31Tahun 2004 bahwa Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruhwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa sejak terbitnya objek gugatan, masyarakat yang berprofesisebagai nelayan tradisional skala kecil serta seluruh nelayan di TelukJakarta tidak dapat menangkap ikan lagi karena telah dikapling danselalu diusir ketika akan memasuki wilayah yang diberikan objekgugatan.

Appropriate publicityshall be given to the depth, position anddimensions of any installations or structuresnot entirely removed ; Badan Perserikatan BangsaBangsa tentang Organisasi Pangan danPertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang mengurusimasalah pangan, perikanan dan hak atas pangan telah mengakuiperan penting nelayan skala kecil tradisional.

Dimulai dari pengakuanterhadap perikanan skala kecil sebagai bagian penting pembangunanperikanan dalam Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab TahunHalaman 21 dari 95 halaman.

dan Pengentasan Kemiskinan;Dalam Pasal 5.10 VGSSF menegaskan kewajiban kepada negaradan pihakpihak lain yang terkait sebelum pelaksanaan proyekproyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapatberdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, untukmempertimbangkan dampakdampak sosial, ekonomi dan lingkunganmelalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengankelompokkelompok tersebut, sesuai dengan perundangundangannasional: 5.10.

Bahkan, saat ini berdasarkan pemberitaan di HarianKompas pada 9 Juni 2015, berjudul Lumpur Ganggu NelayanProyek reklamasi di Teluk Jakarta Berdampak pada Lingkungan.Nelayan skala kecil mengeluhkan lumpur yang menggangu usahapenangkapan ikan. Lumpur itu berasal dari kKegiatan pengerukan danpenimbunan laut di Teluk Jakarta. Jika kerusakan ini terjadi dan terusdibiarkan maka akan berdampak pada penghidupan Para Penggugatserta masyarakat yang bermata pencaharian nelayan.

SdaGambar B Sesuai Berita Acara Ukur BPN Tahun 2009 PEN rt oe SKALA 1: $00Pemohon : SNTON KUNART.Letak TanahDesa : KriznKecamatan : KrianNIB 12.10.11.16,00382gl/o.DI302 : 07012009/306Luas MneSidoarjo. ...........6AQaer oe & TOR PERTAN ALANa TEU TIEN'BIDOARIO2/0 bepess Seksi SyigyPenguiurundan Pemlaan Gambar C , TS 60 Batas sengketautara

Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi danTergugat ringan tangan;7: Bahwa, pada 18 Januari 2020, terjadi puncak perseliisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugattidak menginginkan usaha yang baru dirintis oleh Penggugat dan Tergugatdan menginginkan skala usaha yang lebih besar, tetapi Penggugatmengingatkan agar bersabar, Tergugat marah kepada Penggugat,kemudian keesokan harinya

9845 14,9" BT (Batas Lokasi Izin)c. 02 23 22,8LU dan 9845 18,0 BT (Batas Lokasi Izin)d. 02 23 256*LU dan 9845 19,3" BT (Batas Lokasi Izin)e. 02 23 24,8LU dan 9845 22,2" BT (Batas Lokasi Izin)f. 02 23 25,3"LU dan 9845 16,5" BT (batas luar lokasi izin)g. 02 23 289LU dan 9845 17,2" BT (batas luar lokasi izin)h. 02 23 31,1LU dan 9845 20,9" BT (batas luar lokasi izin)i. 02 23 35,0LU dan 98 45 20,0" BT (batas luar lokasi izin)Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, Kemudian diplot ke dalampeta skala

9845 14,9" BT (Batas Lokasi Izin)c. 02 23) 22,8LU dan 98 45 18,0 BT (Batas Lokasi Izin)d. 02 23 256LU dan 98 45 19,3" BT (Batas Lokasi Izin)e. 02 23 24,8LU dan 98 45 22,2" BT (Batas Lokasi Izin)f. 02 23 25,3"LU dan 9845 16,5" BT (Batas Luar Lokasi Izin)g. 02 23 289LU dan 9845 17,2" BT (Batas Luar Lokasi Izin)h. 02 23 31,1LU dan 9845 20,9" BT (Batas Luar Lokasi Izin)i 02 23 35,0LU dan 9845 20,0 BT (Batas Luar Lokasi Izin)Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, Kemudian diplot ke dalampeta skala

9845 14,9" BT (Batas Lokasi Izin)c. 02 23) 22,8LU dan 98 45 18,0 BT (Batas Lokasi Izin)d. 02 23 256LU dan 98 45 19,3" BT (Batas Lokasi Izin)e. 02 23) 24,8LU dan 98 45 22,2" BT (Batas Lokasi Izin)f. 02 23 25,3"LU dan 9845 16,5" BT (Batas Luar Lokasi Izin)g. 02 23 28,9LU dan 9845 17,2" BT (Batas Luar Lokasi Izin)h. 02 23 31,1LU dan 9845 20,9" BT (Batas Luar Lokasi Izin)i 02 23 35,0LU dan 9845 20,0 BT (Batas Luar Lokasi Izin)Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, kemudian diplot ke dalampeta skala

No. 1229 K/PID.SUS/2013h. 02 23 31,1LU dan 9845 20,9" BT (Batas Luar Lokasi Izin)i 02 23 35,0LU dan 9845 20,0 BT (Batas Luar Lokasi Izin)Berdasarkan hasil koordinat yang telah diambil, Kemudian diplot ke dalampeta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.44/KptsII/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentangPenunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, ternyata arealpenebangan pohon kayu berada di kawasan Hutan Lindung (HL);Sebagaimana diatur

No. 1229 K/PID.SUS/2013koordinat pada lokasi penebangan pohon kayu yang terletak di DesaParsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan,menghasilkan titik koordinat Bujur Timur dan lintang Utara pada layar GPS,yang setelah diplot ke dalam peta pada skala 1: 250.000 pada lampiranKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/KptsII/2005 tentangPenunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, ternyataareal penebangan pohon kayu tersebut berada pada kawasan HutanLindung;5.

Kegiatan Usaha Hilir.Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untukmelaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atauNiaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.10) Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan ataubertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan,Penyimpanan, dan/atau Niaga.11) Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala

besar yang menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakanmerek dagang tertentu.12) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lainHalaman 10 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Pikdan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapatmenyalurkannya kepada pengguna

besar yang menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakanmerek dagang tertentu.Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Pik12) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapatmenyalurkannya kepada pengguna

besar yang menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakanmerek dagang tertentu.12) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan,pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai ataumempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapatmenyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitasdan sarana pelabuhan

Laporan Vision plan yang terdiri dari:a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set;b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set;c) Laporan akhir / buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper)sebanyak 40 set;d) Album peta skala 1: 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 2 set;e) Soft copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set;b.

No. 221 PK/Pid.Sus/2015h) Album peta Skala 1: 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 5 set;jk) Eksekutive Summary 2 (dua) kali seminar: 400 set;) Soft copy Laporan Akhir dan Peta sebanyak 40 set;) Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set;c.

Biaya Dokumen pembuatanpeta1 Peta Garis Kec.Glosi Ukuran A 0 21 2 set @.350.000 14.700.0002 Cetak album peta skala 1:50.000 78 2 set @.150.000 23.400.0003 Cetak peta photo bahan survey 160 2 set @.100.000 32.000.0004 Sof copy peta garis 4 Set @.100.000 400.000JUMLAH 70.500.000J.

Biaya Dokumen pembuatanpeta1 Peta Garis Kec.Glosi Ukuran A 0 a1 2 set @.350.000 14.700.0002 Cetak album peta skala 1:50.000 78 2 set @.150.000 23.400.0003 Cetak peta photo bahan survey 160 2 set @.100.000 32.000.0004 Sof copy peta garis 4 Set @.100.000 400.000JUMLAH 70.500.000 Hal. 51 dari 90 hal. Put.No. 221 PK/Pid.Sus/2015 J.

No. 221 PK/Pid.Sus/2015@Laporan konsep rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set;Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set;Laporan akhir / buku rencara (A 3 hitam putin) sebanyak 1 set;> Album peta Skala 1: 20.000 ukuran kertas (A 0 warna) sebanyak 1set;i. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set;j. Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set;k.

Ini inti dari pada sistem skala upah.

Sekedar menerangkan maksud dan pengertian di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dalam lampiranpetunjuk teknis penyusunan struktur dan skala upah, KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.i.Nomor : Kep.49/MEN/IV/2004 tanggal 8 April 2004, sebagai berikut : Struktur dan skala upah merupakan suatualat bantu administratifdan alatkebijakan yang dapat memetakan bobot jabatan denganimbalan upah pokok yang diterima. ... dalam realitasnya struktur danskala upah sangat diperlukan

Tpgwaktunya upah terendah dalam struktur lebih tinggi dari upah minimumyang berlaku.Maka di dalam kepmenakertrans tersebut menerangkan dan menegaskanbahwa didalam pengupahan skala upah didalam pertimbangannya jugamempertimbangkan kesiapan teknis dan kemampuan pembiayaanperusahaan, sehingga apabila melihat penjelasan tersebut apa yangtelah dilakukan oleh Tergugat didalam pelaksanan hubungan kerjakendatipun dengan sistem bagi hasil, dalam kenyataannyaupah yangdiberikan Tergugat dan diterima oleh Penggugat

Pengusaha menyusun skala Upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan Kompetensi;2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;3.

Ketentuan mengenai stuktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.Bahwa, berdasarkan peraturan pelaksananya dalam pasal 2 KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: 49/MEN/IV/2004 TentangKetentuan stuktur dan Skala upah,Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upahpekerja/buruh di perusahaanHalaman 19 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN. Bdg.

SertaTergugat tidak memiliki acuan yang pasti berupa stuktur dan skala kenaikanupah, sebagaimana disyaratkan menurut ketentuan Pasal 92 UU RI No.13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga KerjaNo.49/MEN/IV/2004 Tentang Ketentuan Stuktur dan Skala upah;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad yang baik terhadap ParaPenggugat tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan dalamperkara A quo dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, kiranya

Pengusaha menyusun skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja , pendidikan dan kompentensi;2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;3.

Ketentuan mengenai sktruktur dan skala upah sebagaimana dimaksuddalam ayat ayat (1) diatur dalam keputusan Menteri dan pelaksanakannya dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo. 49/MEN/IV/2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah pengusaha menyusun struktur dan skala upah pekerja/ buruh diperusahaan , sehingga dengan tidak adanya struktur dan skala upahterjadilan kesenjangan sosial system pembayaran upah di Tergugatdengan membedakan istilah karyawan staf dan karyawan

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh HERI ANDRIAN untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitamNopol 9401 JD ke bengkel milik terdakwa ROZI bin NIKI HELMI kemudian padahari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksi ZAKARIA, saksiTIO NAENGGOLAN dan HERI ANDRIAN bersamasama kebengkel di Jalan BukitPesagi Skala Brak sesampainya di bengkel menemui terdakwa

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh HERI ANDRIAN untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitamNopol 9401 JD ke bengkel milik terdakwa ROZI bin NIKI HELMI (berkas perkaraterpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00wib, saksi ZAKARIA, saksi TIO NAENGGOLAN dan HERI ANDRIAN bersamasama kebengkel di Jalan Bukit Pesagi Skala Brak sesampainya

terdakwamenyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukankeberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumdipersidangan telah mengajukan saksisaksi masingmasing telah disumpah menurutagamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1 ZAKARIA bin GUDAK (Alm), pada pokoknya menerangkan :e Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksi dan NURTIO(pemilik mobil) bersamasama dengan HERI ANDRIAN pergi ke bangkel mobil diJalan Bukit Pesagi Skala

pertemuan tersebut Terdakwa FranchiscaAnggela meminta untuk diusulkan kegiatan pengadaan Solar Cell dalam DIPA APBNPerubahan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dan TerdakwaFranchisca Anggela berjanji akan mengawal anggaran tersebut di DPR (Senayan).Bahwa atas usulan TerdakwaFranchisca Anggela tersebut maka beberapawaktu setelah pertemuan tersebut yaitu sekira tanggal 15 Maret 2012 Saksi BustamiRahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat nomor343/UN50/TU/2012 perihal Usulan Skala

,Pengadaan Peralatan Lab (Rp. 38.256.755.265,) danPengadaan Buku Perpustakaan (Rp. 600.000.000,).Bahwa oleh karena surat pertama tersebut tidak mendapatkan jawaban dariNO oO fF &Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikobud RI, maka Rektor UniversitasBangka Belitung pada tanggal 29 Maret 2012 memerintahkan saksi Bustari Erafelidan saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untukmengajukan surat nomor407/UN50/TU/2012 perihal usulan perubahan jumlah dan skala prioritas di APBNPuntuk peningkatan sarana dan prasarana

yang memuat 8 (delapan) usulan yang isiusulannya sama dengan surat sebelumnya namun ada tambahan pada perihalPengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah).Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Direktur Jendral PendidikanTinggi Kemendikbud RI mengirimkan surat nomor : 2148/E1.1/A/2012 perihalPersiapan APBNP Tahun Anggaran 2012 yang meminta kepada Rektor untukmengirimkan usulan kegiatan yang menjadi skala prioritas dengan ketentuan usulantersebut disusun menurut prioritas

Skala nyeri : nyerisedang. Tandatanda vital : dalam batas normal.1.2 Kepala: bentuk simetris, tidak tampak kelainan.1.3 Dada: bentuk dan gerak simetris, tidak tampak kelainan.1.4 Perut: tidak tampak kelainan.1.5 Alat kelamin dan dubur : tidak tampak kelainan.e Rambut pubis belum tumbuh, bibir bagian luar kemaluan tampakkemerahan, tidak tampak bercak keputihan.

Skala nyeri : nyerisedang. Tandatanda vital : dalam batas normal.1.2 Kepala: bentuk simetris, tidak tampak kelainan.Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PT TJK1.3 Dada: bentuk dan gerak simetris, tidak tampak kelainan.1.4 Perut: tidak tampak kelainan.1.5 Alat kelamin dan dubur : tidak tampak kelainan.e Rambut pubis belum tumbuh, bibir bagian luar kemaluan tampakkemerahan, tidak tampak bercak keputihan.

Skala nyeri : nyerisedang. Tandatanda vital : dalam batas normal.1.2 Kepala: bentuk simetris, tidak tampak kelainan.1.3 Dada: bentuk dan gerak simetris, tidak tampak kelainan.1.4 Perut: tidak tampak kelainan.1.5 = Alat kelamin dan dubur : tidak tampak kelainan.e Rambut pubis belum tumbuh, bibir bagian luar kemaluan tampakkemerahan, tidak tampak bercak keputihan.

Bahwa kami beracuan bahwa Hukum adalah alat untuk menciptakankeadilan namun tidak berlaku dalam perkara ini karena putusanHakim tersebut malahan menimbulkan rasa ketidak adilan karenaHalaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT.BJM16.1718.19.20.tidak tepatnya langkah yang diambil oleh majelis hakim dalammemutus perkara ini;Bahwa sebagaimana Tujuan Hukum yang di sampaikan oleh GustavRadbruch terdapat skala prioritas dalam penegakan hukum untukmenciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat

Bahwa skala prioritas tersebut dijadikan sebagai tiga nilai dasar tujuanhukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Bahwa kemudian terungkap Fakta dalam persidangan hakim tidakmempertimbangkan proses yang telah di lalui dalam memutuskansuatu perkara;Bahwa proses yang di maksud adalah proses beracara sesuai denganHukum Acara Perdata yang berlaku di indonesia;Bahwa kiranya Memang yang menjadi keputusan Putusan NO (nietontvankelijke verklaard) terhadap gugatan penggugat makasepatutnya di

Kapalkapal Maersk Sealand hanya mengangkut kargo (dalam petikemas) dalam skala internasional ;Bahwa sebagi perusahaan pelayaran asing, A.P. Moler (Maersk Sealand)melayani jasa transportasi dalam jalur pelayaran internasional yang mengelilingidunia. Dalam pengertiannya, temasuk pelabuhanpelabuhan di Indonesia dantidak dapat dipisahkan dari kegiatan jasa transportasi dari dan ke dalam wilayahIndonesia ;Hal 3 dari 11 hal Put.

Pengawasan, pengontrolan dan pelacakan peti kemas (container tracing andtracking) dalam skala global untuk eksportir dan importir Indonesia ;. Penyimpanan peti kemas (container storage) serta pelacakannya selamaberada di Indonesia ;m. Pengontrolan alatalat yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor ;n. Perencanaan kapal (kedatangan/keberangkatan) dan bongkar muat ;o. Menyampaikan informasi dan pengaturan pergantian kapal untuk kargo dariIndonesia ke berbagai macam negara ;p.

tanamannya yang ikut terbakarsekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), selain itu juga timbulnya asap dapatmerugikan masyarakat disekitar lokasi terjadinya pembakaran lahan karenaasap dan yang ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat menyebabkanterjadinya pencemaran atau polusi udara yang merugikan kesehatan manusia.Bahwa Terdakwa yang merupakan Pekebun yang mana kegiatanperkebunan Terdakwa memiliki luasan tanah hanya mencapai 1 Ha (satuhektar) saja dimana termasuk dalam Usaha perkebunan dengan skala

usahatidak mencapai skala tertentu, dan lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebutditanami oleh sebagian pohon kepala sawit dan rempahrempah berupa Jaheyang merupakan termasuk ke dalam golongan tanaman Perkebunan.Bahwa Terdakwa sebagai Pekebun tidak memiliki ijin untuk melakukanpembakaran untuk membuka dan memperluas lahan perkebunan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 108 Jo.

yang saya pegang atas nama Abd.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya menyatakn tidak mengajukan replik; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan buktibukti suratberupa: Bukti surat P1Bukti surat P2Bukti surat P3Bukti surat P4Bukti surat P5Bukti surat P6: fotocopy Sertifikat Hak Milik No.100 atas nama pemegang hakABDUL RAKHMAN dengan penerbitan sertifikat oleh BadanPertanahan Nasional RI Kabupaten Bulukumba tanggal 26 Agustus 2005;: fotocopy Peta Situasi skala

tersebut dengancara membeli dari Firdaus Wahid sebagaimana surat Akta JualBeli No. 355/BLKP/XII/ 1989 tanggal 29 Desember 1989, dimana batas tanah obyek jual beli tersebut adalah:Utara : dengan tanah Buramin; Timur : dengan tanah Jamaluddin;Selatan : dengan jalan raya; Barat : dengan tanah Rahim; Dimana jika dihubungkan dengan bukti P2 berupa Peta Situasi skala 1 : 50.000,jualbeli antara Firdaus Wahid dengan Tergugat pada bagian Timur obyek jual beliadalah melampaui batas dengan mengatakan obyek

Karena di PT.Arita PrimaIndonesia Tbk, tidak ada Struktur dan Skala Upah sesuai yangdiatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI, No.49/MEN/2004,tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah Jo.

. : 1 / 2017, tentang Struktur dan Skala Upah.Sehingga dalam Slip Upah yang Penggugat terima, komposisinyasebagai berikut :Upah Pokok = Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah)setaradengan 47% (empat puluh tujuhperseratus) dari Upah sebulan yangPenggugat terima yaituRp.15.000.000, (lima belas jutarupiah)Tunjangan Kerajinan = Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah)yangbesarnya setara dengan 53% (limapuluh tiga perseratus) dari Upahsebulan yang Penggugtaterima,yaitu.

.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengantunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekera/buruh yang dilakukansecara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh ataupencapaian prestasi kerja tertentu.Menimbang, bahwa Peraturan Perusahaan pasal 14 ayat 3 yangmenyatakan bahwa penyesuaian gaji dan fasilitas karyawan yangdikenakan sanksi demosi akan disesuaikan dengan jabatan baru, dan darifakta di persidangan tidak ditemukan bukti, adanya stuktur dan skala

IB Indra:e Pemeriksaan fisik : kKeadaan umum tampak sakit berat, tingkatkesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 14, tekanandarah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan20x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeri 6;e Pemeriksaan lukaluka :1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluhsentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepiluka rata, Sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut,bila dirapatkan berbentuk garis Sepanjang dua puluh limasentimeter, sekitar luka

IB Indrae Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat,tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 14,tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit,pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeri 6;e Pemeriksaan lukaluka :1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan,sepuluh sentimeter dibawah puting susu, terdapat lukaterbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar lukajaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garissepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar lukatampak

IB Indra :Pemeriksaan fisik : kKeadaan umum tampak sakit berat, tingkatkesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanandarah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan27x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeri 5;Pemeriksaan lukaluka :1)2)3)Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garispertengahan depan, enam sentimeter dibawah puting susu,terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip,dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garisluruS Sepanjang delapan sentimeter

AGUNG :e Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow ComaScale 345, tekanan darah 40/ mmHg, denyut nadi 110x/menit,pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeri tidak dapatdievaluasi;e Pemeriksaan lukaluka :Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringanusus yang terbural;3.

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atauHasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2019/PN BirBerdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU(Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkanBahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala Kecil, Pelanggan Kecil,transportasi, dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyaluryang ditunjuk

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atauHasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala Kecil,Pelanggan Kecil, transportasi, dan rumah tangga wajib menyalurkannyamelalui penyalur yang ditunjuk BUPIUNU melalui seleksi.Bahwa berdasarkan

Gas Bumi, BadanHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2019/PN BirUsaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Gas BumiBahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau HasilOlahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan BakarMinyak, BUPIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala

Wana Subur Sawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.34) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.36) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasangan pancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000.37) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahan PT Gelora

Sawita Makmur dengan skala 1:25.000.38) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur Utama PT.

Wana Subur Sawit Indahkepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.34) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PTWana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PTWana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.36) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasangan pancangkebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000.37) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahan PTGelora Sawita Makmur

dengan skala 1:25.000.38) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran DiriDirektur Utama PT.

Wana Subur Sawit Indah kepadasdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.34)Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PTWana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PTWana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.36)Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasangan pancangkebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000.37)Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahan PTGelora Sawita Makmur

dengan skala 1:25.000.38)4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran DiriDirektur Utama PT.

tetapi sudah tidak diberikankarena alokasinya sudah habis;Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai denganjenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untukpembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat)karung atau 200 kg (duaratus kilogram) per hektar;Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lahan seluas2 (dua) hektar;Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namunkelangkaan terjadi dalam skala

usaha dan pengurus aktifmenjalani usaha, memenuhi syaratsyarat umum untuk melakukanperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antaradistributor dan pengecer);Bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala

pengawasan di pasaran terhadap produkelektronik dan telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadapProduk SNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import,melakukan pengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan denganK3L, dan melakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajibbahan bangunan;Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produkSNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020menjadi skala

maupun nonsubsidi;Bahwa perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi hanya darisisi harga dan labelnya;Bahwa Pupuk bersubsidi ada 5 Jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36, NPKPhonska dan Pupuk Petroganik;Bahwa Syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usahaperdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan;Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lainyang menjual;Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hiduporang banyak dengan skala