidangan termasuk misalnya ada orang yangdinyatakan gila dan orang gila itu sebetulnya gila atau tidak gila ituproses pembuktiannya ada pada persidangan di pengadilan bukanpada proses penyidikan atau penuntutan akan tetapi unsur objectifnyaitu yang wajib dibuktikan oleh penyidik atau penuntut umum, unsurobjectif itu meliputi perbuatan atau dalam bahas latinnya disebutsebagai actus
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 25-10-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 28 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH.,MH.
Terdakwa:
NUR AZIZAH Binti DAMI DARJI
56 — 24
  • Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan ituharuslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksudtersebut memang terdapat pada setiap peserta.Bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau opzet yangsama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, makaorang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu medeplegen didalam delik tersebut.Berkenaan dengan ini Muladi berpendapat sebagai berikutpenanggungjawaban pidana ini bisa bersumber dari actus reus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ZULKIFLI EDDY Als PAK ITAM Bin M. YUNUS ALI. Alm
136 — 43
  • Kesalahan ituterletak dalam pikiran sebagaimana dalam asas actus non fact reium nisi menssit rea (Suatu perbuatan tidak menyebabkan seseorang dipidana kecuali karenapikirannya jahat). Dalam hukum peranan pikiran menjadi lebih penting daripadatindakan, karena itu dalam penyertaan ada kualifikasi penganjur (uitloker),dimana ia hanya menjadi otak pelaku, bukan pelaksana materil dari kegiatanyang dilarang.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-05-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 5 Oktober 2015 — HADI SUTRISNO,S.PdI Bin MASURI
42 — 22
  • Maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan Hakim dan Hakim Konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Andrian Syahbana
532 — 210
  • yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam unsurDengan Sengaja Turut Serta Melakukan atau Membantu TerjadinyaPembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sahdiatas telah terpenuhi/terbukti, bahwa yang melakukan perbuatan kerjasamadengan perusahaan Joint Operation atau kontraktor mining maupunmenetapkan pergeseran lokasi kerja dan koordinat kerja adalah Korporasi PT.Bososi Pratama yang baik secara actus
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Maret 2021 — Pemohon:
TITI SUMAWIJAYA EMPEL
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
209 — 562
  • Bahwa itu biarlah proses penyidikan yang menyimpulkan, jadimenilai itu patut atau tidak kembali pada iktikad baik dan iktikad burukjadi itu yang harus di rangkai oleh penyidik itu, benar tidak sepeti itu,semua orang pasti mengakuinya, tapi yang paling terpenting adalah kitaharus merangkai itu, ini subyektif lagi; Bahwa jadi bisa hukum itu bisa dolus bisa culpos dolus invertualisculpos invertualis for common nilai awal, liat mens rea, actus reus nyaseperti bagaimana, jadi kalau ceritanya seperti itu
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 16-05-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 995/Pid.B/2019/PN Tng
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMELDA, SH
Terdakwa:
HENDRIK CAHYADI
183 — 88
  • sesuaidengan keahliannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:UBahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan seharihari ahli bekerjasebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia;Bahwa menurut ahli suatu perkara dapat dituntut secara perdata apabiladalam perkara tersebut diawali oleh adanya peristiwa hukum perdata,sedangkan dalam perkara pidana dapat dituntut dan diadili apabila dalamperkara tersebut didahului adanya peristiwa hukum pidana;Bahwa dalam perkara pidana harus terlebin dahulu adanya actus
Pengadilan PN TAMIANG LAYANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-05-2010 — Putus : 18-10-2010 — Upload : 15-06-2013
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 30/Pid.Sus/2010/PN.Tml
Tanggal 18 Oktober 2010 — 1.Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA, 2.TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG
109 — 27
  • Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (doluseventualis);Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999tidak ada penjelasan mengenai frasa dengan tujuan sehingga untuk itu perludipertimbangkan apakah dengan tujuan tersebut masuk dalam corakkesengajaan yang mana;Bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus nonfacit reum, nisi mens
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 14-11-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 68/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
SYARFAWI
Tergugat:
1.KEPALA DESA PULAU GADANG
2.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
YUWARLIS
109 — 35
  • bagianmembaca surat keputusan tersebut adalah dengan berdasar pada suratKepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIll Koto Kampar NomorO6/SK/PG/2017 tanggal 25 Nopember 2017 perihal pengukuhankepengurusan Kelompok Sadar wisata sehingga bila dinubungkan denganobyek sengketa yang merupakan Keputusan Pembekuan PengurusKelompok Sadar Wisata Kampung Danau Koto Panjang maka Majelis Hakimberkesimpulan Tergugat memiliki Kewenangan untuk menerbitkan objeksengketa I, hal tersebut juga sesuail dengan Asas contrarius actus
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
PEPZI ZURAIDI Bin ZAINUL ABIDIN.Alm
159 — 78
  • Unsur kehendak (willens) atauadanya sikap batin (mens rea) atau niat yang dapat diartikan suatuniat yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan (actus reus) yangdilakukan untuk mencapai tujuanmenguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 31/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 26 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIAWAN AGUSTIARTONO
Terbanding/Terdakwa : DIDI LAKSAMANA
356 — 116
  • (end user) PT DI knususnya enduser dalam negeri dengan maksud dan tujuan agar PT DI mendapatkan kontrakdan pemberian dana khusus atau uang yang dialokasikan untuk dana khususkepada pihak ketiga berupa pengadaan mitra penjualan bagi PT DI secara fiktifsehingga menimbulkan kerugian Negara, dan unsur perbuatan melawan hukumyang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan sudah sepantasnyaTerdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;Menimbang bahwa sejalan dengan suatu adagium actus
    TPK/2021/PT.BDGmembuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat bathinnya patutdisalahkan menurut hukum (an act does not make a person guilty, unless the mindIs legally blameworthy);Menimbang bahwa berdasarkan adagium tersebut menurut Majelis HakimTindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, ada(dua) syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dipidana, yaitu adaperbuatan lahiriah yang terlarang (actus reus) dan adanya sikap batin (mens rea)yang menimbulkan
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 11-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 83/Pid.B/2020/PN Ckr
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
SRI NURMALINA
290 — 195
  • Kedua, unsur dengan sengaja: Unsur sengaja berkaitan dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geen strafzonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwa tidakdipidana jika tidak ada kesalahan. Apakah orang yang melakukanperbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkanakan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukanperbuatannya itu. si pelaku juga mempunyai kesalahan.Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian darikesalahan.
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer
Register : 07-06-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 27-10-2021
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021
Tanggal 6 Agustus 2021 — MILTON SIALEKY, Praka NRP 31110568530992
120 — 47
  • Disisi lain menurut BurhanDahlan (Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI)ketika memberikan pengarahan dalam acarapengarahan pimpinan Mahkamah Agung RI padatanggal 11 Nopember 2020 di Palembang, menegaskanbahwa Hakim Militer dalam menjatuhkan pidana bukanhanya sekedar mempertimbangkan aspek Mens Readan Actus Reus tetapi juga harus mempertimbangkandalam hubungannya dengan kepentingan pertahanannegara.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 11 Mei 2015 — MUHAMMAD YAMIN Bin JAMALUDIN
56 — 34
  • Maka sejalan dengan ketentuan pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN SORONG Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 21 Oktober 2020 — TOMMY LIMBUNAN
292 — 164
  • keseluruhan selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan bisadiperpanjang jika dinilai masih ada potensi;Bahwa dalam Usaha Pertambangan ada yang namanya Pasca Tambang,yangdimaksud disini arinya bagaimana nasib masyarakat yang tadinya tergantungpada Mineral dan Batubara yang dulu ada menjadi habis atau sudah tidak adalagi, hal tersebut yang harus dipikikan oleh Perusahaan setelah selesaiPertambangan di tempat tersebut, itulan yang disebut sebagai Pasca Tambang;Bahwa dalam Hukum Pidana dikenal istilan Actus
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 144/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
H. Wawan Setiawan, SE
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya, SE., Widi Wulandari
476 — 344
  • Bahwa oleh karena lokasi objek sengketa a quo berada diKecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan dikaitkandengan asas contrius actus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudahtepat Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung(Tergugat).
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 22-08-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Ingan Malam Purba, SH
Terdakwa:
NURHADI
210 — 97
  • Criminal Act berhubungandengan Actus reus (tindakan/perbuatan) sedangkan kesalahan (guilt)berhubungan dengan Mens Rea (sikap kalbu/batin).Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum menurut sejarahnyaberawal dari adanya yurisprudensi tentang pengertian dari tindakan yang tidaksesuai dengan hukum yang mengandung pengertian merusak hak subjektifseseorang menurut undangundang, melakukan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban hukum pelaku menurut hukum pelaku menurut undangundang, melakukan sesuatu yang
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 3 April 2014 — USMAN
34 — 12
  • Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektifdengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karenajabatan atau kedudukannya