Ditemukan 4869 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-04-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 23 April 2013 — ACHMAD SJARIFUDDIN ALSAH
158 — 52
158 — 52
Motifnya harus ada niat jahat (dolusBahwa terkait pembuktian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun1999, dalam hal seseorang tidak mempunyai motif dari pelaku maka berlakuasas actus reus mens rea (tiada pidana tanpa kesalahan) maka jika dia tidakmempunyai kesalahan tidak bisa dipidana artinya tidak bisa dimintakanpertanggungjawaban secara pidana; Bahwa terkait apakah seseorang melakukan perbuatan atau tidak melakukanperbuatan termasuk dalam konteks delik yaitu apakah termasuk delik omisi,komisi
Putus : 25-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Smg Tanggal 25 Juli 2016 — SIROJUL MUNIR bin NURCHOLIS
90 — 29
90 — 29
Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangHal 100 dari 132 halaman, Putusan Tipikor No. 58/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.pidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea. Terjemahan dalambahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of a crime, unlesshis mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).
Putus : 11-02-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 43/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM Tanggal 11 Februari 2014 —
59 — 19
59 — 19
sebagaimana dimuatdalam Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa yang perlu dipahami di dalam negara hukum, dikenalprinsip atau azas There is no authority wthout responsibility (tiada kewenangantanpa tanggungjawab), artinya di dalam setiap pemberian kewenangan kepadapejabat tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan (RidwanHR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, 2006);Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihat apakahada unsur mens rea dan actus
PosBanjarmasin.Menimbang, selain actus reus, mens rea juga terdapat pada perbuatanterdakwa. Memang pada awalnya terdakwa diberi tawaran dari Laili selaku ManagerAkuntansi, bukan perintah karena antara terdakwa dengan Laili sederajad, bukanhubungan antara atasan dan bawahan. Di samping itu, terdakwa cukupberpendidikan, yang seharusnya mengerti dan memahami bahwa perbuatan yangdilakukan itu termasuk perbuatan pidana.
Register : 15-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 25 Nopember 2014 — MOCHAMAD YUDI IRWANSYAH, ST
45 — 12
45 — 12
Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Register : 16-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MELANI, SH.
Terdakwa:
MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR
414 — 466
MELANI, SH.
Terdakwa:
MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR
414 — 466
Utr.pemaaf, diluar Undang Undang apabila suatu) atasan memerintahkankaryawannya maka itu dibolehkan, dan berlaku juga untuk swasta;Bahwa, menentukan ada tidaknya Mens Rea, bagi yang menjalankan perintahjabatan dari Direksi didalam Hukum Pidana ada 2 (dua) teori yang pertamateori mens rea dan kedua ialah actus reus. Dalam hukum pidana kita keduateori ini harus terpenuhi.
Register : 18-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb. Tanggal 6 Juli 2015 — Ir.Kasmir MD bin Muhammad Darun
46 — 18
46 — 18
Putusan Nomor 06 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jmbyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus non facit reum, nisi mens sit rea, yangbermakna bahwa sesuatu perbuatan
Register : 14-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 25-12-2020
Putusan PN BANYUMAS Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
131 — 21
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
131 — 21
Kang dapat dipastikan sebagai pelaku TindakPidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalamperkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsurunsur delik yang laindengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsurperbuatan Pidana (actus reus/objektif) terlebin dahulu sebagaimana termuatdalam unsurunsur Pasal berikutnya;Ad..2.
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sim Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SARJAN
51 — 6
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SARJAN
51 — 6
dalam perbuatan terdakwa,maka unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalamperbuatan terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwayang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaperbuatan/delik (actus
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sim Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SUMARDI Als SULENG
47 — 5
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SUMARDI Als SULENG
47 — 5
dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalamperbuatan terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwayang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaHalaman 107 dari 111 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Simperbuatan/delik (actus
Register : 24-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 11/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn Tanggal 11 Mei 2021 — RIPANSYAH ALIAS ISAH BIN RAMLI
381 — 738
381 — 738
Keenam, teoridelegasi, di mana alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawabanpidana kepada korporasi adalah apabila ada pendelegasian ataupelimpahan wewenang dari direksi korporasi kepada pegawai korporasiuntuk melakukan sesuatu untuk dan atas nama korporasi, dan tentunyadengan tidak melampaui kuasa yang diberikan dalam delegasi tersebut.Ajaran ini berdekatan dengan salah satu asas actus servi, in lis quibusopera ejus communiter adhibita est, actus domini habetur (The act of aservant in those
Putus : 24-09-2008 — Upload : 28-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/PID.SUS/2008 Tanggal 24 September 2008 — H. ASEP SAEFUL UYUN BIN H. SUHAEMI,
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi Judex facti telahmelanggar asas Geen Straf Zonder Schuld, atau Actus Non Facit Reum NisiMens Sit Rea. Sebab judex facti telah salah menyamakan perbuatanPemohon kasasi dengan Bambang Setiawan selaku Direktur PT. Tani MasUnggul yang dalam penyaluran pupuk bersubsidi tersebut bertindak selakuDistributor. Pertanggungjawaban pidana atas kelancaran penyaluran pupukbersubsidi, secara yuridis jelas berada di tangan Bambang Setiawan selakuDirektur PT.
Register : 29-03-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Smn Tanggal 7 Juni 2016 — * Pidana
- USMAN ARIANTO Bin RUSDI MULYANTO YAHYA
163 — 151
163 — 151
Unsur objektif yaitu perobuatan melawan hukum (actus reus)Hal. 82 dari 146 hal. Putusan No.149/Pid.B/2016/PN Smnb.
Register : 29-08-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 17 September 2014 — Muhammad Nur, ST bin Agustina(Alm);
63 — 19
63 — 19
Putusan Nomor 18 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmbmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus non facit reum, nisi mens sit rea, yangbermakna bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalahkecuali bilamana dilakukan dengan niat jahat;Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi adalahmerupakan kejahatan yang sifatnya yang luar biasa(extra ordinary crime) danpada umumnya dilakukan oleh orangorang yang berpengetahuan luas denganlatar
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 19 Juni 2019 — H. DADANG HIDAYAT, S.Ip
169 — 66
169 — 66
UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 yang menjadi subjek hukum adalah setiap orang;Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah tidak selesainya suatuperbuatan bukan karena kehendak dari si pelaku sendiri;Bahwa permufakan jahat dalam undangundang di luar ketentuan pasal88 KUHP haruslah memenuhi adanya perbuatan (actus reus), yanguntuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana danmembutuhkan adanya kesalahan (mes rea).Bahwa ahli menerangkan terkait Pasal 15 UU PTPK terdpat unsurpercobaan (poeging)
Register : 12-12-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 250/Pid.B/2019/PN SKB Tanggal 18 Februari 2020 — Penuntut Umum:
M BUDI SANTOSO, SH.
Terdakwa:
YULY YANA Als DEDE Binti YACOB
114 — 18
114 — 18
Untuk dapat membuktikan ketentuan dalam Pasal 374 KUHP makaMajelis Hakim harus mengacu pada penjabaran unsur Pasal 372 KUHP tentangPenggelapan;Menimbang, bahwa unsur perbuatan (actus) dalam unsur Pasal iniadalah perbuatan memilki barang sesuatu milik orang lain. Sedangkan yangdimaksud dengan memiliki dalam hal ini adalah penguasaan penuh atas barangtersebut (Bezitting).
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
144 — 41
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
144 — 41
Kedua, unsur dengan sengaja : Unsur sengaja berkaitan dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geen straf zonderschuld, actus non facit reum nisi mens sit rea, bahwa tidak dipidanajika tidak ada kesalahan. Apakah orang yang melakukan perbuatanitu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangattergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu sipelaku juga mempunyai kesalahan. Kesengajaan dalam hukumpidana adalah merupakan bagian dari kesalahan.
Putus : 22-07-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/Pid.Sus/2013 Tanggal 22 Juli 2014 — Ir. SYUHADA TASMAN, M.M
147 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian Menteri Kehutanan yang menyatakan " tidakberlaku lagi " kedua Kepmenhut tersebut adalah sesuai dengankewenangan yang dimilikinya berdasarkan UndangUndang Nomor 41tahun 1999 tentang Kehutanan (contraries actus similler fit), yangmenurut hukum Administrasi Negara pernyataan Menteri Kehutananyang menyatakan kedua Kepmenhut tidak berlaku lagi, artinya tidakdapat diberlakukan lagi atau sama dengan tidak mempunyai kekuatanmengikatlagi (buiten effect stellen)..
Register : 29-08-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 17 Desember 2014 — Bayu Afriandi S.Ip Bin Firdaus,SE
57 — 20
57 — 20
Maka sejalan dengan ketentuan pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus
Register : 15-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 25 Nopember 2014 — GUSTIADI IMIL
42 — 13
42 — 13
Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Register : 21-02-2013 — Putus : 19-04-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R Tanggal 19 April 2013 — Drs. ESGANDA WANGI, SP, MM BIN MOSEL (Alm)
63 — 24
63 — 24
Adanya unsur bathinini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No.813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataanyang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenanganyang dimiliknya, karena jabatan atau