Ditemukan 5012 data
58 — 17
Pensiun Pertama atas nama Ismail Bakar yangdikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Idonesia tanggal 03 Mei 1985, telahmemenuhi syarat formil bukti tertulis, tidak dibantanh pejabat yangmembuatnya juga tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka T.37 adalahakta dibawah tangan (ABT) yang mempunyai kekuatan sebagai buktipermulaan mengenai kedudukan Ismail Bakar Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan dengan hormat dan menerima hak sebagai pensiunanPNS;Menimbang, bahwa bukti T.38 berupa fotokopi
Terbanding/Tergugat I : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Turut Terbanding/Penggugat II : M. DARUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : MAMAT SUDRADJAT
Turut Terbanding/Penggugat IV : SLAMET
Turut Terbanding/Penggugat V : ANIP TARMEDI
Turut Terbanding/Penggugat VI : PURNAMA
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIDIK LUTFI HAKIM
Turut Terbanding/Penggugat VIII : FRANCINE HEDI SIGAR
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOEGIHARTI
Turut Terbanding/Penggugat X : ERLINA KOESYANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : DJUNAENI
Turut Terbanding/Penggugat XII : WILISTARI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SUPRIADI, BC.IP,S.H
Turut Terbanding/Penggugat XIV : MUHAMAD IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat XV : TRI WAHYUNI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : TARAM KEMIS
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SARI FIRDAUS, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : H. MUBIN AHMAD AMIN
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SARKANAH
Turut Terbanding/Penggugat XX : SUTARNO
Turut Terbanding/Penggugat XXI : DONANETA LATUHERU
Turut Terbanding/Penggugat XXII : AMINAH SUMINARSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXIII : MUH. RASOKI H
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : RINA IRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXV : EKI GANDANA
Turut Terbanding/Penggugat XXVI : SRI LESTARI
Turut Terbanding/Penggugat XXVII : P. SIREGAR
Turut Terbanding/Penggugat XXVIII : SUSIDAWATY
Turut Terbanding/Penggugat XXIX : SYAHZIAR, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XXX : YUYUN YUNINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXXI : MUHAMMAD FURQON
Turut Terbanding/Penggugat XXXII : NURSALEHA
Turut Terbanding/Penggugat XXXIII : ASEP WAWAN GARDIAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXIV : MUDI IRAWADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXV : Drs. HORAS PURBA
Turut Terbanding/Penggugat XXXVI : Drs. R. WIRAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXVII : BAMBANG SURYADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXVIII : RUDDY SUWANDI
Turut Terbanding/Penggugat XXXIX : SAMUEL SIREGAR
148 — 172
VIII terdaftar sebagai wajib pajak kepada Negara dan telahmelakukan pembayaran pajak PBB sejak tahun 1993 sampai dengantahun 2019.Maka dengan demikian Penggugat VIII menyatakan dengan sebenarnyatelah menguasai beserta dengan pendahulunya secara terus menerusatas sebidang tanah dan bangunan in cassu a quo selama kuranglebih 27 tahun berturutturut (vide bukti PVIII);Bahwa, Penggugat IX adalah Isteri sekaligus Ahli Waris dari AlmarhumSumarto Hadi Wijaya, yang dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Bahwa, Penggugat V, dalam pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang sudah masa purna padabulan September 2000 dan saatini Penggugat Vberusia 75, perbaikan Gugatan, dahulu orangtua Penggugat V yang saat iniduniaAktatelah meninggalberdasarkan Kutipan Halaman 149 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKI kemudian Penggugat V in cassua quo telah menghuni danmenguasai tanah dan bangunan1958sekarang,tersebut sejak tahunsampal denganNomor023/X/PKCMKS/2020 dansekarang digantikan oleh WarisKematianPengganti dari Penggugat
110 — 42
., pegawai negeri sipilyang ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaanPembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu,Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring KotaBengkulu Tahun Anggaran 2015 tidak mengindahkan ketentuan :a) Pasal 3 ayat (1) Undang undang No 17 tahun 2003, tentang KeuanganNegara, yang menyatakan : keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundanganundangan, efisien, ekonomis, efektif,transfaran dan bertanggungjawab
178 — 72
Perkumpulan Bola Voli YUSO Kota Yogyakarta danbukan orang perseorangan/Penggugat maupun di lingkungan kerjaPenggugat yakni Universitas Negeri Yogyakarta, sehingga jelasperbuatan pidana yang didakwakan kepada Penggugat tidak berkaitandengan jabatan fungsional Penggugat di Fakultas Ilmu KeolahragaanUniversitas Negeri Yogyakarta;Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat tidak melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
88 — 13
Sehingga tidakada alasan yang dapat membenarkan sikap seorang Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perbuatan Indisipliner dan bertentangan dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Olehsebab itu, Yang Mulia Majelis Hakim dengan berdasarkan faktafaktahukum yang telah Termohon kemukakan di atas maka sudah selayaknyaPermohonan dan gugatan ini dinyatakan ditolak;Hal 19 dari 88 hal Putusan No. 269/Pdt.G/2016/PA.SpnBahwa antara Termohon dengan suami (xxxxx , S.
91 — 19
selanjutnya dari asfek psykologis terdakwa Il, dimanamenunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secaramental, sehingga terdakwa II dianggap cukup menyadari perbuatannya dan mampumempertanggungjawabkan perbuatannya ; 22 nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis terdakwa Il yang sebelumnyatidak mempunyai latar belakang yang buruk, tidak pernah dihukum, namun demikianperbuatan terdakwa II tidak mencerminkan sosok profesi seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
116 — 105
Penasihat Hukum Terdakwa :Tentang keberatan Angka huruf A s/d J : Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara dalam Tim JKN BPJS RSUD yangditunjuk langsung tidak berdasarkan hukum karena tidak mempunyai SuratHalaman 68 dari 84 Putusan Nomor 23/Pid.SusTpk/2020/PTMDNKeputusan dari Bupati sebagai Bendahara, sehingga terjadipenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direktur RSUD Kab.Batubara dalam pengangkatan Bendahara, tidak dapat dibenarkan, karenaternyata Terdakwaada melakukan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
117 — 33
Unsur: Setiap Orang;Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam pasal initidak terpenuhi karena setelah dipertanyakan identitasnya,Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang termuat dalamsurat dakwaan, dan tentang status pekerjaannya telahternyata Terdakwa pada waktu) diduga melakukan perbuatanpidana korupsi adalah sebagai seorang pegawai negeri sipilyang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara ataudaerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c,dimana Terdakwa adalah seorang dalam kualitas
97 — 27
Bahwa perbuatan masyarakat sipilyang menggunakan atribut Mabes TNI yang demikian tidak dapatHlm. 59 dari 92 him. Pts. No. 480/Pdt.G/2018/PA. Ykdibenarkan menurut hukum dan tidak patut untuk ditiru karenamerupakan contoh yang tidak baik untuk generasi penerus.06. Bahwa menolak dalil eksepsi Tergugat Ill s/d VI, perihal kewenanganmengadili/kompetensi absolut, karena :a.
1.HERRY SANTOSO SLAMET, SH
2.YOPPY GUMALA, S.H.
Terdakwa:
STEPANUS ALS BAPAK DAGAN ALS LOBY BIN DAHEN SAHULUS
80 — 59
PIk.tentang disiplin Pegawai Negeri sipil, yang berbunyi Setiap Pegawai NegeriSipil dilarang Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dariSiapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya.Saksi menerangkan sanksi yang diberikan kepada pegawai negeri sipilyang melanggar pasal 4 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu:Pasal 7(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :a. Hukuman disiplin ringan ;b.
Terbanding/Tergugat II : HERRU ARTANS
Terbanding/Tergugat III : HERAWAN HAMID
Terbanding/Tergugat I : HARTHY HAMID, SH
Terbanding/Turut Tergugat : H. ANSORY THOHIR RONI,ST.,MM
Turut Terbanding/Penggugat II : Hj. YUNIAL LAILI MUTIARI, SH., MH
60 — 29
AnsoriRoni Thohir, dan logikanya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang jelas saling kenal dengan Turut Tergugat yang juga seorangPegawai Negeri Sipil, dan lagi pula Turut Tergugat tidaklah bodoh yangdigambarkan oleh Penggugat dan Penggugat II, karena mau begitu sajadiimingimingkan oleh Tergugat dan Tergugat II untuk dijanjikan menjadiKepala Dinas Tata Kota Palembang, sehingga begitu bodohnya TurutTergugat mau memberikan uang sebesar Rp. 420.000.000,00 (empatratus dua puluh juta rupiah) tanpa
KENY ERVIATI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
828 — 524
dari badan peradilan,maka dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut, dapat berasal atau diambil dari :b.1. pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan badanperadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;b.2. amar putusan dari badan peradilan yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap.Bahwa objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020 tentangPemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
80 — 19
bersesuaian, maka dapat disimpulkanadanya FAKTA HUKUM sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2015 Pasar Larangan semula berlokasi di Desa KembaranKecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas pindah menempati gedung baruyang berlokasi di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran KabupatenBanyumas yang baru selesai dibangun tahun 2014, dan mulai dipergunakanuntuk berjualan pada tanggal 27 Mei 2015.Bahwa pada waktu itu Terdakwa ANTONIUS SCRIPTO PUTRA SIMAMORA,SH. bin BLUCHER SIMAMORA (alm.) adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Menimbang, bahwa faktafakta hukum yang terungkap di persidanganadalah sebagaimana diuraikan di muka;Menimbang bahwa telah terbukti benar pada tahun 2015 Pasar Larangansemula berlokasi di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran KabupatenBanyumas pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Desa LinggasariKecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang baru selesai dibangun tahun2014, dan mulai dipergunakan untuk berjualan pada tanggal 27 Mei 2015.Menimbang bahwa pada waktu itu Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang
91 — 42
Rp26.950.000.000, 00;Bahwa untuk Dana Tertib Sipil setelah perubahanmenjadi Rp 6.500.000.000,00 sedangkan realisasinyasebesar Rp 9.021.005.000, 00;Hal 115 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.TteBahwa khusus dana DTT yang dikelola Terdakwa sebesarRp 20.450.000.000,00 dan realisasi anggarannya sebesarRp 26.327.788.995,00 jadi ada pelampauan sebesar Rp5.877.788.995,00 (sesuai SPMU berdasarkan audit BPKyang diPerdakan sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2005tanggal 23 September 2005) sedangkan Dana Tertib Sipilyang
Rp26.950.000.000, 00;Bahwa untuk Dana Tertib Sipil setelah perubahanmenjadi Rp 6.500.000.000,00 sedangkan realisasinyasebesar Rp 9.021.005.000, 00;Bahwa khusus dana DTT yang dikelola Terdakwa sebesarRp 20.450.000.000,00 dan realisasi anggarannya sebesarRp 26.327.788.995,00 jadi ada pelampauan sebesar Rp5.877.788.995,00 (sesuai SPMU berdasarkan audit BPKHal 119 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tteyang diPerdakan sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2005tanggal 23 September 2005) sedangkan Dana Tertib Sipilyang
142 — 60
peraturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 112 dari 127 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2016/PTUN.SMDMenimbang, bahwa pokok permasalahan perkara a qua adalah terkaitdugaan manipulasi data yang dilakukan oleh Penggugat untuk melengkapipersyaratan Tenaga Honorer Kategori 2 (K Il), sehingga Majelis Hakim akanmemperhatikan dasar hukum dan proses pengadaan Calon Pegawai NegeriSipil, kKnhususnya Pengangkatan Tenaga Honorer yang tidak dibiayaiAPBN/APBD, karena Penggugat merupakan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
49 — 14
JBI.Menimbang, bahwa selain parameterparameter sebagaimana telah diuraikandiatas, Majelis akan mempertimbangkan pula halhal yang memberatkan dan halhalyang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :Hal yang memberatkan :Perbuatan Para Terdakwa dapat menghambat pelayanan Dinas Perhungankepada masyarakat, khususnya dalam bidang pengangkutan barang.Para Terdakwa tidak mengindahkan harapan dan keinginan masyarakat sipilyang mengharapkan aparatur Negara yang berbersih dan bebas dari
184 — 1549 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Staf bagian Hukum danHumas Setditjen Perhubungan Darat;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipilyang berkantor di Kementerian Perhubungan = yangHalaman 2 dari 96 halaman.
120 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Senada dengan hal di atas, menurut Guse Prayudi yangmenyatakan bahwa, dengan demikian dilihat sejarahnya secarasederhana dapat dikatakan Pasal 2 dan Pasal 3 ini dibuat untukperson yang berbeda, Pasal 3 dibuat untuk pegawai negeri sipilyang korupsi sedangkan Pasal 2 dibuat untuk non pegawai negeriyang korupsi. Dan yang menjadi rasionya adalah korupsi yangdilakukan pegawai negeri lebih rendah kadarnya/ kualitasnyaHal. 75 dari 87 hal. Put.
158 — 64
. : 0011006/WASPKG/IX/2011 tanggal 22 Maret2011 dan Diklat Kejuruan PUP (Pengenalan Jenis Pohon) tahun 2005, sertaditunjuk pula berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;Bahwa Ahli sehariharinya berstatus dan bekerja selaku Pegawai Negeri Sipilyang berkantor di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten BengkuluPutusan Nomor : 048/Pid.B/2013/PN.AM., halaman 18 dari 32 halaman.Utara dengan jabatan selaku Kasi PerundangUndangan di BidangPerlindungan Hutan
BASO MAPPASESSU, S.Pi., M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
283 — 283
T5 :Bukti T6 :Bukti T7 :Bukti T8 :Bukti T9 :Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 2630/V 555/99, tanggal 17 April 2018, perhal: Koordinasi bersama terkaitpengawasan dan pengendalian kepegawaian, (fotokopi darifotokopi); Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang