Ditemukan 4860 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus antus agtus attus aptus artus astus
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 02-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1377/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO
258 — 90
  • Sebagaimana teori hukum yangmenyatakan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana adanya 300Mens Rea yaitu sikap bathin dari pelaku dalam melakukan perbuatannya,dan juga unsur Actus Reus yang merupakan pelaksanaan atau perbuatandengan sengaja.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 31-10-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1227/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
626 — 3619
  • Utr.menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang : ini bisatermasuk kedalam actus reus dan mens rea yaitu perbuatanyang dilarang dan kesalahan, karena disini terdapat akibat dariperbuatan yang telah dilakukan. Unsur unsur dari Pasal 263 KUHP :e Yang dimaksud dari surat palsu ada 2 yaitu : 1. ApabilaSurat tersebut menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengankenyataan. 2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-03-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
1.PT. SALVE VERITATE. Diwakili oleh Marthawaty(Direktur)
2.PT. SALVE VERITATE
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
Tn. Abdul Halim
819 — 1013
  • Selain itu pembentuk suatusertipikat juga bisa melakukan pembatalan, misalnya sekarang ini bisadidasari oleh UndangUndang Administrasi Pemerintahan, bahwa siapayang menerbitkan bisa membatalkan, hal ini dikenal dengan asasContrarius Actus, tetapi perlu hatihati karena dalam asas Contrarius Actusitu mengenai perizinan memang mudah, tetapi kalau soal hak atau hakkebendaan perdatanya maka kalau dia membatalkan haknya tidak sepertiperizinan, yang mempunyai 234umpengbatasan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. BONAPARTEI Bin SIUS
94 — 23
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakw;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
81 — 17
  • Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangpidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea. Terjemahandalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of acrime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).Halaman 241 dari 297 Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2014./P. Tpkor.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-08-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2414 K/PID.SUS/2015
Tanggal 16 Agustus 2016 — R. BASUKI WISMANTORO
174 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwadalam hukum pidana terdapat prinsip actus reus non facit reum nisimens sit rea, yakni seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapatkeh endak jahat, sehingga unsur niat jahat/mens rea adalah suatu hal yangdapat membedakan apakah suatu perbuatan salah layak dijatuhi hukumanpidana ataukah dapat dijatuhi hukuman selain pidana;39.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor Totok Suharto,SE
Tanggal 7 Januari 2019 — TOTOK SUHARTO, SE
244 — 91
  • holistik atas proses dari hulu sampai dengan hilirnya untukmemastikan berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahandan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ; Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. POERWITONO POEDJA WAHJONO, MM
559 — 854
  • berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahandan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ;Halaman 170 dari 324 Putusan Perkara Nomor : 83/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI (T1)
568 — 654 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian masalahpertanggungjawaban pidana komando, sebenarnya cenderung merupakanmasalah actus reus dan bukan masalah mens rea. Prof. Muladi berpendapatsebagai berikut : Pertanggungjawaban pidana ini bisa bersumber dari actusreus baik berupa perbuatan positif dari komandan atau superior (kadangkadangdisebut sebagai direct command responsibility) maupun atas dasar kelalaianyang bersifat omisionis (culpable omissions).
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-09-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1235/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 28 Januari 2019 — Penuntut Umum:
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA
1240 — 1200
  • Sebagaimana teorihukum yang menyatakan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan pidanaadanya Mens Rea yaitu sikap bathin dari pelaku dalam melakukanperbuatannya, dan juga unsur Actus Reus yang merupakan pelaksanaan atauperbuatan dengan sengaja.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
426 — 105
  • berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahanHalaman 183 dari 332 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgdan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ;Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2061 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — IDRIS ROLOBESSY, S.E;
231 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2061 K/PID.SUS/2017dengan melakukan tindak pidana atau actus reus (Dr. Hasbulah F.
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Khusus
Register : 26-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kgn
Tanggal 13 Mei 2015 — FITRIYADI Als IFIT Bin RAHMADI MUHAMMAD ILHAM ROSSADY Bin (Alm) BAMBANG KUSNUN; Abdul Majid Bin Abdullah; NORHASANAH Als SANAH Binti HASAN FAKHRUDIN;
143 — 51
  • tuntutannya, langsungmengaitkan unsur dengan sengaja ini dengan faktafakta persidangan dalam tuntutannya,berupa perbuatanperbuatan yang telah dilakukan para terdakwa berdasarkan alatalatbukti yang telah dajukannya dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapattuntutan penuntut umum ini rancu dengan unsur berikutnya dalam pasal yangdidakwakannya ini dan tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Penasihat Hukum para terdakwapada pokoknya lebih mengungkapkan arti dari Actus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — FRANS EDUARD ZANDSTRA , ST
606 — 658
  • holistik atas proses dari hulu sampai dengan hilirnya untukmemastikan berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahandan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ;Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. TEGUH KARTIKA WIBOWO
463 — 187
  • holistik atas proses dari hulu sampai dengan hilirnya untukmemastikan berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahandan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ;Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Terdakwa:
Ir. H. SISWO IRYANA
207 — 59
  • Desember 2014 untukdebitur yang direkomendasi/dibawa oleh Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh)yang telah dicairkan dan masuk ke rekening Terdakwa di Bank Jatim CabangJombang dengan nomor rekening 0111021520 sebesar Rp 12.800.000.000,00(Dua belas milyar delapan ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sejak awal mulaitahap pengajuan permohonan kredit KUR sampai dengan proses pencairandana KUR tersebut, jelasjelas ada perbuatan yang bertentangan denganhukum atau bersifat melawan hukum (actus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
Tanggal 7 Januari 2019 — SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
446 — 205
  • holistik atas proses dari hulu sampai dengan hilirnya untukmemastikan berjalan dalam ketentuan kaidahkaidah yang sudah diaturdalam Standar Operasional Prosedur Perkreditan masingmasing bankdalam hal ini Bank Mandiri, dimana peran pertanggungjawaban yangmelekat pada kewajibannya tidak terpenuhi berarti sudah ada kesalahandan apabila terpenuhi semua rangkaian perbuatan sebagai rumusanunsur pasal tindak pidana korupsi, maka dapat dimintakanpertanggungjawaban pidananya ;Bahwa segala perbuatan bisa masuk actus
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum Penganiayaan
Register : 06-09-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN SUMENEP Nomor 197/Pid.B/2017/PN Smp
Tanggal 31 Oktober 2017 — 1. Mohamad Hamdi bin Mahmudi 2. Mohamad Nur Firdaus alias Lele bin H. Sukarwi
35 — 9
  • Ita Yunia Ramadhani, dokter pada Puskesmas Raas;Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat dan barang bukti;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea (perbuatan tidak membuat
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 27-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 18 Mei 2020 — Penuntut Umum:
TENRIAWARU, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, S.H.
323 — 270
  • digambarkan Penasihat Hukum Terdakwa,sesungguhnya kita juga harus melihat dari teori pidana yaitu adanya mens rea.Dalam pidana tersebut harus dikaitkan dengan perbuatan materiil yangdilakukan oleh seseorang, mens rea ini berangkat dari niat seseorang jadi jikaberujung pada sepakat/pengancaman sepanjang dia sama sekali tidakmemenuhi apa yang terkait dengan kata mufakat maka itu seolaholah dia tidakbisa dimintakan pertanggungjawaban pidana karena pidana harus ada niatdalam konteks ini adalah ada actus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 20 Agustus 2014 — H. MUHAMMAD IBRAHIM bin SARANI GOLAM, DKK
125 — 21
  • Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yangmenyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkanbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badancukup dinilai dari Kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilakuTerdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karena jabatan ataukedudukannya