pengakuan sebagaipiutang atau penghasilan dengan penerbitan Faktur Penjualansebagai sumber dokumennya.Bahwa in casu Majelis Hakim berpendapat untuk Faktur PajakGabungan dapat diterbitkan paling lambat pada akhir bulanpenyerahan yaitu. harus dimaknai pada akhir bulan saatditerbitkannya Faktur Penjualan atau Invoice adalah dihitung selamasatu bulan kalender sejak atau saat penyerahan, sehinggaPenggugat tidak melakukan pelanggaran, hal ini telah dipertegasdalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

bukan merupakan penyerahanyang belum dilaporkan sehingga koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp17.250.000,00 tidak dapat dipertahankan;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atasDasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp 17.250.000,00, tidak dapatdipertahankan;Koreksi Pajak Masukan yang Dapat DiperhitungkanMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan nomor Faktur dalam lampiran SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Putusan Nomor 921/B/PK/Pjk/2020yang ditetapbkan dalam SKP oleh Termohon Peninjauan Kembali lebihbesar dari yang tercantum dalam SPHP.

Di samping itu nilai ataujumlah koreksi, jumlah pokok pajak dan denda administrasi terutangyang ditetapbkan dalam SKP oleh Termohon Peninjauan Kembali lebihbesar dari yang tercantum dalam SPHP.

penipuan identitas,sehingga sulit ditemukan dan sulit memeriksa kebenaran SPT ;e Pelawan dahulu Penggugat memiliki tunggakan pajak =;e Terdapat pembelian yang tidak dilaporkan karena ada penjualanyang tidak dilaporkan ;Pada faktanya := Pelawan dahulu Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuantertulis atau sekedar lisan terkait akan dilaksanakan pemeriksaan pajakterhadap WP ; 20222 no nono nn ncn nn ne ncncncnee= Pelawan dahulu Penggugat tidak pernah menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Di samping itu nilai ataujumlah koreksi, jumlah pokok pajak dan denda administrasi terutangyang ditetapbkan dalam SKP oleh Termohon Peninjauan Kembali lebihbesar dari yang tercantum dalam SPHP.

dilakukan dalam jangkawaktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadipaling lama 8 Bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaansampai dengan tanggal laporan Hasil Pemeriksaan';2) Fakta yang terjadi adalah bahwa Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut diterbitkan dengan diawaliadanya Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN 353/WPuJ.28/KP.0305/2009 yang diterbitkan tanggal 18 Agustus 2009 dandiakhiri dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

/10 tanggal 15 Desember 2010 diterbitkan Tergugatsetelah dilakukan pemeriksaan lapangan;bahwa proses pemeriksaan dan prosedur penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar tersebut di atas sebagaimana terungkap dalam persidanganadalah sebagai berikut: Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN 353/WPJ.28/KP.0305/2009diterbitkan tanggal 18 Agustus 2009; bahwa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor: PEMB353/WPuJ.28/KP.0305/2009 diterbitkan tanggal 18 Agustus 2009; Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Putusan Nomor 329/ B/PK/PJK/20 14persidangan mengakui sekalipun SPHP Nomor PHP 62/WPJ.28/KP.0305/2010yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pemeriksa sebelum dibuatnyaLaporan Hasil Pemeriksaan baru dibuat tanggal 3 Desember 2010, yang berarti12 bulan atau setidaknya terlambat 8 bulan dari prosedur, namun PeraturanDirektur Jenderal Pajak sebagaimana tersebut di atas tidak mengatur denganjelas perlakuan apa yang harus dikenakan apabila jangka waktu pemeriksaanmaupun prosedur penerbitan Surat Ketetapan

pengakuan sebagaipiutang atau penghasilan dengan penerbitan Faktur Penjualansebagai sumber dokumennya.Bahwa in casu Majelis Hakim berpendapat untuk Faktur PajakGabungan dapat diterbitkan paling lambat pada akhir bulanpenyerahan yaitu. harus dimaknai pada akhir bulan saatditerbitkannya Faktur Penjualan atau Invoice adalah dihitungselama satu bulan kalender sejak atau saat penyerahan, sehinggaPenggugat tidak melakukan pelanggaran, hal ini telah dipertegasdalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

PK/Pjk/2019piutang atau penghasilan dengan penerbitan Faktur Penjualansebagai sumber dokumennya;(6) Bahwa in casu' Majelis Hakim berpendapat untuk Faktur PajakGabungan dapat diterbitkan paling lambat pada akhir bulanpenyerahan yaitu. harus dimaknai pada akhir bulan saatditerbitkannya Faktur Penjualan atau Invoice adalah dihitungselama satu bulan kalender sejak atau saat penyerahan, sehinggaPenggugat tidak melakukan pelanggaran, hal ini telah dipertegasdalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Di samping itu nilai ataujumlah koreksi, jumlah pokok pajak dan denda administrasi terutangyang ditetapbkan dalam SKP oleh Termohon Peninjauan Kembali lebihbesar dari yang tercantum dalam SPHP.

Perhitungan koreksi Pemeriksa: Jumlah penerimaan uang melalui BCA dan Bank Mandiri 503.371.474.683Penerimaan uang yang sudah diterbitkan Faktur Pajak 35.820.075.990Penerimaan uang yang belum diterbitkan Faktur Pajak (SPHP) 467.551.398.693Penerimaan uang berdasarkan buktibukti hasil pembahasan 248.329.028.442Penerimaan uang yang belum diterbitkan Faktur Pajak (Pembahasan) 219.222.370.251PPN 10% 19.929.306.386Penjualan yang belum dilaporkan setelah pembahasan 199.293.063.865 B.

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulandan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan sejak tanggal suratperintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan;2 Fakta yang terjadi adalah bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai tersebut diterbitkan dengan diawali adanyaSurat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN 353/WPJ.28/ KP.0305/2009yang diterbitkan tanggal 18 Agustus 2009 dan diakhiri dengan terbitnyaSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

322/10 tanggal 15 Desember 2010 diterbitkan Tergugatsetelah dilakukan pemeriksaan lapangan;Bahwa proses pemeriksaan dan prosedur penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar tersebut di atas sebagaimana terungkap dalam persidangan adalahsebagai berikut: Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN 353/WPJ.28/KP.0305/2009diterbitkan tanggal 18 Agustus 2009; Bahwa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor PEMB353/WPJ.28/KP.0305/2009 diterbitkan tanggal 18 Agustus 2009; Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

jangkawaktu pemeriksaan maupun prosedur atau tata cara penerbitan Surat KetetapanPajak tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 199/PMK.03/2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor 19/PJ/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 5/PJ/2009;Bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapannya Nomor S285/WPJ/ 288/2011tanggal 1 Februari 2011 maupun penjelasannya dalam persidangan mengakuisekalipun SPHP

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)huruf d Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yaitu WajibPajak yang mengajukan keberatan dapat dilakukan pemeriksaan;5) Pasal 9 P3B Indonesia Jermanbahwa Penelaah Keberatan hanya mencantumkan Pasal 9 P3B Jermansebagai ketentuan perpajakan yang terkait dengan pokok sengketa, tidakada penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 9 P3BIndonesia Jerman, di dalam SPHP

Bahwa dalam penentuan harga, faktanya terdapat perbedaan kondisipenentuan harga jual ke perusahaan non afiliasi di dalam negeri denganharga ekspor ke perusahaan afiliasii, yang sudah Pemohon Bandingkemukakan dalam Tanggapan SPHP, Surat Keberatan dan Tanggapan atasDaftar Hasil Penelitian Keberatan, ringkasnya sebagai berikut:Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 1049/B/PK/PJK/2014 Kondisi TransaksiPenjualan Ekspor AfiliasiKondisi Transaksi PenjualanLokal Non Afiliasi 1.

SKPKB tersebut diterbitkan oleh KPPMadya Pekanbaru berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dari TimPemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu,Direktorat Jenderal Pajak (Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak(BAHP), Risalah Pembahasan dan SPHP Nomor SPHP70/WPuJ.19/KP.01/2012 tanggal 16 April 2012. Adapun perincian atas SKPKB PPNtersebut di atas adalah sebagai berikut: No. Uraian CFM Fiskus CFM Wajib Pajak Selisih(Rp.) (Rp.) (Rp.)1.

pemeriksaanPemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa PPNtersebut telah dipungut, namun bukti baru diserahkan pada saatkeberatan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 26 A ayat (4)Undangundang KUP bukti tersebut tidak dipertimbangkan;Bahwa Pemohon Banding menyatakan telah memberikan catatan,data dan keterangan sesuai dengan permintaan pemeriksa pajak(Terbanding) pada saat proses pemeriksaan berupa perincianpenjelasan PPN yang sudah disetorkan Pemohon Banding Tahun2006 pada saat menyampaikan Tanggapan SPHP

Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2017menyerahkan SPHP, pemeriksa pajak (Terbanding) tidaksecara rinci meminta dokumen apa yang harus diberikan olehPemohon Banding, oleh karena itu.

(Koreksi positif karena Penghasilan tsb dikenakan PPh Final Sehingga biaya ygdikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut tidak dapat dibebankansbg biaya).Bahwa Pemohon Banding memberikan Formula yang kedua setelah Pemeriksamenerbitkan SPHP, maka Pemeriksa tidak meyakini formula yang keduadisampaikan Pemohon Banding;Penghitungan Pajak PPh Badan 2008 cfm Daftar Temuan Pemeriksa:Penghasilan (Rugi) Neto cfm SPT Pemohon Banding Ro 584.085.620.Koreksi Penghasilan (Rugi) Neto cfm Pemeriksa Rp 3.080.413.324

Bahwa setelah dilakukan pembahasan pemeriksaan koreksi peredaranusaha tetap dipertahankan karena telah berdasarkan bukti yang validyaitu. formula produksi (formula awal) yang diberikan pada saatpemeriksaan, sedangkan formula produksi yang kedua baru diserahkanoleh Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) padasaat setelah Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sehinggatidak diyakini kebenarannya.f.

Bahkan pemeriksa tidak menyerahkan Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) secara formal kepada Pemohon Banding;Bahwa sehubungan dengan kondisi tersebut dan berdasarkan Pasal31 Undangundang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhirdengan undangundang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum danTatacara Perpajakan, produk hukum pemeriksaan berupa SKPKB PPh Pasal23 masa pajak Januari s.d.

sebagiandata/dokumen, maka Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) menerbitkan Surat Peringatan Nomor S767/IlI.5/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 24Agustus 2010;Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak meminjamkan sebagiandata/dokumen, maka Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) menerbitkan Surat Peringatan IlNomor S841/III.5/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 23September 2010;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah menyampaikan kepada PT URCIndonesia SPHP

hanya merupakan jurnaladjustment di akhir dan awal tahun saja untuk menyamakan saldo utang piutangdengan perusahaan afiliasi;Bahwa atas koreksi DPP PPN sebesar Rp1.859.518.949,00 ini sesungguhnyabukan merupakan penyerahan BKP atau JKP dan hanya merupakan jurnaladjustment di awal dan akhir tahun untuk menyamakan saldo utang piutangafiliasi sesungguhnya sudah dijelaskan dan dibuktikan oleh Pemohon Bandingbaik dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan, hal ini dapat dilinat dalamSurat Tanggapan SPHP

rpenWwreevnewparoarsKeuangan dari Onamba Co.Ltd dapat diketahui bahwa atasmooaoarppyroaod pzAssistance Fee yang diperoleh,oO1ehOnamba Co.Ltd dimasukkan kedalam akun penjualaninya bahwa penghasilaneeenareocON DFvrQoyntcsnsHeovrsFMomMy Sew agarnwrictceunosts Dt ke MIUSsawtw sMaeegenvovoatsyawceasyDwno1ehOnamba Co.Ltd.Apabila pendapatan tersebut merupakan pendapatan Royalty,maka Onamba Co.Ltdakanmembukukan sebagai Pendapatan lainlain dan bukan Penjualan/Sales>bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap SPHP

Putusan Nomor 3756/B/PK/Pjk/2019diterbitkannya Faktur Penjualan atau /nvoice adalah dihitungselama satu bulan kalender sejak atau saat penyerahan, sehinggaPenggugat tidak melakukan pelanggaran, hal ini telah dipertegasdalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) danRisalah Pembahasan Akhir, jelas tidak terdapat temuan ataukoreksi terkait dengan keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dantidak sepatutnya Tergugat menerbitkan keputusan atas dendakarena keterlambatan yang seharusnya dihitung sejak

Makindo mengajukan permohonan perpanjangan waktupenyampaian tanggapan atas SPHP No: PHP4/WPJ.06/KP.1605/2009 yangditerima KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga pada tanggal 20 Januari2009;29 Januari 2009, PT. Makindo menyampaikan tanggapan atas SPHP tersebutdan diterima KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga pada tanggal 30 Januari2009;16 Februari 2009, PT.